Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 140066 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dessya Suci Ramadhanti
Gambaran Pelaksanaan Provider Payment Asuransi Kesehatan Sosial Dalam Pengendalian Penyakit Hipertensi Di Beberapa Negara: Literature Review = Overview of the Implementation of Social Health Insurance Provider Payment in Control of Hypertension in Several Countries: Literature Review
"Asuransi kesehatan sosial merupakan mekanisme pendanaan pelayanan kesehatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, dan memberikan manfaat pengendalian penyakit. Penyakit tidak menular merupakan salah satu penyakit mematikan yang terkadang tidak menunjukan gejala seperti, penyakit hipertensi yang dapat menyebabkan penyakit komplikasi lainnya. Pengendalian penyakit hipertensi yang dilakukan oleh asuransi kesehatan sosial berbeda-beda di setiap negara. Hal ini, berhubungan dengan bagaimana sistem pembayaran provider yang dilakukan di tiap negara tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi pelaksanaan pembayaran provider asuransi kesehatan sosial dalam pengendalian penyakit hipertensi di beberapa negara dengan metode telaah literatur pada enam online database yaitu, ScienceDirect, PubMed, Cambridge Core, Semantic Scholar, Taylor and Francis, dan Springer Link. Terdapat 10 studi terinklusi yang berasal dari Negara Ghana, Nigeria, Kenya, dan Cina. Hasil penelitian menunjukan bahwa peserta dalam skema asuransi kesehatan sosial yang menderita penyakit hipertensi memiliki tingkat prevalensi, kesadaran, dan pengendalian hipertensi yang lebih baik dibandingkan dengan mereka diluar skema asuransi kesehatan. Sistem pembayaran provider yang berlaku di Ghana menggunakan metode Ghana Diagnostic Related Groups (G-DRG), Nigeria menggunakan metode kapitasi dan fee-for-service (FFS), Kenya menggunakan metode kapitasi, dan fee-for-service (FFS), dan Cina menggunakan metode kapitasi, dan anggaran global. Secara keseluruhan pembayaran provider pada keempat negara masih memiliki kendala yang terjadi, dan menunjukan tingkat pengendalian hipertensi yang rendah. sehingga, masih diperlukannya evaluasi akan sistem pembayaran provider yang berlaku, dan peningkatan pengendalian penyakit hipertensi oleh asuransi kesehatan sosial di keempat negara.
Social health insurance is a funding mechanism for health services that is used to improve the quality of health, and provide disease control benefits. Non-communicable diseases are one of the deadly diseases that sometimes do not show symptoms such as hypertension which can cause complications. Control of hypertension carried out by social health insurance varies in each country. This is related to how the provider payment system is carried out in each of these countries. This study identified the implementation of social health insurance provider payments in the control of hypertension in several countries by the literature review method on six online databases namely, ScienceDirect, PubMed, Cambridge Core, Semantic Scholar, Taylor and Francis, and Springer Link. There were 10 included studies from Ghana, Nigeria, Kenya and China. The results showed that participants in the social health insurance scheme who have hypertension have a better level of prevalence, awareness and control of hypertension compared to those outside the health insurance scheme. The provider payment system in Ghana uses the Ghana Diagnostic Related Groups (G-DRG) method, Nigeria uses the capitation and fee-for-service (FFS) methods, Kenya uses the capitation, and fee-for-service (FFS) methods , and China uses the capitation method, and the global budget. In conclusion, provider payments in the four countries still have problems, and show a low level of hypertension control. Thus, there is still a need for evaluation of the existing provider payment system, and improvement of hypertension control by social health insurance in the four countries."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nabila Putri Vinadi
Gambaran Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan Dalam Asuransi Kesehatan Sosial di Berbagai Negara: Literature Review = Overview of the Implementation of Health Screening in Social Health Insurance in Various Countries: Literature Review
"Pelaksanaan program skrining riwayat kesehatan merupakan tindakan preventif yang dilakukan di berbagai negara. Dengan menerapkan skrining riwayat kesehatan diharapkan mampu mencegah sedari dini terjadinya komplikasi serta dampak pembiayaan kesehatan pada penyakit yang dilakukan skrining. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaaan serta determinan dan dampak yang dihasilkan dari program skrining riwayat kesehatan di berbagai negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literature review. Pencarian studi dilakukan melalui online database yaitu PubMed, ScienceDirect, Proquest, dan Wiley Online Library. Terdapat 12 studi yang termasuk ke dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program skrining riwayat kesehatan telah diterapkan di berbagai negara dengan sasaran jenis penyakit yang berbeda-beda, mayoritas menggunakan mekanisme pengiriman undangan yang terbilang cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi skrining. Peran faktor pengetahuan dan kesadaran, dukungan unsur tenaga kesehatan professional, dan status pendidikan peserta sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program skrining kesehatan. Dampak positif yang dihasilkan oleh program skrining adalah menurunkan angka kejadian dan kematian pada penyakit yang dilakukan skrining. Namun, juga didapatkan dampak jangka pendek yang terjadi pada pembiayaan kesehatan di sektor rawat jalan dan rawat inap. Meskipun begitu, dampak pada pembiayaan kesehatan terbilang tidak terlalu signifikan dan masih dapat diatasi.
