Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Cepatnya perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi dan transaksi finansial.  Salah satu bentuk perkembangan paling baru pada aspek tersebut adalah sistem pembayaran Quick Response Code (“QR Code”) yang telah didukung oleh di berbagai negara seperti diluncurkannya Quick Response Code Indonesia Standard (“QRIS”) dan Singapura Quick Response Code (“SGQR”).  Sistem pembayaran berbasis QR ini juga tidak terlepas dari potensi adanya risiko pelanggaran keamanan bagi para pengguna. Berdasarkan hal tersebut, Skripsi ini berusaha menjawab bagaimana perlindungan konsumen terhadap pengguna sistem pembayaran berbasis QR code seperti QRIS serta bagaimana tanggung jawab hukum penyelenggara jasa pembayaran dalam pelanggaran keamanan sistem pembayaran QR code dengan membandingkan regulasi yang ada antara Indonesia dengan Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran telah memberikan ketentuan mengenai perlindungan konsumen oleh penyedia jasa pembayaran dan  yang memadai melalui PBI Nomor 3 Tahun 2024 sebagai pelaksanaan dari UU P2SK. Adapun mengenai mekanisme hukum serta pertanggung jawaban hukum oleh penyedia jasa pembayaran terhadap konsumen di Indonesia telah diatur dengan baik berdasarkan perbandingan atas regulasi di Singapura, namun masih terdapat ruang untuk pengaturan lebih lanjut untuk dapat memperkuat regulasi atas pertanggungjawaban hukum yang ada.

---

The rapid development of technology has changed various aspects of human life, including economic aspects and financial transactions.  One of the most recent developments in this aspect is the Quick Response Code ("QR Code") payment system which has been supported by various countries such as the launch of the Quick Response Code Indonesia Standard ("QRIS") and Singapore Quick Response Code ("SGQR").  The QR-based payment system is also inseparable from the potential risk of security breach for users. Based on this, this thesis seeks to answer how consumer protection of QR code payment system users such as QRIS and how the legal responsibility of payment service providers in violation of the security of the QR code payment system by comparing existing regulations between Indonesia and Singapore. The research method used is the doctrinal research. The results showed that Bank Indonesia as a payment system regulator has provided provisions regarding consumer protection by payment service providers and adequate through PBI Number 3 of 2024 as the implementation of the P2SK Law. As for the legal mechanism and legal liability by payment service providers to consumers in Indonesia, it has been well regulated based on a comparison of regulations in Singapore, but there is still room for further regulation to strengthen the regulation of existing legal liability."

"Angka penggunaan transportasi KRL cukup tinggi dibandingkan transportasi umum lainnya. Metode pembayaran tiket KRL yang umum digunakan adalah tap card, namun mulai muncul metode pembayaran tiket KRL yang baru, yaitu QR code. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan dompet digital di Indonesia. Peningkatan jumlah penggunaan metode pembayaran QR code dapat dilihat dari jumlah penggunaan pada salah satu penyedia layanan QR code, yaitu GoTransit, yang meningkat sebanyak 20 kali hanya dalam jangka waktu 1 bulan setelah diluncurkan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi niat beralih seseorang dari penggunaan tap card ke QR code sebagai metode pembayaran transportasi KRL dengan memanfaatkan teori Push Pull Mooring (PPM). Melalui framework ini, faktor-faktor yang memengaruhi niat beralih pengguna dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu faktor yang mendorong (push), menarik (pull), dan menghambat (mooring). Responden pada penelitian ini berjumlah 605 responden yang setidaknya pernah menggunakan metode pembayaran tap card dan QR code. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor push, yaitu perceived risk dan faktor pull, yaitu application usefulness, ease of use, dan public influence, secara positif memengaruhi niat beralih dari penggunaan tap card ke QR code sebagai metode pembayaran tiket KRL. Sedangkan untuk faktor mooring ditemukan bahwa habit, past investments, dan perceived threats secara negatif memengaruhi niat beralih seseorang dari penggunaan tap card ke QR code dalam pembelian tiket KRL. Penelitian ini memberikan faktor baru yaitu perceived threats pada faktor mooring dan memberikan ide baru kepada penyedia layanan tap card, seperti menerapkan pemindahan atau pemblokiran saldo pada kartu yang hilang atau rusak dan kepada penyedia layanan QR code, seperti menambah promo yang diberikan, meningkatkan multifungsionalitas produk, dll.

