Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hak yang wajib diperoleh bagi pekerja dan wajib di terapkan di setiap tempat kerja agar pekerja terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja. Dewasa ini, semakin berkembangnya teknologi digital menyebabkan banyak bermunculan pekerjaan yang mengandalkan teknologi digital, seperti Host Live Streaming untuk memasarkan dan memperkenalkan produk ke masyarakat luas melalui aplikasi belanja online atau sosial media. Pekerja host live streaming dituntut untuk dapat bekerja sepanjang waktu secara bergantian. Bagi pekerja yang mendapatkan jam kerja pada waktu malam hari hingga dini hari butuh mendapatkan perlindungan khusus agar tetap menjalankan pekerjaannya secara optimal. Kesesuaian penerapannya dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja serta peraturan pelaksanaan lainnya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dari data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada informan untuk menunjang datadata yang diperoleh dari studi dokumen. Hasil dari penelitian adalah pengaturan untuk perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari sudah ada tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan diketahui bahwa perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja berupa penyediaan fasilitas antar jemput dan penyediaan makanan bergizi bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari sebagai host live streaming di PT AWI belum terlaksana.

---

Legal protection for occupational health and safety is a right that workers must obtain and must be implemented in every workplace so that workers avoid undesirable things such as work accidents and/or work-related diseases. Nowadays, the increasing development of digital technology has caused many job opportunities to emerge that utilize digital technology, such as Hosting Live Streaming to market and introduce products to the wider community through online shopping applications or social media. Live streaming host workers are required to be able to work around the clock in shifts. Workers who work hours from night to early morning need special protection to continue carrying out their work optimally. The suitability of its implementation is seen based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment and Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety as well as other implementing regulations. Writing this thesis uses normative juridical research methods. Data collection techniques from secondary data obtained through library research and supported by interviews with informants to support the data obtained from document study. The results of the research are that arrangements for legal protection of occupational health and safety for female workers who work at night are already included in Indonesian legislation and it is known that legal protection of occupational health and safety takes the form of providing pick-up and drop-off facilities and providing nutritious food for workers. women who work at night as live streaming presenters at PT AWI have not yet been implemented."

"Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus bekerja, begitu juga para wanita. Di Ibukota Jakarta, banyak tempat hiburan malam yang menjadi tempat mencari nafkah bagi sebagian besar wanita dan mengharuskan seluruh pekerja, termasuk pekerja wanita di tempat hiburan malam tersebut bekerja pada waktu malam hari. Pengusaha yang mempekerjakan wanita di malam hari memiliki beberapa kewajiban yang harus di laksanakan dan hal ini telah diatur di Undang-Undang. Namun banyak pengusaha yang mengabaikan kewajiban tersebut.Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Pub X Jakarta. Ini merupakan penelitian Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data dengan pendekatan kualitatif. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian adalah diketahui bahwa belum terlaksananya kesehatan dan keselamatan kerja (K3) berupa penyediaan fasilitas antar jemput dan penyediaan makanan 4 sehat 5 sempurna bagi pekerja wanita yang bekerja di malam hari di Pub X.

---

To fulfill the necessities of life, people have to work and so are the woman. In Jakarta, many night club become a place to earn money for many woman and it require all workers, including the woman workers, to work at night. Employers who employ a woman at night has some obligations that must be carried on and this has been regulated in the Act. But in fact, many employers are ignoring that obligation.This thesis discusses about the legal protection of occupational health and safety for woman employees who work at night on Pub X Jakarta. This research is normative, descriptive analytical data used is secondary data. This study is Data analytical technique with a qualitative approach. The data that is required is secondary data that consist of primary, secondary and tertiery sources of law. This research has found that the implementation of occupational health and safety such as providing a pick up car facillites and providing a good food for woman employees who work at night on Pub X Jakarta has not been implemented by Pub X for their woman employees."