The implementation of a health history screening program is a preventive measure carried out in various countries. By implementing medical history screening, it is expected to be able to prevent early complications and the impact of health financing on diseases being screened.This study aims to describe the implementation as well as the determinants and impacts resulting from health history screening programs in various countries. The method used in this study is the literature review method. Study searches were conducted through online databases such as PubMed, ScienceDirect, Proquest, and Wiley Online Library. There are 12 studies included in this research. The results of this study indicate that a health history screening program has been implemented in various countries with different types of disease targets, the majority of several countries use an invitation of health screening which is quite effective in increasing screening participation. The role of knowledge and awareness factors, support from professional health personnel, and the educational status of participants greatly affect the effectiveness of the implementation of the health screening program. The positive impact generated by the screening program is to reduce the incidence and mortality of the disease being screened. However, there are also short-term impacts that occur on health financing in the outpatient and inpatient sectors. Even so, the impact on health financing is not too significant and can still be overcome."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aisya Safira Nisa
Analisis Pelaksanaan Coordination of Benefit (COB) antara Asuransi Kesehatan Sosial dengan Asuransi Kesehatan Komersial di Beberapa Negara: Literature Review = Analysis of Implementation Coordination of Benefit (COB) between Social Health Insurance and Commercial Health Insurance in Several Countries: Literature Review
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik coordination of benefit yang terjadi dienam negara, yaitu Prancis, Swedia, Belanda, Turki, China, dan Indonesia. Metode yang digunakan adalah literature review dengan sumber data pada penelitian ini berasal dari website, buku, grey literature dari Library Universitas Indonesia, dan database online melalui Google Scholar, ProQuest, Science Direct, Sage Publications, Scopus, SpringerLink, Oxford Journals. Pengkajian penelitian ini dilakukan dengan mengikuti tahapan metode PRISMA. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem asuransi kesehatan sosial di berbagai negara berbeda-beda, tergantung pada model asuransi Kesehatan yang digunakan oleh negara tersebut, yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran pemerintah baik sebagai pengelola asuransi Kesehatan sosial secara langsung, maupun sebagai pembuat kebijakan dan pengawas. Out of pocket tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, namun dapat ditekan, dengan kebijakan coordination of benefit antara asuransi kesehatan sosial dengan asuransi kesehatan komersial dapat mengurangi besaran out of pocket. Mekanisme coordination of benefit yang berlaku di keenam negara menunjukkan, asuransi kesehatan sosial sebagai pembayar pertama dan asuransi kesehatan komersial sebagai asuransi kesehatan tambahan yang memberikan penggantian terhadap layanan kesehatan yang tidak dicakup maupun yang dicakup sebagian dan manfaat yang di carve out oleh asuransi kesehatan sosial.
