Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perusahaan keluarga merupakan kekuatan yang dominan dalam perekonomian global, penelitian yang dilakukan oleh University of Reading mengutip data dari Family Firm Institute, menunjukkan perusahaan keluarga berkontribusi terhadap 70-90 persen PDB global dan penyerapan dari 50-80% tenaga kerja di dunia. Peranan dominan ini di Indonesia juga tergambar melalui penelitian yang dilakukan oleh Price Waterhouse Cooper pada tahun 2014 dan Daya Qarsa pada tahun 2022. Sehingga penelitian terhadap perusahaan keluarga dan permasalahannya merupakan objek penelitian interdisiplin yang sudah lama berkembang. Salah satu cabang ilmu yang digunakan dalam meneliti perusahaan keluarga adalah disiplin ilmu hukum. Penelitian ini akan membahas urgensi pengaturan perusahaan keluarga di Indonesia dengan  bentuk badan usaha PT Tertutup dan bagaimana peraturan perundang-undangan perusahaan dapat dirumuskan, dengan meneliti pengaturan perusahaan keluarga di Malta, Uni Emirat Arab, Jepang, Negara Bagian Florida, dan Spanyol yang dalam jangka waktu 20 tahun ini telah membentuk pengaturan perusahaan keluarga. Perbandingan hukum ini akan dilakukan dengan  metode law in context. Sehingga perbandingan akan terlebih dahulu membahas melalui pembahasan konteks sosio-ekonomis dari perusahaan keluarga. Penelitian ini kemudian akan membahas urgensi perusahaan keluarga berdasarkan konteks ekonomis, perbandingan dengan pengaturan yang sudah ada tentang bentuk badan usaha PT Tertutup dan praktik dalam peradilan di Indonesia terkait perusahaan keluarga. Hasil dari penelitian  Perbandingan perundang-undangan ini menunjukkan bahwa pengaturan perusahaan keluarga dipengaruhi oleh latar belakang sosio ekonomis dan perbedaan perspektif pembuat perundang-undangan dari masing-masing negara. Selain itu konteks ekonomis, kebutuhan terkait bentuk undang-undang dan praktik dalam peradilan baik secara kuantitatif dan kualitatif menunjukkan adanya kebutuhan pengaturan dan pembentukan definisi yuridis  bagi perusahaan keluarga di Indonesia. Terakhir, pengaturan perusahaan keluarga berdasarkan perbandingan yang dilakukan terhadap lima negara menunjukkan, pengaturan terhadap perusahaan keluarga dapat digunakan untuk tujuan memfasilitasi kebutuhan, karakteristik dan menyelesaikan permasalahan dalam perusahaan keluarga.

---

Family Companies are a dominant power in global economics, research done by the University of Reading quoting the data from Family Firm Institute shows, that family companies contributed to 70-90 percent of global GDP and employment of 50-80 percent of global workforce employment. This dominant role in Indonesia is also shown from the research result of Price Waterhouse Cooper in 2014 and Daya Qarsa in 2022. As a result, research on family companies and their issues as research objects has grown for a long time. One of the disciplines that the research used is legal science.  This research will discuss the urgency of regulating family companies in Indonesia that used the legal form of non-listed limited liability company and how family company regulation in Malta, the United Arab Emirates, Japan, the State of Florida, and Spain has developed family company regulation over the past 20 years. This Legal comparison will be conducted through law in context method. Therefore, the comparison will first discuss the socio-economic context of the family company. This research will also discuss the urgency of family company regulation in Indonesia based on the economic context,  urgency based on the comparison with the existing regulation for non-publicly listed limited liability company, and practices in the Indonesian judiciary related to family businesses. The result of this research shows that family company regulations are influenced by the socio-economic background and different perspectives of the lawmakers of each country. Other than that the economic context, necessities for regulation, and practices in the Indonesian Judiciary both quantitatively and qualitatively showed the need for regulation and legal definition for family companies in Indonesia. Finally, family company regulation based on the comparison of five nations showed that family company regulation could be used beneficially to facilitate the needs, characteristics, and solving problems of a family company."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai urgensi dari pengaturan mengenai Initial Coin Offering di Indonesia. Hal tersebut disebabkan meningkatnya sebuah konsep pendanaan untuk membiayai perusahaan yang ingin mendapatkan modal dengan menerbitkan token melalui mekanisme Initial Coin Offering. Namun legalitas dari praktek tersebut belum memiliki kepastian hukum karena belum adanya peraturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai praktek tersebut di Indonesia, sehingga patut untuk melihat pengaturan best pratice yang telah diterapkan oleh negara lain. Penulisan ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan primer, sekunder, dan tesier yang diperoleh dengan studi kepustakaan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan digital aset lebih lanjut di Indonesia yang salah satunya mengenai ICO sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penawaran umum pada lingkup aset digital di Indonesia dengan didasari pengaturan ICO yang telah dilakukan Amerika. Hal tersebut dapat menjadi salah satu rujukan referensi best practice dalam rangka memberikan payung regulasi serta framework panduan teknis dalam praktek ICO di Indonesia.