---

The usage of KRL is significantly higher compared to other public transportation options. The most common method of payment for KRL tickets is through tap cards. However, a new payment method for KRL tickets has emerged, which is the QR code. This development is attributed to the increased adoption of digital wallets in Indonesia. The rise in the usage of QR code payment can be observed through the usage data of one QR code service provider, GoTransit, which experienced a twentyfold increase within just one month after its launch. This research aims to investigate the factors that influence individuals' intention to switch from using tap cards to QR codes as a payment method for KRL transportation, utilizing the Push Pull Mooring (PPM) theory. Within this framework, the factors affecting users' switching intention are categorized into three groups: push factors, pull factors, and mooring factors. This study involved 605 participants, all of whom had experience with both tap card and QR code payment methods at least once. The research findings indicate that push factors, such as perceived risk, and pull factors, including application usefulness, ease of use, and public influence, positively influence individuals' intention to switch from using tap cards to QR codes as a payment method for KRL tickets. On the other hand, mooring factors, specifically habit, past investments, and perceived threats, negatively impact individuals' switching intentions. This study proposes a new factor which is perceived threats on the mooring factors and new ideas for tap card service providers, such as implementing balance transfer or blocking for lost or damaged cards and suggestions for QR code service providers, such as offering promotions, enhancing the multifunctionality of their products, and more."

"Angka penggunaan transportasi KRL cukup tinggi dibandingkan transportasi umum lainnya. Metode pembayaran tiket KRL yang umum digunakan adalah tap card, namun mulai muncul metode pembayaran tiket KRL yang baru, yaitu QR code. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan dompet digital di Indonesia. Peningkatan jumlah penggunaan metode pembayaran QR code dapat dilihat dari jumlah penggunaan pada salah satu penyedia layanan QR code, yaitu GoTransit, yang meningkat sebanyak 20 kali hanya dalam jangka waktu 1 bulan setelah diluncurkan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi niat beralih seseorang dari penggunaan tap card ke QR code sebagai metode pembayaran transportasi KRL dengan memanfaatkan teori Push Pull Mooring (PPM). Melalui framework ini, faktor-faktor yang memengaruhi niat beralih pengguna dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu faktor yang mendorong (push), menarik (pull), dan menghambat (mooring). Responden pada penelitian ini berjumlah 605 responden yang setidaknya pernah menggunakan metode pembayaran tap card dan QR code. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor push, yaitu perceived risk dan faktor pull, yaitu application usefulness, ease of use, dan public influence, secara positif memengaruhi niat beralih dari penggunaan tap card ke QR code sebagai metode pembayaran tiket KRL. Sedangkan untuk faktor mooring ditemukan bahwa habit, past investments, dan perceived threats secara negatif memengaruhi niat beralih seseorang dari penggunaan tap card ke QR code dalam pembelian tiket KRL. Penelitian ini memberikan faktor baru yaitu perceived threats pada faktor mooring dan memberikan ide baru kepada penyedia layanan tap card, seperti menerapkan pemindahan atau pemblokiran saldo pada kartu yang hilang atau rusak dan kepada penyedia layanan QR code, seperti menambah promo yang diberikan, meningkatkan multifungsionalitas produk, dll.

---

The usage of KRL is significantly higher compared to other public transportation options. The most common method of payment for KRL tickets is through tap cards. However, a new payment method for KRL tickets has emerged, which is the QR code. This development is attributed to the increased adoption of digital wallets in Indonesia. The rise in the usage of QR code payment can be observed through the usage data of one QR code service provider, GoTransit, which experienced a twentyfold increase within just one month after its launch. This research aims to investigate the factors that influence individuals' intention to switch from using tap cards to QR codes as a payment method for KRL transportation, utilizing the Push Pull Mooring (PPM) theory. Within this framework, the factors affecting users' switching intention are categorized into three groups: push factors, pull factors, and mooring factors. This study involved 605 participants, all of whom had experience with both tap card and QR code payment methods at least once. The research findings indicate that push factors, such as perceived risk, and pull factors, including application usefulness, ease of use, and public influence, positively influence individuals' intention to switch from using tap cards to QR codes as a payment method for KRL tickets. On the other hand, mooring factors, specifically habit, past investments, and perceived threats, negatively impact individuals' switching intentions. This study proposes a new factor which is perceived threats on the mooring factors and new ideas for tap card service providers, such as implementing balance transfer or blocking for lost or damaged cards and suggestions for QR code service providers, such as offering promotions, enhancing the multifunctionality of their products, and more"

