Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perusahaan manufaktur multinasional sektor otomotif di Indonesia umumnya beroperasi sebagai contract manufacturer dengan fungsi dan risiko terbatas serta sepenuhnya bergantung pada principal di luar Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk (a) mengkonstruksikan skema transfer pricing (TP) berdasarkan putusan pengadilan pajak tahun 2015-2019 (tahun pajak sengketa 2006-2013 atau sebelum BEPS Action Plan 13), (b) menganalisis bagaimana kebijakan pajak saat tahun sengketa diterapkan dan (c) menjelaskan mengapa kebijakan saat ini (pasca BEPS Action Plan 13) harus diubah untuk mengurangi sengketa TP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini mengkonstruksikan bahwa skema umum TP meliputi (i) pembayaran eksesif atas pembayaran penggunaan intangibles kepada afiliasi sehubungan pembuktian eksistensi, manfaat ekonomi/komersial dan kewajaran volume transaksi (ii) pembayaran eksesif atas bunga pembiayaan intra-grup termasuk akibat kerugian yang berkepanjangan. Pendanaan diperoleh dari afiliasi dalam bentuk hutang yang seharusnya direkarakterisasi sebagai modal (iii) pembayaran tidak wajar atas penyediaan jasa intra-grup mengenai transaksi tersebut merupakan bentuk pengaburan transaksi lain (iv) pembelian/penjualan barang intra-group terkait perhitungan kewajaran, komponen dan teknis perhitungan HPP merupakan jenis transaksi yang dapat digunakan menggeser laba. Ketentuan TP sudah ada sejak 1983, namun pedoman teknis penilaian arm's length dirumuskan pada 2010, efektif pada 2011. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan ketentuan transfer pricing saat itu (sebelum BEPS Action Plan 13) dan masih perlu menjadi perhatian hingga saat ini (setelah BEPS Action Plan 13) meliputi hal berikut. Pertama, pengujian manfaat ekonomi atas pembayaran penggunaan intangible belum solid, masih menitikberatkan pada legal document. Besar pembayaran untuk intangible seharusnya sesuai dengan kontribusi yang dihasilkan di Indonesia. Kedua, pemerintah telah menerbitkan ketentuan debt-to-equity ratio untuk mengatur pembatasan bunga, namun diperlukan upaya lebih lanjut terkait hal tersebut. Ketiga, ketentuan terkait pembayaran jasa intra-grup pada dasarnya sudah diatur dalam ketentuan teknis TP. Keempat, pemeriksaan terkait harga jual/harga beli atas pembelian/penjualan telah diatur dalam ketentuan domestik Indonesia. Selain itu, dalam pengujian TP, banyak sengketa yang diakibatkan oleh permasalahan teknis yaitu; (i) pemilihan metode pengujian TP (ii) pemilihan data pembanding (iii) proses audit yang tidak tepat. Untuk meningkatkan sistem administrasi, beberapa hal dapat dipertimbangkan. Terkait regulasi (i) atas pembayaran penggunaan intangibles, adanya penekanan terkait pemeriksaan atas kontribusi berdasarkan konsep DEMPE (development, enhancement, maintenance, protection dan exploitation of intangibles, (ii) Selain adanya ketentuan DER, mengadopsi konsep pembatasan pembayaran bunga berbasis penghasilan atau berbasis aktiva dengan suatu penyesuaian (iii) Diperlukan petunjuk terkait ruang lingkup informasi yang harus diungkapkan mengenai pemberian jasa intra-grup. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi ketentuan safe harbor atau predetermined margin method untuk mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak dan otoritas pajak serta mengoptimalkan Advance Pricing Agreement untuk mengurangi sengketa pajak dan meningkatkan kepastian bagi wajib pajak melalui adanyakesepakatan diawal. Terkait optimasi kinerja organisasi, otoritas pajak Indonesia sebaiknya (a) mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk memperluas jangkatau pengawasan wajib pajak, (b) mengoptimalkan kompetensi dan pengetahuan pemeriksa, (c) membuat pola manajemen risiko transfer pricing yang terinstitusionalisasi/terorganisasi serta (d) adanya pola mutasi/promosi yang menekankan pada aspek spesialisasi.