"Tulisan ini menganalisis dan menggambarkan bagaimana pelaksanaan ketentuan hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pekerja perempuan yang bekerja di coffee shop X Kota Pontianak serta hal-hal yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi pihak coffee shop X dalam pelaksanaan ketentuan K3 atas pekerja perempuan yang bekerja di coffee shop tersebut. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan serta didukung dengan observasi ke coffee shop bersangkutan dan wawancara kepada informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di coffee shop X Kota Pontianak masih belum dilaksanakan secara maksimal terutama bagi perempuan yang bekerja sampai malam berupa penyediaan fasilitas antar jemput, makanan bergizi yang memenuhi standar 1300 kalori, dan tenaga keamanan di tempat kerja.

---

This paper analyzes and describes the implementation of Occupational Health and Safety (OHS) regulations for female workers at Coffee Shop X in Pontianak City, as well as the obstacles and challenges faced by Coffee Shop X in enforcing OHS provisions for female workers at the shop. This paper is written using a doctrinal research method and utilizes secondary data obtained from library studies, supported by observations at the coffee shop and interviews with informants. The research findings indicate that the implementation of health and safety regulations (OHS) at Coffee Shop X in Pontianak City has not been maximally carried out, especially for female workers who work late, such as providing transportation facilities, nutritious meals meeting the 1300-calorie standard, and security personnel at the workplace."

"Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi saat seseorang sedang menjalankan tugas atau bekerja, baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. Kecelakaan tersebut dapat mengakibatkan cedera fisik atau kerugian lainnya bagi pekerja, perusahaan, atau bahkan lingkungan sekitarnya. Salah satu hak bagi pekerja adalah hak untuk kondisi kerja yang aman dan sehat. Pekerja memiliki hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat tanpa risiko serius terhadap Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja meliputi kesalahan manusia, kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, atau kegagalan sistem keselamatan kerja. Penting bagi perusahaan untuk memiliki program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang efektif guna mencegah terjadinya kecelakaan dan melindungi para pekerja. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sangatlah penting dalam lingkungan kerja. K3 yang baik dapat membantu melindungi pekerja dari cedera, penyakit, atau bahaya lainnya yang mungkin terjadi saat bekerja. Kepatuhan terhadap peraturan K3 yang berlaku adalah kewajiban bagi perusahaan, mematuhi aturan tersebut tidak hanya membantu melindungi pekerja, tetapi juga menghindari sanksi hukum dan reputasi yang buruk bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT MMT, dan mengidentifikasi hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT MMT. Dengan melakukan analisis terhadap hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT MMT, dapat diketahui apakah pekerja mendapatkan hak-haknya sebagai seorang pekerja di suatu perusahaan. Dengan memprioritaskan K3, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif bagi semua orang yang terlibat.

---

A work accident is an undesirable event that occurs when someone is carrying out their duties or working, either during working hours or outside working hours. These accidents can result in physical injuries or other losses for workers, companies, or even the surrounding environment. One of the rights for workers is the right to safe and healthy working conditions. Workers have the right to work in a safe and healthy environment without serious risks to occupational health and safety (K3). Factors that can cause work accidents include human error, unsafe work environment conditions, or failure of work safety systems. It is important for companies to have an effective Occupational Health and Safety (K3) program to prevent accidents and protect workers. Occupational Health and Safety (K3) is very important in the work environment. Good K3 can help protect workers from injuries, illnesses or other dangers that may occur while working. Compliance with applicable K3 regulations is an obligation for companies, complying with these regulations not only helps protect workers, but also avoids legal sanctions and a bad reputation for the company. This research aims to analyze provisions regarding Occupational Health and Safety (K3), the implementation of Occupational Health and Safety (K3) at PT MMT, and identify the rights of workers who experience work accidents at PT MMT. By analyzing the rights of workers who experience work accidents at PT MMT, it can be seen whether workers have their rights as workers in a company. By prioritizing K3, companies can create a safer, healthier and more productive work environment for everyone involved."

