Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"RSUP Fatmawati sebagai salah satu rumah sakit pengampu PTRM di wilayahDKI Jakarta melakukan pembinaan terhadap beberapa satelit di wilayah kerjanya.Cakupan satelit yang rendah, masalah penggunaan napza lain serta beberapasatelit yang merasakan adanya perbedaan cara petugas pembina melaksanakanbimbingan membuat peneliti merasa perlu untuk melakukan evaluasi terhadappembinaan dan efektivitasnya terhadap layanan PTRM di satelit.Penelitian ini dilakukan di RSUP Fatmawati dan 4 satelit diwilayah DKI Jakarta.Metode deskriptif-kualitatif digunakan untuk mengetahui evaluasi pembinaanPTRM RSUP Fatmawati di satelit dan; efektivitas pembinaan terhadap kualitaslayanan di 4 satelit wilayah DKI Jakarta. Data diperoleh dari hasil wawancaramendalam dengan informan secara purposive yaitu petugas PTRM RSUPFatmawati, petugas dan klien di satelit serta didukung dengan FGD dan studidokumen laporan terkait. Selanjutnya data yang diperoleh direduksi,dikelompokkan sesuai pokok permasalahan, dan dianalisis denganmembandingkan antara hasil wawancara dan dokumen dalam bentuk uraian.Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, evaluasi pembinaan PTRM RSUPFatmawati di satelit menunjukkan: (1) belum tersedia SPO pelaksanaan supervisike satelit; (2) belum seragamnya materi pelaksanaan supervisi oleh petugas; (3)persepsi petugas pelaksana mengenai layanan belum kearah kualitas pelayanan disatelit; (4) belum ada pengawasan dari Kementerian Kesehatan terkaitpelaksanaan supervisi petugas RS Pengampu. Untuk itu diperlukan upaya untukmengatasinya dengan membuat SPO pelaksanaan supervisi ke satelit yang bakudan dapat diterapkan dalam pelaksanaan supervisi ke satelit. Kedua, pembinaansudah dilaksanakan secara efektif terhadap aspek output. Dikatakan efektif yaituapabila tujuan yang ingin dicapai telah terlaksana, hal ini dibuktikan dengankeberhasilan layanan PTRM di 4 satelit wilayah DKI Jakarta. Pembinaan belumefektif terhadap aspek input dan proses layanan PTRM di satelit. Upaya yangharus dilakukan petugas Pembina adalah membuat usulan kepada KementerianKesehatan agar sistem pembinaan yang dilakukan oleh RS pengampu agar dapatmempunyai kewenangan terhadap pelayanan di satelit atau melakukan koordinasikepada stake holder terkait masalah terhadap SDM dan fasilitas di satelit.

---

The research was conducted in Fatmawati and 4 satellite region of Jakarta.

Descriptive-qualitative method used to determine the evaluation of coaching

MMT Fatmawati in satellite and; effectiveness of supervision on the quality of

satellite services in 4 areas of Jakarta. Data obtained from in-depth interviews

with informants purposively namely Fatmawati MMT officers, officials and

clients in the satellite and supported by focus group study of documents and

related reports. Furthermore, the data obtained is reduced, grouped according to

subject matter, and analyzed by comparing the results of interviews and

documents in narrative form.

The results showed, first, formation evaluation MMT Fatmawati in satellite

shows: (1) has not been available to the Satellite SPO implementation supervision,

(2) the material has not been uniform implementation of supervision by officers,

(3) perceptions regarding the executive officers yet toward service quality of

service on satellites, (4) there is no supervision of the Ministry of Health on the

implementation of the supervision officer RS custodian. Therefore, efforts to cope

with the implementation of supervision to make SPO satellite and can be applied

in the implementation of supervision to the satellite. Second, coaching is carried

out effectively against the output aspect. Is said to be effective if the objectives

have been accomplished, this is evidenced by the success of MMT services in 4

satellite Jakarta area. Yet effective coaching input and process aspects of MMT in

the satellite services. Efforts must be made officers of PTRM Fatmawati Hospital

is to make a proposal to the Ministry of Health for the system development

undertaken by RS custodian in order to have the authority to services at the

satellite or to coordinate the relevant stakeholders on HR issues and in satellite

facilities."