"Perkembangan digital membawa pengaruh yang besar dalam sektor perekonomian di Indonesia. Hal tersebut didukung dengan adanya inisiatif Bank Indonesia terhadap sistem pembayaran melalui inovasi standar nasional Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”). Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan mengenai sistem pembayaran digital QRIS, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dalam melakukan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan standar nasional QRIS mengacu pada PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran dan PBI Nomor 21/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran. Adapun implementasi lebih lanjut diatur dalam PADG Nomor 21/8/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran sebagaimana telah diubah dengan PADG Nomor 23/8/PADG/2021 dan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS diwujudkan melalui standarisasi monitoring, mitigasi risiko secara internal, penerapan standar keamanan informasi, maupun perlindungan konsumen. Adapun saran yang dapat diberikan, yakni kepada Bank Indonesia untuk dapat mengkaji kebijakan penyelenggaraan QRIS secara berkala mengingat terus berkembangnya teknologi informasi dalam perekonomian. Selain itu, penyedia jasa pembayaran diharapkan dapat mengupayakan penyelenggaraan QRIS bagi merchant untuk mendukung visi Bank Indonesia dalam sistem pembayaran digital.

---

Digitalization brings a significant influence on the economic sector in Indonesia. It is supported by the initiative of Bank Indonesia on payment system through the innovation of Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”) as the national standard. Hence, this thesis aims to study the regulation regarding QRIS as the digital payment system and the legal protection for consumers in QRIS payment transaction. The writing of this thesis uses a juridical-normative research method with a qualitative approach in conducting the data analysis. The results of this study indicate that the regulation of the QRIS as the national standard refers to PBI Number 22/23/PBI/2020 concerning Payment System and PBI Number 22/11/PBI/2021 concerning the National Standard of the Payment System. Also, the further implementation is regulated by PADG Number 21/8/PADG/2019 concerning the Implementation of Quick Response Code National Standard for Payment as amended by PADG Number 23/8/PADG/2021 and PBI Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection. Therefore, the legal protection for consumers in QRIS payment transaction is implemented through the monitoring standards, internal risk mitigation, implementation of information security standards, and consumer protection. The recommendation that could be given to Bank Indonesia is to regularly evaluate the QRIS implementation policy due to the development of information technology in the economic sector. Also, payment system providers shall strive the implementation of QRIS in merchants to support Bank Indonesia’s vision on digital payment systems."

"Inovasi dalam sistem pembayaran digital membawa efektivitas bagi proses transaksi pembayaran. Hal tersebut didukung dengan inisiatif Bank Indonesia dalam menciptakan kanal pembayaran standar nasional Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”) yang saat ini daat dilaksanakan secara lintas batas negara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji pengaturan mengenai sistem pembayaran digital QRIS Lintas Negara, serta perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS Lintas Negara. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif dalam melakukan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan standar nasional QRIS Lintas Negara mengacu pada peraturan induk yakni PBI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran dan PBI Nomor 21/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran. Adapun pengaturan lebih lanjut terkait penyelenggaraan QRIS diatur dalam PADG Nomor 21/8/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran sebagaimana telah diubah dengan PADG Nomor 23/8/PADG/2021. Dalam hal perlindungan konsumen dalam transaksi pembayaran melalui QRIS Lintas Negara, dibawahi dengan pengaturan hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi pembayaran QRIS diwujudkan melalui mitigasi risiko dalam sistem pembayaran, baik melalui standarisasi monitoring, penerapan standar keamanan informasi, maupun perlindungan konsumen. Selain itu, penyedia jasa pembayaran juga wajib menerapkan mitigasi risiko terhadap keamanan sistem pembayaran secara internal.