---

This research raises the issue of the urgency of regulation regarding Initial Coin Offering in Indonesia. This is due to the increase in financial technology where there is a funding concept to finance startup companies that wish to obtain capital by issuing tokens through the Initial Coin Offering mechanism. However, the legality of this practice does not yet have legal certainty because there are no legal regulations that specifically regulate this practice in Indonesia, so it is appropriate to look at best practice arrangements that have been implemented by other countries. This writing uses a normative method with an approach using statutory approaches, comparative approaches, and analytical approaches. In this regard, it is important for regulators to follow matters related to the development of digital assets. Therefore, further regulation of digital assets is needed in Indonesia, one of which is regarding ICO as a guide in organizing public offerings in the scope of digital assets in Indonesia based on ICO arrangements that have been carried out by America. This can be one of the best practice references in order to provide a regulatory umbrella as well as a technical guidance framework in the practice of ICOs in Indonesia."

"ABSTRAKSistem pembayaran saat ini berkembang dengan cepat, mulai dari alat pembayaran konvensional seperti transfer tunai dan kartu kredit sampai kepada metode pembayaran baru yang berbasiskan internet, seperti bitcoin dan virtual currency lainnya. Bitcoin adalah serangkaian kode pemograman yang kemudian diamankan menggunakan kriptografi yang oleh komunitas tertentu digunakan sebagai alat pembayaran. Akan tetapi, sampai saat ini Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran belum bertindak tegas dalam mengatur bitcoin dan virtual currency lainnya. Walaupun sudah ada PBI Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, namun masih tetap dalam posisi grey area. Bank Indonesia saat ini masih mempelajari perkembangan dari bitcoin wait and see . Bitcoin dan virtual currency lainnya dapat diatur sebagai alat pembayaraan, sehingga PJSP termasuk bitcoin exchange diperbolehkan untuk memproses semua transaksi bitcoin dan virtual currency lainnya. Tujuan dari pengaturan tersebut, yaitu untuk mencegah bitcoin dan virtual currency lainnya digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh karena transaksinya yang bersifat pseudonymous. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana mengatur bitcoin dan virtual currency lainnya dengan memperbandingkan pada aturan yang berlaku di negara Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan comparative. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kata Kunci: Bitcoin, virtual currency, peraturan

---

ABSTRACTCurrently, a payment method develops significantly, from conventional such as cash transfer and credit card to new technological innovations internet based payments, such as bitcoin and other virtual currencies. Bitcoin is a type of unregulated, digital money, which is issued and usually controlled by its developers, and used and accepted among the members of a specific virtual community as a payment. Bank Indonesia issued statement related to bitcoin and other virtual currency on 6 February 2014. In view of the Act No. 7 Year 2012 concerning Currency and Act No. 23 Year 1999 which has been amended several times, the latest with Act No. 6 Year 2009, Bank Indonesia stated that bitcoin and other virtual currency are not currency or legal payment instrument in Indonesia. Any risk associated with utilization of virtual currency shall be borne solely by the user. On 19 November 2016, Bank Indonesia issued PBI Number 18 40 PBI 2016 on the Implementation of Payment Transaction Processing ldquo Regulation rdquo . The regulation prohibits Payment System Service Providers to use virtual currency as a payment tool, and does not regulate activities such as bitcoin mining and trading. Those using bitcoin as a payment method become user rsquo s own risk. However, Bank Indonesia remains in grey area position. Bitcoin and other virtual currencies are potentially abused for terrorism financing and money laundering. Therefore, they need to be regulated comprehensively, bitcoin and other virtual currencies companies shall report to Bank Indonesia. The research will discuss how to regulate bitcoin and other virtual currencies compared to regulation in the United States, China, and Japan. Descriptive comparative studies and normative legal research will be used to construct a legal framework with a qualitative approach. Key Words Bitcoin, Virtual Currency, Regulation."

