Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"As a country that prone to disasters especially tsunami, Indonesia did not have good tsunami early warning instrument that functioned. Last tsunami that happened in Sunda Strait shows that the urgency for the existency of  a tsunami early warning instrument and can not be relied only to BMKG prediction. Thus, LIPI introduced a tsunami warning systems that claimed to be better than any other tsunami warning systems Indonesia ever had called LTS. But, to install and build the device may cost a lot of money. So this study aims to find out whether it is possible for Banten Governement to fund themselves by increasing the beach retribution. Thus, this study wants to find out the WTP of the local beach tourist for the increasing beach entry ticket using single-bound dichotomous question and open-ended question and compare one with another. Mean WTP with single bound dichotomous question is Rp 26,296 with CS amounting Rp 56/person and TWTP totaling Rp 118 billion/year. Meanwhile mean WTP with open-ended question is Rp 29,388 with CS amounting Rp 64/person and TWTP totaling Rp 150 billion/year. All of the estimation resulting higher estimates for open-ended question, which may be caused by anchoring bias but both of them showing similar pattern that the bigger bids offered to the tourist then the less likely they accept the bids offered. With TWTP is calculated, we get the estimation of benefits for installing LTS amounting Rp 339 billion in 3 years. These numbers considered to be very high and can be lead to government failure. Based on the findings in the study, it is recommended that Banten government build and estabilish LTS for reducing tsunami hazard in Sunda Strait. To cover the cost the government can charge entrance fee by Rp 2,000 per person, this amount is sufficient to cover and sustain the installation of LTS.

---

Sebagai negara yang rawan bencana terutama tsunami, Indonesia tidak memiliki alat pendeteksi dini tsunami yang berfungsi dengan baik. Tsunami terakhir yang terjadi di Selat Sunda menunjukkan bahwa adanya urgensi keberadaan alat pendekteksi dini tsunami dan tidak bisa hanya mengandalkan prediksi BMKG. Karena itu, LIPI memperkenalkan sistem peringatan tsunami yang diklaim lebih baik daripada sistem peringatan tsunami lainnya yang pernah dimiliki Indonesia bernama LTS. Tetapi, menginstal dan membangun LTS membutuhkan banyak uang. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah mungkin bagi Pemerintah Banten untuk membiayai diri mereka sendiri dengan meningkatkan retribusi pantai. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui WTP wisatawan pantai untuk kenaikan tiket masuk pantai dengan menggunakan pertanyaan dikotomis terikat tunggal dan pertanyaan terbuka serta membandingkan hasil keduanya. Rata-rata WTP dengan pertanyaan dikotomi terikat tunggal adalah Rp 26.296 dengan CS sebesar Rp 56/orang dan TWTP sebesar Rp 118 miliar/tahun. Sementara itu WTP rata-rata dengan pertanyaan terbuka adalah Rp 29.388 dengan CS sebesar Rp 64/orang dan TWTP total Rp 150 miliar/tahun. Semua estimasi menghasilkan estimasi yang lebih tinggi untuk pertanyaan terbuka, yang mungkin disebabkan oleh anchoring bias tetapi keduanya menunjukkan pola yang sama bahwa semakin besar bids yang ditawarkan kepada wisatawan maka semakin kecil kemungkinan mereka menerima penawaran bids. Dengan menghitung TWTP, kami mendapatkan estimasi manfaat untuk menginstal LTS sebesar Rp 339 miliar dalam 3 tahun. Angka-angka ini dianggap sangat tinggi dan dapat menyebabkan kegagalan pemerintah. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, direkomendasikan bahwa pemerintah Banten membangun dan membangun LTS untuk mengurangi bahaya tsunami di Selat Sunda. Untuk menutup biaya, pemerintah dapat mengenakan biaya masuk sebesar Rp 2.000 per orang, jumlah ini cukup untuk menutup dan mempertahankan pemasangan LTS."

"ABSTRAKPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki kontribusi cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Indonesia. Namun pada pelaksanaannya, pemungutan PBB-P2 belum optimal sesuai dengan potensinya. Salah satu hal yang berperan dalam pembayaran pajak adalah kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan pembayaran pajak salah satunya dapat dilihat dari konsep hubungan timbal balik (reciprocity) antara pemerintah selaku pemungut pajak dalam menyediakan barang dan layanan publik kepada masyarakat selaku pembayar pajak. Dalam penelitian ini, digunakan jenis penyediaan barang dan layanan publik yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan jalan sebagai akses. Kualitas sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan jalan oleh pemerintah dijadikan sebagai ukuran untuk menggambarkan penyediaan barang dan layanan publik dalam menjelaskan tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2. Hasil estimasi Tobit menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penyediaan jalan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Selain itu ditemukan pula bahwa tingkat pendidikan masyarakat memiliki hubungan yang negatif dan kinerja pemungut pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Dalam hal ini, peningkatan kualitas penyediaan jalan serta kinerja pemungut pajak dapat menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB-P2.

---

ABSTRACTProperty tax or the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) has a significant contribution to the local revenue in municipalities in Indonesia. But in its implementation, PBB-P2 collection has not been optimal in accordance with its potential. One thing that plays a role in paying taxes is the compliance of the taxpayer itself. The compliance of tax payments can be seen from the concept of reciprocity between the government as the tax collector in providing public goods and services to the public as taxpayers. The type of public goods and services that is used in this study is the one which fulfill basic needs, such as education, health, and road. The quality of schools, public health center (puskesmas), hospitals and roads by the government is used as a measure to describe the provision of public goods and services in explaining the level of PBB-P2 compliance. Tobit estimation results show that there is a positive relationship between providing roads to PBB-P2 compliance. In addition, it also found that citizen education has a negative relationship toward PBB-P2 compliance and the performance of tax collectors has a positive relationship with PBB-P2 compliance. In this case, improving the quality of road provision also the performance of tax collectors can be a concern of the government as an effort to improve PBB-P2 compliance."

"ABSTRAKPengusahaan karet rakyat masih menghadapi dua permasalahan mendasar yaitu rendahnya kualitas bahan olah karet bokar dan rendahnya penghasilan petani. Hal ini diduga karena belum terbentuknya sinergi diantara para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator dan variabel peran pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, industri karet remah, dan lembaga pemberi bantuan dalam mewujudkan sustainabilitas pengusahaan karet serta merumuskan kerangka konsep pengembangan sinergi peran pemangku kepentingan tersebut. The Partial Least Square-Structural Equation Model PLS-SEM digunakan untuk menganalisis signifikansi hubungan indikator-variabel dan hubungan antar variabel peran pemangku kepentingan pengusahaan karet rakyat di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran lembaga pemberi bantuan signifikan dalam mewujudkan sustainabilitas pengusahaan karet rakyat, namun tidak demikian halnya dengan peran pemerintah dan peran industri karet remah. Sebuah kerangka konseptual pengembangan sinergi peran pemangku kepentingan pengusahaan karet rakyat telah dirumuskan melalui penelitian ini.

---

ABSTRACTRubber smallholding has been facing two substantial issues i.e. low quality rubber and low farmer income. These problems are presumably caused by the absence of synergy among stakeholders. This research is aimed at analyzing indicators as well as variables of roles of government, crumb rubber industry and aid agency in establishing sustainability of rubber smallholding as well as at constructing a conceptual framework for synergy development of the stakeholder rsquo;s role. The Partial Least Square-Structural Equation Model PLS-SEM is employed to analyze significance of indicator-variable and inter variable relations in Pulang Pisau District of Indonesia rsquo;s Central Kalimantan Province. The result shows that role of aid agency significantly determines sustainability of rubber smallholding. However, it is neither the case with role of government nor the crumb rubber industry. A conceptual framework for developing synergy among stakeholders has been formulated out of this research."

