Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menanggapi isu unit link yang merebak pada tahun 2021, OJK menetapkan regulasi yang mengatur mengenai produk asuransi unit link, yaitu SEOJK Nomor 5 /SEOJK.05/2022, yang dianggap cukup transformasional. Munculnya SEOJK Nomor 5 /SEOJK.05/2022 menyebabkan seluruh perusahaan asuransi jiwa di Indonesia harus mengembangkan emergent strategies, karena beberapa intended strategies yang sebelumnya disusun terkena dampak dari adanya kewajiban mengimplementasikan regulasi ini, ditambah lagi kelonggaran waktu implementasi yang ditetapkan dari OJK cukup singkat. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana beliefs system dan interactive control system diterapkan dalam menciptakan dan mendukung implementasi emergent strategies dalam menghadapi strategic uncertainties terkait kebijakan SEOJK Nomor 5 /SEOJK.05/2022 pada salah satu perusahaan asuransi di Indonesia, yaitu PT Asuransi Jiwa X. Dengan menggunakan pendekatan penelitian studi kasus kualitatif, data utamanya diperoleh melalui wawancara dan distribusi kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan berhasil dan sukses mengimplementasikan SEOJK Nomor 5 /SEOJK.05/2022 dan menghadapi segala strategic uncertainties yang berkaitan, karena penekanan yang kuat pada beliefs system, dan melakukan interactive control system secara efektif dan efisien dalam mengembangkan dan menerapkan emergent strategies, ditambah core values yang juga benar-benar mengakar pada budaya yang tercipta di dalam perusahaan. Mitigasi risiko telah dengan baik dilakukan serta berbagai faktor penghambat dan kendala yang muncul juga dapat dengan baik dikelola oleh perusahaan.

---

In response to the unit link issue that broke out in 2021, OJK established regulations governing unit link insurance products—SEOJK No. 5 /SEOJK.05/2022, which is considered quite transformational. The emergence of SEOJK No. 5 /SEOJK.05/2022 had caused all life-insurance companies in Indonesia must develop emergent strategies, because several intended strategies that were previously prepared were affected by the obligation to implement SEOJK No. 5 /SEOJK.05/2022. In addition, the implementation time constraints were also quite short. This research discusses how beliefs systems and interactive control systems were applied in creating and supporting the implementation of emergent strategies in dealing with strategic uncertainties related to the SEOJK No. 5 /SEOJK.05/2022 at one of the insurance companies in Indonesia—PT Asuransi Jiwa X. Using a qualitative case study research approach, data was primarily obtained through interviews and questionnaires. The research result shows that the company succeeded in implementing SEOJK No. 5 /SEOJK.05/2022 and in responding the related strategic uncertainties were because of the strong emphasis on the beliefs system, and interactive control system that has been implemented effectively and efficiently, also core values which has rooted in the culture created within the company. Risk mitigation had been carried out well and various inhibiting factors and obstacles that arose could also had been well managed by the company."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas Analisis Manajemen Pengaduan pada salah satu Pelaku Usaha Jasa Keuangan di Indonesia yaitu PT. BNI Life Insurance yang ditujukan untuk mengetahui prosedur dan proses pelayanan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan konsumen di Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan proses pelayanan pengaduan dan menekan tingginya angka pengaduan konsumen di sektor Jasa Keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Post Positivist dengan teknik pengambilan data kualitatif. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori Manajemen Pengaduan. Hasil penelitian menunjukan adanya temuan data pelayanan pengaduan yang melebihi jangka waktu yang diatur pada peraturan internal perusahaan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Peneliti menyarankan agar PT BNI life Insurance dapat membuat suatu sistem yang dapat diakses secara aktif oleh konsumen untuk mengetahui sejauh mana pengaduan konsumen telah diproses dan sampai dengan pengaduan diselesaikan.