"ABSTRACTProgram diskon pelanggan merupakan salah satu strategi pemasaran dengan cara memberikan pengurangan harga yang diberikan oleh suatu pelaku usaha kepada konsumen untuk menarik minat beli dari konsumen tersebut. Tujuan dari pemberlakuan program diskon pelanggan adalah menjaga loyalitas dari konsumen agar tetap melakukan pembelian kepada pelaku usaha tersebut. Contoh dari program ini adalah  frequent-flyer program yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan. Tulisan ini memiliki rumusan masalah bagaimana pengaturan program diskon pelanggan ditinjau dari hukum persaingan usaha Amerika Serikat, Inggris dan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan analisis terhadap pemberlakukan program diskon pelanggan dikaitkan dengan potensi pelanggaran hukum persaingan usaha Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen. Bahan hukum yang digunakan Penulis antara lain bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Terdapat beberapa definisi operasional yang digunakan, beberapa diantaranya adalah posisi dominan, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Amerika Serikat dan Inggris telah sadar terhadap potensi anti persaingan dari pemberlakukan program diskon pelanggan dengan melihat beberapa contoh kasus yang pernah terjadi. Terdapat beberapa pasal hukum persaingan usaha Indonesia yang relevan dengan potensi pelanggaran terhadap pemberlakuan program tersebut.

---

ABSTRACTLoyalty discount is one of the marketing strategies that involves price reduction given by undertaking to consumers in order to attract their interest in buying. The aim of loyalty discount is to maintain consumer loyalty in order that they continue to buy from the undertaking. One example of this program is the frequent-flyer program offered by airlines. The research question of this thesis is how the loyalty discount is regulated based on the American, United Kingdom, and Indonesian competition laws. The purpose of this research is to provide analysis of the implementation of loyalty discount in relation with potential violations of Indonesian business competition law. The researcher used literature research method. The type of data used in this writing is secondary data, namely data obtained from document studies. The legal materials used by the researcher include primary, secondary, and tertiary legal materials. There are several operational definitions used, some of which are dominant position, monopolistic practices, and unfair competition. Based on the analysis carried out, it was concluded that the United States and the United Kingdom were aware of the potential for anti-competition from the implementation of loyalty discount by looking at a number of examples of cases that had occurred.  There are several articles on Indonesian business competition law that are relevant to potential violations of the application of the program."

"Skema piramida yang berkedok Multi-Level Marketing (MLM) telah menjadi isu yang signifikan seiring dengan berkembangnya teknologi dan inovasi bentuk usaha dalam industri penjualan langsung dan pemasaran jaringan. Dalam hal mengatur terkait direct selling, pemerintah Indonesia dengan kedaulatannya memiliki limitasi dalam mengeluarkan regulasi. Batasan-batasan tersebut salah satunya bersumber dari perjanjian multilateral ataupun bilateral yang mengikat Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk mengeksplorasi titik temu antara pengaturan direct selling di Indonesia dan perjanjian perdagangan internasional yang mengikatnya mengenai praktik pemasaran berjenjang (MLM) dan skema piramida. Fokusnya adalah pada bagaimana Indonesia mengatur MLM, dan sejauh mana peraturan tersebut sejalan atau berpotensi bertentangan dengan perjanjian perdagangan Free Trade Agreement (FTA) dan WTO. Penelitian ini menggali kerangka hukum dan regulasi yang ada yang melindungi konsumen dari potensi penipuan dalam skema piramida dan prevalensi skema piramida di MLM, serta menganalisis bagaimana perjanjian-perjanjian perdagangan internasional mempengaruhi dan berdampak pada kebijakan MLM di Indonesia. Skripsi ini juga membandingkan pendekatan Indonesia dengan negara-negara seperti Tiongkok, yang telah mengadopsi kebijakan berbeda terkait penjualan langsung dan MLM di bawah kerangka WTO. Penelitian ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang upaya perlindungan konsumen dalam menghadapi skema piramida berkedok MLM dan menyoroti perlunya peningkatan kerja sama antara pihak berwenang, perusahaan MLM, dan konsumen dalam memitigasi risiko yang terkait dengan skema piramida.

