Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis fakta terkait posisi dominan yang ditimbulkan dari akuisisi Tokopedia oleh Tiktok menurut Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta akibat hukum terhadap posisi dominan dalam big data yang dimiliki Tiktok dalam pasar e-commerce menurut Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, di mana data yang digunakan berasal perundang-undangan, artikel-artikel, beserta buku-buku. Pada faktanya, Tokopedia dan TikTok Shop tidak memenuhi kriteria batasan penguasaan pangsa pasar yang dimaksudkan oleh Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga dugaan penyalahgunaan posisi dominan tidak terbukti. Namun, TikTok diketahui menguasai penetrasi media sosial di Indonesia sebesar 73% yang menunjukkan bahwa TikTok mempunyai posisi dominan dalam pangsa pasar media sosial di Indonesia, walaupun tidak di dalam pangsa pasar e-commerce. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan interaksi data dari media sosial TikTok dengan Tokopedia yang berada di bawah kendali TikTok. Interaksi ini dapat berakibat pada potensi penyalahgunaan dan penguasaan big data, di mana big data tersebut berkaitan erat dengan konsep fasilitas esensial (essential facility). Oleh sebab itu, TikTok memiliki potensi untuk memonopoli pasar dengan memanfaatkan fasilitas esensial berupa big data konsumen Indonesia yang dimilikinya. Agar hukum persaingan usaha yang diimplementasikan dapat relevan dengan teknologi yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu, KPPU perlu mempertimbangkan pemanfaatan big data dalam menentukan posisi dominan sehingga persaingan usaha yang tidak sehat dapat dicegah.

---

This thesis analyzes the facts related to the dominant position that resulted from the acquisition of Tokopedia by Tiktok according to Antitrust Law in Indonesia and the legal consequences of the dominant position in big data owned by Tiktok in the e-commerce market according to Antitrust Law in Indonesia. This thesis is prepared using a normative juridical research method, where the collected data comes from existing laws, articles, and books. In fact, Tokopedia and TikTok Shop do not meet the criteria for market share control limits defined by Article 25 paragraph (2) of Law Number 5 Year 1999 and therefore the presumption of abuse of dominant position is not proven. However, TikTok is known to control social media penetration in Indonesia by 73%, which shows that TikTok has a dominant position in the social media market share in Indonesia, although not in the e-commerce market share. This can be associated with the data interaction from TikTok's social media with Tokopedia, which is under TikTok's control. This interaction may lead to the potential of misuse and control of big data, where big data is closely related to the concept of essential facility. As a result, TikTok has the potential to monopolize the market by exploiting the essential facility of Indonesian consumers' big data. In order to make the implemented antitrust law relevant to the developing technology over time, KPPU needs to consider the utilization of big data in determining the dominant position thus unfair business competition can be prevented."