"ABSTRAKKebutuhan akan data satelit penginderaan jauh bagi Indonesia sangat penting salah satunya untuk ketahanan pangan. Kontinuitas data untuk mempredisksi produksi pertanian bisa diukur melalui teknologi penginderaan jauh pada satelit pengamat bumi. Namun Kementrian Pertanian masih menggunakan satelit pengamat bumi milik asing dari Amerika Serikat yaitu satelit Landsat 8. Satelit Landsat 8 menggunakan sensor pasif berupa kamera yang memiliki kelemahan tidak mampu menangkap citra dari objek permukaan bumi pada saat kondisi berawan. Sehingga ini menyulitkan petugas lapangan untuk melakukan verifikasi data luas tanam dan panen sesuai dengan kondisi factual di lapangan.Penelitian telah dilakukan dengan menggunakan metode tekno ekonomi berdasarkan comparative alternatif. Dibuat dua skenario dalam melakukan analisisnya. Skenario I yang menggunakan satelit buatan Indonesia dengan misi memantau lahan pertanian yaitu Lapan A3 yang membawa sensor pasif berupa kamera dan skenario II yang menggunakan satelit mikro dengan menggunakan sensor aktif berupa teknologi Synthetic Aperture Radar microSAR . Kedua alternatif tersebut dibandingkan berdasarkan dari bobot masing-masing satelit yang berada pada ukuran mikro, sekitar 100 kg.Hasil analisis dari sisi teknologi didapatkan bahwa skenario II microSAR memperoleh resolusi temporal dan resolusi spectral lebih baik dibandingkan dengan skenario I LapanA3 . Dari sisi ekonomi, skenario I Lapan A3 memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan skenario II microSAR . Namun, teknologi SAR layak diterapkan di Indonesia karena Indonesia merupakan Negara hujan tropis yang terdapat banyak awan. Teknologi SAR mampu menembus awan sehingga dapat memperoleh akurasi lahan pertanian lebih akurat sehingga dapat menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Kementrian Pertanian.

---

ABSTRACTThe need for remote sensing satellite data for Indonesia is very important one of them for food security. The continuity of data for predicting agricultural production can be measured through remote sensing technology on Earth observer satellites. However, the Ministry of Agriculture still uses a foreign owned satellite observer of the Earth from the United States, namely Landsat 8. Landsat 8 satellite uses passive sensors in the form of a camera that has a weakness is not able to capture the image of the earth 39 s surface objects in cloudy conditions. This makes it difficult for field officers to verify data on planting and harvesting areas in accordance with factual conditions in the field.Research has been done by using techno economic method based on alternative comparative. Two scenarios were created in the analysis. Scenario 1 using satellite made in Indonesia with the mission of monitoring agricultural land that is Lapan A3 carrying passive sensor in the form of camera and scenario 2 using micro satellite by using active sensor in the form of Synthetic Aperture Radar microSAR technology. Both alternatives are compared based on the weight of each satellite that is on the micro size, about 100 kg.From the technological analysis it is found that scenario 2 microSAR obtains temporal resolution and spectral resolution is better than scenario 1 LapanA3 . From an economic perspective, scenario 1 Lapan A3 has a lower cost than scenario 2 microSAR . However, SAR technology is feasible in Indonesia because Indonesia is a tropical rain country where there are many clouds. SAR technology is able to penetrate the cloud so as to obtain accurate agricultural accuracy so that it can be a solution of the problems faced by the Ministry of Agriculture."

