Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Alih media arsip inaktif dilaksanakan oleh Instansi X dalam rangka melakukan penataan arsip inaktif untuk perpindahan ke ibu kota negara baru menggunakan aplikasi SRIKANDI. Alih media arsip inaktif membuat pemindahan arsip menjadi lebih efektif dan efisien, dengan ruang penyimpanan elektronik menggunakan perangkat teknologi informasi. Pengendalian arsip menjadi lebih sistematis, tersedianya salinan arsip, dan memudahkan pemindahan arsip. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses tindakan alih media arsip inaktif agar siap untuk dilakukan penataan dan pemindahan, dengan mengkaji kendala dan solusi atas permasalahan yang terjadi selama proses berlangsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi proses penelitian. Kesimpulan mengenai proses pemindahan dan alih media arsip inaktif Instansi X merupakan program pemindahan arsip pemerintah menuju integrasi dan kolaborasi. Program ini mengacu pada Peraturan Kepala ANRI terkait pemindahan, alih media dan arsip inaktif yang berkolaborasi untuk terwujud dalam kebijakan percepatan penataan arsip kementrian/lembaga yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Kepatuhan pelaksana dan instansi terhadap prosedur dan strategi penataan arsip dari ANRI menentukan keberhasilan alih media arsip mengiringi pemindahan ibu kota negara memanfaatkan SRIKANDI. Pengelolaan arsip inaktif menggunakan SRIKANDI merupakan cerminan strategi pemerintahan yang terintegrasi.

---

The transfer of inactive archive media is carried out by Institution X in order to arrange inactive archives for the move to the new national capital using the SRIKANDI application. Transfer of inactive archive media makes the transfer of archives more effective and efficient, with electronic storage space using information technology devices. Archive control has become more systematic, archive copies are available, and archive transfer is easier. This study aims to describe the process of transferring inactive archive media so that it is ready for arrangement and transfer, by examining obstacles and solutions to problems that occur during the process. This research uses a qualitative approach with a case study method and the data collection process is carried out through interviews, observations, and documentation of the research process. Conclusion on the process of displacement and transfer of inactive archive media Institution X is a government archive transfer program towards integration and collaboration. This program refers to the Regulation of the Head of ANRI regarding the transfer, transfer of media and inactive archives that collaborate to materialize in the policy of accelerating the arrangement of archives of ministries/institutions that will move to the Capital City of the Nusantara (IKN). The compliance of implementers and agencies with ANRI's archive management procedures and strategies determines the success of the transfer of archive media to accompany the transfer of the national capital using SRIKANDI. Inactive records management using SRIKANDI is a reflection of an integrated government strategy."

"Penelitian ini membahas mengenai proses pemindahan arsip dinamis inaktif di dalam lingkungan Kementerian Pertanian RI. Kegiatan pemindahan ini dimulai dari unit pengolah kepada Unit Kearsipan I, kemudian dilanjutkan dari Unit Kearsipan I ke Unit Kearsipan Kementerian. Dalam proses pemindahan antara unit pengolah ke Unit Kearsipan I dan Unit Kearsipan I ke Unit Kearsipan Kementerian, memiliki kesamaan tata cara dan tahapan. Kementerian Pertanian RI menggunakan sebuah SOP dalam melaksanakan kegiatan pemindahan arsip dinamis inaktifnya tersebut. SOP ini digunakan untuk membuat suatu keseragaman proses pemindahan arsip yang ada di lingkungan Kementerian Pertanian RI. Namun, pada praktiknya, unit pengolah seringkali tidak melaksanakan kegiatan pemindahan arsip ini sesuai dengan SOP Pemindahan Arsip Kementerian Pertanian RI. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kesadaran akan pentingnya arsip dari masing-masing unit pengolah. Selain itu, belum adanya Surat Keputusan resmi mengenai tugas unit kearsipan di lingkungan Kementerian Pertanian RI membuat unit pengolah merasa belum ada peraturan yang baku dan khusus untuk melaksanakan kegiatan pemindahan sesuai dengan SOP yang telah diberikan.