---

Pyramid schemes under the guise of Multi-Level Marketing (MLM) have become a significant issue along with the development of technology and innovation in business forms in the direct sales and network marketing industries. In terms of regulating direct selling, the Indonesian government with its sovereignty has limitations in issuing regulations. One of these limitations comes from multilateral or bilateral agreements that bind Indonesia. This thesis aims to explore the intersection between direct selling regulations in Indonesia and the international trade agreements that bind them regarding multi-level marketing (MLM) practices and pyramid schemes. The focus is on how Indonesia regulates MLM, and the extent to which these regulations are in line with or potentially conflict with the Free Trade Agreement (FTA) and WTO trade agreements. This research explores the existing legal and regulatory framework that protects consumers from potential fraud in pyramid schemes and the prevalence of pyramid schemes in MLM, as well as analyzing how international trade agreements influence and impact MLM policy in Indonesia. This thesis also compares Indonesia's approach with countries such as China, which have adopted different policies regarding direct sales and MLM under the WTO framework. This research provides a deeper understanding of consumer protection efforts in dealing with pyramid schemes under the guise of MLM and highlights the need for increased cooperation between authorities, MLM companies and consumers in mitigating the risks associated with pyramid schemes."

"Perbuatan menghalangi proses hukum atau obstruction of justice adalah suatu perbuatanjahat yang bertujuan mengganggu fakta materiil, baik dari segi isinya maupunpenyampaiannya, yang akan mengganggu proses mencapai putusan yang adil, sehinggamenghalangi tercapainya keadilan, lalu menguntungkan pelaku secara melawan hukum.Pengaturan obstruction of justice di Amerika Serikat, Inggris dan Belanda telah lebih rincibaik dalam undang-undang yang berkait dengan Contempt of Court maupun undang-undangumum lainnya. Kasus obstruction of justice terjadi pada peradilan di Indonesia misalnyakasus yang dilakukan Anggodo Widjojo dan Cirus Sinaga. Di Indonesia, pengaturanmengenai obstruction of justice terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan dalam undang-undang tindak pidana khusus. Bahkan, dalam perkembangannyamuncul pengaturan mengenai obstruction of justice dalam RUU tentang Tindak PidanaPenyelenggaraan Peradilan dan Penghinaan Di Luar Pengadilan Contempt of Court danRKUHP.

---

Obstruction of justice is a crime that aims to interfere with the material facts either by contentof material facts or the production of material facts in a judicial proceeding, therefore a soundand just judgement or verdict will not be reached, thus creating injustice and benefiting theoffenders unlawfully. The regulations regarding obstruction of justice in United States ofAmerica, United Kingdom, and The Netherlands are already more detailed either bylegislation relating to contempt of court or other general laws.

Examples of obstruction ofjustice cases in Indonesia are the ones perpetrated by Anggodo Widjojo and Cirus Sinaga. In Indonesia, the regulation concerning obstruction of justice are found in IndonesianCriminal Code KUHP and in specialized criminal legislations. Even in its development,the regulation of obstruction of justice will be determined in Bill of Offenses againstAdministration of Justice and Contempt of Court, or in Bill of Indonesian Criminal Code RKUHP."