"ABSTRAKRSUP Fatmawati sebagai salah satu rumah sakit pengampu PTRM di wilayahDKI Jakarta melakukan pembinaan terhadap beberapa satelit di wilayah kerjanya.Cakupan satelit yang rendah, masalah penggunaan napza lain serta beberapasatelit yang merasakan adanya perbedaan cara petugas pembina melaksanakanbimbingan membuat peneliti merasa perlu untuk melakukan evaluasi terhadappembinaan dan efektivitasnya terhadap layanan PTRM di satelit.Penelitian ini dilakukan di RSUP Fatmawati dan 4 satelit diwilayah DKI Jakarta.Metode deskriptif-kualitatif digunakan untuk mengetahui evaluasi pembinaanPTRM RSUP Fatmawati di satelit dan; efektivitas pembinaan terhadap kualitaslayanan di 4 satelit wilayah DKI Jakarta. Data diperoleh dari hasil wawancaramendalam dengan informan secara purposive yaitu petugas PTRM RSUPFatmawati, petugas dan klien di satelit serta didukung dengan FGD dan studidokumen laporan terkait. Selanjutnya data yang diperoleh direduksi,dikelompokkan sesuai pokok permasalahan, dan dianalisis denganmembandingkan antara hasil wawancara dan dokumen dalam bentuk uraian.Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, evaluasi pembinaan PTRM RSUPFatmawati di satelit menunjukkan: (1) belum tersedia SPO pelaksanaan supervisike satelit; (2) belum seragamnya materi pelaksanaan supervisi oleh petugas; (3)persepsi petugas pelaksana mengenai layanan belum kearah kualitas pelayanan disatelit; (4) belum ada pengawasan dari Kementerian Kesehatan terkaitpelaksanaan supervisi petugas RS Pengampu. Untuk itu diperlukan upaya untukmengatasinya dengan membuat SPO pelaksanaan supervisi ke satelit yang bakudan dapat diterapkan dalam pelaksanaan supervisi ke satelit. Kedua, pembinaansudah dilaksanakan secara efektif terhadap aspek output. Dikatakan efektif yaituapabila tujuan yang ingin dicapai telah terlaksana, hal ini dibuktikan dengankeberhasilan layanan PTRM di 4 satelit wilayah DKI Jakarta. Pembinaan belumefektif terhadap aspek input dan proses layanan PTRM di satelit. Upaya yangharus dilakukan petugas Pembina adalah membuat usulan kepada KementerianKesehatan agar sistem pembinaan yang dilakukan oleh RS pengampu agar dapatmempunyai kewenangan terhadap pelayanan di satelit atau melakukan koordinasikepada stake holder terkait masalah terhadap SDM dan fasilitas di satelit.

---

ABSTRACTFatmawati Hospital is a referral hospital of MMT in Jakarta supervision tomultiple satellites in the working area.Satellite coverage is low, other drug use problems, and some satellite that feel thedifference in the way the coaches implement guidance makes researchers feel theneed to evaluate the effectiveness of the guidance and the MMT in satelliteservices.The research was conducted in Fatmawati and 4 satellite region of Jakarta.Descriptive-qualitative method used to determine the evaluation of coachingMMT Fatmawati in satellite and; effectiveness of supervision on the quality ofsatellite services in 4 areas of Jakarta. Data obtained from in-depth interviewswith informants purposively namely Fatmawati MMT officers, officials andclients in the satellite and supported by focus group study of documents andrelated reports. Furthermore, the data obtained is reduced, grouped according tosubject matter, and analyzed by comparing the results of interviews anddocuments in narrative form.The results showed, first, formation evaluation MMT Fatmawati in satelliteshows: (1) has not been available to the Satellite SPO implementation supervision,(2) the material has not been uniform implementation of supervision by officers,(3) perceptions regarding the executive officers yet toward service quality ofservice on satellites, (4) there is no supervision of the Ministry of Health on theimplementation of the supervision officer RS custodian. Therefore, efforts to copewith the implementation of supervision to make SPO satellite and can be appliedin the implementation of supervision to the satellite. Second, coaching is carriedout effectively against the output aspect. Is said to be effective if the objectiveshave been accomplished, this is evidenced by the success of MMT services in 4satellite Jakarta area. Yet effective coaching input and process aspects of MMT inthe satellite services. Efforts must be made officers of PTRM Fatmawati Hospitalis to make a proposal to the Ministry of Health for the system developmentundertaken by RS custodian in order to have the authority to services at thesatellite or to coordinate the relevant stakeholders on HR issues and in satellitefacilities."