---

The general schemes of TP occurred is the following (i) excessive payments for intangibles transferred to affiliates with issues related to proving the existence, economic/commercial benefits, and the fairness of the payments (ii) excessive interest payments due to an intra-group financing scheme related prolonged losses. Debt from affiliates should be characterized as capital. (iii) unreasonable payments for intra-group services, whether it has been properly carried out and whether the transaction is an obscuring other transactions (iv) unfairness of purchasing and selling of intragroup goods, i.e., price fairness, the components, and the calculation of COGS. Basically, TP rule has been formulated since 1983, however, the technical guidelines on arm's length were formulated in 2010, effective since 2011. The research shows that the challenges in performing TP provisions since that era (before BEPS Action Plan 13) until recently (after BEPS Action Plan 13) are the following. First, the examination on payment for intangible has not been solid that audit still focuses on legal documents. The payment should follow the value creation/contribution generated in Indonesia. Second, Indonesia has issued the debt-to-equity ratio rule for the limitation on interest payment, further improvement is needed. Third, the provisions on intragroup services have basically been regulated. Fourth, the examination related to the selling/buying price for intra-group trading has basically been regulated. In addition, there were disputes on TP examination caused by technical problems such as (i) selection the transfer pricing test method (ii) selection comparative data (iii) improper audit process. To improve the current TP policy, several inputs delivered as followed. Related to regulation (i) on payment for the use of intangibles, an emphasizing on examining value creation based on the DEMPE concept (development, enhancement, maintenance, protection, and exploitation of intangibles) (ii) adopting earning based or asset based to the current DER, (iii) creating a guideline on the scope of information disclosure related to intra-group services. The authority may consider safe harbors provision or predetermined margin methods to reduce administrative burdens and optimizing Advance Pricing Agreement to reduce disputes and increase certainty through pre-existing agreement. Furthermore, related to the optimization of organizational performance, the DGT should (a) optimize the use of technology to expand the scope of taxpayers monitoring, (b) improve the competence of examiners with increased knowledge following the dynamic issues in transfer pricing issues, (d) create an institutionalized/organized TP risk management patterns as well as (d) re-manage the transfer/promotion patterns that emphasize specialization."