This study aims to analyze the practice of benefit coordination that occurs in six countries France, Sweden, the Netherlands, Turkey, China, and Indonesia. This research used literature review as a method with the data sources coming from websites, books, gray literature from Library of Universitas Indonesia, and online databases via Google Scholar, ProQuest, Science Direct, Sage Publications, Scopus, SpringerLink, Oxford Journals. This research review was carried out by following the steps of the PRISMA method. The results of the study indicate that the social health insurance system in various countries is different, depending on the health insurance model used by the country, which in its implementation involves the role of the government both as a direct health insurance manager, as well as policy makers and supervisors. Going out of pocket cannot be eliminated, but it can be emphasized, with a policy of coordinating benefits between social health insurance and commercial health insurance can reduce costs. The benefit coordination mechanism in force in the country shows that health insurance is the first payer and health insurance is additional health insurance that provides reimbursement for both paid health services and benefits provided by social health insurance."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Martha Jessica
Determinan Willingness to Pay terhadap Iuran Asuransi Kesehatan Nasional di Beberapa Negara: A Critical Review = Determinants of Willingness to Pay for National Health Insurance Contribution in Several Countries: A Critical Review
"Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meningkat. Hal ini dikarenakan pendapatan dari iuran peserta lebih rendah daripada pengeluarannya. Untuk itu, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 dan kemudian diganti dengan Peraturan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang kenaikan besaran iuran BPJS Kesehatan. Namun, beberapa kelompok masyarakat mengajukan gugatan terhadap Peraturan Presiden yang mengatur kenaikan iuran tersebut dengan berbagai alasan. Beberapa literatur mengkonfirmasi bahwa willingness to pay (WTP) pekerja informal di Indonesia rendah terhadap iuran BPJS Kesehatan. SDG 3 Good Health and Being Well ditargetkan untuk tercapai pada tahun 2030, namun hingga kini, Indonesia masih berkutat dengan polemik kenaikan iuran BPJS. Studi ini bertujuan untuk membandingkan determinan WTP terhadap iuran asuransi kesehatan nasional dan memperoleh pelajaran pelaksanaan asuransi kesehatan nasional di beberapa negara dalam meningkatkan keinginan mebayar peserta informal. Penelitian ini menggunakan metode literature review. Pencarian studi dilakukan melalui online database PubMed, ScienceDirect dan Remote LibUI dengan kata kunci “willingness to pay” AND “national health insurance” OR “social health insurance”. Ditemukan 10 total studi yang terinklusi. Kriteria inklusi dalam studi ini antara lain seluruh penelitian yang dapat menjawab pertanyaan penelitian, menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, dan merupakan literatur dari 10 tahun terakhir. Namun, studi ini belum bisa memenuhi tujuan penelitian karena asuransi kesehatan nasional yang diimplementasikan di setiap negara memiliki model yang berbeda dan tidak dapat dibandingkan. Kesepuluh literatur tersebut hanya dapat diinterpretasi secara site specific. Di sisi lain, ditemukan beberapa critical research fallacies yang menghasilkan kesimpulan bahwa WTP tidak bisa dijadikan sebagai data dasar dalam penetapan kebijakan penerapan asuransi kesehatan nasional. Ability to pay (ATP) dinilai lebih tepat untuk dihitung terhadap iuran asuransi kesehatan nasional
The deficit of National Health Insurance (JKN) was increasing. This is caused by the income from participant contributions is lower than the expenses. The Government of Indonesia had issued Presidential Decree No. 75 of 2019 and later replaced by Presidential Decree No. 64 of 2020 concerning the increase in the amount of BPJS Health contributions. However, several community groups have filed suit against the Presidential Regulation which regulates these fees for various reasons. Some literature confirms that the willingness to pay (WTP) of informal workers in Indonesia was low against BPJS Health contributions. SDG 3 Good Health and Being Well is planned to be achieved by 2030, however, until now, Indonesia is still struggling with the polemic of increasing BPJS contributions. This study aims to compare the determinants of WTP to national health insurance contributions and to gain lessons learned about the implementation of national health insurance in several countries in increasing the willingness to pay informal participants. This study uses a literature review method. Study searches were conducted through online database, such as PubMed, ScienceDirect and Remote Lib UI, with the keywords "willingness to pay" AND "national health insurance" OR "social health insurance". There were 10 studies that were included in total. The inclusion criteria in this study are among all research that can answer research questions, is written in Indonesian or English, and was published in the last 10 years. However, this study has not fulfilled the research objectives because the national health insurance that is implemented in each country has a different model and cannot be compared. The ten literature can only be interpreted as site-specific. On the other hand, several critical research errors were found which resulted that WTP could not be used as a basis for determining policies direction in the implementation of national health insurance. Ability to pay (ATP) is considered to be more appropriate to calculate the national health insurance contributions"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ricard Rivaldo Pasalli
Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan Nasional Di Berbagai Negara: Literature Review = Settlement of National Health Insurance Claims in Various Countries: Literature Review
"Terealisasinya keadaan sehat merupakan keinginan semua orang, juga dari keluarga, perkumpulan dan masyarakat. Perusahaan asuransi dan lembaga asuransi adalah lembaga ekonomi, yaitu lembaga pengalihan risiko. Tingkat risiko dapat diukur dengan nilai produk dimana peristiwa itu terjadi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelesaian klaim asuransi kesehatan nasional. Penelitian ini menggunakan metode literature review. Pada pencarian studi menggunakan tiga online database yaitu PubMed, Google Scholar, dan Science Direct. Ada 7 studi yang terinklusi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan dalam menyelesaikan klaim terdapat bentuk-bentuk penyelesaian klaim asuransi kesehatan nasional, faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung diantaranya adalah ketepatan penyelesaian klaim, tingkat penyelesaian klaim, klaim rasio dan keluhan ganti rugi. Adapun faktor penghambat klaim diantaranya adalah staf yang kurang memenuhi kualifikasi dalam memproses klaim, tata cara pengecekan yang kurang jelas dan peserta asuransi baru menyadari saat membuat klaim bahwa tidak mencakup penyakit tertentu.