"ABSTRAKRekam medis elektronik merupakan dokumen yang berisikan catatan tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien kemudian disimpan maupun diolah secara elektronik atau secara terkomputerisasi. RSUP Fatmawati mencoba menerapkan Electronic Medical Record EMR dan diujicoba pada Klinik Eksekutif Griya Husada sejak bulan April 2016. Selama masa ujicoba penerapan EMR, belum pernah dilakukan evaluasi tentang penerapan EMR. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan EMR di Klinik Eksekutif Griya Husada RSUP Fatmawati pada tahun 2017. Penelitian dilakukan dengan desain cross sectional dengan pengambilan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada 45 orang responden yang terdiri dari dokter dan perawat di Klinik Eksektuif Griya Husada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase efektivtias penerapan EMR di Klinik Eksekutif Griya Husada sebesar 62,8 . Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan EMR di Klinik Eksekutif Griya Husada RSUP Fatmawati adalah aspek perilaku pengguna EMR OR= 8,941 dan p value = 0,030 dan sistem EMR OR= 12,250 dan nilai p= 0,001 . Maka, dianjurkan untuk memperbaiki permasalahan yang masih terjadi pada sistem EMR.

---

ABSTRACTElectronic medical record is a document that contains the record of patient identity, examination, treatment, action and another service that has been given to patients then stored and processed electronically or in computerized. RSUP Fatmawati tried to implement the electronic medical record EMR and it tested at Griya Husada Executive Clinic since April 2016. During the period of the EMR implementation test, there is no evaluation about the application of EMR. The purpose of this research is to know the effectiveness of electronic medical record at Griya Husada Executive Clinic in 2017 and related factors. The design of this study is cross sectional with source of data used is primary data collected from 45 respondent consists of doctors and nurses at the Griya Husada Executive Clinic by questionnaires. The result shows that the effectiveness of EMR at Griya Husada Executive Clinic is 62.8 . The main factors affecting EMR effectiveness at Griya Husada Executive Clinic RSUP Fatmawati are aspects of user behavior OR 8,941 p value 0,030 and EMR system OR 12,250 p value 0.001 . Thus, it is recommended to fix the problems that still occur on the system of EMR."

"Penyebaran HIV/AIDS di kalangan penasun mencapai lebih dari 50%. Sebagian besar penasun yang menderita AIDS akan menerima obat ARV selain terapi metadon. Permasalahan akan timbul pada pemberian kedua terapi tersebut, karena keduanya dimetabolisme oleh enzim CYP3A4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ARV lini pertama terhadap dosis metadon. Penelitian dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Populasi yang diteliti adalah penasun yang menerima ARV saat menjalani terapi rumatan metadon di RSUP Fatmawati dan RSKO Jakarta periode 2003-2009. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan studi potong lintang menggunakan data sekunder pasien yang menerima terapi ARV saat menjalani terapi rumatan metadon pada fase stabilisasi. Penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara pada 6 pasien yang menerima terapi ARV kurang lebih 2 tahun saat menjalani terapi metadon. Pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 35 pasien laki-laki.Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa dosis metadon sebelum mengkonsumsi ARV (20,0-150,0 mg) berbeda nyata (p=0,00) dengan dosis rata-rata setelah 3 bulan mengkonsumsi ARV (55,4-194,8 mg). Dosis metadon pada kelompok pasien yang mengkonsumsi ARV (55,4-194,8 mg) berbeda nyata (p=0,00) dengan kelompok pasien yang tidak mengkonsumsi ARV (60,0-112,8 mg). Sebagian besar penasun (37,1%) membutuhkan waktu pencapaian dosis rumatan antara >6 minggu hingga <9 minggu. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa pada saat memulai terapi ARV partisipan mengaku mengalami keluhan putus zat sehingga membutuhkan penyesuaian dosis metadon antara 8 hingga lebih dari 10 kali. Partisipan mengaku puas terhadap dosis terakhir yang diterima (90,0-220,0 mg) walaupun sebagian dari mereka yang diwawancara mengaku masih menggunakan alkohol, obat penenang dan obat-obat lain. ARV lini pertama mempengaruhi dosis metadon.