---

This thesis is discussing about transfer inactive records process surrounding Ministry of Agriculture Republic of Indonesia. This activity started by unit pengolah to Unit Kearsipan I, then Unit Kearsipan I to Unit Kearsipan Kementerian. In order to doing this process, both of them unit pengolah to Unit Kearsipan I and Unit Kearsipan I to Unit Kearsipan Kementerian have the same way or stage. Ministry of Agriculture Republic of Indonesia using a procedure standard or SOP to execute their own inactive records. The goal of this procedure standard is to make similarity when implement transfer inactive records in Kementerian Pertanian RI. However, the fact is unit pengolah oftentimes not following this instruction. This cause by they have no records awareness of each unit pengolah. In addition, there is no legal statement from Ministry of Agriculture Republic of Indonesia to implement this procedure, and finally, unit pengolah do not want to follow this procedure."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan Pusat Jasa Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (PJK ANRI) dalam memberikan layanan jasa penyimpanan arsip dinamis inaktif sesuai prosedur tetap yang dimiliki serta menggambarkan sarana fisik penunjang dalam tiga bidang amatan yakni Lokasi, Fasiltas, dan Keamanan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif sehingga dapat mengeksplorasi dan menemukan peranan dari PJK ANRI. Hasil penelitian ini berupa penjelasan bagaimana PJK menyediakan layanan jasa penyimpanan arsip dinamis sesuai dengan Prosedur Tetap Nomor : PROTAP/08/2007 Tentang Pemberian Jasa Penyimpanan dan Perawatan Arsip serta gambaran sarana fisik penunjang yang mengacu pada Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Standar Minimal Gedung dan Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif.

---

This research aims to explain how Pusat Jasa Kearsipan of National Archive of Republic Indonesia (PJK ANRI) delivering inactive archive storage services according its legal procedures and describephysical supporting archive storages such as Location, Facilities and Securities. The type of this thesis is desriptive research that explores and discover the role of PJK ANRI.

The result of this study demonstrates how PJK ANRI delivers inactive archive storage services base on Prosedur Tetap Nomor : PROTAP/08/2007 Tentang Pemberian Jasa Penyimpanan dan Perawatan Arsip and describes physical supporting storagesby referring to Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Standar Minimal Gedung dan Ruang Penyimpanan Arsip Inaktif."

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan transfer arsip dinamis inaktif dari perusahaan ke pusat rekod komersial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan transfer arsip adalah kegiatan yang memerlukan dokumen sebagai perwujudan dari tanggung jawab dan pembuktian bahwa kegiatan arsip akan, sedang, maupun sudah dilakukan perusahaan. Perusahaan menyimpan arsip mereka di pusat rekod komersial dengan alasan untuk perluasan ruang serta pelestarian informasi dan dokumen tentang organisasi mereka. Saran penelitian ini adalah perusahaan sebaiknya membuat kebijakan yang baku (tertulis) tentang transfer arsip dinamis inaktif perusahaan mereka.

---

This undergraduate-thesis describes the transfer policy of inactive dynamic archive from organization to a commercial record center. This research is qualitative research using case study method. The result of this research shows archive transfer is an activity which need document as a form of responsibility and a verification that the archive activity will, be, or already did. The reason of an organization keeps their archive in the commercial record center in term of room expansion and to preserve information & document about their organization. The researcher suggests that an organization should make a formal written policy concerning about archive transfer."

"Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sudah beberapa kali mengumumkan rencananya untuk memindahkan ibu kota Negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Pengumuman tersebut telah menimbulkan berbagai perdebatan, seperti apa alasan memindahkan ibu kota Negara Indonesia ke Pulau Kalimantan. Terlepas dari alasan pemindahannya, tindakan Presiden secara sepihak tersebut juga telah menimbulkan perdebatan dari segi ilmu perundang-undangan, yakni mengenai bentuk dasar hukum yang paling tepat untuk memindahkan ibu kota Negara. Hingga saat ini, tidak ada satupun ketentuan, baik di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara tegas mengenai pemindahan ibu kota Negara, termasuk mengenai apa bentuk norma hukum yang sebaiknya dipilih untuk mengantur pemindahan ibu kota Negara ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, serta menggunakan tiga negara sebagai perbandingan data.

---

The President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, has several times announced his plan to move the capital city of the Republic of Indonesia from Jakarta to areas in East Kalimantan Province. The announcement has generated various debates, such as the reasons for moving the capital city of Indonesia to Kalimantan Island. Apart from the reasons for his transfer, the President's unilateral action has also caused debate in terms of statutory science, namely regarding the most appropriate form of legal basis for moving the capital of the State. Until now, there is no single provision, either in the constitution or in the laws and regulations in Indonesia, which explicitly regulates the relocation of the capital of the State, including regarding what form of legal norms should be chosen to oversee the relocation of the capital of this country. The research method used is a normative juridical research method and uses three countries as data comparisons."

"Penetapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru berdampak perlipatan kebutuhan energi. Diusulkan prinsip dasar pemenuhan kebutuhan energi serta konsumsi energi: (i) Menjadikan pembangunan IKN momentum mengembangkan sistem penyediaan energi Kalimantan secara luas, (ii) Mengandalkan pemenuhan kebutuhan energi dari sumber-sumber lokal, (iii) Mengutamakan sumber-sumber energi Kalimantan untuk Kalimantan terlebih dahulu, (iv) Mengutamakan penggunaan energi bersih dan terbarukan, (v) Mengembangkan/ memperkokoh interkoneksi infratruktur energi se-Kalimantan, serta (vi) Menggunakan energi secara efisien. Diusulkan proyek strategis energi: (i) Pembangunan jaringan transmisi gas bumi dari lokasi ketersediaan gas bumi (atau LNG) di Kalimantan Timur ke IKN, (ii) Penguatan jaringan transmisi interkoneksi kelistrikan seKalimantan, (iii) Pembangunan PLTA skala besar memanfaatkan potensi sungai-sungai besar di Kalimantan, (iv) Pembangunan installasi dan penggunaan energi bersih, dan (v) Pembangunan sistem transportasi hemat energi dan ramah lingkungan."

"Perbandingan Perpindahan IKN Indonesia (Tahun 2023) dengan Malaysia (Tahun 1999) dilakukan berdasarkan analisis SWOT sebagai berikut: a) Kekuatan (S) Jumlah Orang/Penduduk, Luas, Sumber Daya Alam; b) Kelemahan (W); konflik horizontal; tingkat kemiskinan; IPM; c) Peluang (O); Ideologi; etnis; Pendidikan; Militer; Hubungan Pusat dan Daerah; d) Tantangan Radikalisme (T); Kelompok; motif; bentuk gerakan; Modus operandi. Konsep pencegahan potensi radikalisme dalam memindahkan Ibukota Nusantara dapat dilakukan dengan; 1) Integrasi Badan Pertahanan dan Keamanan Wilayah Ibukota Nusantara, 2) Pembangunan Sarana Pertahanan dan Keamanan yang memadai, 3) Pertahanan Keamanan yang cerdas pertahanan, 4) Penguatan nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam pencegahan radikalisme dan terorisme, 5) Pertahanan Keamanan Sishankamrata dalam mencegah radikalisme dan terorisme.