The realization of a healthy condition is the desire of everyone, also from families, associations and communities. Insurance companies and insurance institutions are economic institutions, namely risk transfer institutions. The level of risk can be measured by the value of the product where the event occurs. This study was conducted to determine the settlement of national health insurance claims.method literature review. The study search used three online databases , namely PubMed, Google Scholar, and Science Direct. There are 7 studies included in this study. The results showed that in resolving claims there are forms of settlement of national health insurance claims, supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors include the accuracy of claim settlement, level of claim settlement, claim ratio and compensation complaints. The factors inhibiting claims include staff who do not meet the qualifications in processing claims, procedures for checking that are not clear and insurance participants only realize when making a claim that it does not cover certain diseases. "
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Renatha Gloria Sudyat
Analisis program promotif preventif penyakit kronis pada asuransi kesehatan sosial di berbagai negara tahun 2011-2019: Literature review = Analysis of promotive and preventive chronic disease programs in social health insurance in various countries 2011-2019: Literature review
"Program promotif preventif penyakit kronis atau program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis) atau manajemen penyakit kronis adalah salah satu program asuransi kesehatan sosial untuk mendukung dan mewujudkan perilaku hidup sehat terkendali dalam masyarakat yang memiliki penyakit kronis dan demi terciptanya Universal Health Coverage (UHC), program promotif preventif penyakit kronis harus dirasakan oleh seluruh masyarakat dengan memberikan jaminan kesehatan yang menyeluruh/terintegrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dari jurnal, text book, dan website dalam negeri maupun luar negeri. Hasil penelitan menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang kompeten, fasilitas yang mencukupi, pendanaan yang baik dan mencukupi, kebijakan yang ada dan diterapkan dengan baik, perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan program yang terkoordinasi dengan baik dapat membuat tercapainya tujuan program tersebut, di samping adanya hambatan yang terjadi. Oleh karena itu, badan penyelenggara dan FKTP harus membuat strategi untuk mengatasi hambatan yang ada. Adapun pelajaran yang kita dapat dari negara lain adalah Indonesia harus memiliki sistem pendanaan yang lebih kuat dan terkoordinasi, memperkuat dasar program promotif preventif penyakit kronis asuransi kesehatan sosial. Kesimpulannya, penyelenggaraan Prolanis di Indonesia masih kurang baik, target Prolanis belum tercapai. Negara lain pun masih memiliki kekurangan, tetapi saran penulis untuk BPJS Kesehatan dan FKTP harus mempelajari kelebihan dari sistem yang sudah baik di negara lain dan mencontoh beberapa strateginya.