---

The spread of HIV/AIDS in drug abusers achieves more than 50%. Most of them takes ARV therapy beside they takes methadone therapy. The problem appears with people who take both of therapy because ARV and methadone are metabolizes by CYP3A4 enzyme. The research aim was knowing the effect of first line ARV to methadone?s dosage. The methods of this study were qualitative and quantitative. The design of quantitative study was cross sectional with using secondary data of patients. The population were drug abusers who took methadone maintenance treatment program in stabilization phase and then took ARV therapy in RSKO Jakarta and RSUP Fatmawati on 2003-2009 period. The qualitative research used an interview method to 6 patients who received ARV therapy about 2 years when took methadone therapy. In this study the number of patient involved were 35 male patients.

The quantitative study showed that there was a significant difference (p=0,00) between methadone's dosage (20,0-150,0 mg) before consuming ARV and mean of methadone's dosage after 3 month consuming ARV (55,4-194,8 mg), and methadone?s dosage between a group of patient who is consumed ARV (55,4-194,8 mg) had a significant difference (p=0,00) with a group patient who is not consumed ARV (60,0-112,8 mg). Most of drug abusers (37,1%) needed a time to reached methadone maintenance dosage between >6 weeks until <9 weeks. Based on interview, participants had an experienced withdrawal symptoms when starting ARV, so they need an adjustment dosage of methadone between 8 up to more than 10 times. Participants felt satisfied with their last dosage received (90,0-220,0 mg) even a half of them were still taking alcohol, depressants, and another drugs. The first line ARV had an effect to methadone?s dosage."

"Penelitian ini berfokus pada efektivitas Pengawasan Norma Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta yang dilatarbelakangi oleh tingginya angka pelanggaran norma kerja. Jumlah pengawas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta juga sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi, yaitu lebih dari 25.000 perusahaan dengan total 61 pengawas di seluruh ibu kota. Keterbatasan sumber daya untuk pengawas dan tingginya angka pelanggaran norma kerja mendorong pemerintah untuk menggunakan sistem e-government. Penggunaan e-government dalam menjawab tantangan pengawasan norma kerja dilakukan dengan menggunakan sistem pelaporan online melalui perusahaan wajib melaporkan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan pengawasan norma kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta melalui penerapan Sistem Pelaporan Ketenagakerjaan Online. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada salah satu aspek dari Effectiveness Approach, yaitu Gibson, Invancevich dan Donelly's Systems Approach, yang melihat efektivitas berdasarkan input, proses, dan output. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivis dan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan norma kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta belum efektif. Pasalnya, situs Wajib Laporan Ketenagakerjaan Online masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau aspek norma kerja yang lebih dalam. Selain itu, jumlah petugas pengawasan ketenagakerjaan masih sangat terbatas untuk mengawasi jumlah perusahaan yang ada di ibu kota. Berdasarkan hasil penelitian di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta disarankan untuk memberikan rekomendasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk meningkatkan sumber daya pengawasan dan menyempurnakan sistem Wajib Pelaporan Tenaga Kerja Online agar tercipta pengawasan yang efektif. norma kerja. Kemudian disarankan kepada perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk bekerjasama dengan pihak lain seperti BPJS agar hak-hak pekerja terpenuhi dan perusahaan menjalankan kewajibannya.