---

ABSTRACTThe focus of this Thesis is to Analyze Complaint Management in one of Financial Service Institution in Indonesia that is PT. BNI Life Insurance purposing to explain about the complaint procedure and the process of complaint service, handling, and completion on related Financial Service Institution. This research expectation is to evaluate and recommend to enhance the complaint service process and to press the level of complaint in Financial Service Sector. This research is using Post Positivist approach with qualitative data gathering technique. Applied theory in this research is Complaint Management Theory. This research resulting a data founding indicate a length of complaint service exceed than applied period on internal company regulation and Otoritas Jasa Keuangan policy. Researcher suggested PT BNI Life Insurance to create a system that actively accessible by consument to know how far the customer complaint process progress until it being solved."

"Asuransi jiwa adalah industri yang masih kurang populer di Indonesia tetapi memiliki potensi yang besar untuk berkembang seiring dengan peningkatan perekonomian nasional. Dalam menyongsong era perdagangan bebas di awal abad ke-21 maka industri asuransi jiwa termasuk salah satu sektor jasa yang paling rentan kedudukannya sehingga sektor ini harus semakin memperkuat kinerja maupun kesehatannya agar dapat bertahan. Setidaknya ada 4 pihak yang memerlukan informasi kinerja dan kesehatan perusahaan asuransi jiwa sebagai dasar pengambilan keputusan yaitu : pemegang polis/calon pemegang polis, investor, pemerintah dan perusahaan yang bersangkutan dimana skripsi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna informasi tersebut. Obyek penelitian skripsi ini adalah 2 perusahaan asuransi jiwa yang sudah tercatat di pasar modal Indonesia yaitu Lippo Life dan Panin Life. Analisa komparatif dilakukan dengan menggunakan perangkat rasio keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mekanisme kerja didasarkan pada suatu aktivitas analisa kinerja dan kesehatan perusahaan dengan melihat trend-nya dari tahun ke tahun kemudian membandingkan kinerja tersebut dengan tolok ukur kinerja industri asuransi jiwa nasional dan peraturan perundangan. Hasil analisa dapat menggambarkan karakterisitik usaha dan kinerja masing-masing perusahaan ditinjau dari aspek keuangannya secara komprehensif dan terpadu. "

"Penelitian ini membahas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu peraturan di Indonesia yang mengatur tentang pengajuan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi dan pertimbangan OJK dalam mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi studi kasus PT AJ BAJ dan PT AJK. Metode penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan di Indonesia mengatur permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pihak selain OJK haruslah ditolak Pengadilan. OJK dalam mengajukan permohonan pailit PT AJBAJ dilandasi pertimbangan untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap usaha perasuransian sehingga terhadap PT AJ BAJ yang memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dan melanggar peraturan di bidang perasuransian, OJK melakukan permohonan pailit. Sedangkan untuk PT AJK, OJK menolak mengajukan permohonan pailit dengan pertimbangan walaupun telah terpenuhi syarat untuk dipailitkan namun OJK mempertimbangkan dampak ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap usaha perasuransian serta pertimbangan bahwa PT AJK sedang melakukan upaya penyehatan keuangan. Saran yang penulis ajukan bahwa kreditor, debitor dan pengadilan niaga harus memegang teguh bahwa kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit merupakan kewenangan OJK dan hal tersebut tidak dapat disimpangi. Selain itu OJK seharusnya menetapkan batasan indikator mengenai dampak terhadap perekonomian dan menjaga kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) huruf f angka 1 POJK No. 28 Tahun 2015. 