Chronic promotive and preventive program or chronic disease management program (Prolanis) is one of the social health insurance programs that supports the realization of healthy living behavior in a controlled society with chronic diseases and for the creation of Universal Health Coverage (UHC), a promotive program prevention of chronic diseases must be felt by the whole community by providing comprehensive/integrated health insurance. The research method used is literature review from journals, text books, and websites in the country and abroad. The results of the research show that competent human resources, adequate facilities, good and sufficient funding, existing and well-implemented policies, planning, organizing, and implementing a well-coordinated program can make achievement of the program's objectives, in addition to obstacles that happened. Therefore the organizing body and FKTP must make a strategy to overcome existing obstacles. As for the lessons we have learned from other countries, Indonesia must have a stronger and coordinated funding system, strengthening the basis of a preventive chronic health disease preventive health insurance program. In conclusion, the implementation of Prolanis in Indonesia is still not good, the Prolanis target has not been reached. Other countries still have shortcomings, but the writer's suggestion for BPJS Health and FKTP must study the advantages of a good system in another country and follow some of its strategies."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi
Protektabilitas asuransi kesehatan sosial terhadap ekonomi Pegawai Negeri di Jawa Tengah dan di Yogyakarta = Protectability of social health insurance on civil servants economy in central Java and Yogyakarta Provinces
"Pengeluaran kesehatan katastropik (> 40% disposible income) di Indonesia selama beberapa tahun terakhir masih membebani masyarakat. Lebih dari 70% pengeluaran kesehatan katastropik dibayar tunai oleh rumah tangga (out of pocket). Di sisi lain, berdasarkan data World Bank tahun 2007, jumlah penduduk Indonesia yang berpenghasilan kurang dari USD 2,00 per hari mencapai 49% penduduk. Pengeluaran kesehatan katastropik mengakibatkan banyak keluarga menghabiskan tabungan atau menjual aset yang akhirnya memiskinkan rumah tangga. Proses pemiskinan tidak terjadi apabila rumah tangga memiliki asuransi kesehatan, seperti pegawai negeri. Asuransi kesehatan dapat melindungi penurunan keuangan pesertanya apabila ia terkena penyakit berbiaya tinggi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat proteksi yang diterima RT PNS dan variasi tingkat proteksi asuransi kesehatan di kalangan berbagai kelompok pegawai. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi dengan menggunakan data sekunder yaitu data klaim Askes. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data klaim pemanfaatan pelayanan kesehatan peserta PT Askes di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta pada tahun 2011. Data klaim tersebut dianalisa dengan metode regresi logistik ganda untuk menguji hipotesa tentang tingkat proteksi Askes PNS. Untuk menilai golongan mana yang lebih dilindungi, analisa Indeks Kakwani digunakan untuk menggambarkan pemerataan protektabilitas asuransi kesehatan yang diterima pegawai negeri. Dari 147.040 rumah tangga yang dianalisis, sebanyak 56.598 rumah tangga (38,49%) memanfaatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit dengan total klaim rawat inap sebesar Rp.158,3 milyar, lebih besar dibandingkan total klaim rawat jalan sebesar Rp.134,9 milyar.
Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa asuransi kesehatan PNS memiliki asosiasi dengan perlindungan kesehatan dan ekonomi pegawai negeri di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Analisis menunjukkan bahwa asuransi kesehatan dapat memproteksi rumah tangga dari pengeluaran kesehatan katastropik (pemiskinan). Hal ini dilihat dari tingkat proteksi asuransi kesehatan terhadap pengeluaran rumah tangga yang mencapai 52 tahun gaji pegawai negeri. Rumah tangga usia tua mendapat proteksi lebih tinggi (OR = 1,67) dibandingkan dengan rumah tangga usia muda.
Penelitian ini merekomendasikan agar program jaminan pelayanan kesehatan diperluas atau dikembangkan kepada seluruh penduduk, untuk melindungi penduduk dari kemiskinan karena sakit.
For the majority of Indonesian households, health care is considered as severe financial burden. More than 70% of households? health expenditures are paid from out-of-pocket. In 2007, the World Bank showed that the proportion of Indonesians households spent less than 2.00 a day remained 49% of the households. Health expenditure forced households to consume their savings or to sell their assets which forced them into poverty. On the contrary, households with health insurance (mostly civil servants) were supposed to be financially protected from high health care costs.
This study aims to determine the extent of financial protection received by civil servants among different ranks. This evaluation study used 2011 Askes claim data in Central Java and Yogyakarta. From 147.040 households, 56.598 (38.49%) used hospital care with total inpatient claim of IDR 158.3 billion, slightly higher than the total outpatient claim of IDR 134.9 billion. Data analysis used logistic regression to test the hypothesis. Kakwani index was used to assess the distribution of protectability across various ranks of civil servants.