"UU No.13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian telah memberikan kewenangan untuk melakukan monopoli di sektor angkutan kereta api kepada suatu badan penyelenggara. PT KA dalam hal ini merupakan satu-satunya badan penyelenggara yang didirikan untuk dapat menjalankan kewenangan badan penyelenggara tersebut. Sebagai satu-satunya operator kereta api di Indonesia, PT KA memiliki keunggulan ekonomis, yaitu posisi monopoli terhadap penyediaan jasa angkutan kereta api tersebut, dibandingkan dengan badan usaha lain yang mempergunakan jasa angkutan kereta api tersebut. Dengan kondisi yang tidak seimbang tersebut, badan usaha lainnya yang memilih kereta api sebagai satu-satunya altematif yang paling tepat untuk tujuan pengangkutan, tetap mengadakan hubungan perjanjian dengan PT KA tersebut. Kondisi yang tidak seimbang dalam penutupan perjanjian tersebut melahirkan klausula-klausula yang memberatkan bagi pengguna jasa angkutan dan tidak sesuai dengan kepatutan. Suatu kondisi tidak adanya keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur, adalah tidak sesuai dengan falsafah Pancasila. KUHPER, yang menganut asas kebebasan berkontrak, dengan ketiadaan keseimbangan kondisi ekonomis pada waktu penutupan perjanjian tidaldah rnembuat perjanjian tersebut menjadi langsung tidak sah dan tidak mengikat, akan tetapi dengan adanya akibat pelaksanaan prestasi yang berat sebelah dan tidak sesuai kepatutan oleh pengguna jasa angkutan kereta api tersebut, membuat perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Berdasarkan praktek yurisprudensi di Indonesia, hakim dapat saja mencari perjanjian yang dimintakan pembatalannya tersebut, dengan membatalkan klausula yang tidak sesuai dengan kepatutan tersebut dan mengubahnya sesuai rasa keadilan hakim yang paling baik (ex aqua et bona) ataupun membatalkan perjanjian tersebut secara keseluruhan.

---

Law number 13 year of 1992 concerning on Railway provides monopoly authority to a certain coordinator institution in the rail transportation sector. In this case, Railway State-Owned Company (PT KA) is the only institution established in order to maintain the authority. As the only railway operator in Indonesia, PT KA has economical benefit, the monopoly position in providing the railway transportation service, compared to other business entities which also use the railway transportation service. Due to the imbalance position, those business entities, which choose the railway as the only perfect alternative for their transportations, still maintain/is still entitled to maintain their contract with PTKA. The imbalance position in closing the contract has raised severe clauses for the user of the railway transportation, and these are unfair. A condition in which imbalance implementation of the contract's right and obligation exists does not meet the Philosophy of Pancasila. According to the Codification of Civil Law (KUHPER), which consists of the Principle of the Freedom of Contract, the imbalance of economic condition in closing the contract does not make the contract become illegal and invalid, but as the result of the existence of the imbalance in obligation implementation as well as the unfairness raised by the railway transportation user has caused the contract to be terminated by the Judges as long as there is a request to do so. In accordance with the Indonesia Jurisprudence, a Judge could interfere the agreement which has been made by the parties by terminating the unfair clauses and amending them based on the Judge's fairest value (ex aquo et bono), or even completely terminating the contract."

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan tentang pengukuran dan pemetaan kinerja manajemenrantai pasok menggunakan model Supply Chain Operation Reference (SCOR)pada perusahaan studi kasus yaitu gudang distribusi Third-Party Logistics (3PL)di Jakarta. Model SCOR mengkobinasikan beberapa elemen yakni BusinessProcess, benchmarking dan aplikasi-aplikasi yang mengarah kepada suatukerangka. Secara hierarki, model SCOR supply chain management terdiri dariproses-proses rantai pasok detail yang saling terintegrasi dari supplier sampaicustomer dimana semua proses tersebut searah dengan strategi operasional, kerjadan aliran informasi perusahaan. Proses pengukuran kinerja didalamnya terdiridari perhitungan ukuran dan evaluasi kinerja yang dihitung dalam metrik level 1.Ukuran-ukuran dapat dihitung berdasarkan definisi–definisi proses dan datasebenarnya yang diambil dari supply chain pada perusahaan studi kasus.Pemetaan kinerja sendiri terdiri dari desain dari proses kinerja, metodepengumpulan data, dan pemetaan hubungan antara ukuran-ukuran kinerja yangmerupakan dasar dari analisis selanjutnya sesuai dengan pemetaan level 1 sampailevel 3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan struktur dan acuanaturan yang terdefinisi dengan baik untuk mengukur kinerja dari desain sertapendekatan benchmark untuk gap analysis dan pendekatan best practice untukpengembangan terhadap manajemen rantai pasok pada perusahaan jasa 3PLdengan pendekatan model yang berfokus pada aktivitas internal dan eksternalyaitu model SCOR versi 9.0.

