Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan yang sangat pesat terhadap teknologi membuat adanya berbagai terobosan baru pada teknologi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perkembangan tersebut dapat dilihat dengan adanya teknologi kartu contactless yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi yang dilakukan. Adanya kartu contactless sebagai alat pembayaran tentunya membutuhkan hukum untuk mengawasi dan memastikan tidak adanya kecurangan yang terjadi dalam pemanfaatan kartu contactless. Agar lebih komprehensif, kemudian dilakukan perbandingan pengaturan dengan Belanda sebagai negara yang telah mengatur terlebih dahulu. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini, kemudian ditemukan fakta bahwasanya Indonesia telah menyusun sistem pembayaran dengan menggunakan kartu contactless dalam berbagai pengaturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut serupa dengan Belanda yang telah memiliki dasar hukum untuk mengatur penerapan dari kartu contactless. Namun, efisiensi dari Kode Quick Response Indonesia tersebut tidak sebanding dengan penggunaan kartu contactless di Belanda. Kurangnya kodifikasi ini dapat menyebabkan inkonsistensi dan keterbatasan dalam penerimaan dan adopsi dari kartu contactless di Indonesia.

---

The very rapid development of technology has resulted in various new breakthroughs in technology throughout the world, including in Indonesia. This development can be seen by the existence of contactless card technology which is used as a means of payment in transactions made. The existence of a contactless card as a means of payment certainly requires law to monitor and ensure that there is no fraud in the use of contactless cards. In order to be more comprehensive, a regulatory comparison is then made with the Netherlands as the country that has regulated it first. This thesis was prepared using normative juridical research methods. Based on this research, it was later discovered that Indonesia had developed a payment system using contactless cards in various arrangements stipulated by Bank Indonesia. This is similar to the Netherlands which already has a legal basis to regulate the application of contactless cards. However, the efficiency of the Indonesian Quick Response Code is not comparable to the use of contactless cards in the Netherlands. This lack of codification can lead to inconsistencies and limitations in the acceptance and adoption of contactless cards in Indonesia."

"Sebelum menikah sepasang calon pengantin melakukan banyak persiapan. Salah satunya menyiapkan kartu undangan. Dalam kartu undangan di Indonesia dan Belanda biasanya terdapat teks berupa puisi atau kutipan surat dari kitab suci. Tulisan ini membahas mengenai isi dari teks-teks tersebut dan makna yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya melakukan perbandingan antara Indonesia dan Belanda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan perbedaan antara isi teks kartu undangan di Indonesia dan Belanda. Kartu-kartu undangan diambil secara acak dan umum. Penelitian ini untuk membuktikan bagaimana budaya dan agama mempengaruhi bahasa secara lebih mendalam.

---

Before getting married pair of bride and groom do a lot of preparation. One of them is to prepare the invitation cards. In the invitation cards in Indonesia and the Netherlands there is usually a text such as a poem or a quote from the letter of the scriptures. This study analyses about the contents of the texts and meanings contained therein. Furthermore, doing comparisons between Indonesia and the Netherlands. The purpose of this study was to describe the differences between the text content of the invitation cards in Indonesia and the Netherlands. The invitation cards are taken at random and general. This study proves how culture and religion influence the language in more depth."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan objek PPN atas Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan pada kartu kredit di Indonesia dan juga implikasi PPN atas transaksi dengan menggunakan Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan pada kartu kredit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dalam bentuk wawancara mendalam dan studi pustaka berupa buku, jurnal, skripsi, serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini adalah penyerahan Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan pada kartu kredit kepada nasabah bukan merupakan penyerahan yang dikenakan PPN karena karakteristiknya dipersamakan seperti uang yang merupakan alat tukar dan alat pembayaran yang sah yang berlaku di Indonesia. PPN dikenakan atas barang dan/atau jasa yang diserahkan atas pemanfaatan Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan serta kedudukannya sebagai alat tukar dan alat pembayaran yang sah di Indonesia sehingga dasar pengenaan PPN atas penyerahan tersebut adalah nilai yang seharusnya dibayar atau ditagih serta Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan tidak bisa dianggap sebagai diskon atau rabat atas suatu penyerahan yang menjadi pengurang dasar pengenaan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan pertambahan nilai yang berlaku.