---

The comparison of the transfer of IKN Indonesia (Year 2023) with Malaysia (Year 1999) is carried out based on SWOT analysis as follows: a) Strength (S) Number of People/Population, Area, Natural Resources; b) Weakness (W); horizontal conflicts; poverty level; HDI; c) Opportunity (O); Ideology; Ethnicity; Education; Millitary; Central and Regional Relations; d) The Challenge of Radicalism (T); Group; motif; form of movement; Modus operandi. The concept of preventing potential radicalism in moving the Capital Region of the Archipelago can be done by; 1) Integration of the Defense and Security Agency of the Capital Region of the Archipelago, 2) Construction of adequate Defense and Security Facilities, 3) Defense and Security that is smart defense, 4) Strengthening the value of Pancasila and Bhineka Tunggal Ika in preventing radicalism and terrorism, 5) Sishankamrata Security Defense in preventing radicalism and terrorism."

"Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia (IKN) ke Kalimantan Timur memiliki dampak geopolitik yang substansial dalam perencanaan pertahanan. Analisis geopolitik menggambarkan pergeseran strategis dalam tata kelola kekuatan politik, khususnya pada aspek pertahanan. Penelitian ini mengeksplorasi implikasi dari pemindahan Ibu Kota Negara yang timbul dari pada aspek pertahanan, terutama dalam meminimalisir potensi ancaman, menciptakan keamanan wilayah, pengembangan infrastruktur pertahanan, dan penguatan kerja sama regional serta internasional pada aspek pertahanan di IKN. Dalam penelitian ini, diperlukan sebuah evaluasi strategis terhadap dampak pemindahan IKN khususnya pada aspek pertahanan negara. Aspek-aspek seperti faktor geografis, konektivitas, ketahanan terhadap ancaman baik dari dalam maupun luar, serta keuntungan jangka panjang dari segi geopolitik, menjadi fokus utama dalam perencanaan pertahanan yang memperhitungkan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan wawasan yang mendalam mengenai implikasi pada sektor pertahanan dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur. Pemindahan IKN Indonesia ke Kalimantan Timur mencerminkan strategi pemerintah untuk mengatasi masalah di Jakarta dan membangun pusat pemerintahan yang efisien serta wilayah yang aman. Pendekatan komprehensif dalam strategi pertahanan mencerminkan adaptabilitas dan keseluruhan rencana Pemerintah Indonesia dalam mengelola pemindahan IKN, dengan fokus utama pada keamanan nasional dan kedaulatan di tengah perubahan lingkungan strategis global dan regional.