---

Innovations in digital payment systems bring effectiveness to the payment transaction process. This is supported by Bank Indonesia's initiative to create a national standard payment channel Quick Response Code Indonesian Standard (“QRIS”) which currently can be implemented across national borders. Based on this, this study aims to examine arrangements regarding the cross-border QRIS digital payment system, as well as legal protection for consumers in cross-border QRIS payment transactions. To answer these problems, this study uses a doctrinal research method with a qualitative approach in conducting data analysis. The results of this study indicate that the regulation of cross-border QRIS national standards refers to the principal rules, namely PBI Number 22/23/PBI/2020 concerning Payment Systems and PBI Number 21/11/PBI/2021 concerning National Payment System Standards. Further arrangements for implementing QRIS are regulated in PADG Number 21/8/PADG/2019 concerning the Implementation of the National Standard Quick Response Code for Payments as amended by PADG Number 23/8/PADG/2021. In terms of consumer protection in payment transactions through Cross-Country QRIS, it is subordinated to the legal provisions in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and PBI Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection. Legal protection for consumers in QRIS payment transactions is realized through risk mitigation in the payment system, both through standardization of monitoring, application of information security standards, and consumer protection. In addition, payment service providers are also required to implement risk mitigation for payment system security internally."

"Adopsi teknologi QR Code Indonesian Standard (QRIS) dapat mempermudah transaksi pembayaran dan meningkatkan efisiensi UMKM. Namun, QRIS belum sepenuhnya diadopsi oleh UMKM di Indonesia, tercermin dari tingkat adopsi yang relatif rendah. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan framework Technology, Organization, Environment (TOE) untuk menganalisis pengaruh faktor TOE terhadap adopsi QRIS dan dampaknya terhadap kinerja UMKM. Penelitian ini menggunakan self-administered questionnaire untuk memperoleh data dari 299 UMKM di Indonesia. Pendekatan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan Smart PLS3.0 digunakan untuk menilai hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian. Temuan menunjukkan bahwa adopsi QRIS ditentukan oleh faktor organisasi dan lingkungan, sedangkan faktor teknologi tidak berpengaruh signifikan. Lebih lanjut, penelitian ini membuktikan bahwa adopsi QRIS berdampak signifikan terhadap kinerja UMKM. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan pentingnya kolaborasi antara regulator dan Penyedia Layanan Pembayaran untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada UMKM untuk meningkatkan adopsi QRIS.

---

Adoption of QR Code Indonesian Standard (QRIS) technology can simplify payment transactions and improves MSMEs' efficiency. However, QRIS has not been fully adopted by MSMEs in Indonesia, reflected by a relatively low adoption rate. Therefore, this study uses the Technology, Organization, Environment (TOE) framework to analyse the influence of TOE factors on QRIS adoption and the impact on the MSMEs performance. This study used questionnaires gathered from 299 MSMEs in Indonesia and Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) approach to assess the hypotheses. The findings show that the adoption of QRIS is determined by organisational and environmental factors, while technological factors have no significant effect. Furthermore, this study proves that QRIS adoption has a significant impact on the MSMEs performance. Based on the findings, this study suggests the importance of collaboration between regulators and Payment Service Providers to provide education and assistance to MSMEs to increase the adoption Fof QRIS."

"QR Indonesia Standard (QRIS) adalah standarisasi sistem pembayaran berbasis QR Code yang telah digunakan dan diimplementasikan oleh berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) di Indonesia. QRIS adalah merupakan bagian dari sistem Gerbang Pembayaran Nasional yang lebih luas. Ini telah dilaksanakan melalui PADG 21/18 / PADG / 2019 Bank Indonesia dan juga diatur melalui peraturan Bank Indonesia yaitu PBI 18/40 / PBI / 2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI 19/8 / PBI / 2017 tentang National Payment Gateway dan PBI 20/6 / PBI / 2018 tentang Uang Elektronik. Tesis ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu 1) Bagaimana implementasi Standar QR Indonesia sebagai sistem pembayaran di Indonesia? 2) Apa risiko dan implikasi penerapan QRIS dan bagaimana manajemen risiko QRIS ?. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan peraturan yang tercantum dalam PADG 21/18 / PADG / 2019 serta peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Gerbang Pembayaran Nasional dan Uang Elektronik, Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas untuk sistem pembayaran telah menerapkan langkah-langkah manajemen risiko serta menerapkan menetapkan peraturan mengenai persyaratan manajemen risiko untuk semua pihak yang terlibat dalam implementasi QRIS. Meskipun risiko QRIS dianggap tidak signifikan dan minimal, masih ada risiko yang terlibat dan oleh karena itu langkah-langkah dan peraturan manajemen risiko yang jelas masih diperlukan untuk sistempembayaran seperti QRIS. Itulah sebabnya penulis merekomendasikan bahwa semua pihak harus memiliki pendekatan dan tindakan yang lebih kuat dan lebih jelas untuk manajemen risiko.