---

This study aims to analyze the determination of the object of VAT on the Customer Loyalty and Rewards Program on credit cards in Indonesia and the implications of VAT on transactions using the Customer Loyalty and Rewards Program on credit cards in Indonesia. This study used a qualitative research method with data collection techniques in the form of field studies in the form of in-depth interviews and literature study in the form of books, journals, theses, and related laws and regulations. The result of this research is that the Customer Loyalty and Rewards Programs on a credit card are not considered as VAT Taxable Goods because its characteristics are resembled as a money which is a valid exchange devices and payment methods in Indonesia. VAT is imposed on goods and/or services supplied for redeeming the Customer Loyalty and Rewards Program and its position as a valid exchange devices and payment methods in Indonesia so that the basis for imposing VAT on said supply is the value that should be paid or billed to the customer and the Customer Loyalty and Rewards Program can’t be considered as a discount or rebate on a delivery which is a deduction from the basis for imposing VAT in accordance with the provisions of the applicable value added tax regulations."

"Pesatnya perkembangan leasing di Indonesia, seiring dengan deregulasi pemerintah yang diawali dengan Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1983 yang dibarengi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/1988, telah menimbulkan potensi penerimaan pajak dari sektor industri leasing Potensi tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan penerimaan pajak, mengingat semakin besarnya peranan dari seksi Pajak sebagai sumber penerimaaan negara. Berhubungan dengan hal tersebul perlu dilakukan kajian atas ketentuan atau kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia apakah sudah memadai untuk menggali potensi penerimaan pajak dan apakah tidak menimbulkan distorsi bagi perkembangan leasing itu sendiri.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji ketentuan kebijakan perpajakan di Indonesia atas leasing dalam menggali potensi penerimaan Pajak dan bagaimana seyogianya leasing diatur oleh pemerintah agar tidak menimbulkan distorsi bagi perkembangan leasing itu sendiri. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan (field research) melalui cara wawancara Iangsung dengan pihak-pihak terkait.Teknis analisis data dilakukan dengan cara mnganalisis Jawaban-jawaban dari pertanyaan wawancara yang diajukan ke nara sumber dan informasi yang diperoleh dari pengamatan di lapangan. Kemudian mengembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan lanjutan dan mengkaji setiap jawaban dan lnformasi yang diperoleh berdasarkan literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian. Berdasarkan analisis tersebut penulis menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa masalah khususnya terhadap kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi serta di bidang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Khusus mengenai Pajak Pertambahan Nilai, masalah yang muncul adalah mengenai transaksi sale and lease back. Wajib Pajak beranggapan bahwa sale and lease back merupakan satu prosedur transaksi langsung sementara pihak pajak merasa itu dua transaksi yang berbeda hingga dikenakan PPN. Jadi ini menurut wajib pajak peraturan mengenai Sale and lease back itu belum jelas. Penjualan penyewaan kembali (sale and lease back) merupakan suatu transaksi yang menyangkut penjualan hak milik oleh oleh pemilik dan penyewaan kembali hak milik itu kepada penjual.Perlu penegasan dari pemerintah mengenai transaksi sale and lease back tersebut agar wajib pajak tidak ragu dalam memenuhi kewajibannya dan usaha pemerintah dalam usaha menggali potensi penerimaan pajak tidak menimbulkan masalah bagi kegiatan leasing di Indonesia.

---

Quick leasing development in Indonesia is in line with the government deregulation initiated with the Presidential Decree number 61 of 1988 along with issuance of Decree of Minister of Finance Number 1251/1988, after causing potential tax income from leasing industry sector. Such potential must be managed well in order to increase income tax bearing in mind increasing role from tax sector as state income resource. In connection with such matter it is required to conduct review over provisions or policy on taxation applicable in Indonesia whether it has been appropriate to seek potential tax income and whether it does not cause distortion for the leasing development alone.