"Perkembangan Industri pada masa sekarang berkembang sangat pesat. Dengan adanya perkembangan industri ini membuat banyak perusahaan industri yang membutuhkan tenaga kerja, tidak terkecuali industri peleburan baja. Industri peleburan baja itu sendiri telah mendapat cukup perhatian di kalangan praktisi bidang kesehatan dan keselamatan kerja karena resiko dan bahaya kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja yang cukup tinggi. Bahaya terhadap kesehatan pada proses peleburan serta produksi baja disebabkan lingkungan kerja yang bising, polusi udara, adanya debu, logam berat serta panas yang berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja, ditambah dengan adanya resiko keselamatan pekerja akibat alat-alat kerja yang digunakan seperti mesin-mesin pemotongan, alat-alat berat, serta penggunaan Alat Perlindungan Diri APD yang minim. Karena itu, perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja sangat diperlukan dan harus dilaksanakan oleh pengusaha maupun pekerja itu sendiri sesuai dengan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Namun tidak sedikit dari pekerja itu sendiri yang telah mengabaikan kewajibannya dalam menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerjanya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini yang membahas mengenai Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Pekerja Unit Peleburan Baja Industri Steel Manufacturing Di PT. GG dilakukan secara Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan melihat langsung kondisi lingkungan perusahaan sehingga penulis dapat mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan program kesehatan dan keselamatan kerja. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil dari penelitian adalah diketahui bahwa perusahaan telah melakukan upaya-upaya untuk melaksanakan perlindungan hukum terhadap kesehatan dan keselamatan kerja seperti menyediakan Alat Perlindungan Diri APD , melakukan pengawasan terhadap pekerja, pemeliharaan alat-alat kerja, dan sebagainya. Namun pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja ini belum sepenuhnya dapat diterapkan karena lemahnya kesadaran diri dari pekerja itu sendiri.

---

The industrial development in this era has rapidly growing. This development causes a lot of industrial companies needing handful of manpower, and that includes the steel smelting industrial companies also. Those Steel companies have gotten enough concern among practicioners in the field of health and safety because of the risks and the dangers and also the poor sickness the workers get because of the hardwork. The danger towards the workers rsquo health in the process of smelting and producting the steel is caused by the loud of the work environment, air pollution, the scattered dust, the heaviness of the steel and also the severe heat who potentially cause diseases and sickness. Not to mention the risks and danger the workers would get because of the industry tools such as the cutting machines, the heavy too, and the poorly used of Personal Protective Equipment PPE . Therefore, legal protection of occupational health and safety is indispensable and must be carried out by the workers themselves and the employer in accordance with the legislation in force. But still there are a lot of those workers who ignore its obligations in implementing occupational health and safety in the work environment. To answer these problems, this study discusses ldquo Occupational Health and Safety Law As A Protection Form For Steel Smelting Unit Workers in Steel Manufacturing at PT. GG rdquo is Normative Juridically performed and analytically descriptive. The data used is secondary data. The data analysis technique used is qualitative where the data collection was done by direct interview and direct look of the company rsquo s environmental conditions so that authors can know more about the implementation of occupational health and safety program. The required data is secondary data concists of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. The results of the study shows that the company has made efforts to implement the legal protection of the occupational health and safety such as providing personal protection equipment PPE , to supervise the workers, maintain the work tools, and so forth. However, the implementation of occupational health and safety have not been fully implemented due to the lack of self consciousness of the workers themselves."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Anak Buah Kapal (ABK) sebagai perwujudan perlindungan pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan pentingya penerapan dan pelaksanaan K3 untuk ABK yang bekerja di atas kapal yang sedang dalam pelayaran. Agar pelaksanaan K3 berjalan dengan baik dibutuhkan kerjasama antara pihak perusahaan dengan pekerja. K3 merupakan kewajiban perusahaan terhadap pekerjanya. PT PELNI (Persero) sudah memenuhi kewajibannya terhadap ABK-nya dengan mencukupi alat-alat keselamatan dan keamanan dalam bekerja seperti baju kerja, sepatu pelindung, pelindung telinga, kaca mata pelindung, sarung tangan pelindung, dan helm pelindung kepala.

---

The research is aimed at seeing the implementation of Occupational Safety and Health Execution for Ship Crew as a Realization of labor protection. The research uses a descriptive qualitative method. The result describes the importance of implementation and execution of Occupational Safety and Health for Ship Crews who work on a sailing ship. In order for the Occupational Safety and Health implementation to go well, cooperation between the company and workers is needed. Occupational Safety and Health is an obligation of the company towards its employee. PT PELNI (Persero) has fulfilled its obligation towards its Ship Crews by sufficing safety and security equipment in work such as wear pack, safety shoes, ear plug, safety gloves, safety glass and helmet."