This result found that Askes was associated highly protected civil servants in Central Java and Yogyakarta from bankcrupcy. The study shows that Askes protects households from catastrophic health expenditure. The level of financial protection provided by Askes reached 52 years salaries of civil servants?. Pensioners received higher protection (Odds-ratio = 1.67) compared to active employees/civil servants.
This study recommends expanding health insurance to all Indonesian population."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2013
D1399
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irwan Eka Saputra
Evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan daerah tahun 2012-2014 di Propinsi Kepulauan Riau = Evaluation of the implementation of the regional health insurance program year 2012-2014 at Province of Riau Islands
"[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan program Jamkesda Tahun 2012-2014 di Propinsi Kepulauan Riau. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis input (peraturan, informasi, dana, tenaga dan peserta Jamkesda), proses (sosialisasi program, pengajuan klaim dan kelancaran pembayaran klaim) dan output (pemanfaatan pelayanan kesehatan dan pemanfaatan dana). Rancangan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Sosialisasi program Jamkesda belum maksimal, 2. Dana Jamkesda tahun 2014 tidak habis terserap karena banyak peserta Jamkesda yng pindah menjadi peserta BPJS, 3. Belum ada tenaga verifikator khusus Jamkesda di rumah sakit, 4. Pendataan masyarakat miskin belum akurat, 5. Masih banyak kelemahan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Diusulkan agar pemerintah daerah, rumah sakit dan puskesmas melakukan sosialisasi program Jamkesda secara lebih efektif, puskesmas meningkatkan fungsinya dengan melengkapi fasilitas pelayanan, bila mungkin menambah dokter spesialis tertentu dan melakukan pendataan masyarakat miskin yang lebih akurat.;The objective of this study is to evaluate the implementation of the Regional Health Insurance program (Jamkesda) 2012-2014 in the Riau Islands Province by analyzing the input (regulations, information, funds, personnel and participants), the process (socialization program, claims ) and the output (utilization of health services and the utilization of the funds). The study used qualitative and quantitative research design. The findings were : 1. The socialization of Jamkesda program is not maximum, 2. The 2014 Jamkesda fund was not fully absorbed due to many Jamkesda users moved and registered to the National Insurance Scheme (JKN).3. At the hospital,there is verificator for handling the Jamkesda claims, 4. Data of the poor are not accurate, and 5. Weak monitoring and evaluation activities. This study proposed that the regional government, including hospitals and health centres of the Riau Islands Province to conduct more effective socialization on the Jamkesda program, improve functions of the health centres by completing health care facilities to avoid d unneccessary referrals, if posible adding on doctors with certain specializations and collect more accurate data of the poor, The objective of this study is to evaluate the implementation of the Regional Health Insurance program (Jamkesda) 2012-2014 in the Riau Islands Province by analyzing the input (regulations, information, funds, personnel and participants), the process (socialization program, claims ) and the output (utilization of health services and the utilization of the funds). The study used qualitative and quantitative research design. The findings were : 1. The socialization of Jamkesda program is not maximum, 2. The 2014 Jamkesda fund was not fully absorbed due to many Jamkesda users moved and registered to the National Insurance Scheme (JKN).3. At the hospital,there is verificator for handling the Jamkesda claims, 4. Data of the poor are not accurate, and 5. Weak monitoring and evaluation activities. This study proposed that the regional government, including hospitals and health centres of the Riau Islands Province to conduct more effective socialization on the Jamkesda program, improve functions of the health centres by completing health care facilities to avoid d unneccessary referrals, if posible adding on doctors with certain specializations and collect more accurate data of the poor]"
Universitas Indonesia, 2015
T43526
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gabriela Angeline Budhiyanto
Bagaimana Asuransi Kesehatan Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia = How Health Insurance Alleviates Poverty in Indonesia
"Saat ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya akses terhadap layanan kesehatan. Sayangnya, biaya kesehatan semakin mahal akibat inflasi medis, yang umumnya lebih tinggi dibandingkan inflasi ekonomi. Pengeluaran kesehatan yang terlalu besar menyebabkan sebagian orang berada dalam kemiskinan. Namun, beberapa temuan menemukan bahwa peningkatan cakupan asuransi kesehatan mungkin berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh pengeluaran kesehatan out-of-pocket (OOP) dan kepemilikan asuransi kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia, dengan fokus pada korelasinya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan asuransi kesehatan dalam mencapai cakupan 100% dan berkontribusi terhadap UHC (Universal Health Coverage). Untuk analisisnya, penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif menggunakan data Susenas 2019-2021 dan metodologi Regresi logistik. Analisis kualitatif menggunakan penelitian primer dengan menggunakan wawancara mendalam dan survei konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OOP belanja kesehatan dan kemiskinan mempunyai korelasi negatif yang berarti penurunan OOP belanja kesehatan tidak signifikan dalam menurunkan kemiskinan karena yang memiliki OOP belanja kesehatan lebih tinggi adalah kelompok non-miskin. Penelitian ini juga menemukan bahwa kepemilikan asuransi kesehatan dan kemiskinan mempunyai korelasi negatif yang berarti kepemilikan asuransi kesehatan terbukti signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa penting bagi Indonesia untuk mencapai cakupan asuransi kesehatan 100% untuk memastikan semua masyarakat mendapatkan akses kesehatan dasar yang diperlukan.

