Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Inovasi teknologi yang dilakukan oleh sektor keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil, hal tersebut merupakan teori Supply Leading View oleh Schumpeter. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah inovasi finansial sistem pembayaran non tunai. Instrumen yang digunakan pada sistem pembayaran non tunai dapat dikelompokkan berdasarkan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) dan uang elektronik. Dengan adanya sistem pembayaran non tunai diharapkan secara ekonomi mikro dapat mempermudah transaksi pembayaran dan secara ekonomi makro dapat mengurangi biaya transaksi sehingga dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis dampak dari APMK dan uang elektronik terhadap konsumsi rumah tangga maupun konsumsi rumah tangga menurut pengeluaran. Analisis dilakukan menggunakan metode Fixed Effect data panel pada 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa APMK dan uang elektronik berpengaruh signifikan positif terhadap konsumsi rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa APMK berpengaruh signifikan positif terhadap konsumsi rumah tangga menurut pengeluaran hanya pada sektor tertentu saja. Sedangkan uang elektronik menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap konsumsi rumah tangga menurut pengeluaran hampir di semua sektor.

---

Technological innovations carried out by the financial sector can drive real economic growth, which is part of Schumpeter's Supply Leading View theory. One form of such innovation is the financial innovation of the non-cash payment system. If grouped by instrument, cashless payment systems consist of: payment instruments using cards (APMK) and electronic money. It is expected that on a microeconomic scale, payment transactions can be facilitated, and on a macroeconomic scale, transaction costs can be reduced, thereby increasing household consumption with the presence of non-cash payment systems. Therefore, the purpose of this study is to analyse the impact of APMK and electronic money on household consumption as well as household consumption by expenditure. The analysis was carried out using the Fixed Effect panel data method on 33 provinces in Indonesia from 2019 to 2023. The results of this study indicate that APMK and electronic money have a significant positive impact on household consumption. In addition, the study also shows that APMK has a significant positive impact on household consumption by expenditure only in certain sectors. Meanwhile, electronic money shows a significant positive impact on household consumption by expenditure in almost all sectors."

"Kemajuan teknologi membuat pembayaraan dalam transaksi elektronik terus berkembang pesat, termasuk penggunaan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran. Manfaat dan kemudahan yang didapatkan pengguna uang elektronik tidak lepas dari adanya resiko dalam penggunaan uang elektronik. Berdasarkan media penyimpanannnya, uang elektronik dapat berjenis chip based dan server based. Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pengaturan mengenai perlindungan konsumen uang elektronik chip based di Indonesia dan bagaimana pengimplementasian ketentuan hukum perlindungan konsumen uang elektronikchip based oleh penerbit di Indonesia. Terdapat dua produk uang elektronik chip based yang dijadikan penelitian yaitu TapCash BNI yang diterbitkan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Flazz BCA yang diterbitkan PT Bank Central Asia Tbk. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang ditunjang dengan wawancara sebagai pendukung. Pengaturan perlindungan konsumen untuk hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan Surat Edaran Bank Indonesia No.16/16.DKSP perihal Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Dalam pelaksanaan penyelenggraan uang elektronik chip based, baik PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk telah pula melaukan implementasi sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait perlindungan konsumen uang elektronikTechnological improvement make payments in electronic transactions continue to grow rapidly, including the use of electronic money as payment instruments. The benefits and conveniences of electronic money users are inseparable from the risks involved in using electronic money. Based on the storage media, electronic money can be chip based and server based. The main issues discussed are how the regulation of the cunsumer protection on electronic chip-based electronic money in Indonesia and how the implementation of the regulations on chip-based electronic money consumer protection by issuers. There are two chip-based electronic money products used as research, namely TapCash BNI issued by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and BCA Flazz issued by PT Bank Central Asia Tbk. The research method used in this paper is normative juridical research. The data used are secondary data supported by interviews. Consumer protection regulations for this can be seen with the establishment of Bank Indonesia Regulation Number 16/1/PBI/2014 concerning Consumer Protection for Payment System Services and Bank Indonesia Circular Letter No.16/16.DKSP concerning Procedures for Implementing Consumer Protection for Payment System Services. In implementing the implementation of chip-based electronic money, both PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and PT Bank Central Asia Tbk have also carried out implementation in accordance with applicable regulations related to consumer protection for chip-based electronic money."