"Kecenderungan perusahaan multinasional mempergunakan perjanjian alokasi biaya untuk merencanakan dan membentuk perjanjian komersial internasional menunjukkan tendensi kenaikan. Dan jika direncanakan dan ditata dengan sistematis, perjanjian ini dapat mengatasi kesulitan dan komplikasi masalah transfer pricing dalam transaksi internasional. Alokasi biaya antar unit-unit usaha grup perusahaan multinasional umumnya menggunakan metode biaya tidak langsung dalam pembebanannya, yang mengacu pada prinsip dan metode OECD. Indonesia, dalam hal ini juga menganut kesamaan prinsip dan metode dalam menentukan harga pasar yang wajar dalam transaksi hubungan istimewa.Penulis melakukan penelitian deskriptif terhadap perjanjian alokasi biaya antar unit usaha perusahaan multinasional, melalui studi literatur yang bersumber dari buku-buku teks, artikel, masalah, karya ilmiah, laporan, majalah/bulletin, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan alokasi biaya; baik peraturan yang berlaku di Indonesia maupun peraturan yang berlaku pada beberapa negara OECD dan non OECD sebagai perbandingan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pajak terhadap prilaku perusahaan multinasional dalam aktivitasnya melalui perjanjian alokasi biaya, implikasi dan indikasi transfer pricing melalui perjanjian tersebut. Data sekunder untuk menunjang penelitian deskriptif yang dilakukan berdasarkan pengalaman penulis pada perusahaan-perusahaan multinasional, khususnya PT. XYZ, dengan mempelajari perjanjian alokasi biaya clan laporan keuangan PT. XYZ sebagai tahapan awal evaluasi ada tidaknya mekanisme transfer pricing yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Perkembangan dan peranan perusahaan multinasional dapat mempengaruhi perdagangan internasional dan pajak penghasilan suatu negara, melalui mekanisme transfer pricing yang tidak terlepas dari fenomena usaha grup perusahaan multinasional melakukan ekspansi dengan kecenderungan mengoperasikan usahanya secara desentralisasi. Hal ini tidak terlepas dari keinginan grup perusahaan untuk mencapai tujuan penghematan pajak, melalui ekspor/impor, pelayanan jasa oleh induk perusahaan ataupun unit usaha yang ditunjuk oleh grup perusahaan melalui alokasi biaya, royalti, dan pinjaman dengan bunga oleh induk perusahaan melalui perbankan; dimana penulisan ini difokuskan pada perjanjian alokasi biaya. Prinsip arm's length merupakan acuan dasar dari otoritas pajak suatu negara dalam menempatkan transaksi hubungan istimewa antar unit usaha grup perusahaan multinasional, dimana prinsip tersebut dapat mengeliminasi faktor keuntungan maupun kerugian sepihak dari transaksi hubungan istimewa; walaupun demikian prinsip arm's length tidak efektif pada usaha yang terintergrasi dan bersifat khusus.OECD memberi petunjuk penanganan transfer pricing harus selaras dengan prinsip arm's length dengan beragam tatacara, dari perbandingan transaksi sampai pada metodemetode peniaian yang dapat dilakukan oleh otoritas pajak suatu negara pada saat melakukan pemeriksaan pajak terhadap unit-unit usaha grup perusahaan multinasional yang berdomisili di negara tersebut. Beragam metode juga dilakukan oleh perusahaan dalam menerapkan mekanisme transfer pricing pada transaksi hubungan istimewa dengan unit-unit usahanya. Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah metode cost-based, dan modifikasi metode ini juga sering digunakan baik oleh otoritas pajak maupun grup perusahaan yaitu metode cost-plus.Otoritas pajak berbagai negara menaruh perhatian yang sangat besar terhadap mekanisme transfer pricing, khususnya perjanjian alokasi biaya; dimana dokumentasi merupakan data pendukung utama untuk menentukan prinsip arm's length atas transaksi hubungan istimewa; dengan pengalihan tanggung jawab pembuktian kepada wajib pajak. Indonesia, dalam hal ini belum memperluas cakupan peraturan perpajakannya sehubungan dengan transfer pricing antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa; namun peraturan yang ada masih mengacu pada petunjuk OECD tahun 1979. Hal ini terlihat dari peraturan yang masih berlaku, antara lain: Keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-01/PJ.7/1993 dan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-04/PJ.7/1993.Peraturan yang berlaku di Indonesia seyogyanya telah dapat mengakomodir pemeriksaan sehubungan dengan masalah transfer pricing umumnya dan alokasi biaya khususnya; namun dalam pelaksanaannya para pemeriksa masih berpatokan pada Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 17 tahun 2000. Perlunya pengaturan lebih lanjut, dalam hal tanggung jawab pembuktian, pembatasan jangka waktu kerugian usaha untuk mencapai keseimbangan dan keadilan alokasi penghasilan pajak; serta memperluas cakupan Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-62/PJ/1995 dengan memasukkan Wajib Pajak dalam negeri karena kesamaan bentuk dan manfaat alokasi antara alokasi biaya untuk bentuk usaha tetap (BUT) dan Wajib Pajak dalam negeri.Peningkatan kualitas para pemeriksa pajak dalam penguasaan peraturan perpajakan sehubungan dengan transfer pricing, kerjasama antar instansi terkait di Indonesia dan pihak otoritas pajak negara lainnya, serta tindak lanjut para pembuat kebijakan dan peraturan perpajakan merupakan hal yang disarankan.

---

Mainstream of multinational companies are increasingly using Cost Contribution Agreements to structure and plan their international commercial agreements. And if structured and documented properly, these agreements can provide with solution to difficult and complicated transfer pricing issues in global business. Cost contribution among the business units of multinational company generally use method of indirect expenses in its encumbering, what related to principal and method of OECD. Indonesia, in this case also embraces equality of principal and method in determining the arm's length price in the special relationship transactions.

A writer conduct an descriptive research to Cost Contribution Agreements among the business units of multinational company, through study of literature from textbooks, articles, working papers, journals, reports, bulletins, regulation which deal with cost contribution; even regulation going into effect in Indonesia and also the regulation going into effect in OECD and non OECD countries as comparison to know how far the tax policy effected to multinational companies in its activity through Cost Contribution Agreements, implication and indication of transfer pricing through the agreements. The secondary data to support descriptive research done by pursuant to experience of a writer at multinational companies, specially PT. XYZ, learnedly the Cost Contribution Agreements and financial statement of PT. XYZ as the first step of evaluation that no mechanism of transfer pricing which is disagree with rule going into effects.

Growth and roles of multinational companies can influence international trades and income taxes of an countries, through mechanism of transfer pricing which is not quit of phenomenon effort the group of multinational companies in conduct expansion with tendency operate effort by decentralized. This matter is not quit of desire of the group of companies to reach target of tax savings, through exports/imports, service activities by parent companies and or business units which showed by the group of companies through costs contribution, royalties, and loans with interests by parent companies through banking; where this writing focused at Cost Contribution Agreements. The arm's length principle represent elementary reference from tax authority of a country in placing the special relationship transactions of the business unit of a group multinationals efforts, where the principle can eliminate of advantage factors and also unilateral losses from the special relationship transactions; even though the arm's length principle is not effective at the integrated efforts and have the special characters.