This study aims at reviewing provisions/policy on taxation in Indonesia over leasing to seek potential tax income and how leasing should be regulated by the govemment in order not to cause distortion for the leasing development alone.

Research methodology used in this thesis is analytical descriptive, with data collecting technique in the form of bibliography study and field research through interview directly with the relevant parties.

While data analytical technique is conducted by analyzing answers from interview questions tiled to resource person and information obtained from field survey. And then the author develops to become further questions and review each answer and information obtained based upon relevant literatures. Based upon such analysis the author withdraw conclusion as a result of study.

Based on result of study, It is found some problems especially toward leasing activity with optional right as well as in the field of Income tax and Value Added tax. Especially concerning Value Added Tax, the problem rises will include sale and lease back transaction. The Tax payer is in the opinion that sale and lease back is one direct transaction procedure while the tax authority is in the opinion that both are two different transaction subject to VAT. Therefore, according to tax payer regulation concerning sale and lease back is not yet clear. Sale and lease back constituting a transaction in relation to sale of proprietary by owner and lease back the proprietary right to the seller.

The govemment requires giving clear explanation concerning the lease and lease back transaction so that the tax payer is not doubtful to fulfill obligations and the government?s effort to seek potential tax income not causing problem or distortion for the leasing company."

"ABSTRAKPenulisan ini membahas mengenai hak-hak pelaku musik (performer's rights) seperti penyanyi, grup band di Indonesia. Sebagai pihak yang juga berkontribusi dalam tersedianya karya cipta musik kepada publik, pelaku musik berhak untuk mendapatkan perlindungan atas eksploitasi akan karya cipta musik tersebut. Hal ini lah yang melatarbelakangi lahirnya perjanjian-perjanjian internasional yang memberikan perlindungan bagi pelaku musik dalam pengeksplotasian suatu karya musik. Indonesia sendiri dengan telah meratifikasi perjanjian tersebut, telah mencantumkan pengaturan-pengaturan bagi pelaku musik dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia dalam ketentuan mengenai hak terkait. Meskipun demikian, pengaturan tersebut dianggap belum memberikan perlindungan yang memadai, apabila dibandingkan dengan pengaturan hak pelaku dalam undang-undang hak cipta Inggris (Copyright Act 1988). Demi mendapatkan perlindungan yang lebih baik, maka dengan membandingkan UUHC dengan Copyright Act 1988 diharapkan dapat menyempurnakan perlindungan bagi pelaku musik Indonesia.

---

ABSTRACTThe focus of this study is about music performer's right such as singer, band in Indonesia. As a contributing party for musical work to be available to public, performer shall grant protection for the exploitation of their musical works as their musical work. Based on the performer's interest, the international made the first move to create the protection in international conventions. Indonesia also participates by ratifying the conventions and give protections for performers in Indonesian Copyright Law 2002 under neighboring right provisions. However, compared to UK Copyright Act 1988, performer's protection have not fully protected by Indonesian Copyright Law 2002. Therefore, in order to have a better protection, Indonesia Copyright Law 2002 should be revised."

"Sektor jasa keuangan merupakan sektor yang penting terhadap perekonomian suatu negara. Indonesia sebagai negara berkembang merasakan sektor jasa keuangannya banyak terpengaruh oleh perkembangan sistem, kebiasaan, dan cara kerja yang diterapkan di negara maju, salah satu contohnya adalah praktik dari model usaha yang dinamakan private equity. Private equity adalah model usaha yang mengumpulkan modal dari investor untuk di investasikan dengan cara melakukan akuisisi. Berawal dari Amerika dan merambah kenegara-negara maju lainnya seperti Singapura, private equity menjadi lembaga jasa keuangan yang berdampak signifikan bagi perekonomian suatu negara. Indonesia dewasa ini sudah memahami pentingnya pengaturan mengenai private equity dan menerbitkan peraturan yang mengaturnya, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Penulis mencoba membahas peraturan tersebut dan membandingkan dengan peraturan dari negara Singapura, yang mana peraturannya dapat dikatakan merepresentasikan pengaturan private equity tradisional yang diterapkan dinegara-negara maju lainnya. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode normatif-yuridis.