"Pembayaran transaksi dengan menggunakan chip-based electronic money di Indonesia semakin mendapatkan perhatian mulai dari konsumen hingga merchant, yang mana digunakan sebagai alternative pembayaran uang tunai, kartu atm, dan kartu kredit. Setelah 10 tahun implementasinya di Indonesia, maka perlu dilakukan kajian ulang tentang bagaimana persepsi dan behavior penggunanya saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi dan rekomendasi teknologi pada pengguna chip-based electronic money. Penelitian ini mengkombinasikan dua teori terkenal yaitu teori Unified Theory of Acceptance and Usage of Technology 2 UTAUT2, karaktersitik inovasi dari Diffusion of Innovation DOI, perceived technology security, trust dan behavioral intention to recommend. Penelitian ini mengambil studi kasus di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dengan meneliti penggunaan chip-based electronic money secara general dan juga berdasarkan mayoritas merk kartu uang elektronik yang digunakan saat ini. Data dianalisis dengan menggunakan Structural Equation Modeling SEM. Hasil penelitian ini menunjukkan kesan positif pengguna tentang kebermanfaatan dan kemudahan yang dirasakan saat menggunakan teknologi ini. Relevansi keinginan pengguna untuk merekomendasikan kartu uang elektronik kepada lingkungan sosialnya juga dianggap sebagai penemuan penting pada penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi issuer dan pemerintah untuk pengembangan chip-based electronic money kedepannya agar semakin diterima di masyarakat.

---

The use of chip based electronic money on payment transaction in Indonesia currently has gain vast attentions from retail consumer to the big merchant where it used as an alternative exchange method on daily financial transactions such as cash, ATM card and credit card. After ten years of implementation, there is a need of re exploration towards the perception as well as the behavior of its user.

This research aims to identify the factors which influenced the adoption and recommendation on the user of chip based electronic money. It combines two eminent theories which are Unified Theory of Acceptance and Usage of Technology 2 UTAUT2 , innovation charateristics from Diffusion of Innovation DOI, perceived technology security, trust and behavioral intention to recommend.

This paper has a bound coverage on Indonesia, especially in Java island where it evaluates the use of chip based electronic money in general and also in accordance with the electronic money card rsquo s brand used presently. The data was analyzed with Structural Equation Modeling SEM.

The result shows a positive correlation on the usefulness and easiness of the used of this kind of technology. The willingness of users to recommend the electronic money card on their social circle is one of the most significant founding in this research. The outcome of this paper may become a recommendation on the issuer and regulator for the development of chip based electronic money in the future to be more accepted in the market."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi saat ini berdampak ke segala aspek kehidupan, temasuk salah satunya dalaminstrumen pembayaran. Sehingga saat ini bermunculan berbagai produk uang elektroni k emoney yang dapatdigunakan masyarakat. Salah satu produk uang elektronik tersebut adalah UNIK yang telah hadir sejak Juli2015 namun perkembangan uang elektronik ini bersifat stagnan dikarenakan total transaksi dan total penggunahanya mencapai setengah dari yang ditargetkan. Untuk meningkatkan pengguna UNIK maka penelitiandilakukan untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi penggunaan uang elektronik oleh masyarakat.Penelitian menggunakan model TAM, dengan tambahan variabel yaitu trust, perceived security, dan socialinfluence. Metode pengumpulan data dengan survei, metode pengolahan dan pengumpulan data dengan analisisSEM PLS, dan alat bantu SmartPls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor - faktor yang mempengaruhipenggunaan uang elektronik berbasis server adalah trust, social influence, perceived ease of use, serta perceivedusefulness

---

ABSTRACTDevelopments in information technology today has affected all aspects of life. Including payment instruments,so in the mean time there are various electronic money money products popping up which can be used bythe people. One example is UNIK, an server based electronic money that has been present since July 2015 butthe development of this server based electronic money is to be stagnant because of total transactions and totalusers only achieve the desired half from the targeted for increasing the total users and total transactions soresearch conducted to determine the factors that influence the use of server based electronic money The researchmodel that will be used is TAM, with survey data collection methods, data processing and conclusion method isSEM with AMOS21 as the tools. The result of this researches show that the factors that influence the use ofserver based electronic money such as, trust, social influence, perceived ease of use, and perceived usefulness"