---

This study examines the function of the Financial Services Authority in the application for bankruptcy statements of insurance companies. The focus of this research is related to the regulations in Indonesia that regulate the filing of applications for bankruptcy statements for insurance companies and the OJK's considerations in the application submission related to bankruptcy statements for insurance companies by using the case studies of PT AJ BAJ and PT AJK. Normative legal research uses library research and interview data collection methods utilized as a research method. The study's findings indicate that Indonesia's Financial Services Authority has jurisdiction over the laws, rules, and court rulings concerning applications for bankruptcy declarations for insurance companies. As a result, the Court must reject the application for a bankruptcy declaration made by partakers other than the OJK. To protect consumers and preserve public confidence in the insurance industry, OJK filed a petition for bankruptcy on behalf of PT AJ BAJ, which complies with Article 2 Paragraph 1 of Law No. 37 of 2004 and violates the insurance industry rules. As for PT AJK, OJK declined to file for bankruptcy though the bankruptcy requirements are met, OJK considers the economic impact, public confidence in the insurance business, and the fact that PT AJK is undergoing financial restructuring measures. According to the author, the OJK's jurisdiction grants an inviolable petition for bankruptcy, which creditors, debtors, and commercial courts must uphold. Furthermore, as mentioned in the explanation of Article 55 paragraph (1) Letter F Number 1 POJK Number 28 of 2015, OJK should define indicator limitations while keeping the economy in mind and upholding trust."

"Semakin meluasnya dunia informasi menyebabkan adanya pergeseran struktur pasar dari producer's orientation menjadi consumer's orientation. Persaingan antar perusahaan juga makin ketat. Kinerja perusahaan makin mendapat sorotan baik dari pemilik atau pemegang saham, maupun dari pihak karyawan dan masyarakat luas sebagai konsumen. Agar kinerja perusahaan dapat dinilai, perlu diadakan suatu pengukuran. Dalam mengukur kinerja perusahaan seringkali hanya digunakan tolok ukur keuangan seperti ROI dan EPS, tanpa mempertimbangkan tolok ukur operasional. Hal ini dapat memberikan signal yang menyesatkan karena mendorong perusahaan untuk menghasilkan hasil-hasil keuangan jangka pendek yang memuaskan, namun menurunkan profitabilitas jangka panjang. Balance scorecard merupakan sistem pengukuran yang sederhana dan efektif yang memadukan aspek-aspek keuangan dan operasional. Ada empat perspektif dalam balance scorecard, yaitu: 1. Perspektif pelanggan 2. Perspektif proses internal 3. Perspektif inovasi dan belajar 4. Perspektif keuangan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam balance scorecard agar sesuai dengan misi, strategi, teknologi dan kultur perusahaan. Dalam mengatur balance scorecard agar sesuai dengan strategi bisnis ada tiga fase yang hams dilalcukan : 1. Fase desain balance scorecard 2. Fase komitmen 3. Fase penggunaan balance scorecard. Scorecard menghapuskan ketidakmampuan sistem manajemen tradisional dalam menghubungkan strategi jangka panjang perusahaan dengan tindakan-tindakan jangka pendek. Scorecard memungkinkan untuk mengenal empat proses manajemen bam yang terpisah dan terkombinasi, yang melingkupi objektivitas jangka panjang dengan tindakan-tindakan jangka pendek."

"Risk Based Capital (RBC) merupakan ukuran tingkat kesehatan perusahaan asuransi. Seiring dengan diberlakukannya standar akutansi kontrak asuransi yang baru, IFRS 17, pada tahun 2025, perusahaan asuransi diharapkan untuk menyesuaikan prosedur pelaporan mereka. Penerapan IFRS 17 akan mempengaruhi pencatatan dan pelaporan kontrak asurans, yang secara tidak langsung dapat berdampak pada perhitungan RBC. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan standar baru ini pada perubahan liabilitas kontrak asuransi pada perusahaan asuransi jiwa dan bagaimana dampaknya pada rasio solvabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada suatu perusahaan asuransi jiwa besar di Indonesia. Objek penelitian meliputi produk tradisional, asuransi kesehatan dan unit link. Hasil studi kasus kemudian divalidasi dengan wawancara pada kepala aktuaria atau akuntansi lima perusahaan asuransi jiwa lainnya. Temuan kami menunjukkan liabilitas kontrak asuransi tradisional lebih besar, sebaliknya liabilitas dari produk unit link lebih kecil dari sebelumnya, namum pada asuransi kesehatan jangka pendek tidak signifikan berubah sehingga dapat diabaikan. Perubahan pada liabilitas kontrak asuransi lebih besar dibandingkan sebelumnya, sedangkan pada liabilitas kontrak asuransi unit link lebih kecil. Perubahan liabilitas kontrak asuransi ini akan berdampak pada pencapaian RBC walaupun standar ini tidak mengubah risiko bisnis perusahaan asuransi. Kami merekomendasikan regulator untuk menyesuaiankan perhitungan RBC. Tujuan penyesuaian untuk memastikan laporan keuangan memberikan gambaran yang benar dan adil mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan persyaratan solvabilitas secara akurat mencerminkan risiko dan posisi keuangan perusahaan asuransi.