"Pertumbuhan ekonomi digital yang pesat menimbulkan permasalahan tersendiri bagi para penegak hukum persaingan usaha, yang membutuhkan strategi yang canggih untuk menangani posisi dominan di pasar. Skripsi ini menganalisis kerangka kerja peraturan dan mekanisme penegakan hukum yang mengatur penyalahgunaan posisi dominan di pasar digital di Indonesia dan Inggris dan Upaya KPPU dalam menangani kasus serupa di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. UU No. 5 tahun 1999 adalah undang-undang utama yang mengatur persaingan usaha di Indonesia, yang diimplementasikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun demikian, kurangnya unit khusus pasar digital di KPPU menghambat kapasitasnya untuk menangani dinamika ekonomi digital yang rumit. Studi ini menekankan perlunya memiliki keahlian regulasi tertentu untuk menangani persaingan usaha di pasar digital secara efektif. Sebaliknya, strategi Inggris dinilai lebih efektif dikarenakan pendekatan proaktif dan terspesialisasi, yang didukung oleh Undang-Undang Persaingan Usaha 1998 dan diperkuat dengan pembentukan Unit Pasar Digital (DMU) di bawah Otoritas Persaingan Usaha dan Pasar (Competition and Markets Authority/CMA). Alat-alat analisis yang canggih dan inisiatif kolaborasi internasional yang dimiliki oleh DMU memperkuat kapasitas Inggris untuk secara efektif mengontrol perusahaan-perusahaan terkemuka di pasar digital. Skripsi ini mengkaji perbandingan regulasi dalam situasi nyata dengan menganalisis studi kasus Shopee di Indonesia dan Amazon di Inggris. Analisis tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedua negara mengakui pentingnya pangsa pasar dan pengaruh ekonomi dalam menentukan dominasi, pendekatan Inggris yang mudah beradaptasi dan klasifikasi perilaku penyalahgunaan yang komprehensif menghadirkan kerangka kerja regulasi yang lebih tangguh. Skripsi ini mengusulkan agar Indonesia memperbaiki kerangka peraturannya dengan membentuk bagian khusus pasar digital di dalam KPPU dan mengimplementasikan alat analisis yang inovatif dan praktik kolaborasi internasional. Indonesia dapat meningkatkan kapasitasnya untuk mendorong persaingan usaha yang adil dalam ekonomi digital dan, sebagai hasilnya, meningkatkan kesejahteraan konsumen dan mendorong inovasi dengan mengambil pelajaran dari pengalaman Inggris. Temuan-temuan utama menyoroti pentingnya badan pengatur khusus dan pendekatan analitis yang canggih dalam mengatasi berbagai kesulitan yang ditimbulkan oleh posisi dominan di pasar digital. Analisis komparatif ini menawarkan wawasan yang berguna bagi para pembuat kebijakan dan regulator yang ingin menyeimbangkan antara kekuatan pasar dan persaingan dalam lingkungan digital yang berubah dengan cepat.

---

The rapid growth of the digital economy poses its own problems for competition law enforcers, who need sophisticated strategies to deal with dominant positions in the market. This thesis analyses the regulatory framework and enforcement mechanisms governing abuse of dominant position in the digital market in Indonesia and the UK and KPPU's efforts in handling similar cases in Indonesia. This thesis is analysed using doctrinal research method. Law No. 5 of 1999 is the main law governing business competition in Indonesia, which is implemented by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). However, the lack of a specialised digital market unit at KPPU hampers its capacity to handle the complex dynamics of the digital economy. This study emphasises the need to have specific regulatory expertise to effectively address competition in the digital market. In contrast, the UK's strategy is considered more effective due to its proactive and specialised approach, which is underpinned by the Competition Act 1998 and reinforced by the establishment of a Digital Markets Unit (DMU) under the Competition and Markets Authority (CMA). The DMU's sophisticated analytical tools and international collaboration initiatives strengthen the UK's capacity to effectively control leading firms in the digital market. This thesis examines the comparison of the regulatory framework in real-life situations by analysing the case studies of Shopee in Indonesia and Amazon in the UK. The analysis shows that while both countries recognise the importance of market share and economic leverage in determining dominance, the UK's adaptable approach and comprehensive classification of abusive behaviour present a more robust regulatory framework. This thesis proposes that Indonesia improve its regulatory framework by establishing a dedicated digital market section within the KPPU and implementing innovative analytical tools and international collaboration practices. Indonesia can enhance its capacity to promote fair competition in the digital economy and, as a result, improve consumer welfare and encourage innovation by drawing lessons from the UK experience. Key findings highlight the importance of specialised regulatory bodies and sophisticated analytical approaches in addressing the difficulties posed by dominant positions in digital markets. This comparative analysis offers useful insights for policymakers and regulators seeking to strike a balance between market power and competition in a rapidly changing digital environment."