"Perkembangan teknologi berjalan sangat pesat salah satunya pada sektor keuangan. Kemampuan untuk berinovasi menciptakan perkenbangan jenis uang sebagai alat tukar yang semakin efisien, efektif, aman dan berbiaya murah yaitu cryptocurrency. Cryptocurrency merupakan uang yang diterbitkan privat diatas teknologi blockchain sehingga transaksi dapat dilakukan secara peer-to-peer. Saat ini terjadi adopsi yang semakin besar didukung perkembangan generasi blockchain. Bank Sentral kemudian merespon kehadiran teknologi blockchain dan kebutuhan akan blockchain sehingga menciptkan central bank digital currency. Penelitian ini akan menelaah keberadaan cryptocurrency dan central bank digital currency serta menganalisis penggunaanya berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka. Dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis perlindungan yang diberikan terhadap penggunanya. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian akan dijelaskan bahwa keberadaan cryptocurrency di Indonesia bukan sebagai Mata Uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Cryptocurrency melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 disebut sebagai aset komoditi. Dalam pelaksanaan perdagangan terdapat cryptocurrency exchange yang memfasilitasi kegiatan perdagangan. Pengguna jasa exchanger perlu untuk dilindungi mengingat perdagangan cryptocurrency merupakan kegiatan berisiko tinggi. Demikian juga dengan penerbitan central bank digital currency oleh Bank Sentral harus ditelaah risiko dan keuntungan penggunaannya. Penulis memberikan saran, perlindungan hukum terhadap penggunaan cryptocurrency dan central bank digital currency juga harus diatur dengan jelas agar pengguna terhindar dari risiko kerugian yang mungkin mucul.

---

Technology developments are progressing very rapidly, one of which is in the financial sector. The ability to innovate creates the development of types of money as an increasingly efficient, effective, safe, and low-cost medium of exchange, namely cryptocurrency. Cryptocurrency is money issued privately on blockchain technology so that transactions can be carried out peer-to-peer. Currently, there is growing adoption supported by the development of blockchain generation. The Central Bank then responded to the presence of blockchain technology and the need for blockchain, thus creating a central bank digital currency to withstand the growing use of cryptocurrencies. This study will examine the existence of cryptocurrencies and central bank digital currencies and analyze their use based on Law no. 7 of 2011 concerning on Currency and Commodity Futures Trading Supervisory Agency Regulation No. 8 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Crypto Asset Trading on the Futures Exchange. This study also aims to analyze the protection provided to its users. This research is qualitative and uses a normative juridical method. In this study, it will be explained that the existence of cryptocurrency in Indonesia is not a currency according to Law Number 7 of 2011 concerning Currency. Cryptocurrencies through Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation Number 8 of 2021 are referred to as commodity assets. In the implementation of trading there is a cryptocurrency exchange that facilitates trading activities. Exchanger service users need to be protected considering cryptocurrency trading is a high-risk activity. Likewise, the issuance of a central bank digital currency by the Central Bank must examine the risks and benefits of using it. The author provides advice, legal protection against the use of cryptocurrencies and central bank digital currency must also be clearly regulated so that users avoid the risk of losses that may arise."

"ABSTRAKKebijakan uang elektronik telah diterbitkan Bank Indonesia sejak tahun2009 dan telah mengalami penyempurnaan pada tahun 2014 dan 2016. Kebijakanyang telah dibuat ini perlu dianalisis keberhasilan pengimplementasiannya.Keberhasilan implementasi kebijakan uang elektronik dapat dilihat dari substansikebijakan dan konteks implementasi kebijakan. Penelitian ini adalah penelitiankualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan aspek substansi kebijakan,bahwa seluruh rumusan kebijakan penerbitan uang elektronik dibuat oleh BankIndonesia, namun dalam penyusunannya tetap melalui kajian dan analisis kondisilapangan. Dari sisi aspek konteks implementasi kebijakan, implementasikebijakan uang elektronik memperhatikan kondisi politik dan pemerintahan yangsedang berkuasa, serta fragmentasi pemegang otoritas yang ada. Kebijakan uangelektronik juga berperan dalam mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusifsebagai jembatan agar masyarakat mengenal dan menggunakan produkperbankan. Kata kunci: uang elektronik, substansi kebijakan, konteks implementasikebijakan, keuangan inklusif.