---

ABSTRACTIn this research, it is explained more about the measurement and mapping ofperformance supply chain management using the Supply Chain OperationsReference (SCOR) model in warehouses distribution of Third-Party Logistics(3PL). SCOR model combining a few elements of the Business Process,benchmarking and applications that lead to a framework. Hierarchically, theSCOR model consists of the supply chain management processes are integratedwith each other details of the supplier to the customer where all the processes inline with operational strategy, work and information flow of the company.Performance measurement process involves a series of calculations of the size andperformance evaluation metrics were calculated in level 1. Measures can becalculated by the definitions and actual data taken from the company's supplychain case study. Mapping the performance itself consists of the design of processperformance, data collection methods, and mapping the relationship betweenperformance measures that are the basis of the subsequent analysis according tothe mapping level 1 to level 3. The purpose of this reasearch to obtain a referencestructure and well-defined rules for measuring the performance of the design aswell as approaches for gap analysis benchmarks and best practice approach to thedevelopment of supply chain management in the 3PL company's with a modelapproach is SCOR model version 9.0. that focuses on internal and externalactivity"

"

Dengan berkembangnya industri jasa pelayaran dan bongkar muat kapal yang dikarenakan semakin banyaknya kebutuhan kegiatan pengiriman kargo/hasil tambang antar pulau melalui transportasi laut pastinya akan bertambah juga jumlah Perusahan kompetitor penyedia jasa angkutan laut. Oleh karena itu agar usaha tetap bisa berkembang suatu Perusahaan perlu merencanakan strategi-strategi yang dapat membantu Perusahaan dalam bersaing dan mengembangkan bisnisnya Dalam mengembangkan bisnisnya, Perusahaan perlu memutuskan langkah strategis, tentunya pengambilan keputusan strategi tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, baik secara internal maupun eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi alternatif yang dapat membantu Perusahaan penyedia jasa pelayaran angkutan laut kargo/hasil tambang dalam mengembangankan bisnisnya dan cocok untuk diterapkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal Perusahaan saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi dari analisis SWOT, Analytic Hierarchy Process (AHP), dan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Metode analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal Perusahaan, yang kemudian dapat dikelompokkan menjadi faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Perusahaan. Kemudian, sub-faktor dari faktor SWOT tersebut digunakan untuk Menyusun strategi alternatif pengembangan bisnis menggunakan analisis matriks TOWS. Pendekatan AHP digunakan untuk mendapatkan bobot faktor dan sub-faktor SWOT perusahaan dan QSPM dilakukan untuk memperoleh total nilai ketertarikan strategi berdasarkan faktor dan subfaktor SWOT terbobot. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa, strategi ST1 (Memenuhi permintaan kebutuhan jasa angkutan kargo dan hasil tambang dari perusahaan holding dan BUMN) memiliki nilai Total TAS (Total Attractivenes Score) yang paling besar dengan nilai 3,14. Hal ini juga menunjukkan bahwa strategi ST1 dapat mencapai sasaran faktor yang paling mempengaruhi perusahaan dan terdapat hubungan yang kuat antara kepentingan key factor Perusahaan dengan karakteristik strategi ST1.

---

With the development of the shipping and loading and unloading service industry due to the increasing need for inter-island cargo/mine product shipping activities via sea transportation, the number of competing companies providing sea transportation services will certainly increase. Therefore, in order for a business to continue to grow, a company needs to plan strategies that can help the company compete and develop its business. This study aims to design alternative strategies that can help companies providing sea freight shipping services for cargo/mining products in developing their business and are suitable for application to the Company's current internal and external environmental conditions. The method used in this study is a combination of SWOT analysis, Analytic Hierarchy Process (AHP), and Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). The SWOT analysis method is used to identify the Company's internal and external factors, which can then be grouped into the Company's strengths, weaknesses, opportunities and threats. Then, the sub-factors of the SWOT factors are used to develop alternative business development strategies using the TOWS matrix analysis. The AHP approach is used to obtain the weight of the company's SWOT factors and sub-factors and QSPM is carried out to obtain the total value of strategic interest based on the weighted SWOT factors and sub-factors. From this study it shows that the ST1 strategy (fulfilling the demand for cargo and mining product transportation services from holding companies and BUMN) has the highest Total Attractiveness Score (TAS) with a value of 3.14. This also shows that the ST1 strategy can achieve the target factors that most influence the company and there is a strong relationship between the interests of the company's key factors and the characteristics of the ST1 strategy.