"Akuisisi Tokopedia oleh TikTok menimbulkan berbagai implikasi dalam konteks persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak akuisisi tersebut terhadap persaingan di pasar Indonesia berdasarkan perspektif hukum persaingan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal, yang mengkaji secara mendalam aturan-aturan hukum yang relevan serta dokumen dan literatur yang berkaitan dengan kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuisisi ini berpotensi meningkatkan efisiensi operasional kedua perusahaan, namun juga menimbulkan kekhawatiran terhadap praktik monopoli dan penurunan tingkat persaingan di pasar. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada manfaat dari segi efisiensi, pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Rekomendasi diberikan kepada otoritas terkait untuk meningkatkan pengawasan dan penerapan regulasi agar tercipta pasar yang kompetitif dan adil.

---

The acquisition of Tokopedia by TikTok has various implications for business competition in Indonesia. This study aims to analyze the impact of the acquisition on competition in the Indonesian market from the perspective of competition law. The research method employed is doctrinal research, which involves an in-depth examination of relevant legal rules as well as documents and literature related to this case. The findings indicate that while the acquisition has the potential to enhance the operational efficiency of both companies, it also raises concerns about monopolistic practices and a decline in market competition. The analysis focuses on competition law regulations in Indonesia, including Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study concludes that despite the efficiency benefits, strict supervision is required to ensure adherence to healthy competition principles. Recommendations are made to relevant authorities to enhance supervision and enforcement of regulations to create a competitive and fair market."

"Terdapat perubahan perilaku konsumen seiring dengan perkembangan teknologi khususnya pada transaksi online. Salah satu transaksi online yang paling besar terdapat pada e-commerce. Merek e-commerce dengan atribut manusia memiliki keunggulan untuk bisa lebih dipilih oleh konsumen. Tokopedia sebagai brand e-commerce terpopuler di Indonesia yang juga memperlihatkan ciri Human Brand dipilih sebagai objek penelitian. Human Brand Model adalah skema praktis untuk membangun Human Brand pada sebuah Merek. Human Brand Model terdiri dari empat lapisan, yaitu brand traits, brand attributes, brand authenticity, dan brand benefits. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan human brand model yang dilakukan oleh Tokopedia. Metode penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Tokopedia melalui komunikasi dan kebijakan internal mampu memenuhi penerapan indikator-indikator dari human brand model. Hal utama yang dilakukan oleh Tokopedia adalah dengan pendekatan emosi dalam pesan komunikasi yang dilakukan.

---

There are changes in consumer behavior along with technological developments, especially in online transactions. One of the biggest online transactions is in e-commerce. E-commerce brands with human attributes have the advantage of being chosen by consumers. Tokopedia as the most popular e-commerce brand in Indonesia which also shows the characteristics of Human Brand was chosen as the object of this research. Human Brand Model is a practical scheme for building a Human Brand on a Brand. The Human Brand Model consists of four layers, namely brand traits, brand attributes, brand authenticity, and brand benefits. This study aims to see how the human brand model is being implemented by Tokopedia. This research method is a case study with a qualitative approach. The result of this research is that Tokopedia, through communication and internal policies, is able to fulfill the indicators of the human brand model. The main thing that Tokopedia does is with an emotional approach to its communication messages."

"Penelitian ini mencoba menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dalam berbelanja pada sebuah situs e-commerce B2C dan C2C. Faktor-faktor tersebut diwakili dengan kualitas informasi, desain situs, atribut barang, kapabilitas situs dalam melakukan transaksi, kecepatan respon situs e-commerce, keamanan dan privasi, sistem pembayaran, pengiriman barang, dan layanan pelanggan. Untuk lebih mempertajam penelitian maka peneliti menggunakan situs e-commerce MatahariMall yang mewakili situs e-commerce B2C dan situs e-commerce Tokopedia yang mewakili situs e-commerce C2C. Penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda untuk melihat hubungan yang ada antara variabel independen dan dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang positif antara desain situs e-commerce, atribut barang yang dijual, kecepatan respon, keamanan dan privasi, pengiriman baran dan layanan pelanggan pada kepuasan pelanggan di pada situs MatahariMall. Sedangkan pada Tokopedia terdapat pengaruh yang positif antara desain situs, atribut barang yang dijual, keamanan dan privasi, sistem pembayaran, pengiriman barang, dan layanan pelanggan.