Kata kunci: Out-of-pocket health expenditure, asuransi kesehatan, kemiskinan, Universal Health Coverage (UHC)

Nowadays, people are becoming more aware of the importance of having access to healthcare. Unfortunately, healthcare costs are getting more expensive due to medical inflation, which is generally higher than economic inflation. Having out-of-pocket health expenditures is driving some people to be in poverty. However, some findings find that increasing coverage of health insurance might contribute to poverty reduction. This study aims to study the effect of out-of-pocket (OOP) health expenditures and health insurance ownership on poverty in Indonesia, focusing on its correlation. Moreover, this study aims to analyze the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of health insurance companies in achieving 100% coverage and contributing to UHC (Universal Health Coverage). For the analysis, this study adopts quantitative and qualitative study. Quantitative analysis uses data from Susenas 2019-2021 and methodology Logistic regression. Qualitative analysis uses primary research using in-depth interviews and consumer surveys. The study found that OOP health expenditure and poverty have a negative correlation, which means a decrease in OOP health expenditure is not significant in reducing poverty because those who have higher OOP health expenditure are the non-poor. This study also found that health insurance ownership and poverty have a negative correlation, which means it is proven that owning health insurance is significant in reducing poverty. This shows that it is important for Indonesia to reach 100% health insurance coverage to ensure all people are covered with basic necessary healthcare access.

Keywords: Out-of-pocket health expenditure, health insurance, poverty, Universal Health Coverage (UHC)"

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Safira Putri Primadianti
Gambaran manajemen pelayanan pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat miskin non kuota PBI di Dinas Kesehatan kota Depok = Overview of health insurance payment service management of the poor community at Dinas Kesehatan Depok
"Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Depok bertanggung jawab atas pelayanan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI sejak tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai gambaran manajemen dengan perspektif sistem yaitu masukan, proses, dan keluaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masukan sarana prasarana sudah cukup mendukung dan kebijakan atau pedoman menyesuaikan dengan keadaan semua pihak pelayanan, namun sumber daya lainnya seperti tenaga kepegawaian dan dana belum memenuhi kebutuhan pelayanan, serta belum ada pengembangan teknologi yang berfungsi untuk mencapai efisiensi. Pada proses pelayanan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian sudah berjalan sinkron dengan pedoman yang berlaku. Pada subsistem keluaran yaitu Surat Jaminan Pelayanan dengan jumlah rata-rata 47 buah pada tahun 2017 dan meningkat secara signifikan pada tahun 2018 yaitu rata-rata 115 buah, namun belum didukung oleh indikator pencapaian mutu pelayanan. Kesimpulan penelitian adalah pelayanan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI di Dinas Kesehatan Kota Depok telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang ditentukan.
Since 2017 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan of Dinas Kesehatan Kota Depok has served the Health Insurance Payment for the Poor Community in Kota Depok. The study is about the overview of the management by using system approach, consists of the input, process, and output. This is a qualitative research and the methods are observation, in depth interview and literature review. The research shows that logistics, infrastructure and guidance as the policy are adequate, although resource such as man, money, and technology as machine hasn rsquo t used properly to enhance work efficiency. The service process which starts from planning, organizing, actuating, dan controlling are synced with the guidance. The output which is Surat Jaminan Pelayanan, the number has increased in the year 2018, but there is no official work indicator yet. The conclusion of the research is Health Insurance Payment Service Management of the Poor Community has run side by side with the planning and policy."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>