---

The financial services sector holds a great importance for the economy of a country. Indonesia as a developing country felt their financial services sector much affected by the system, customs, and ways of working that are practiced in developed countries, one example is the practice of a business model called private equity. Private equity is a business model which raises capital from investors to be invested through acquisition. Private equity first developed in the U.S and spread to other developed countries such as Singapore, its role as a financial services institutions have a significant impact on the economy of a country. Indonesia today has understands the importance of regulating the practice of private equity arrangements. Financial Services Authority or Otoritas Jasa Keuangan, has issued the regulation to accomodate private equity practice in Indonesia, which named Limited Mutual Funds, or Reksa Dana Penyertaan Terbatas. The author tries to examine the rules and regulations in Indonesia and compared it with Singapore, which is where the rules represent a traditional private equity arrangements applied between a numbers of other developed countries. Research will be conducted using the method of normative-juridical."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas. Pengendalian tidak secara jelas diatur dalam hukum Indonesia, terbukti dengan tersebarnya pengaturan mengenai pengendalian dalam berbagai tingkat norma hukum yang tidak menunjukkan adanya keselarasan satu sama lain. Sedangkan negara-negara dengan tingkat corporate governance yang tinggi telah mengatur pengendalian terhadap Perseroan Terbatas secara komprehensif dan jelas, seperti Belanda, Australia, dan Singapura. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia, Belanda, Australia dan Singapura? 2. Bagaimana perbandingan terhadap implementasi pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia, Belanda, Australia dan Singapura? Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia masih tidak konsisten, dan negara Belanda, Australia dan Singapura sudah memiliki pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas yang jelas. Saran atas penulisan skripsi ini adalah agar pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengharmonisasian Perundang-Undangan dapat melakukan harmonisasi atas pengaturan pengendalian terhadap Perseroan Terbatas di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is about stipulation of control of limited liability company in Indonesian law. There is no clear provision about control in Indonesia, proven by the diversity of provisions regarding to control in various legal norms, that does not align with each other. On the other hand, in some countries with high corporate governance score, such as Netherlands, Australia and Sinapore, control of limited liability company is stipulated comprehensively. Based on these conditions, the author formulated and discussed the following problems: 1. How is the regulation of control of limited liability company in Indonesia, Netherlands, Australia and Singapore? 2. How is the comparison of implementation of control of limited liability company in Indonesia, Netherlands, Australia and Singapore? Eventually, stipulation of control of limited liability company is not consistent, and the Netherlands, Australia and Singapore already have clear provisions regarding to company control. This thesis recommend the authority to harmonize the provisions of control of limited liability company in Indonesia. This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology."

"Penelitian ini membahas mengenai perbandingan kebijakan thin capitalization rules dengan pendekatan debt-to-equity ratio (DER) yang diterapkan di Indonesia dengan kebijakan interest limitation rules dengan pendekatan earning stripping yang direkomendasikan oleh OECD melalui BEPS Action Plan 4 berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan pajak. Lebih lanjut, penelitian ini juga berusaha menjawab pertanyaan terkait apakah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi kebijakan interest limitation rules dengan pendekatan earning stripping sebagaimana yang direkomendasikan oleh OECD melalui BEPS Action Plan 4. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivist. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan thin capitalization rules dengan pendekatan debt-to-equity ratio (DER) yang diterapkan di Indonesia dan kebijakan interest limitation rules dengan pendekatan earning stripping telah memenuhi prinsip-prinsip kebijakan pajak dengan derajat pemenuhan tertentu. Kemudian, hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan untuk mengadopsi kebijakan interest limitation rules dengan pendekatan earning stripping sebagaimana yang direkomendasikan oleh OECD melalui BEPS Action Plan 4.

