Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penghapusan denda keterlambatan yang diterapkan pada PT Bank BNI Syariah. Kebijakan ini mulai diterapkan pada tahun 2016 yang dapat menimbulkan meningkatnya angka pembiayaan bermasalah pada BNI Syariah. Penelitian ini memberikan evaluasi serta rekomendasi atas penerapan kebijakan untuk menekan angka pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Instrumen penelitian yang digunakan adalah melalui proses wawancara dengan pihak BNI Syariah dan DSN MUI serta dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan penghapusan denda tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penghapusan denda diterapkan karena adanya keraguan dari pihak bank tentang penerapan denda pada syariah dan denda tidak memberi pengaruh pada pendapatan bank. PT Bank BNI Syariah menggunakan kebijakan persuasif dan masih menerapkan kebijakan ta’widh setelah penerapan denda ditiadakan. Kebijakan ini berdampak positif terhadap marketing namun masih rentan akan peningkatan tingkat Non Performing Financing (NPF).

---

This study aims to analyze the policy of late charge elimination applied to PT Bank BNI Syariah. This policy was initiated at the year of 2016 which predictably lead to the inclanation of problematic financing at BNI Syariah. This study provides evaluation and recommendation for policy implementtion to reduce the number of problematic financing. This study uses qualitative methods with a case study approach. The research instrument used was through the interview process with BNI Syariah and the DSN (Dewan Syari’ah Nasional/ Read: National Board of Islamic Law) of MUI (Majelis Ulama Indonesia/ Read: Indonesian Muslim Scholars Council) and documentation of documents related to the policies . The results of the study reveals that the application of a fine-elimination policy was applied because of bank doubts about the application of fines to sharia and fines that have no effect on the bank’s income. PT Bank BNI Syariah uses persuasive policies and still applies the ta'widh policy after the application of the fine is eliminated. This policy has a positive impact on marketing but is still vulnerable to an increase in the level of Non Performing Financing (NPF)."

"ABSTRAKDalam industri perbankan syariah, kepatuhan pada prinsip syariah adalah kuncidalam memastikan integritas dan kredibilitas dari sebuah bank syariah. Langkahuntuk menjaga institusi perbankan syariah melakukan kegiatannya sesuai denganajaran islam, hanya dapat dilakukan jika adanya organ pengawas yang legal didalam institusi tersebut. Maka menjadi penting untuk institusi tersebut untukmembentuk sebuah Dewan Pengawas Syariah.Permasalahan yang dikaji dalampenelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai Dewan PengawasSyariah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008tentang Perbankan Syariah dan bagaimanakah pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum Dewan Pengawas Syariah pada PT. Bank BNI Syariah. Penelitiandilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian normatifterhadap data sekunder dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwapengaturan kriteria, jumlah, masa jabatan, mekanisme pengangkatan, tugas dantanggung jawab, rapat serta aspek transparansi Dewan Pengawas Syariah lebihlengkap dan baik setelah berlakunya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008.Penelitian ini juga menemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah pada PT. BankBNI Syariah sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan proseduryang ada dan bahwa Dewan Pengawas Syariah mempunyai tanggung jawabhukum yang melekat yang dapat diancam dengan sanksi administratif dan sanksipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentangperbankan syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tentangPelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

---

ABSTRACTIn Islamic banking industry, sharia compliance is central in assuring the integrityand credibility of an islamic bank. The safeguard to make Islamic financialinstitutions perform their dealings according to the Islamic laws comes when thereis a legitimate control body in the institution. Hence, it is vital for such institutionsto form a sharia supervisory board. The problem of this research are how is theregulation regarding Sharia Supervisory Board before and after theimplementation of Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 regarding IslamicBanking, and how are the implementation of duties and legal responsibilities ofSharia Supervisory Board in PT. Bank BNI Syariah. This research is done byqualitative method with used normative-juridical toward secondary data andinterviews. The analysis shows that criteria, quantity, length of service,appointment mechanism, duties and legal responsibilities, meeting, andtransparancy aspect of Sharia Supervisory Board are much better and completeafter the implementation of Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 regardingIslamic Banking. This research also shows that Sharia Supervisory Board in PT.Bank BNI Syariah already performed its duties in compliance with existingregulation and that Sharia Supervisory Board have legal responsibilities that canbe threatened with administrative and criminal punishment in accordance withUndang-undang nomor 21 tahun 2008 regarding Islamic Banking and SuratEdaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS regarding Implementation of GoodCorporate Governance for Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.;"