OECD give an guideline in handling transfer pricing have to be in harmony with the arm's length principle at the ways of immeasurable, from comparison of transaction come up with method of assessment which can be done by the tax authority of a country at the time of conducting the tax audit to the business unit of a group multinational company which living in the country. The method also has done by company in applying mechanism of transfer pricing at the special relationship transactions with business units efforts. One of method, which most commonly used is cost-based method, and modification of this method also often used by the tax authority and also a group of company that is cost-plus method.

The tax authorities of various countries put a profound interests to mechanism transfer pricing, specially the Cost Contribution Agreements; where documentation represent as a main supporting data to determine the arm's length principle for the special relationship transactions; with transfer of verification responsibility to a Taxpayer. Indonesia, in this case not extended the taxation regulation coverage yet, referring to transfer pricing between a parties having a special relationship, but the existing regulations still relate with OECD Guideline for the year of 1979. This matter seen from the regulations which still go into effect, for example: Tax Director Decision Letter number KEP-O1/PJ.7/1993 and Tax Director Circular Letter number SE-04/PJ.7/1993.

The regulation going into effect in Indonesia have earned to accommodate audit properly referring to transfer pricing problem generally and the cost contribution specially; but in its execution all tax auditors still based on Section 6 and Section 9 Income Tax Law number 7 of the year 1983 as have been altered by the Law number 17 of the year 2000. The importance of furthermore arrangement, in the case of responsibility verification, restriction of business losses duration to reach justice and balance of tax income allocation, and also extend the coverage of Tax Director Decision Letter number Kep-62/P3/1995 with included Domestic Taxpayers because the equality form and the allocation benefit among the cost contribution to Permanent Establishment and Domestic Taxpayers.

Improvement of all tax auditors quality in hand of mastery the taxation regulation referring to transfer pricing, cooperation among the related institutions in Indonesia and the tax authorities of other countries, and also follow-up of the taxation regulation and policy maker represent suggested matters."

"Indonesia memiliki sejarah panjang dalam partisipasi di jaringan produksi otomotif internasional. Akan tetapi Indonesia belum mampu memperoleh manfaat dari tingginya perdagangan di sektor tersebut. Di wilayah Asia Tenggara, performa industri otomotif Indonesia kalah saing dengan Thailand meskipun Indonesia memiliki pasar paling besar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan mengapa industri otomotif Indonesia tertinggal dari Thailand dan strategi apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Penelitian ini melakukan analisis komparatif terkait kebijakan industri kedua negara. Hasil menunjukkan kebijakan industri Indonesia yang bersifat proteksionis menyebabkan industri otomotif Indonesia tertinggal dari Thailand. Kebijakan proteksionis yang paling berpengaruh adalah program Mobil Nasional. Penelitian ini juga melakukan studi empiris terkait determinan ekspor komponen otomotif Indonesia dengan pendekatan gravity model. Analisis dengan menggunakan teknik regresi random effect RE menemukan bahwa peningkatan kualitas jasa penghubung dan peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap ekspor komponen otomotif Indonesia.

---

Indonesia has a long story in participating the international automotive production network. Unfortunately, Indonesia is not able to reap gains from the rapid growth in automotive and auto parts trade. In Southeast Asia region, Indonesian automotive industry is lagging behind Thailand even though Indonesia has the largest market in ASEAN. Therefore, this paper aims to answer questions on why Indonesia is lagging behind Thailand and what strategies Indonesian government could use to catch up Thailand. Through comparative analysis on both Indonesian and Thai industrial policies, this paper finds that Indonesian protectionist industrial policies are the major cause of the underdeveloped Indonesian automotive industry. The most important of protective policy is Mobil Nasional. This paper also employs empirical studies concerning the determinants of Indonesian auto part exports. Using random effect RE as method of estimation, this paper finds that improvement in service link costs and road infrastructure have positive effect on Indonesian auto parts exports. "

"ABSTRAKTugas akhir ini hanya membahas sebatas kasus sengketa transfer pricing PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia untuk tahun pajak 2007. Penulis membahas sebatas penyebab-penyebab apa yang membuat PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia terkena kasus sengeketa transfer pricing. Setelah penulis meneliti lebih jauh, penyebab-penyebab yang membuat PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia terkena kasus ini dikarenakan menurut Direktorat Jenderal Pajak terdapat transaksi yang tidak sesuai kelaziman di penjualan ekspor, penjualan lokal, dan biaya royalty. Tujuan penulisan ini juga untuk melihat apa yang telah dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing hingga dia mendapatkan sengketa transfer pricing. Selain itu untuk melihat bagaimana DJP, dan Mejelis Hakim dalam menangani kasus ini.