---

This study discusses the comparison of the thin capitalization rules with the debt-to-equity ratio (DER) approach applied in Indonesia with the interest limitation rules with the earning stripping approach recommended by the OECD through the BEPS Action Plan 4 based on the principles of tax policy. Furthermore, this study also seeks to answer the question of whether Indonesia should consider adopting interest limitation rules with an earning stripping approach as recommended by the OECD through the BEPS Action Plan 4. The approach used in this study is a quantitative approach with a post-positivist paradigm. The results of this study indicate that the thin capitalization rules policy with the debt-to-equity ratio (DER) approach applied in Indonesia and the interest limitation rules policy with the earning stripping approach have met the principles of tax policy with a certain degree of compliance. Then, the results of the study also conclude that Indonesia needs to consider adopting interest limitation rules with an earnings stripping approach as recommended by the OECD through the BEPS Action Plan 4."

"Transaksi tol nirsentuh merupakan sistem transaksi tol baru di Indonesia, tetapi berpotensi problematis bagi konsumen dalam pengimplementasiannya. Konsumen dibebani oleh kewajiban yang belum diimbangi dengan kepastian hukum terkait pemenuhan hak-hak konsumen dan pertanggungjawaban hukum pelaku usaha apabila hak konsumen terlanggar sehingga besar kemungkinan terjadi ketimpangan hierarkis antara konsumen dan pelaku usaha apabila transaksi tol nirsentuh diimplementasikan. Indonesia hingga saat ini belum memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan konsumen selaku pengguna jalan tol. Begitu pula dengan Australia yang mengimplementasikan sistem transaksi tol serupa. Berbeda dengan Hungaria, peraturan perundang-undangan mengenai transaksi tol nirsentuh diatur secara khusus. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, diteliti aspek hukum pelindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap transaksi tol nirsentuh dengan turut mengacu pada hukum pelindungan konsumen dalam implementasi transaksi tol nirsentuh di Hungaria dan Australia berdasarkan Act CLV of 1997 on Consumer Protection serta Australian Consumer Law. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwasanya Indonesia tidak dapat berpedoman kepada Hungaria ataupun Australia dalam implementasi hukum pelindungan konsumen pada transaksi tol nirsentuh karena masih terdapat permasalahan pemenuhan hak-hak konsumen dan tidak jelasnya informasi-informasi yang akan diperoleh konsumen nantinya terkait pelaku usaha yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem. Oleh karenanya, penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai transaksi tol nirsentuh di Indonesia perlu berprespektif melindungi konsumen dan memberikan kepastian hukum kepadanya. Tanggung jawab para pelaku usaha terkait juga perlu dipertegas kembali agar nantinya konsumen memperoleh informasi yang tepat serta dapat mengetahui hal-hal yang menjadi haknya

---

Contactless toll transaction is a new toll transaction system in Indonesia, but potentially problematic for consumers in its implementation. Consumers are burdened by obligations that have not been balanced with legal certainty regarding the fulfillment of consumer rights and the legal liability of business actors if consumers’ rights are violated, so there is a high probability of hierarchical imbalance between consumers and business actors if contactless toll transactions are implemented. Indonesia does not yet have laws and regulations that protect the interests of consumers as toll road users. The same applies to Australia, which implements a similar toll transaction system. Unlike Hungary, legislation on contactless toll transactions is specifically regulated. By using the normative juridical method, the legal aspects of consumer protection in Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection, contactless toll transactions are examined by also referring to consumer protection law in the implementation of contactless toll transactions in Hungary and Australia based on Act CLV of 1997 on Consumer Protection and Australian Consumer Law. The results of this study show that Indonesia cannot be guided by Hungary or Australia in the implementation of consumer protection law on contactless toll transactions because there are still problems in fulfilling consumers’ rights and unclear information that will be obtained by consumers later related to business actors involved in the implementation of the system. Therefore, the preparation of laws and regulations regarding contactless toll transactions in Indonesia needs to have the perspective of protecting consumers and providing legal certainty to them. The liabilities of the relevant business actors also need to be reaffirmed so that later consumers can obtain the right information and be able to know their rights as consumers."