---

This study focuses on the effectiveness of the Inspection of Work Norms at the Jakarta Manpower and Transmigration Office, which is motivated by the high rate of work norm violations. The number of supervisors at the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office is also very minimal when compared to the number of companies that must be supervised, which is more than 25,000 companies with a total of 61 supervisors throughout the capital city. Limited resources for supervisors and the high number of violations of work norms encourage the government to use an e-government system. The use of e-government in responding to the challenge of monitoring work norms is carried out by using an online reporting system through which companies are required to report employment. This study aims to explain the effectiveness of the implementation of work norms supervision by the Jakarta Manpower and Transmigration Office through the application of the Online Manpower Reporting System. The theory used in this study refers to one aspect of the Effectiveness Approach, namely Gibson, Invancevich and Donelly's Systems Approach, which sees effectiveness based on input, process and output. The approach used in this research is a post-positivist approach and data collection by conducting in-depth interviews and literature study as secondary data. The results of this study indicate that the supervision of work norms carried out by the Jakarta Manpower and Transmigration Office is not yet effective. The reason is, the Online Employment Report Mandatory website still needs to be improved to reach deeper aspects of work norms. In addition, the number of labor inspection officers is still very limited to supervise the number of companies in the capital city. Based on the results of the above research, the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office is advised to provide recommendations to the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia to increase supervisory resources and improve the Mandatory Online Workforce Reporting system in order to create effective supervision. work norms. Then it is suggested that the company and the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office cooperate with other parties such as the BPJS so that workers' rights are fulfilled and the company carries out its obligations."

"Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP) telah diberlakukan sejak tahun 1981. SP2TP secara potensial dapat berperan banyak dalam menunjang proses manajemen Puskesmas, baik untuk memenuhi aspek Perencanaan, Penggerakan, Pelaksanaan maupun Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian. Tujuan pelaksanaan SP2TP adalah didapatnya semua data hasil kegiatan Puskesmas dan data yang berkaitan serta dilaporkannya data tersebut kepada jenjang administrasi di atasnya sesuai kebutuhan secara benar, berkala, teratur guna menunjang pengelolaan upaya kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan SP2TP di Puskesmas Pembina DKI Jakarta tahun 1997 dengan pendekatan sistem dan dilakukan dengan studi kualitatif yang didukung oleh data primer dan data sekunder.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan SP2TP di Puskesmas Pembina DKI Jakarta tahun 1997 belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar dilakukan perbaikan dari segi kualilas maupun kuantitas pada input , proses , output . Perbaikan ini harus dilakukan pada semua tingkatan mulai dari Departemen Kesehatan sampai dengan Puskesmas Kelurahan, agar pelaksanaan SP2TP disetiap jenjang administrasi kesehatan dapat berjalan dengan optimal.

---

The Implementation of SP2TP at Puskesmas Pembina DKI Jakarta in the Year of 1997The registration system and Integrated Report of Puskesmas ( SP2TP) have been put into effect since 1981. Potentially SP2TP has many roles in supporting the process of Puskesmas's management, both to fulfill the planning aspect, movement execution or supervision, control and judgment. The objective of SP2TP is to obtain data of all Puskesmas activities and data in relation there to also to report them to the superior administrative level suitable with the needs, in proper manner periodically and regularly order to support the public health management. The objective of research is to establish the SP2TP implementation at Puskesmas Pembina DKI Jakarta in 1997 by System-approach and qualitative study supported by primary and secodary data.This research shows that the implementation of SP2TP in Puskesmas Pembina DKI Jakarta in 1997 has not been optimized. By virtue of this research the writer suggests improvement on quality and quantity of input, process, output. The improvements should be implementation in every level starting from the Ministry of Health to Puskesmas Kelurahan, so that the implementation of SP2TP in every health administration level can be optimized."