"ABSTRAKKetatnya iklim persaingan pada dunia bisnis dewasa ini khususnya perbankan Syariah mengharuskan para pelaku bisnis memperhatikan keinginan nasabah yang cepat berubah. Dalam perspektifnya, nasabah cenderung memperhatikan nilai-nilai kepuasan yang dirasakannya. Sebagai konsekuensinya, setiap usaha penyediaan layanan jasa juga perlu memperhatikan kualitas layanan yang diberikan sehingga mampu memenuhi tuntu tan nasabah. Berdasarkan permasalahan tersebul maka tujuan penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah untuk meningkatkan kepuasan nasabah dalam menggunakan kartu Syariah (BNI Syariah Card) sehingga jumlah penabung Syariahplus meningkat dan kriteria nasabah yang bagaimana yang menjadi tolak ukur untuk meningkatkan jumlah penabung Syariahplus agar penggunaan BNI Syariah Card dapat lebih optimal.. Dalam penelitian ini digunakan dua macam statistik untuk untuk menganalisis data yang bersifat kuantitatif yaitu data statistik deskriptif dan statistik inferensial. Penggunaan statistik inferensial adalah untuk mengetahui karakteristik nasabah yang dapat dijadikan prospek nasabah BNI Syariah dengan menggunakan model ekonometri yang merupakan model dengan variable dummy atau kategorik yang disebut dengan model logit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jaringan yang luas, mesin ATM yang tersebar diseluruh Indonesia serta didukung oleh jaringan cabang-cabang konvensional merupakan faktor yang sangat penting untuk mendorong dan membujuk minat nasabah guna mengkonsumsi produk BNI Syariahplus dan juga melalui penggunaan model ekonometri dengan variabel terikat dummy atau kategorik yang disebut dengan model logit, diketahui peluang terbesar seseorang untuk terlarik menggunakan BNI Syariah Card dimiliki oleh mcreka yang memiliki karakteristik berpendidkan D3/S1, kernudian yang memiliki pekerjaan lainnya yaitu sebagai ibu rumah tanggalrelajar/profesional serta yang memiliki pendapatan > 8.000.000."

"Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya penyelamatan bagi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Murabahah merupakan bentuk yang paling dominan diterapkan dalam praktik perbankan syariah. Akan tetapi dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah tidak selamanya berjalan sesuai yang telah ditetapkan atau disetujui dalam perjanjian pembiayaan adakalanya terjadi tunggakan-tunggakan sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. Ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan dana pembiayaan tersebut berdampak negatif kepada nasabah lain sebagai penyalur dana. Sehingga bank berupaya untuk mengembalikan dana nasabah tersebut dengan merestrukturisasi pembiayaan tersebut sebagai upaya penyelamatan atas pembiayaan bermasalah. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian pengaturan restrukturisasi pembiayaan murabahah dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional serta pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pondok Kelapa apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melihat penerapannya dalam kasus restrukturisasi pembiayaan murabahah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dimana penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu undang-undang, Peraturan Bank Indonesia dan studi kasus. Selain itu, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Setelah melakukan analisis, pengaturan restrukturisasi pembiayaan di Indonesia sudah cukup mengakomodasi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di perbankan syariah. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah khususnya Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun dalam pelaksanaannya dilakukan dengan sistem balloon payment. Sebaiknya dalam melaksanakan restrukturisasi tidak dilaksanakan dengan sistem balloon payment, lebih baik dilakukan dengan cara pengubahan jumlah angsuran (reconditioning) disertai dengan perpanjangan jangka waktu (rescheduling).