---

This research tries to analyze the factors that could affect customer satisfaction in online shopping at B2C and C2C E Commerce Website. These factors are represented by the quality of information, website design, merchandise attributes, transaction capabilites, the speed of the website, security and privacy, payment systems, delivery, and customer service. To further the study, MatahariMall was choosen to representing B2C E Commerce and Tokopeida to representing C2C E Commerce. This study used regression techniques to look at the relationship that exists between independent and dependent variables.

The results shows that there are a positive relationship between the website design, merchandise attributes, the speed of the website, security and privacy, delivery, and customer service to customer satisfaction on MatahariMall. While on Tokopedia there are positive relationship between the website design, merchandise attributes, security and privacy, payment systems, delivery, and customer service."

"Jumlah review mengalami peningkatan yang sangat pesat untuk setiap produk nya. Hal ini berakibat sulit nya bagi setiap pengguna untuk membaca semua review yang ada. Karya akhir ini menawarkan solusi menggunakan feature based opinion mining untuk mempermudah pengguna membaca review lebih mudah. Pada karya akhir ini terdapat 2 langkah yang akan dilakukan. Langkah pertama ialah melakukan ekstraksi feature menggunakan association rule dan pruning. Sedangkan langkah terakhir ialah menentukan orientasi dari setiap opini dengan menggunakan teknik klasifikasi. Beberapa algoritma klasifikasi seperti C45, Naïve Bayes dan Support Vector Machine cocok untuk mengatasi masalah ini. Dari hasil pengujian algoritma Support Vector Machine memiliki performa terbaik jika dibandingkan dengan algoritma lainnya.

---

The number of customer reviews for each product grows rapidly. This condition makes customer difficult to read all the review.This thesis propose feature based opinion mining to help customer reads review easily. Feature based opinion mining in this thesis consist of two steps. First step identify product features using association technique and pruning. The last step identify opinion sentence orientation using classification technique. Several classification algorithm, such as C45, Naive Bayes, and Support Vector Machines are good approaches to solve this problem. Support Vector Machine has the best performance compared to other algorithms."

"Pesatnya perkembangan e-commerce saat ini, mendorong perusahaan yang bergerak di bidang terkait mengembangkan strategi corporate branding dalam upaya mempertahankan eksistensinya di kalangan masyarakat dan menjadi top of mind publik, khususnya di kalangan seller. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memaparkan corporate branding yang dilakukan oleh perusahaan e-commerce Tokopedia melalui pelaksanaan kampanye. Adapun paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivisme dan pendekatan penelitian kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan melalui kampanye Ciptakan Peluangmu, Tokopedia melakukan pengembangan pesan dan strategi media yang cukup masif. Namun, dibandingkan dengan pelaksanaan kampanye perusahaan, citra image yang dimiliki oleh seller lebih banyak didasari oleh penggunaan produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan. Pengetahuan seller terkait dengan perusahaan diperoleh dari forum dagang online atau preferensi yang diperoleh dari orang-orang sekitar.

---

The rapid development of e commerce today, encourage companies engaged in related areas to develop corporate branding strategy in an effort to maintain its existence among the public and become top of the public mind, especially among sellers. This study aims to identify and describe corporate branding conducted by e commerce company Tokopedia through kampanye implementation. The paradigm used in this research is post positivism and qualitative research approach with case study research strategy.

The results of this research show through kampanye Create Opportunity, Tokopedia do development of message and massive media strategy enough. However, compared to the implementation of corporate kampanyes, the image owned by seller more based on the use of products or services provided by the company. The seller 39 s knowledge related to the company is obtained from online trading forums or preferences obtained from those around."