---

The relocation of Indonesia's National Capital City (IKN) to East Kalimantan has substantial geopolitical implications in defense planning. Geopolitical analysis delineates a strategic shift in managing political power, particularly in defense aspects. This study explores the defense-related implications arising from the relocation, primarily focusing on minimizing potential threats, establishing territorial security, developing defense infrastructure, and enhancing regional and international cooperation in defense aspects within the IKN. This research necessitates a strategic evaluation of the relocation's impact, specifically on the nation's defense. Aspects such as geographical factors, connectivity, resilience against both internal and external threats, and long-term geopolitical advantages take center stage in defense planning that factors in the IKN's relocation to East Kalimantan. The objective is to provide an in-depth understanding of the implications on the defense sector in the context of relocating Indonesia's National Capital City to East Kalimantan. Indonesia's relocation of the IKN to East Kalimantan reflects the government's strategy to address issues in Jakarta and construct an efficient administrative center in a secure region. A comprehensive approach in defense strategy underscores the adaptability and holistic planning of the Indonesian government in managing the IKN relocation, with a primary focus on national security and sovereignty amidst changing global and regional strategic landscapes."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan di tahun 2019. Hal tersebut menuai respons dari masyarakat, ada kelompok yang setuju dan ada yang tidak setuju. Opini dari masyarakat tentang pemindahan ibu kota banyak beredar melalu sosial media khususnya Twitter. Pemindahan ibu kota butuh proses panjang dan direncanakan dimulai di tahun 2024. Sampai saat ini sudah banyak kebijakan turunan dari pemerintah agar proses pemindahan ibu kota negara tetap berlangsung. Begitu juga dengan opini masyarakat di Twitter bermunculan menanggapi kebijakan tersebut. Sudah hampir 4 tahun sejak ditetapkan, sudah cukup banyak juga opini dari masyarakat tentang pemindahan IKN. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sentimen masyarakat tentang pemindahan ibu kota negara beserta topik-topik yang menjadi perbincangannya. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari Twitter sejak 2019 sampai 2022 tentang pemindahan ibu kota negara. Data yang dikumpulkan akan melewati serangkaian data preprosesing yang kemudian diklasifikasikan ke dalam sentimen positif, netral, dan negatif. Pemodelan sentimen dilakukan menggunakan lima model klasifikasi untuk mencari keakuratan terbaik, yaitu Naïve Bayes (NB), Support Vector Machine (SVM), Logistic Regression (LR), Decision Tree (DT), dan Random Forest (RF). Masing-masing algoritma dijalankan dua kali dari 2 sampel yang tanpa melewati balancing, dan satunya lagi menggunakan oversampling. Pemodelan topik dilakukan menggunakan Latent Dirichlet Allocation (LDA). Kedua pemodelan ini digunakan untuk memvisualisasikan sentimen dan topik-topiknya ke dalam visualisasi time series. Pemodelan sentimen terbaik yang dihasilkan adalah RF dari sampel oversampling dengan nilai akurasi 82%. Pemodelan tersebut menghasilkan distribusi sentimen dengan sentimen positif mendominasi sebanyak 46.5%, sentimen netral sebanyak 31.6%, dan sentimen negatif sebanyak 21.9%. Hasil visualisasi time series menunjukkan bahwa sentimen positif tidak selalu mendominasi, namun hanya pada tahun 2022. Pemodelan topik menghasilkan 15 topik untuk sentimen positif, 11 topik untuk sentimen netral, dan 8 topik untuk sentimen negatif. Visualisasi topik time series memperlihatkan bahwa beberapa topik mendominasi perbincangan di Twitter, namun hanya pada bulan-bulan tertentu. Visualisasi time series dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif pada penelitian analisis sentimen dan pemodelan topik.

---

Indonesian government issued a policy to move the national capital or ibu kota negara (IKN) from Jakarta to Kalimantan in 2019. This drew pros and cons from the public, there were groups who agreed and there were those who disagreed. Opinions from the public regarding the relocation of the capital city are widely circulated through social media, especially Twitter. Moving the capital city requires a long process and is planned to begin in 2024. Until now, there have been many derivative policies from the government so that the process of moving the national capital continues. Likewise, public opinion has sprung up ont Twitter in response to this policy. It's been almost 4 years since it was established, so there's been quite a lot of opinion from the public about the transfer of the IKN. Therefore this study aims to determine public sentimen about the relocation of the national capital along with the topics of discussion. This research is conducted by collecting data from Twitter from 2019 to 2022 regarding the relocation of the national capital. The data collected will go through a series of pre-processing data which are then classified into positive, neutral and negative sentimens. Sentimen modeling is carried out using five classification models to find the best accuracy, namely Naïve Bayes (NB), Support Vector Machine (SVM), Logistic Regression (LR), Decision Tree (DT), and Random Forest (RF). Each algorithm is run twice from 2 samples without going through balancing, and the other uses oversampling. Topic modeling is done using Latent Dirichlet Allocation (LDA). These two models are used to visualize sentimen and topics into a time series visualization. The best sentimen modeling produced is RF from oversampling samples with an accuracy value of 82%. This modeling produces a sentimen distribution with positive sentimen dominating by 46.5%, neutral sentimen by 31.6%, and negative sentimen by 21.9%. The results of the time series visualization show that positive sentimen does not always dominate, but only in 2022. The topic modeling produces 15 topics for positive sentimen, 11 topics for neutral sentimen, and 8 topics for negative sentimen. The time series topic visualization shows that several topics dominate the conversation on Twitter, but only in certain months. Time series visualization can provide a more comprehensive picture of sentimen analysis research and topic modeling."