---

Financial restructuring is an attempt to rescue the non performing financing conducted by the bank in order to help customers to settle their obligations, through rescheduling, reconditioning, and restructuring. Murabaha is the most dominant form applied in the practice of syariah banking. However in the implementation of murabaha financing does not always run according which has been decided or approved in agreement financing sometimes occurs some arrears causing non performing financing. The inability of customer to refund the funding is have a negative impact to another customers as distributor other funds. So that the bank attempted to refund customer’s fund with restructuring the financing as a rescue efforts on non performing financing.

This research discusses about the suitability of murabaha financing restructuring arrangement wih the provision of the Fatwa National Islamic Council and how the implementation of restructuring murabaha financing at PT Bank Syariah Mandiri Branch Offices Pondok Kelapa is it in accordance with the laws and regulations regulations by looking at its implementation in the case of restructuring murabahah financing.

This research is a normative and qualitative research. After analyzing the problem in this research, I came to the conclusion that the regulation about the restructuring of financing in indonesia has accommodated the implementation of the restructuring of financing in syariah banking.

The implementation of the murabaha financing restructuring on syariah banking in particular Bank Syariah Mandiri in accordance with the legislation, but in its implementation is done with a balloon payment system. Preferably, restructuring is not implemented with a balloon payment system, it is better done by changing the number of installments (reconditioning) accompanied by an extension of the time period (rescheduling)."

"Studi ini dilakukan untuk menganalisis perlakuan akuntansi atas pengakuan pendapatan margin tunai produk murabahah tangguh Griya Swakarya di BNI Syariah. Latar belakang dari dilakukannya studi ini adalah karena Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah mengenai akuntansi murabahah yang berlaku mengatur mengenai margin tunai atas produk murabahah tangguh. Adanya pengakuan pendapatan margin tunai tersebut didasari oleh risiko-risiko yang muncul karena bank berperan sebagai produsen dalam hal ini sebagai developer. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan content analysis. Literatur yang digunakan adalah PSAK syariah dan PSAK umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan margin tunai atas produk murabahah tangguh Griya Swakarya seharusnya diakui sekaligus di awal pembiayaan yaitu ketika penyerahan barang terjadi karena entitas sudah menyelesaikan pelaksanaan kewajiban pada satu waktu tertentu. Kesimpulan tersebut merujuk pada PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan.

---

This study conducted to analyze the accounting treatment of revenue recognition of non-financing profit margin component on Griya Swakarya murabahah financing product at BNI Syariah. The background of this study is that the applicable Sharia Financial Accounting Standards about accounting murabahah does not regulate yet the revenue recognition of non-financing profit margin component on murabahah financing product. The revenue recognition of non-financing profit margin is based on the risks that arise because the bank acts as a producer in this case as a developer. This study use a qualitative case study approach. The research method used are interview, documentation, and content analysis. The literature used are sharia and general standards. The results showed that the revenue recognition of non-financing profit margin component on Griya Swakarya murabahah financing product should be recognized at once at the beginning of the financing that is when the goods is delivered because the entity has completed the performance obligation at a point in time. The conclusion refers to Financial Accounting Standards 72 about revenue from contracts with customers."

"Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Salah satu bentuk prinsip kehati-hatian tersebut adalah dengan melakukan analisis kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah berdasarkan Prinsip 5C sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penerapan Prinsip 5C dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada bank, terutama bagi pembiayaan Mudharabah, dimana bank menyediakan seluruh modal dan nasabah menjadi pengelola, yang memiliki banyak risiko. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian penerapan Prinsip 5C dalam pembiayaan Mudharabah antara Bank Syariah X dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dan perlindungan hukum bagi Bank Syariah X dengan penerapan Prinsip 5C. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif melalui Undang-Undang, wawancara, dan analisis akad. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa Bank Syariah X telah menerapakan Prinsip 5C yang telah sesuai berdasarkan Undang-Undang dan sudah dapat memberikan perlindungan hukum bagi Bank Syariah X.

---

In conducting its business activities sharia bank must pay attention to the prudential principles. One of the prudential principles is analyzing the feasibility to provide financing based on the 5C’s Principles, as stipulated in the Law Number 21 of 2008 on Sharia Banking. The implementation of 5C’s principles are conducted to provide legal protection for the bank, especially for Mudharabah financing, because the bank provides the whole capital and the applicants will manage it, therefore there are a lot of risks on it.