"Data pribadi kini menjadi salah satu aset berharga bagi individu maupun perusahaan. Berbagai jenis perusahaan mulai dari perusahaan penyedia jasa atau layanan maupun barang memerlukan data dalam prosesnya. Tidak terkecuali E-commerce yang menjadi menyediakan kemudahan jual-beli bagi individu maupun organisasi. E-commerce yang merupakan mediator dari berberapa macam pihak dalam proses bisnisnya seharusnya memiliki keamanan tinggi dari banyaknya data pengguna ataupun mitra kerja yang ditampung. Tugas karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis beberapa faktor-faktor yang menyebabkan E-commerce menjadi target dari kejahatan Data Theft, terutama pada kasus Tokopedia pada tahun 2020. Penelitian menggunakan data sekunder berupa informasi-informasi berita yang menerangkan kejadian seputar kasus Data Theft Tokopedia dan menggunakan elemen dari teori Routine Activity sebagai kerangka analisis. Dari peristiwa Data Theft yang dialami Tokopedia pada 2020, dapat diidentifikasikan target dari kejahatan adalah data pribadi pengguna, motivated offender berupa Hacker bernama “shinyhunters”, uncapable guardian berupa sistem keamanan yang lemah serta ketiadaan hukum yang melindungi. Sebagai upaya pencegahan atau mitigasi dari insiden Data Theft, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemilik data. Namun tanggung jawab terbesar ditempatkan kepada pihak pemegang data sebagai pengelola dan pemerintah sebagai regulator.

---

Personal data have become one of the most valuable assets for individuals and even enterprises. All kinds of enterprises starting from service providers to goods merchants need data in their process. E-commerce as a platform for buying and selling goods for both individuals and organizations also needs data. E-commerce as a mediator of all kinds of parts in their business process should have high enough security just by how much user or partner data they are holding. This final project aims to analyze several factors that cause E-commerce to become a target of Data Theft, especially in the case that happened to Tokopedia in 2020. The research used information from news media that explains the events around the Tokopedia Data Theft and used elements from Routine Activity Theory as an analytical framework. From the Data Theft event that happened to Tokopedia in 2020, the user's personal data are identified as the target of crime, the Hacker named shinyhunters as motivated offender, and weak information technology security and lack of law as uncapable guardian. As an effort to prevent or mitigate the effect of Data Theft incindent, there are some things that the personal data owner can do. However, the highest responsibility is placed on the data holder as the manager of data and the government as regulator."

"Pasar bersangkutan di dalam hukum persaingan usaha dapat meliputi berbagai macam bentuk menyusul adanya perkembangan pasar yang dinamis. Di Amerika Serikat, salah satu bentuk pendefinisian pasar bersangkutan dapat berupa single-brand aftermarket, yang mana pasar bersangkutan ini hanya mencakup produk lanjutan dari produk merek tertentu. Pasar bersangkutan jenis ini pada mulanya timbul di dalam perkara Eastman Kodak v. Image Technical Services (Supreme Court, Certiorari to The United States Court of Appeals for The Ninth Circuit, 1992), yang mana hakim di dalam perkara tersebut mendefinisikan pasar bersangkutan hanya berupa servis dan suku cadang dari mesin fotokopi dan micrographic Kodak. Dalam perkembangannya, penentuan single-brand aftermarket sebagai pasar bersangkutan disempurnakan oleh hakim di dalam perkara Newcal Industries, Inc. v. IKON Office Solution (United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 2008), yang mana perkara ini mengeluarkan suatu pertimbangan khusus untuk menentukan aftermarket sebagai pasar bersangkutan yang dikenal dengan Newcal factors. Adapun di Indonesia, pengaturan hukum persaingan usaha tidak meliputi secara spesifik terkait dengan single-brand aftermarket sebagai pasar bersangkutan, sebagaimana dicakup di dalam hukum persaingan usaha di Amerika Serikat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan mencoba menganalisis bagaimana single-brand aftermarket diterapkan sebagai pasar bersangkutan di dalam penegakan hukum persaingan usaha di Amerika Serikat, sekaligus membahas bagaimana ia diterapkan di dalam kasus aktual dan bagaimana single-brand aftermarket diadaptasikan ke dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