---

Risk Based Capital (RBC) is a measure of the health of an insurance company. As the new insurance contract accounting standard, IFRS 17, comes into effect in 2025, insurance companies are expected to adjust their reporting procedures. The implementation of IFRS 17 will affect the recording and reporting of insurance contracts, which may indirectly impact the calculation of RBC. This article aims to evaluate the impact of the implementation of this new standard on changes in insurance contract liabilities in life insurance companies and how it impacts the solvency ratio. The research method used is a case study of a large life insurance company in Indonesia. The research object includes traditional products, health insurance and unit link. The results of the case study were then validated by interviewing the heads of actuarial or accounting of five other life insurance companies. Our findings show that the liabilities of traditional insurance contracts are larger, while the liabilities of unit-linked products are smaller than before, but the short-term health insurance has not significantly changed so it can be ignored. The changes in insurance contract liabilities are larger than before, while those in unit-linked insurance contract liabilities are smaller. These changes in insurance contract liabilities will have an impact on the achievement of RBC even though this standard does not change the business risk of insurance companies. We recommend the regulator to adjust the RBC calculation. The purpose of the adjustment is to ensure that the financial statements provide a true and fair picture of the financial health of insurance companies and solvency requirements accurately reflect the risks and financial position of insurance companies."

"Sebagai penanganan Pandemi COVID-19 dalam industri asuransi, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan kebijakan countercyclical. Melalui kebijakan countercyclical diharapkan sistem keuangan di perusahaan perasuransian tetap dapat stabil menghadapi perekonomian yang sedang dalam kondisi resesi. Namun, kebijakan ini dianggap masih kurang memberikan kepastian hukum bagi konsumen industri asuransi. Kebijakan ini juga dikenal di negara Singapura dan Uni Eropa, yang dinilai lebih memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas bagaimana penerapan kebijakan countercyclical dan menganalisis perbandingan pengaturannya yang diatur di Singapura dan Uni Eropa, yang dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan peraturan di Indonesia. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Berdasarkan pembahasan bagaimana penerapan kebijakan countercyclical dan perbandingan dengan Singapura dan Uni Eropa, dapat disimpulkan bahwa pengaturan membantu industri asuransi dalam menstabilkan sistem keuangan di perusahaan perasuransian namun belum melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal ini konsumen asuransi. Oleh karena itu, disarankan perbaikan dan perubahan pengaturan kebijakan countercyclical dalam industri asuransi yang lebih komprehensif, jelas dan menyeluruh untuk segala pihak baik bagi perusahaan perasuransian juga untuk konsumen dan masyarakat.

---

The Financial Services Authority issued a countercyclical policy as a response to the COVID-19 pandemic in the insurance industry, in order to mitigate the unstable financial system including in economic recession. However, the policy has insufficient legal protection for consumers compared to other countries, such as Singapore and the European Union. The purpose of this thesis is to discuss the countercyclical policies and to compare regulations in Singapore and the European Union in order to provide recommendations for regulatory improvement in Indonesia. This thesis uses juridical-normative with a descriptive research typology supported by the study of library materials and interviews as a data collection tool. This study finds that Indonesian regulation helps the insurance industry in stabilizing the financial system of insurance companies but does not protect and provide legal certainty for consumers because it is only the legal of existing policies. Accordingly, it is recommended to improve and change the regulation of countercyclical policies that is more comprehensive, accurate and transparent for all parties, both for insurance companies as well as for consumers and the public."