This research discuss about the suitability of the implementation of the 5C’s Principles in Mudharabah financing between Bank Syariah X and the Sharia Banking Law and the legal protection for Bank Syariah X with the application of the 5C’s Principles. This research is a normative-qualitative research based on the Laws, interviews, and the analysis of the agreement. Afterwards, the reseracher found the conclusions that Bank Syariah X has applies the 5C’s Principles that are in line with the Law and have been able to provide legal protection for Bank Syariah X."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko Bank Umum Syariah dalam rangka perlindungan hukum terhadap bank dan nasabah pembiayaan, dengan studi kasus penerapan manajemen risiko pada Bank BNI Syariah. Pembahasan mencakup pengertian risiko, jenis risiko, penyebab risiko, kerugian akibat terjadinya risiko, pengertian manajemen risiko, fungsi manajemen risiko, organisasi manajemen risiko, dan proses penerapan manajemen risiko serta aturan hukum terkait penerapan manajemen risiko Bank Umum Syariah. Pada studi kasus Bank BNI Syariah, penulis meneliti penerapan manajemen risiko Bank BNI Syariah berdasarkan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup empat pilar, yakni pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risik serta penetapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Terdapat satu tambahan diluar keempat pilar tersebut, yaitu penerapan good corporate governance dan program APU-PPT. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif baik tertulis maupun tidak tertulis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder ini didukung dan dilengkapi dengan wawancara dengan pihak Bank BNI Syariah. Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan manajemen risiko pada bank harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan harus didukung dengan pengembangan manajemen risiko secara internal yang tidak diatur dalam POJK.

---

This thesis discusses the implementation of risk management for commercial islamic banks in order to legal protection for banks and financing customers, with case studies of risk management at Bank BNI Syariah. The discussion covers the definition of risks, types of risks, causes of risks, losses arising from risks, definition of risk management, function of risk management, risk management organization, and risk management process as well as legal rules related to the implementation of risk management of islamic banks. In the case study at Bank BNI Syariah, the author examines the implementation of risk management at Bank BNI Syariah based on POJK No. 65 POJK.03 2016 on the Implementation of Risk Management for Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit covering four pillars, such as the active supervision of Board of Directors, Board of Commissioners, and Islamic Supervisory Board, the adequacy of risk management policies and procedures as well as risk limits, adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes as well as risk management information systems, and comprehensive internal control systems. There is an addition beyond the four pillars, namely the implementation of good corporate governance and APU PPT program. The form of research used in this study is normative juridical, ie research conducted on positive laws both written and unwritten. The type of data used in this study is secondary data, namely through library materials. These secondary data are supported and supplemented by interviews with Bank BNI Syariah. The results suggest that the implementation of risk management in banks should be implemented in accordance with applicable regulations and should be supported by the development of internal risk management which not regulated in the POJK.Keywords Risk Management, Islamic Commercial Bank, Legal Protection, Financing Customer"

"Tesis ini dilatarbelakangi dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah di dunia sebagai suatu fenomena global dalam usaha mencegah terjadinya krisis keuangan dunia. Rangkaian krisis yang melanda sistem keuangan internasional selama dua dekade terakhir telah menuntut kesadaran masyarakat internasional untuk lebih serius mengembangkan sistem ekonomi non ribawi yaitu sistem ekonomi Islam. Fungsi penyaluran dana merupakan faktor utama dalam menilai kinerja Bank Syariah guna memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada masyarakat yang menempatkan dananya di Bank Syariah. Penyaluran dana yang paling banyak digunakan pada Bank Syariah adalah penyaluran dana dengan akad murabahah. Demikian halnya dengan penyaluran dana pada Bank CIMB Niaga Syariah yang didominasi oleh akad murabahah. Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan untuk pembelian barang dimana harga pokok barang dan margin keuntungan yang diperoleh oleh bank wajib diketahui dan disepakati antara bank dan nasabah. Transparansi harga pokok dan pembatasan keuntungan (margin) bank menjadi ciri khusus dari pembiayaan murabahah.Permasalahan yang diangkat dalam tesis adalah: mengenai pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank CIMB Niaga Syariah sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi, penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan murabahah di CIMB Niaga Syariah dan kepatuhan akan prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam transaksi pembiayaan murabahah di segmen konsumer. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yaitu menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pengumpulan data primer dari pihak terkait.Kesimpulan dari hasil penelitian adalah, meskipun secara konsep syariah tidak ada pemberian pinjaman uang dengan suatu keuntungan. Tetapi pada pelaksanaannya pembiayaan murabahah ini adalah penyediaan dana yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh bank adalah selisih harga pokok dengan harga jual kepada nasabah. Penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) pada pembiayaan murabahah di CIMB Niaga Syariah telah dijalankan secara optimal. Namun penerapan kepatuhan syariah dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah di CIMB Niaga syariah belum dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat pembiayaan murababah dalam pelaksanaannya di bank CIMB Niaga Syariah masih dalam konteks penyediaan dana dalam rangka menjalankan fungsi Bank sebagai lembaga intermediasi.