---

QR Indonesia Standard (QRIS) is the standardization of QR Code-based payment

systems already used and implemented by the various Payment System Providers

(PJSP) in Indonesia. QRIS is the result and is part of the wider National Payment

Gateway system. It has been implemented through Bank Indonesia’s PADG

21/18/PADG/2019 and is also regulated through Bank Indonesia’s regulations

which are PBI 18/40/PBI/2016 regarding Payment Transaction Processing, PBI

19/8/PBI/2017 regarding National Payment Gateway and PBI 20/6/PBI/2018

regarding Electronic Money. This thesis has the research question of 1) How is the

implementation of QR Indonesia Standard as a payment system in Indonesia?

2) What are the risks and implications of the implementation of QRIS and how is

the risk management of QRIS?. This thesis uses the normative juridical research

method. Based on the regulations stated in PADG 21/18/PADG/2019 as well the

Bank Indonesia regulations regarding Payment Transaction Processing, National

Payment Gateway and Electronic Money, Bank Indonesia as the regulator for the

payment system has both implemented risk management measures as well as

stipulating risk management requirements for all parties involved in the

implementation of QRIS. Despite the risks of QRIS being considered as

insignificant and minimal, there are still risks involved and therefore clear risk

management measures and regulations are still required for a standardized payment

system like QRIS. Which is why the author recommends that all parties must have

stronger and clearer approach and measures to risk management.

"

"Metode Pembayaran Quick Response (QR) Code merupakan metode pembayaran berbasis mobile yang digunakan untuk pembayaran melalui platform seperti dompet digital lewat pemindaian kode yang berisikan informasi pembayaran. Metode pembayaran QR Code telah digunakan di berbagai aplikasi dompet digital dan penggunaannya bertambah selama pandemi COVID-19. Selain faktor pendukung, terdapat permasalahan penggunaan QR Code seperti masalah keamanan, infrastruktur, edukasi, dan transparansi yang dihadapi pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan metode pembayaran QR Code pada aplikasi mobile dompet digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model penelitian berbasis M-TAM dengan metode kuantitatif. Data yang terkumpul pada penelitian ini sebanyak 1.271 respons yang dianalisis menggunakan metode Covariance Based Structural Equation Modelling (CB-SEM) dengan aplikasi AMOS 24. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceived transaction convenience, perceived transaction speed, mobile usefulness, mobile ease of use, subjective norm, personal innovativeness, perceived security, dan behavioral intention memengaruhi penggunaan (actual usage) QR Code pada aplikasi dompet digital di Indonesia. Penelitian ini memberikan wawasan bagi penyedia jasa pembayaran QR Code seperti perusahaan financial technology dan regulator dalam meningkatkan layanan pembayaran. Kata kunci: QR Code, aplikasi mobile dompet digital, CB-SEM, AMOS, actual usage, metode pembayaran

---

Quick Response (QR) Code Payment Method is a mobile-based payment method used for payments through platforms such as digital wallets by scanning codes containing payment information. The QR Code Payment Method has been used in various digital wallet applications and its use has increased during the COVID-19 pandemic. In addition to supporting factors, there are problems using QR Codes such as security, infrastructure, education, and transparency problems faced by users. This study aims to determine the factors that influence the use of the QR Code payment method on digital wallet applications in Indonesia. This study uses an M-TAM-based research model with quantitative methods. The data collected in this study were 1.271 responses which were analyzed using the Covariance Based Structural Equation Modeling (CB-SEM) method with the AMOS 24 application. The results of this study indicate that the perception of transaction convenience, perception of transaction speed, mobile usability, ease of use of mobile, subjective norms, personal innovativeness, perceived security, and behavioral intentions affect the use (actual usage) of QR Code on digital wallet applications in Indonesia. This research is expected to give insights for QR Code payment service providers such as financial technology companies and regulators in improving payment services"