"Dalam skripsi ini dibahas mengenai MTN (Medium Term Notes) sebagai alternatif pembiayaan bagi perusahaan yang menyimpan masalah dari penerbitan dari produk MTN yang diterbitkan di Indonesia dengan belum adanya pengaturan yang baku sebagai acuan untuk penerbitan MTN, perlindungan bagi investor pemegang MTN. Tidak diwajibkannya izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penerbitannya, menyebabkan peningkatan emisi surat utang yang tidak butuh izin efektif menjadi masalah. MTN tidak diwajibkan adanya pemeringkatan, jaminan untuk pelunasan bunga dan utang pokok dan kurangnya keterbukaan informasi baik perusahaan penerbit MTN, MTN yang diterbitkan, serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Sebagai produk investasi yang belum memiliki pengaturan membuat risiko untuk mengalami kerugian bagi investor, menjadi tinggi dan tidak ada kepercayaan dari investor terhadap MTN tersebut. Maka diperlukan suatu pengaturan baik dari segi MTN sebagai produk investasi, sebagai surat berharga berupa efek bersifat utang dan pengawasan dari otoritas yang berwenang untuk mengawasi penerbitan MTN, agar terdapat suatu kepastian hukum dalam penerbitan MTN serta perlindungan terhadap investor calon pemegang MTN.

---

This thesis discussed regarding MTN (Medium Term Notes) as an alternative financing for companies still produce some problems for issuance of the MTN which published in Indonesia. The things which important to look out for are the regulations or provisions of the issuance of this notes as a investment product does not yet exist as a reference for the issuance of MTN, then the issuance does not need any registration or permit from the financial services authority (OJK). MTN as debt securities still does not need any obligation for rating for the need of the issuance, then in the practice these days MTN is not warranted, lack of publicity about the information about the issuer, the MTN product and the parties involved in the mechanism of the issuance. MTN with all the problems its has, could increase the risks and suffer losses for investors and there is no trust of the investors on MTN which to be issued. Regulations or rules about MTN are indeed needed, both in terms of MTN as investment products, MTN as a form of securities which are debt securities and the provisions of the authorities to authorized and supervise the issuance of MTN in order as a reference for the company or issuer for issuing MTN as well as the protection of the potential holders of MTN investors, so that there is a legal certainty in issuance the MTN as well as protection for the holders of MTN."

"Pada tahun 2013 Pemerintah menerbitkan Peraturan BKPM menerbitkan Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013. Peraturan ini mensyaratkan konversi anak perusahaan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) menjadi PT PMA. Hal ini membawa reaksi yang cukup keras dari PT PMA di Indonesia oleh karena peraturan tersebut tidak membuat tolak ukur kepemilikan tertentu untuk menentukan status PMA untuk sebuah perusahaan di Indonesia. BKPM akhirnya merubah peraturan tersebut dengan Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2013. Peraturan tersebut menghapus kewajiban konversi dalam waktu tertentu untuk anak perusahaan PT PMA. Akan tetapi, peraturan tersebut tetap tidak megatur khusus mengenai penentuan status PT PMA untuk anak perusahaan PT PMA.Tulisan ini akan membahas mengenai status PT PMA untuk anak perusahaan di Indonesia setelah berlakunya Perka BKPM No.12 Tahun 2013. Selanjutnya pengaturan ini akan dibandingkan dengan pengaturan di negara India dan Australia, untuk kemudian dianalisis mengenai konsekuensi dari masingmasing aturan. Dalam tulisan ini juga akan dilihat implikasi dari status PMA untuk anak perusahaan di Indonesia dibandingkan dengan India dan Australia. Pokok permasalahan tersebut akan dijawab menggunakan metode penelitian yuridis normatif beserta perbandingan dengan negara lain. Analisa perbandingan tersebut nantinya akan menghasilkan usulan pengaturan dari negara lain yang mungkin dapat diberlakukan di Indonesia.

---

In 2003 Indonesian Government Issued Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013. This regulation requires the conversion for subsidiary of the company limited foreign capital investment (PT PMA) into foreign capital company (PT PMA). It brought a reaction that loud enough from foreign investment company in Indonesia, because this regulation does not make certain benchmark of ownership to determine the status of foreign investment company in Indonesia. Indonesia finally change the regulation with Peraturan Kepala BKPM No. 5 Tahun 2013. This Regulation remove the obligation of the conversion in a particular time to a subsidiary of foreign investment company (PT PMA). But the regulation is still not spesifically about the determination for subsidiary of foreign investment company (PT PMA).This paper will talk about the status of foreign investment company for the companies in Indonesia after the enactment of Perka BKPM No. 12 Tahun 2013. Then this arrangement will be compared with the arrangement in the state of India and Australia, to then analyze about the consequences from each of the rules. In this paper will also be seen the implications of the status of foreign investment company (PT PMA) for the subsidiary of companies in Indonesia compared with India and Australia. The main issues is to be answered uses the method of juridical normative research and comparison to other countries. Analysis on the comparison will produce a regulation from another country which could perhaps adopt in Indonesia."