---

This thesis is prepared based on the growth and development of syariah financial institution in the world as a global phenomenal condition for the effort of preventing the world financial crisis. The series of crises affected the international financial system which occurred in these last two decades had brought to a more serious awareness of the international community to develop a non-interest economical system known as the Islamic Economy System. The fund distribution function has become its special factor to value the Syariah Bank?s performance in order to provide a competitive profit sharing to those customers who deposit their fund in the Syariah Bank. The funding distribution which is used mostly in Syariah Bank is known as "akad murabahah". It applies also in the funding distribution at Bank CIMB Niaga Syariah which is dominated by the akad murabahah. The murabahah financing is a financing for buy a tangible assets whereby the real price of such product and its profit margin received by the bank shall be declared and agreed by both Bank and its customer. The transparency of such real price and profit margin has become the special characteristic of this murabahah financing.The case brought in this thesis is about the implementation of murabahah financing at Bank CIMB Niaga Syariah known as the financial institution which has a function as intermediate institution, the implementation of prudential banking syariah principle applied in any consumer?s segment of transactional murabahah financing. This thesis is using the empirical normative research method which means using the secondary data such as constitutional regulation and primary data which is collected from any related parties.The summary from this research is, conceptually, syariah method shall not cause any funding with profit. However, the murabahah financing is implemented in such a way that the financing is aimed to get some profit. The profit received by the Bank is gathered from the margin from the real price and the selling price to customers. The implementation of prudential banking in any murabahah funding at CIMB Niaga Syariah has been optimally applied. However, the implementation of syariah prudential banking in implementing the murabahah financing at CIMB Niaga Syariah has applied maximally in due course, based on the situation that such financing is still in the context of funding supply in terms of implementing the function as an intermediate banking institution."

"Laporan magang ini membahas mengenai proses audit internal atas produk pembiayaan hunian syariah dengan akad murabahah pada PT Bank Syariah XYZ. Pembahasan akan dimulai dari standard audit internal dan prosedur pembiayaan, pelaksanaan audit internal atas pembiayaan murabahah, program audit, sampai dengan temuan audit beserta tindak lanjut atas temuan-temuan yang ada. Pelaksanaan audit internal pada PT Bank Syariah XYZ tidak hanya bersifat administratif, namun juga dilihat dari kepatuhan aspek syariahnya. Kesimpulan dari hasil laporan magang ini ialah pelaksanaan audit internal atas produk pembiayaan hunian syariah dengan akad murabahah, baik yang bersifat administratif maupun syariah, telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku. Selain itu, program audit yang dibuat sudah dapat berjalan dengan efektif dan dapat memenuhi tujuan audit internal.

---

This internship report discusses the internal audit process of financing product called Pembiayaan Hunian Syariah Murabahah. The report begins with internal audit standards and financing procedures, and continues to the internal audit implementation, audit programs, and also the audit findings. The implementation of the internal audit is not administrative only, but also from the compliance of syariah. The conclusion of this report explains that the implementation of internal audit of financing product "Pembiayaan Hunian Syariah Murabahah", either administrative or syariah, has been implemented as well as the valid standards and procedures. Besides that, the audit program also has been implemented effectively and could achieve the internal audit?s objectives."