"Tulisan ini menganalisis penerapan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya pada tutor dalam perjanjian kerja harian di bimbingan belajar X. Tutor di bimbingan belajar X merupakan mahasiswa yang baru saja masuk ke perguruan tinggi negeri karena dianggap memahami materi yang diujikan pada ujian masuk perguruan tinggi. Hubungan kerja antara tutor dengan pengusaha didasarkan pada perjanjian kerja harian karena kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam satu bulan. Seluruh pekerjaan tutor dilakukan dengan bantuan media elektronik, seperti laptop, tablet, dan gadget. Penggunaan media elektronik dalam waktu yang lama dalam menyelesaikan pekerjaan menimbulkan berbagai risiko kesehatan, seperti minus bertambah, mata lelah, mata kering, dan gangguan mata lainnya. Indonesia telah melakukan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja harian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Teknik pengumpulan data dari data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan didukung dengan observasi dan wawancara kepada informan untuk menunjang data-data yang diperoleh dari studi dokumen. Hasil dari penelitian adalah pengaturan untuk perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja yang mengatur mengenai waktu istirahat, tempat kerja, dan pemberian jaminan sosial pada tutor dengan perjanjian kerja harian di bimbingan belajar X belum terlaksana.

---

This text analyzes the implementation of occupational health and safety protections, particularly for tutors under daily work agreements at tutoring center X. Tutors at tutoring center X are college students who have just been admitted to state universities, as they are deemed knowledgeable about the material tested in university entrance exams. The employment relationship between the tutors and the employer is based on daily work agreements since they work less than 21 (twenty-one) days in a month. All tutoring tasks are performed using electronic media, such as laptops, tablets, and gadgets. Prolonged use of electronic devices to complete tasks poses various health risks, including increased nearsightedness, eye fatigue, dry eyes, and other eye disorders. Indonesia has implemented legal protections for occupational health and safety for daily workers as stipulated in Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Fixed-Term Employment Agreements, Outsourcing, Working Hours and Rest Periods, and Termination of Employment. This study is prepared using a doctrinal research method. Data collection techniques include secondary data obtained through library research, supplemented by observations and interviews with informants to support the data obtained from document studies. The research findings reveal that the regulations concerning legal protections for occupational health and safety—covering rest periods, workplace conditions, and the provision of social security for tutors under daily work agreements at tutoring center X—have not yet been implemented. "

"ABSTRAKPertumbuhan pekerja perempuan dari tahun ke tahun meningkat secara tajam. Untuk memenuhi tuntutan target produksi perusahaan yang semakin tinggi, maka tidak sedikit pekerja perempuan dipekerjakan pada malam hari, seperti yang terjadi di PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. Dalam hal ini, upaya perliindungan yang dilakukan oleh pemerintah dituangkan melalui regulasi yang m,emberiikan kewajiban bagi pengusaha untuk melakukan penyediaan makanan clan minumaan, penjagaan kesusilaan serta penyediaan transportasi, seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dari Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00, sebagai peraturan pelaksana dad Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, upaya pemeari.ntah untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan tersebut juga dmwujudkan dengan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukar oleh Dinas Tenaga Keaafa dart Transmigrasi Kabupaten Bogor. Pada umumnya, PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. turut berperan serta secara aktif dalarn memberikan perlindungan terhadap hak asasi pekerja perempuan, seperti tidak mempekerjakan pekerja perempuan yang berumuff kurang dad 18 (delapan betas) tahun, tidak mempekerjakan pekerja perempuan Nang hamil, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan nenikah, hamil dan melahirkan, memberikan istirahat atau cuff bald, hamil, melabirkan dan keguguran kandungan, serta memberikan kesempatan menyusui anak. Akan tetapi, pelaksanan waktu kerja malam bagi pekerja perempuan di PT- Ricky Putra Globalindln Tbk. tidak serta merta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beiiaku. Berbagai penyimpangan hukum ditemukan sebagai akibat dari kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapannya. Dalam hal ini, pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor masih lemah, sehingga dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan yang semakin luas, terutama yang dapat mengancam ketertiban dan ketenangan kerja dalam Hubungan Industrial Pancasila di perusahaan."