---

ABSTRACTElectronic money policy has been issued by Bank Indonesia since 2009 andhas been improved in 2014 and 2016. The success of its policy rsquo s implementationis need to be analyzed. Successful implementation of the electronic money policycan be analyzed by the content of policy and context of implementation aspects.This is a qualitative research. The research shows that, according to the contentof policy aspect, all the policy formulations of electronic money was made byBank Indonesia, although the formulation remained through the field study andanalysis of the conditions. From the context of implementation aspect, theimplementation of electronic money policy took the political and governmentalcondition into consideration, as well as the fragmentation of the existingauthorities. Electronic money policy is also play a role in supporting the StrategiNasional Keuangan Inklusif as a bridge to acknowledge people to use bankingproducts. Keywords electronic money, content of the policy, the context implementation,financial inclusive "

"Tesis berikut membahas faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi uang elektronik Jakcard sebagai alat pembayaran, dengan studi kasus sistem pembayaran tiket Transjakarta. Dalam penelitian ini menggunakan Theory Acceptance Model (TAM), dengan menambahkan konsep facilitating condition dan attractiveness of alternative. Pengumpulan data dilakukan terhadap pengguna uang elektronik Jakcard di empat lokasi halte Transjakarta yaitu halte Harmoni, Kalideres, Blok M dan Pusat Grosir Cililitan. Untuk pengujian hipotesis digunakan Structured Equation Modeling (SEM) untuk mengevaluasi pengaruh hipotesis penelitian. Hasil dari penelitian berikut diperoleh bahwa minat untuk menggunakan (intention to use) kartu Jakcard dipengaruhi oleh sikap (attitude), pilihan alternatif (attractiveness of alternative), dan kondisi fasilitas (facilitating condition).

---

This thesis investigated factors that influence Jakcard electronic money adoption as payment tools, with a case study Transjakarta ticketing payment system. This study employed the Technology Acceptance Model (TAM), adding the concept of facilitating condition and attractiveness of alternative. Data collected on electronic money Jakcard holders at four Tranjakarta bus stop: Harmoni, Kalideres, and Cililitan wholesale market. The hypothesis test employed Structured Equation Modeling (SEM) in term of evaluating the effect of the hyphotesis research. The result found that the intention to use Jakcard influenced by attitude, attractiveness of alternative and facilitating condition."

"This undergraduate thesis analyzed the Indonesian laws and regulations towards credit card as one of the available payment system in commercial transaction while analyzing the protection that are given to the consumer as the credit card holder as well as the bank as the credit card issuer especially in E-commerce transactions. By conducting juridical-normative research, it can be analyze what are the existing Indonesian laws and regulations on Credit Card as a payment system in commercial transactions as well as legal protection provided for cardholders and bank when using credit card in E-Commerce transactions. Most of the issues have been covered by the law, but in the implementation, it is up to the issuer of the credit card as to the extent of protection that are given to the credit card holder and the card holder should always be on alert upon the transaction that are made when using the credit card as well as when giving out personal information pertaining the credit card. Therefore, bank as the credit card issuer should create a more specific regulation on the risk and responsibilities that the card holder will face and for the government should make sure that the platform of E-commerce is safe to use credit card as a payment system by creating a more specific law towards the protection of the consumer in an online transaction and to continue to conduct supervision on ecommerce transactions.

---

Skripsi ini menganalisis apa saja undang-undang dan peraturan Indonesia dalam mengatur perihal kartu kredit juga perlindungannya terhadap pemegang kartu dan penerbit kartu terutama dalam transaksi E-commerce. Dengan melakukan penelitian yuridis normatif, dapat dianalisis apa saja hukum dan peraturan Indonesia yang berlaku tentang Kartu Kredit sebagai sistem pembayaran dalam transaksi komersial serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang kartu dan bank saat menggunakan kartu kredit dalam transaksi E-Commerce. Perihal dan masalah memang sudah banyak tercantum di dalam undang-undang. Namun, dalam implementasinya, hal ini tergantung pada penerbit kartu kredit, sejauh mana perlindungan yang diberikan kepada pemegang kartu kredit dan pemegang kartu harus selalu waspada pada saat transaksi dilakukan ketika menggunakan kartu kredit serta ketika memberikan informasi pribadi yang berkaitan dengan kartu kredit. Oleh karena itu, bank sebagai penerbit kartu kredit harus membuat peraturan yang lebih spesifik mengenai risiko dan tanggung jawab yang akan dihadapi oleh pemegang kartu dan bagi pemerintah harus memastikan bahwa platform E-commerce aman menggunakan kartu kredit sebagai sistem pembayaran oleh menciptakan undang-undang yang lebih spesifik terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi online dan untuk terus melakukan pengawasan pada transaksi E-commerce."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai peran pengaturan Bank Indonesia dalam perlindungan konsumen pengguna jasa sistem pembayaran uang elektronik atau yang kerap disebut e-money. Satu produk uang elektronik yang dijadikan fokus dari penilitian yaitu Go-Pay milik PT Dompet Anak Bangsa milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa alias Go-Jek. Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Bank Indonesia mengatur perlindungan konsumen bagi para pengguna jasa uang elektornik di Indonesia dan bagaimana implementasi dari pengaturan perlindungan konsumen tersebut dalam penyelenggaraan Go-Pay. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder dengan wawancara sebagai pendukung. Pada prakteknya, penyelenggaraan uang elektronik sering mengalami beberapa masalah seperti misalnya gagal bayar, gagal, penipuan dan kurangnya keamanan informasi teknologi. Implementasi pengaturan perlindungan konsumen oleh Bank Indonesia dapat dilihat dari dibentuknya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dan dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/16.DKSP perihal Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Kedua peraturan ini telah terlaksana di dalam syarat dan ketentuan perusahaan Go-Pay dan penyyelesaian pengaduan di Bank Indonesia. Bank Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggara uang elektronik termasuk Go-Pay. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan edukasi, sosialisasi dan fasilitasi bagi para pengguna jasa uang elektronik yang melakukan pengaduan ke Bank Indonesia.