"

"Kenaikan permintaan produk tertentu, seperti produk pelumas menyebabkan kenaikan pada mobilitas kendaraan pengangkutnya. Semakin banyak permintaan maka semakin banyak juga kedatangan kendaraan pengangkut ke tempat penyimpanan atau warehouse. Kapasitas warehouse yang terbatas untuk melayani aktivitas bongkar muat kendaraan pengangkut membentuk sebuah antrian kendaraan di area warehouse. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperbaiki waktu antrian kendaraan pengangkut di dalam warehouse melalui rancangan model simulasi. Metode simulasi sistem diskrit digunakan dalam penelitian untuk menggambarkan kegiatan kendaraan di dalam warehouse saat sebelum dan sesudah melakukan bongkar muat. Dua skenario diuji untuk memperbaiki waktu antrian kendaraan pengangkut sehingga dapat membantu PT X untuk membuat keputusan dalam memilih solusi perbaikan. Dua skenario yang diuji untuk mengurangi waktu antrian kendaraan pengangkut antara lain simultaneous 5-gate service dan appointment scheduling.

---

The increase in demand for certain products, such as lubricants, has resulted an increase in the mobility of the transport vehicles. The more requests, the more the arrival of transport vehicles to the storage or warehouse. The limited capacity of the warehouse to serve loading and unloading activities for transport vehicles forms a queue of vehicles in the warehouse area. This study aims to improve the queuing time of transport vehicles in a warehouse through a simulation model design. The discrete event simulation method is used in this research to describe vehicle activities in the warehouse before and after loading and unloading. Two scenarios were tested to improve the queuing time of transport vehicles so that they can help PT X to make decisions in choosing repair solutions. Two scenarios were tested to reduce the queue time for transport vehicles, namely simultaneous 5-gate service, and appointment scheduling.

"

"

Biaya logistik memiliki dampak yang signifikan terhadap daya saing perusahaan. Bagi perusahaan, biaya logistik memiliki pengaruh langsung terhadap penetapan harga jual produk akhir. Semakin efisien biaya logistik dalam proses rantai pasok, maka harga produk akhir akan semakin kompetitif. Penentuan rute merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi biaya logistik. Pada industri makanan cepat saji, terdapat jumlah cabang restoran yang banyak, permintaan yang tinggi, serta dibutuhkan dalam waktu yang singkat sehingga diperlukan metode penentuan rute yang optimal.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan logistik yang mendistribusikan produk bahan makanan restoran cepat saji di Indonesia. Perusahaan ini masih menggunakan sistem penentuan rute pengiriman secara manual atau belum menggunakan model optimasi. Selain itu, perusahaan juga mengalami kendala seperti waktu pendistribusian yang terbatas serta lokasi pelanggan yang banyak dan berjauhan sehingga terkadang menyebabkan kendaraan terlambat untuk melayani pelanggan maupun kembali ke pusat distribusi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Windows (CVRPTW) dengan tujuan menghasilkan rute yang memiliki total jarak perjalanan terpendek dalam memenuhi permintaan pelanggan sesuai batasan waktu dan kapasitas kendaraan, sehingga dapat meminimalkan biaya distribusi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dari segi ketepatan waktu. Perubahan yang dihasilkan dari perhitungan optimasi dapat menurunkan jarak tempuh kendaraan hingga 12,16% dan menghasilkan total penghematan hingga Rp10,266,891 dalam 40 jadwal pengiriman.

---

Logistics costs are a crucial factor that significantly influences a company's competitiveness. For companies, logistics costs directly impact the selling price of the final product. Logistics costs include all components of expenses involved in the movement of goods throughout the supply chain process. The more efficient the logistics costs within the supply chain process, the more competitive the price of the final product becomes. Vehicle routing is one of the critical components that can affect logistics costs. In the fast-food industry, with numerous restaurant branches, high demand, and the need for prompt delivery, an optimal route determination method is essential.

This research was conducted at a logistic company that distributes products to fast-food restaurant in Indonesia. The company currently uses a manual vehicle routing system and has not yet implemented an optimization model. The company faces challenges such as limited distribution time and numerous distant customer locations, resulting in occasional delays in serving customers or returning to the distribution center. In this research, the researcher adopts the Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Windows (CVRPTW) approach with the aim of generating routes with the shortest total travel distance while meeting customer demands within time constraints and vehicle capacity. This approach aims to minimize distribution costs and improve service quality to customers in terms of timeliness. The optimization calculations produced significant changes, reducing vehicle travel distances by up to 12,16% and resulting in total savings of up to Rp10,266,891 across the 40 delivery schedules."