Relevant market definition in the context of antitrust law may consist various forms, following the dynamic of the market development. In the United States, relevant market may also be defined to consist single-brand aftermarket products, in which it encapsulates only the aftermarket products of specific brands. This type of relevant market first invented in Eastman Kodak v. Image Technical Services (Supreme Court, Certiorari to The United States Court of Appeals for The Ninth Circuit, 1992), where the judges defined and limited the relevant market in that case to contain services and spare parts of Kodak’s photocopiers and micrographics. Considerations on defining single-brand aftermarket as relevant market in the subsequent cases developed as judges in Newcal Industries, Inc. v. IKON Office Solution (United States Court of Appeals, Ninth Circuit, 2008) invented several factors in regards of determining aftermarket as relevant market known as Newcal factors. In Indonesia, the laws regarding antitrust enforcement do not specifically include single-brand aftermarket as relevant market, as provided in the antitrust law of the United States. Utilizing normative juridical research method, this writing will attempt to analyze on how single-brand aftermarket is applied as relevant market in the enforcement of antitrust law in the United States. This writing will also discuss on how single-brand aftermarket as relevant market is implemented in actual cases and how it is adapted to antitrust law in Indonesia."

"

Tugas akhir ini akan membahas tindakan Google untuk memblokir cookies pihak ketiga dari browser Chrome melalui kebijakan yang dinamakan Privacy Sandbox. Pokok pembahasan pada penulisan adalah menganalisis apabila terdapat laporan atas implementasi Privacy Sandbox di Indonesia apakah akan melanggar Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bagaimana Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengantisipasi penanganan permohonan perubahan perilaku jika diajukan oleh Google Indonesia atas penerapan Privacy Sandbox yang dilaporkan. Bentuk penelitian yang gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kebijakan Privacy Sandbox oleh Google sangat mungkin untuk melanggar Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena memiliki dampak membatasi pasar dan pengembangan tekonologi, serta menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing pada pasar bersangkutan yaitu jasa penyedia teknologi periklanan digital di Indonesia. Berangkat dari pengalaman Competition and Markets Authority dalam menangani perubahan perilaku yang diajukan oleh Google di Inggris mengenai program Privacy Sandbox, bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam kewenangannya untuk menerima suatu permohonan pernyataan perubahan perilaku yang berkaitan dengan privasi individu dapat bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi yang sudah diamanatkan dalam UU Perlindungan Data Pribadi agar dapat memastikan bahwa perubahan perilaku yang dimohonkan tidak mengurangi privasi individu dan mampu mengatasi dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

This final assignment will discuss Google's actions to block third party cookies from the Chrome browser through a policy called Privacy Sandbox. The main discussion in the writing is to analyze if whether a report against the implementation of the Privacy Sandbox in Indonesia it will result in a violation Article 25 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and how the Business Competition Supervisory Commission can anticipate handling request for changes in behavior if submitted by Google Indonesia regarding the reported implementation of the Privacy Sandbox. This research is conducted through a normative juridical study. Based on the research conducted, Google's Privacy Sandbox policy is very likely to violate Article 25 of Law Number 5 of 1999 because it has the impact of limiting market and technological development, as well as inhibiting potential business actors to become competitors in the relevant market namely providing digital advertising technology in Indonesia. Based on the experience of the Competition and Markets Authority in handling commitments of changes in behavior proposed by Google in the UK regarding the Privacy Sandbox, the KPPU in its authority to accept a request for change in behavior related to individual privacy, can cooperate with the Personal Data Protection Supervisory Agency which has been mandated in the Personal Data Protection Law in order to ensure that the changes in behavior will not reduce an individual privacy and are able to address the alleged violations concerns of Law Number 5 of 1999.

"