---

ABSTRACTThis study is aim to analyze the extent of transfer pricing disputes Toyota Motor Manufacturing Indonesia Corporation for fiscal year 2007. The author discusses the extent of the causes of what makes Toyota Motor Manufacturing Indonesia Corporation affected by this transfer pricing disputes cases. After the authors examined further, the causes that made Toyota Motor Manufacturing Indonesia Corporation affected by this case because according to the Directorate General of Taxation are no transactions that do not fit to the norm in export sales, domestic sales, and royalty fees. The objective for this study is also to see what has been done by Toyota Motor Manufacturing Corporation until he got a transfer pricing disputes. In addition to seeing how the DGT, and The judges in charge of this case. "

"Industri otomotif merupakan salah satu industri manufaktur yang paling terdampak globalisasi atau disebut oleh Dicken sebagai the most globalized industry. Dalam bahasan perdagangannya, globalisasi industri otomotif utamanya mengacu pada Structural Adjustment WTO. Sejumlah literatur hubungan internasional banyak membahas globalisasi industri, namun demikian belum adanya pemahaman menyeluruh menggunakan pendekatan sektoral yang spesifik. Tinjauan literatur ini hadir dalam mengisi kesenjangan tersebut, membahas globalisasi industri otomotif dengan berfokus pada relasi dua aktor—bisnis dan negara, fokus yang memperkuat esensi dari kajian Ilmu Hubungan Internasional. Dalam menyusunnya, penulis mengklasifikasikan literatur berdasarkan taksonomi dan mengidentifikasi dua tema umum yakni karakteristik dan perkembangan, serta peristiwa internasional yang mempengaruhi globalisasi industri otomotif. Tinjauan literatur ini memiliki tiga argumen. Pertama, penguatan peran aktor bisnis berada pada aktivitas merger dan akuisisi, karakteristik Producer Driven-Global Value Chain (PD-GVC), dan standardisasi yang lebih kompleks dari lean production. Kedua, penguatan peran aktor negara dalam bentuk regulasi pajak, penunjukan produk unggul, desentralisasi pusat industri, serta subsidi dalam riset dan pengembangan. Ketiga, relasi aktor bisnis dan negara berkaitan dengan penguatan masing-masing aktor. Aktivitas mengenai sistem produksi didominasi oleh aktor bisnis, sebaliknya, aktivitas yang berkaitan dengan kebijakan industri didominasi oleh aktor negara. Kedua aktor memiliki posisi dominannya masing-masing, dan disaat yang bersamaan posisi tersebut membuat pola relasi yang bersifat kontekstual mengikuti aktor yang lebih dominan.

---

The automotive industry is one of the most impacted industries for globalization or what Dicken calls as the ‘most globalized industry’. In international trade discussion, the globalization of the automotive industry mainly refers to the WTO's Structural Adjustment. Many international relations literatures discuss industrial globalization, however, there is no comprehensive understanding of using a specific sectoral approach. This literature review is present in filling that niche, examine globalization of the automotive industry by focusing on the relations between the two main actors—state and business, a focus that reinforces the essence of the study of IR. In compiling it, the author uses a taxonomic method and identifies two general themes, namely characteristics and developments, also international events that affect the globalization of the automotive industry. This literature review argues that: First, the role of business actors strengthening in merger and acquisition activities, characteristics of Producer Driven-Global Value Chain (PD-GVC), and more complex standardization of lean production. Second, the role of state actors strengthening in the form of tax regulations, the appointment of product champion, industrial center decentralization, and subsidies in research and development. Third, the relations between business and state actors are related to the strengthening of each of the actors previously. Activities related to the production system are dominated by business actors, in contrast, activities related to industrial policies are dominated by state actors. Both actors have their respective dominant positions, and at the same time, these positions create a contextual relationship pattern that follows which more dominant actor."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan Inpres No. 2 Tahun 1996 tentang Proyek Mobil Nasional untuk meningkatkan kemandirian industri mobil dalam negeri. PT Timor Putra Nasional dipilih menjadi satu-satunya perusahaan yang mendapat fasilitas keringanan pajak oleh pemerintah sebagai pemegang merk mobil nasional. Mobil Timor dijual dengan harga separuh lebih murah dari harga mobil sedan di pasaran. Hal ini dianggap merugikan bagi Jepang dan Amerika Serikat, sehingga membawa permasalahan ini ke WTO. Lalu saat krisis ekonomi, Presiden Soeharto menandatangani kesepakatan peminjaman hutang dengan IMF dengan salah satu syaratnya yaitu mencabut kebijakan mobil nasional. Setelah itu, keluarlah Keppres No. 20 Tahun 1998 Tentang Pembuatan Mobil Nasional.