---

ABSTRACTThis research thesis discusses Bank Indonesia regulation on consumer protection on electronic money or also known as e-money as one of the payment system instruments that is currently growing rapidly in Indonesia. An electronic money product that is used as the focus of the research is Go-Pay which is owned by PT Dompet Anak Bangsa owned by PT Karya Anak Bangsa, also known as Go-Jek. The main issues discussed are related to Bank Indonesia regulation on consumer protection for electronic money services users in Indonesia and the implementation of the consumer protection regulation in the operation of Go-Pay. The research method used is normative juridical. The data used is secondary data with the support of interview. In practice, the operation of electronic money often experiences several problems such as payment failure, top-up failure, fraud and the lack of security in technology systems. The implementation of Bank Indonesia regulation can be seen from the issuance of Bank Indonesia Regulation Number 16/1/PBI/2014 on Consumer Protection for Payment System Services and Bank Indonesia Circular Letter Number 16/16.DKSP concerning the Procedures of Implementation of Consumer Protection for Payment System Services. Both of these regulations has been implemented within the Go-Pay terms and condition Bank Indonesia complaint settlements. Bank Indonesia also conduct the onsite and offsite supervision towards the operation of Go-Pay and provides education, socialization and facilitation for electronic money users who submit their complaints to Bank Indonesia."

"Dalam beberapa tahun terakhir, industri teknologi finansial telah mengalami pertumbuhan yang terlihat dari jumlah perusahaan yang bermunculan sehingga mengakibatkan persaingan pasar. Persaingan pasar membuat perusahaan dompet digital untuk memanfaatkan media sosial sebagai aktivitas pemasaran untuk membangun pengalaman yang positif serta membangun perilaku kreasi bersama dengan konsumen sehingga menghasilkan ekuitas merek yang positif. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh perceived social media marketing activities terhadap brand equity melalui brand experience dengan co creation behavior pada pengguna dompet digital OVO. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei berdasarkan purposive sampling terhadap populasi. Penelitian memiliki responden sebanyak 166 orang yang didapatkan melalui online questionnaire. Data didapatkan & diolah melalui bantuan software SPSS 25.0.0 dan SmartPLS 3.3.2 untuk analisis statistik deskriptif dan SEM-PLS. Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara perceived social media marketing activities terhadap brand equity melalui brand experience adalah positif signifikan, sedangkan co creation behavior tidak memiliki pengaruh moderasi.

---

In the last few years, the financial technology industry has experienced a growth that is seen from the number of companies that have sprung up resulting in market competition. Market competition have make the digital wallet company to utilize social media as marketing activities, to build a positive experience, and to build a co creation behavior with customers thus resulting in positive brand equity. The purpose of this study is to analyze the effect of perceived social media marketing activites on brand equity through brand experience and co creation behavior on the customers of OVO digital wallet. The study uses a quantitative approach through survey methods based on purposive sampling of the population. The number of respondents in this study were 166 people obtained through an online questionnaire. The data obtained were processed using SPSS 25.0.0 and SmartPLS 3.3.2 software through descriptive statistical analysis and SEM-PLS. The results indicate that the relationships between perceived social media marketing activities on brand equity through brand experience are significant and mutually influential, however co creation behavior has no moderation effect."