"Skripsi ini membahas dan menganalisis tentang e-readiness implementasi kebijakan integrasi pembayaran QRIS dengan mengambill lokus di DKI Jakarta yang merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan jumlah transaksi digital terbanyak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis e-readiness implementasi kebijakan QRIS oleh Bank Indonesia di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist, serta metode pengumupulan data kualitatif yaitu wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-readiness implementasi kebijakan integrasi pembayaran QRIS sangat baik. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya penetrasi pasar yang besar di DKI Jakarta, regulasi pemerintah yang mendukung adanya QRIS, dan indeks persaingan digital yang tinggi. Adapun hambatan pada penelitian ini adalah data yang disajikan bisa saja sudah diperbaharui seiring dengan perkembangan teknologi finansial QRIS yang ada.

---

This thesis discusses and analyzes e-readiness of implementation QRIS payment integration policy by taking the locus in DKI Jakarta, which is one of regions in Indonesia with the highest number of digital transactions. The purpose of this study was to analyze the e-readiness of implementation QRIS policy by Bank Indonesia in DKI Jakarta. The research approach used in this study is post-positivist, as well as qualitative data collection methods, with collecting data method of in-depth interviews, and literature studies. The results showed that the e-readiness of implementation QRIS payment integration policy was very good. This condition is caused by the large market penetration in DKI Jakarta, government regulations that support the implementation of QRIS, and the high digital competition index. The obstacle in this research is that the data presented may have been updated along with the development of existing QRIS financial technology."

"Keamanan merupakan suatu hal yang sering kali diabaikan oleh kebanyakan orang. Salah satunya adalah keamanan di perumahan dan apartemen, masih banyaknya pencurian dengan cara membobol pintu rumah atau bangunan. Pada tugas akhir ini, mengembangkan teknologi Mikrokontroler dan Qr Code yang digunakan untuk sebuah security system yaitu membuat sistem keamanan akses suatu ruangan. Dengan memanfaatkan teknologi Qr Code dan sistem penyimpanan pada database, penelitian ini menghasilkan prototype berupa akses pintu dan diuji menggunakan Qr Code sebagai kuncinya. Prototype sistem keamanan akses ruang dengan memasukkan Qr Code berbasis raspberry pi. Sistem keamanan akses ruang dengan masukan Qr Code dapat mencatat data dalam bentuk satuan waktu. Sistem database yang sudah dirancang dan dibuat menyimpan, menambah, mengubah, dan menghapus data yang dimasukkan oleh pengguna. Webcam dapat membaca Qr Code dan menunjukkan nomor Qr Code beseta jenis Qr Code. Kerja dari output yaitu solenoid door lock dan LED sebagai simulasi dari pengunci pintu ruangan dan penanda bahwa sistem sudah bekerja sesuai dengan perancangan. Hasil percobaan yang dilakukan adalah sistem berhasil diterapkan pada prototype dengan tujuan peningkatan sensitifitas pemindaian Qr Code, webcam dapat memindai Qr Code dengan berbagai jarak dan juga mempengaruhi kecepatan pemindaian. Seperti pada proses pemindaian pada jarak 50cm antara kamera dengan Qr Code yang rata-rata memerlukan proses 0,3 detik hingga sistem pengunci terbuka.

---

Security is something that is often ignored by most people. One of them is security in housing and apartments, many still escape by breaking into the door of a house or building. In this thesis, developing a technology microcontroller and Qr Code used for security systems is to create a security system access to a room. By utilizing Qr Code technology and storage systems in the database, this study produced a prototype about door access and borrowing it using Qr Codes as the key. Prototype of space access security system by entering a Raspberry pi-based Qr Code. Space access security system with input Qr Code can be recorded data in the form of time units. Database system that has been created and made to store, add, change, and save data that is installed by the user. The webcam can read the Qr Code and display the Qr Code number. Work from the output is the solenoid door lock and LED as a simulation of the locking the room door and system markers that are in accordance with the design. The results of the experiments carried out were systems that were successfully applied to the prototype with the aim of increasing the sensitivity of scanning the Qr Code, the webcam can support Qr Codes with various distances and also affect the scanning speed. As in the scanning process at a distance of 50cm between the camera with a Qr Code which on average requires a process of 0.3 seconds until the locking system is open."