---

Indonesian Government pass the President's Order (Inpres) No. 2/1996 about the National Car Project to push the nation's independency in the domestic car industries and manufacture. Timor Putra Nasional, Ltd. had been chosen to be the only corporate that is subsidized by the government as the only brand for the national car project. Timor's car was sold publicy with the price half cheaper than any other sedan class car during that time. This was considered as a profit-killing situation for Japan and US, so that makes both countries sent a report to WTO. Then, during the economy crisis, president Soeharto signed a letter of intent with IMF in a certain condition: The Withdrawal of National Car Project's Policy. Later on, the President's Decision (Keppres) No. 20/1998 policy about the Cancellation of National Car Project."

"Salah satu industri andalan masa depan adalah industri kendaraan bermotor (otomotif) dimana telah menjadi salah satu industri prioritas dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan produktivitas (TFP) dan input-input produksi terhadap pertumbuhan sektor industri otomotif. Selain itu juga untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pertumbuhan Produktivitas (TFP), modal, tenaga kerja dan bahan baku terhadap pertumbuhan sektor industri otomotif selama kurun waktu 2003-2006. Observasi dilakukan terhadap Industri otomotif berdasarkan data per ISIC 4 angka versi 3 (International Standard Industrial Classification) terdiri ISIC 34100, ISIC 34200, ISIC 34300, ISIC 35911, ISIC 35912. Dalam mendapatkan nilai TFP industri otomotif ini, menggunakan teknik residual Solow dengan model fungsi produksi Cobb-Douglas. Pada fungsi produksi tersebut menggunakan variabel dependen nilai output industri dan variabel independen berupa kapital, tenaga kerja dan bahan baku. Setelah mendapatkan nilai TFP kemudian dilakukan pengujian terhadap variabel status kepemilikan, ukuran perusahaan, intensitas kapital, serta HHI pada industri kendaraan bermotor. Dari hasil pengujian tersebut pada variabel kepemilikan perusahaan dan ukuran perusahaan signifikan terhadap nilai TFP. Hasil analisis menunjukkan bahwa TFP untuk industri kendaraan bermotor milik PMA lebih besar dibandingkan milik lokal kecuali pada industri kendaraan roda 2, TFP industri kendaraan bermotor roda 4 memiliki TFP lebih tinggi dari industri kendaraan bermotor lainnya. Dengan demikian secara rata-rata industri milik asing memiliki pertumbuhan teknologi lebih tinggi dibandingkan milik lokal. Hal ini dikarenakan industri kendaraan bermotor asing lebih banyak menggunakan teknologi yang dibawa dari pihak prinsipal untuk melakukan transfer teknologi dalam proses produksi. Pada perhitungan nilai kontribusi untuk faktor input lebih berpengaruh daripada faktor teknologi dalam meningkatkan pertumbuhan output industri kendaraan bermotor. Kontribusi faktor bahan baku sangat mempengaruhi dalam pertumbuhan output industri kendaraan bermotor dibandingkan faktor modal dan tenaga kerja.

---

One of the mainstay industries for the future is the motor vehicle industry (automotive) which has become one of the priority industries in spurring economic growth. The purpose of this study was to determine the effect of productivity growth (TFP) and production inputs on the growth of the automotive industry sector. In addition, it is also to determine how much the contribution of productivity growth (TFP), capital, labor and raw materials to the growth of the automotive industry sector during the period 2003-2006. Observations were made on the automotive industry based on data per ISIC 4 number version 3 (International Standard Industrial Classification) consisting of ISIC 34100, ISIC 34200, ISIC 34300, ISIC 35911, ISIC 35912. In obtaining the TFP value of the automotive industry, using the Solow residual technique with the Cobb-Douglas production function model. The production function uses the dependent variable the value of industrial output and the independent variable in the form of capital, labor and raw materials. After obtaining the TFP value, the variables of ownership status, company size, capital intensity, and HHI are tested in the TFP of  motor vehicle industry. From the test results, the variable company ownership and company size are significant to the TFP value. The results of the analysis show that the TFP for the motorized vehicle industry owned by PMA is greater than that for locally owned vehicles except for the 2-wheeled vehicle industry, the TFP for the 4-wheeled motorized vehicle industry has a higher TFP than other motorized vehicle industries. Thus, on average, foreign-owned industries have higher technological growth than locally owned industries. This is because the foreign motorized vehicle industry uses more technology brought from the principal to transfer technology in the production process. In calculating the contribution value for the input factor is more influential than the technology factor in increasing the growth of motorized vehicle industry output. The contribution of raw material factors greatly affects the growth of motorized vehicle industry output compared to the factors of capital and labor."