"Tenaga kerja adalah salah satu elemen yang memiliki peran penting dalam suatu perusahaan, baik bagi perusahaan yang menghasilkan barang atau melayani jasa. Dalam praktiknya, tenaga kerja tidak masuk dalam pertimbangan terhadap faktor persaingan usaha di dalam pasar. Hal demikian menyebabkan adanya persaingan di dalam pasar tenaga kerja, namun permasalahan hukum tersebut tidak muncul di permukaan. Permasalahan hukum yang terjadi dengan adanya perjanjian no poach dan perjanjian wage-fixing antara suatu perusahaan dan pelaku usaha pesaingnya. Fenomena tersebut menjadikan urgensi mengenai kedua pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan perbandingan dengan penerapan dan pengaturan hukum Amerika Serikat dan Kanada untuk menjawab relevansi terhadap pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia yang sudah ada. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah penerapan melalui pendekatan per se illegal dan rule of reason serta doktrin yang relevan berupa doktrin restraints of trade dan doktrin hub-and-spoke conspiracy. Di sisi lain, no poach agreement adalah bentuk perluasan dari perjanjian alokasi pasar yang telah diatur dan wage-fixing agreement merupakan perluasan dari perjanjian penetapan harga. Dengan demikian, penelitian ini perlu dikaji untuk memperkenalkan bentuk baru dari pelanggaran persaingan usaha yang ada kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha serta mengetahui penegakan terhadap bentuk pelanggaran tersebut berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia yang telah ada.

---

Labor is one of the elements that have an important role in a company, both for companies that produce goods or serve services. In practice, labor is not included in the consideration of the factor of business competition in the market. This causes competition in the labor market, but the legal problems do not appear on the surface. Legal problems that occur with the existence of no poach agreements and wage-fixing agreements between a company and its business competitors. The phenomenon creates urgency regarding the no poach agreement and wage-fixing agreement provisions. This research compares the application and legal arrangements of the United States and Canada to answer the relevance to the existing regulation of antitrust law in Indonesia. The results obtained from this research are the application through per se illegal and rule of reason approaches as well as relevant doctrines in the form of the doctrine of restraints of trade and the doctrine of hub-and-spoke conspiracy. On the other hand, no poach agreements, which are an extension of regulated market allocation agreements, and wage-fixing agreements, which are an extension of price fixing agreements. Thus, this research needs to be studied to introduce new forms of existing competition violations to Business Competition Supervisory Commission (KPPU) and to find out the enforcement of these violations based on existing antitrust law in Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai urgensi pengaturan Single Economic EntityDoctrine dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dengan mengaitkannyadengan Mayarakat Ekonomi ASEAN. Dalam melakukan penelitian, penulismenggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah urgensi pengaturan doktrintersebut dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dihubungkan dengan dengankasus-kasus terkait serta bagaimanakah dampak pengaturan doktrin tersebutdihubungkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kesimpulan ataspermasalahan tersebut adalah perlunya pengaturan mengenai Single EconomicEntity Doctrine untuk dimasukkan dalam revisi UU No. 5 Tahun 1999 agarmenimbulkan kepastian dalam menerapkan doktrin tersebut dan pengaturantersebut juga dibutuhkan untuk mengahadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the urgency to regulate Single Economic Entity Doctrine onIndonesian Competiton Law in relations to the ASEAN Economic Community. Inconducting this research, the writer uses juridicial-normative library researchmethods. The problem arise in this thesis is how to determine the urgency toregulate such doctrine on Indonesian Competition Law considering the relatedcases and its effect of such regulation considering the ASEAN EconomicCommunity. The conclusion is that it is important to include the regulation ofSingle Economic Entity Doctrine to the soon-to-be revised Law Number 5/1999to ensure the same perspectives in interpreting and applying the Single EconomicEntity Doctrine and to face the challenges in relations to the ASEAN EconomicCommunity."