"ABSTRAKPertumbuhan pekerja perempuan dari tahun ke tahun meningkat secara tajam. Untuk memenuhi tuntutan target produksi perusahaan yang semakin tinggi, maka tidak sedikit pekerja perempuan dipekerjakan pada malam hari, seperti yang terjadi di PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. Dalam hal ini, upaya perliindungan yang dilakukan oleh pemerintah dituangkan melalui regulasi yang m,emberiikan kewajiban bagi pengusaha untuk melakukan penyediaan makanan clan minumaan, penjagaan kesusilaan serta penyediaan transportasi, seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dari Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00, sebagai peraturan pelaksana dad Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, upaya pemeari.ntah untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan tersebut juga dmwujudkan dengan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukar oleh Dinas Tenaga Keaafa dart Transmigrasi Kabupaten Bogor. Pada umumnya, PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. turut berperan serta secara aktif dalarn memberikan perlindungan terhadap hak asasi pekerja perempuan, seperti tidak mempekerjakan pekerja perempuan yang berumuff kurang dad 18 (delapan betas) tahun, tidak mempekerjakan pekerja perempuan Nang hamil, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan nenikah, hamil dan melahirkan, memberikan istirahat atau cuff bald, hamil, melabirkan dan keguguran kandungan, serta memberikan kesempatan menyusui anak. Akan tetapi, pelaksanan waktu kerja malam bagi pekerja perempuan di PT- Ricky Putra Globalindln Tbk. tidak serta merta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beiiaku. Berbagai penyimpangan hukum ditemukan sebagai akibat dari kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapannya. Dalam hal ini, pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor masih lemah, sehingga dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan yang semakin luas, terutama yang dapat mengancam ketertiban dan ketenangan kerja dalam Hubungan Industrial Pancasila di perusahaan."

"Pandemi COVID-19 meningkatkan angka pengangguran sehingga mendorong munculnya pekerja lepas dalam dunia digital, salah satunya host live streaming. Namun saat ini masih belum ada jaminan dalam pekerjaan mereka, sehingga kondisi psikososial pekerja lepas host live streaming Mico Live di Management 30M perlu ditinjau. Penelitian ini diawali dengan gambaran terkait status kelas pekerja host live streaming sebagai pekerja rentan dan tantangan yang dihadapinya. Kemudian gambaran kondisi pekerja terkait psikososial terhadap pekerjaanya dan peran manajemen berkaitan dengan hal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan deskriptif yang dilakukan sejak September 2022 hingga Juni 2023 dengan teknik pengambilan data melalui wawancara kepada enam informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja lepas host live streaming di management 30M telah dapat mengelola permasalahan sosialnya dengan baik dan memaksimalkan kesempatan sosial yang ada. Hal tersebut digambarkan dengan terpenuhinya kebutuhan akan otonomi, kompetensi, dan hubungan sosial yang terdapat pada lingkungan kerja host live streaming, yang berhubungan dengan pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen.. Penelitian ini memiliki manfaat di bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial, untuk menjadi acuan bahan ajar terkait mata kuliah Kesejahteraan Sosial dalam Sektor Industri khususnya mengenai pekerja lepas.

---

The COVID-19 pandemic has increased unemployment rates, leading to the emergence of freelancers in the digital world, including live streaming hosts. However, currently, there is still no job security for them, so the psychosocial conditions of freelancers working as live streaming hosts at Management 30M need to be examined. This research began by providing an overview of the vulnerable working class status of live streaming hosts and the challenges they face. Subsequently, it depicted the workers' psychosocial conditions related to their work and the role of management in this regard. The study is qualitative in nature, with a descriptive purpose, conducted from September 2022 to June 2023, using data collection techniques such as interviews with six informants.The findings of this research indicate that freelance hosts in Management 30M have been able to manage their social issues effectively and maximize existing social opportunities. This is illustrated by the fulfillment of their needs for autonomy, competence, and social relationships within the live streaming host work environment, which is related to the management's practices. The study's significance lies in the field of Social Welfare Sciences, as it serves as a reference for teaching materials related to the Social Welfare course in the Industrial Sector, especially concerning freelancers."