"Peningkatan pemeriksaan terhadap transaksi transfer pricing turut meningkatkan jumlah sengketa transfer pricing, salah satunya sengketa mengenai multiple year data. Sengketa multiple year data umumnya terjadi karena isu waktu. Pada penelitian ini sengketa transfer pricing timbul karena hasil yang berbeda dalam menentukan jumlah tahun yang digunakan untuk multiple year data atas sengketa pajak PT X Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesebandingan berdasarkan lima faktor kesebandingan dan mengetahui apa saja faktor yang menjadi dasar PT X menggunakan multiple year data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Pada penelitian ini pemeriksa dan PT X menggunakan multiple year data untuk meningkatkan analisis kesebandingan yang lebih andal namun jumlah tahun yang digunakan berbeda. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa PT X melakukan analisis kesebandingan dengan memperhatikan lima faktor kesebandingan, yaitu karakteristik barang atau jasa, analisis fungsional, ketentuan kontrak, keadaan ekonomi, dan strategi bisnis. Pada proses penelitian ditemukan bahwa pemeriksa menggunakan multiple year data 3 tahun sementara PT X menggunakan multiple year data 5 tahun. Saran yang dapat diberikan adalah analisis kesebandingan harus dilakukan dengan benar sesuai keadaan dan kondisi yang sebenarnya. Proses dalam menentukan jumlah tahun yang digunakan dalam multiple year data harus dengan alasan yang sesuai dengan karakteristik fungsi dan industri Wajib Pajak.

---

Increased checks on transfer pricing transactions also increase the number of transfer pricing disputes, one of which is disputes regarding multiple-year data. Multiple-year data disputes generally occur due to time issues. In this study, transfer pricing disputes arise due to different results in determining the number of years used for multiple year data on PT X tax disputes in 2015. This study aims to analyze the comparison based on five factors of comparison and find out what are the factors that are the basis of PT X using multiple year data. This research uses a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. In this study the examiner and PT X used multiple year data to improve the analysis of more reliable comparedness but the number of years used was different. Based on research found that PT X conducted a comparable analysis by paying attention to five comparable factors, namely the characteristics of goods or services, functional analysis, contract provisions, economic circumstances, and business strategy. In the research process it was found that the examiner used multiple year data of 3 years while PT X used multiple year data of 5 years. The advice that can be given is that the analysis of the match must be done correctly according to the actual circumstances and conditions. The process in determining the number of years used in multiple years of data must be for reasons that correspond to the characteristics of the taxpayer's function and industry."

"Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui hubungan pengaruh antara pertumbuhan variable -- variable makro Produk domestic Bruto, Inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar dan variable -- variable falctor khusus perusahaan Net Profit Margin, nilai pasar dari perusahaan terhadap pertumbuhan Return On Equity ( ROE ) balk secara parsial maupun simuttan di perusahaan - perusahaan dalam industri otomotiv di Indonesia dalam kurun waktu 1996 sampi 2005_ Perumusan masalah tersebut dituangkan dalam hipotesis penelitian dengan menggunakan pengujian hipotesis nol yang secara garis besar menguji tidak adanya pengaruh dari variable - variable independent seperti tersebut di atas terhadap variable dependen pertumbuhan return on equity.Latar belakang serta landasan penelitian ini didasarkan pada formula Du-Pont tentang ratio financial dan teori Arbitrage Pricing Theory ( APT' ) yang dikembangkan oleh Roll dan Ross ( 1986 )_ Menurut teori APT, rate of return merupakan fungsi dari faktor -- faktor eksternal dan internal perusahaan yang mempengaruhi keuntungan perusahaan.. Faktor eksternal adalah factor ekonomi micro di Negara dimana perusahaan tersebut berada Faktor internal adalah factor tertentu dari perusahaan yang Iangsung mempengaruhi tingkat keunt mgan.Populasi penelitian adalah semua perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Jakarta sedangkan sample penelitian dipilih sembilan perusahaan yang bergerak di industri otomotive dan komponennya, terdaftar di Bursa Efek Jakarta sejak tahun 1996 hingga tahun 2005. Data yang diambil dari Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik dan Bursa Efek Jakarta adalah data kwartal ( quarterly data) time series yang diolah dalam ben uk Data Panel ( Pooled Data ). Sedang pengujian statistrk dilakukan melalui metode Ordinary Least Square, Generalized Least Square dan Fixed Effect Model. Uji klasik statistik yang meliputi evaluasi outliers, stationeritas, multikolinearitas, heteroskedatisitas dan otokorelasi digunakan untuk mengetahui validitas dataDan hasil analisa uji t maupun uji F disimpulkan bahwa pertumbuhan net profit margin, nilai pasar perusahaan, produk domestic bruto, inflasi dan nilai tukar Rupiah I USD baik secara individu maupun secara bersama - sama mempengaruhi pertumbuhan return on equity. Hasil uji tersebut menunjukan bahwa variabel mikro pertumbuhan net profit margin berpengaruh positive sedang nilai pasar perusahaan berpengaruh negative, dan variabel makro pertumbuhan produk domestic bruto serta nilai tukar Rupiah 1 USD berpengaruh positive sedang inflasi berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ROE. Dari variabel - variabel tersebut variabel mikro pertumbuhan net profit margin mempunyai pengaruh terbesar_ Nilai Pasar Perusahaan mempunyai koefisien negative tidak seperti yang diharapkan berkoebisien positi£ Hal ini disebabkan Debt to Equity Ratio dari perusahaan yang tergabung dalam penelitian lebih dari satu dan membesar seiring dengan melemahnya Rupiah dan naiknya rate SBI, Dengan membesamya hutang saat rupiah melemah diperkirakan hutang dalam mata uang asing, menaikan Nilai Pasar Perusahaan. Beban bunga yang tinggi terutama periode 1997 - 2000 menyebabkan menurunnya Net Profit Margin (setelah interest dan tax ) sehingga menununkan ROE.

---

The objective of this thesis is to evaluate the influence of macro-economic variables i.e Gross Domestic Product, Inflation, Rupiah to US Dollar Exchange Rate and the firm specific factors i.e net profit margin, market value of the firm to the growth of company's return on equity ( ROE) individually and simultaneously in publicly Listed Otomotive Companies in Indonesia within 1996 to 2005. Research objectives are represented in the research hypothesis of null hypothesis. The null hypothesis tests that independent variables do not influence dependent variable of return on equity.Research is based on empirical data and derived from Du-Pont formula for financial ratios and Arbritrage Pricing Theory ( APT) proposed by Roll and Ross in 1986. APT says rate of return is a function of external and internal factors of the firm. The external factors arethe country's macro-economic factors where the firms are. The internal factors are the specific factors of the firm which affecting the profit of the firm.The population of the research is publicly companies listed in Jakarta Stock Exchange, the samples are nine companies in otomotive and otomotive's component industry sector listed in Bursa effect Jakarta from 1996 till 2005. Data sources are Bank of Indonesia, Biro Pusat Statistic and Jakarta Stock Exchange. Data is quarterly data and compiled in Panel or Pooled Data. Data are balanced meaning that data were available for all firms and all years. Three statistical methods are applied -- Ordinary Least Squares, Generalized Least Square and Fixed Effect Model to analyze the influence of country and firm specific effects on ROE within and across firms and time. The classical statistic test is used to evaluate the validity of data from the existence of outliers, stationarity, multicollinearity, heterskedasticity and autocorellation.The conclution from 1-statistic test and F-statistic test is the growth of net profit margin, market value of the firm, gross domestic product ( GDP ), inflation and Rupiah to US Dollar Exchange Rate individually and simultaneously influence the growth of return on equity (ROE ). Micro-economic variable Net Profit Margin Growth has positive influence while Market Value of the Firm variable gives negative influence. Macro-economic variables GDP and Exchange rate Rp/USD have positive influence, Inflation variable has negative influence to ROE growth. Net Profit Margin growth variable contributes highest impact than other variables. Market Value of Firm has unexpected result Le negative coefficient due to observed firms had Debt to Equity Ratio ( DER) higher than I. Their DER grew following Rupiah drop and increasemeni of Bank of Indonesia rate. The increasement of debt increased the Value of Firms. High interest rate burden in 1997 - 2000 impacted the Net Profit Margin and decreased the ROE."