"Klien ketergantungan heroin yang menjalani Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) beresiko terjadinya masalah kekambuhan dan ketidakpatuhan, sehingga diperlukan upaya pencegahan untuk meningkatkan keterampilan strategi koping untuk mengatasi faktor dan situasi beresiko terjadi ketidakpatuhan dan kekambuhan. Penelitian quasi experimental dengan pendekatan pre-post test with control group ini ditujukan untuk mengidentifikasi pengaruh relapse prevention training (RPT) terhadap kekambuhan dan kepatuhan klien ketergantungan heroin yangmenjalani program terapi rumatan metadon di DKI Jakarta.Hasil penelitian terhadap 56 responden yang terdiri dari 28 orang kelompok kontrol dan 28 orang kelompok intervensi menunjukan peningkatan kepatuhan secara bermakna (p=0,000) pada kelompok intervensi sebelum dan sesudah dilakukan RPT. Kejadian kekambuhan terjadi 3,75 % pada kelornpok kontrol. Relapse prevention training ini direkomendasikan untuk dikembangkan sebagai bentuk pelayanan kesehatan/keperawatan jiwa bagi klien ketergantungan heroin- yang menjalani PTRM.

---

Clients heroin addiction who undergo maintenance therapy Methadone Program (MMP) incompliance and relapse risk, so that prevention efforts are needed to improve the skills of coping strategies to remain obedient and recurrence can be prevented. The _research aims to find out the effect of relapse Relapse prevention training and compliance with heroin dependency clients who are undergoing methadone maintenance therapy program in Jakarta. Quasi-experimental research design approach with pre-post test control group.The results showed a significant increase in compliance in the group that conducted the RPT of S6 respondents consisted of 28 men and 28 control group the intervention group showed a significant increase in adherence (P = 0.000) in the intervention group before and after RPT. 3.75% incidence of recurrence occurred in the control group. Relapse prevention training is recommended to be developed as a form of health care I nursing soul for clients who undergo MMP heroin dependence."

"Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) pada Kanwil Kementerian Agama Prov. DKI Jakarta dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa implementasi kebijakan SISKOHAT ini telah berjalan dengan baik, akan tetapi masih ditemukan beberapa kekurangan mulai dari pentransmisian informasi yang berlapis sehingga kurangnya pemahaman pegawai akan kebijakan SISKOHAT, penempatan sumber daya manusia pada bagian SISKOHAT dengan latar belakang pendidikan, minimnya pelatihan yang diberikan kepada staf pelaksana, tidak digunakannya Standard Operational Phrocedure (SOP) sebagai pedoman bekerja karena tidak sesuai kondisi yang ada, besarnya pengaruh struktur birokrasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenag staf pelaksana. Dengan melihat kondisi tersebut, maka diperlukan saluran komunikasi yang cepat dan tidak berlapis, proses rekrutmen staf pelaksana SISKOHAT dengan latar belakang pendidikan yang sesuai, adanya pelatihan rutin guna menambah pengetahuan implementator serta diperlukan pembaharuan SOP yang disesuaikan dengan kondisi yang ada.

---

This thesis discusses the Implementation of Integrated Hajj Informatin and Computerized System (SISKOHAT) at Ministry of Religion Prov. DKI Jakarta using qualitative methods. The results of this study that SISKOHAT policy implementation has been going well, but still found some deficiencies from the transmission of covered information so that lack of understanding will implementer of SISKOHAT policy, placement of human resources at the SISKOHAT with educational background, lack of training given to the implementer, not use the Standard Operational Phrocedure (SOP) to guide work because there are no appropriate conditions, the influence of bureaucratic structures in the implementation of the tasks and authority of implementer. By looking at these conditions, it is necessary to fast communication channels and not layered, recruitment implementer of SISKOHAT with the appropriate educational background, the regular training in order to increase the knowledge and necessary reforms implementer SOP adapted to existing conditions."