Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal sosial, inovasi serta motivasi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di Labuan Bajo. Pendekatan yang dilakukan adalah metode campuran (Explanatory Sequential Mixed Method) dengan 2 fase. Fase pertama menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan jawaban kuesioner terstruktur dari 303 responden. Hasil data kuantitatif dianalisis dengan software Lisrel. Fase kedua dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui observasi dan indepth interview terhadap 10 orang informan yang diolah dengan software Dedoose. Modal Sosial berpengaruh signifikan pada masyarakat di Labuan Bajo memanfaatkan modal sosial untuk tolong menolong dan gotong royong berlandaskan kepercayaan, saling berbagi informasi positif. Masyarakat juga memperlihatkan ada motivasi yang melahirkan inovasi. Dengan demikian, inovasi masyarakat sangat berkorelasi erat dengan motivasi yang mereka memiliki.

---

This study aims to analyze the influence of social capital, innovation and motivation that are directly or indirectly related to the welfare of the community in Labuan Bajo. The approach taken is a mixed method (Explanatory Sequential Mixed Method) with 2 phases. The first phase used a quantitative approach by collecting structured questionnaire answers from 303 respondents. The results of quantitative data were analyzed with Lisrel software. The second phase was carried out with a qualitative approach through observation and in-depth interviews with 10 informants processed with Dedoose software. Social Capital has a significant effect on the community in Labuan Bajo utilizing social capital to help and mutual assistance based on trust, sharing positive information. The community also shows that there is a motivation that gives birth to innovation. Thus, people's innovation is closely correlated with the motivations they have."

"“RT Nol RW Nol” karya Iwan Simatupang adalah naskah drama yang mengisahkan perjuangan kaum marginal untuk mendapat pengakuan sebagai warga negara. Dalam drama ini digambarkan bahwa keberadaan kaum marginal dianggap mengganggu dan mengancam ketertiban sosial. Iwan Simatupang melalui “RT Nol RW Nol” menggambarkan sisi lain kehidupan kaum marginal di perkotaan. Makalah ini membahas kehidupan kaum marginal dalam drama “RT Nol RW Nol” melalui pendekatan intrinsik yang berfokus pada tokoh, alur, dan latar. Dari kajian intrinsik tersebut penulis menyimpulkan bahwa kehidupa kaum marginal, kaum gelandangan di kota, tidak senegatif yang dibayangkan orang. Mereka adalah orang-orang yang tahu bagaimana menghargai orang lain. Sebagaimana anggota masyarakat yang lain, mereka menginginkan hak dan martabatnya sebagai warga negara dihormati.

---

"RT Nol RW Nol" masterpiece(/artwork) by Iwan Simatupang, a drama script which tells of the struggle of the marginalized to gain recognition as citizens. The drama portrayed that the existence of the marginal groups considered to be disturbing and threatening the social order. Iwan Simatupang through "RT RW Zero Zero" illustrates the other side of the marginal urban life. This paper discusses the lives of the marginalized in the drama "RT Nol RW Nol" through the intrinsic approach that focuses on character, plot, and setting. By that, the authors concluded that the lives of the marginalized, the homeless in the city, it is not as negatives as people imagine. In fact, they are people who know how to respect others. Just as members of other communities, they want their rights and dignity as citizens to be respected."

"Hubungan-hubungan individu dalam masyarakat akan membentuk suatu pola hubungan yang pada akhirnya akan membentuk suatu jaringan sosial. Pada dasarnya jaringan itu akan menjelaskan satu permasalahan atau konteks.Dalam menghadapi aspek kehidupan atau pun aktivitas kelompok cenderung didukung oleh pihak luar. Kontak dengan pihak pendukung ditakukan oleh pihak KSM secara Iangsung maupun tidak langsung, melalui pihak Iain. lnformasi berjalan dari pendukung kepada KSM melalui orang yang telah dikenal pada saat kontak kemudian informasi yang diterima itu akan diteruskan kepada individu lain yang berada dalam KSM.Pengkajian tentang pembentukan jaringan sosial akan memberikan informasi tentang siapa saja yang terlibat dalam pengembangan KSM dan kebutuhan yang dirasakan adalah kebutuhan akan dana, media promosi selain itu memberikan informasi mengenai fungsi dari jaringan dapat memberikan fasilitas yang dibutuhkan KSM.Sedangkan kajian tentang faktor pendukung dan penghambat terbentuknya jaringan sosial memberikan inforrnasi tentang masalah-masalah yang dihadapi KSM dan memungkinkan mengembangkan jaringan hubungan yang mana dapat dimanfaatkan untuk pengembangan.langsung tetapi melalu suatu peristiwa perlombaan, itupun perlombaan yang diselenggarakan PKK kelurahan bukan Wahana, sejak itu berlanjut hingga sekarang, kemudian pihak waii kota. Jaringan lain yang dibangun oleh pihak KSM, untuk memperoleh dana, dengan Badan Keswadayaan Masyarakat di kelurahan Tengah, berlangsung hingga sekarang.Berdasarkan hal di atas dapat di ringkas bahwa proses yang berlaku, diaktifkan baik secara Iangsung dari pihak kelompok kepada pihak lain maupun dari pihak lain yang memulai kepada kelompok. Bagaimanapun caranya jaringan ini memberikan manfaai bagi KSM akar wangi."

"Berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di RW 04 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung-Jakarta Timur telah dilakukan. Namun, program-program tersebut kurang menyentuh masyarakat Iokal lapis bawah, terutama dalam hal bantuan atau akses modal usaha yang terbentur pada persoalan persyaratan dan kelayakan usaha.Pemberdayaan Masyarakat meialui Program Pengembangan Keluarga (selanjutnya disingkat Probangga) yang dilakukan oleh Yayasan BMS merupakan solusi allernatif terhadap penanggulangan kemiskinan yang terjadi di RW O4 Kelurahan Setu, Cipayung-Jakarta Timur. Melalui Probangga, 11 (sebelas) kegiatan yang telah terealisasi dari 13 (tiga belas) kegiatan yang direncanakan menunjukkan adanya upaya pemutusan kemiskinan melalui pendampingan keiuarga dengan fokus utama pada anak.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakai melalui Probangga, hambatan-hambatan dan penanggulangannya serta hasil atau perubahan yang dicapai dari proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BMS di RW 04 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung-Jakarta Timur. Pendekatan yang digunakan dalam rangka pendeskripsian proses pemberdayaan tersebut adalah pendekatan kualitatif.Ditinjau dari penyebabnya, kemiskinan yang terjadi di RW O4 Kelurahan Setu terdiri dari dua faktor utama. Pertama, budaya masyarakat lokal secara turun temurun yang mengekalkan kernlskinanl Hal tersebut ditunjukan dengan kebiasaan atau pola hidup yang konsumtif dan penggunaan uang secara berlebihan yang tidak layak jika dibandingkan dengan asset dan keuangan yang mereka miliki Budaya ataupun pola hidup yang demikian diistilahkan ?Biar Tekor Asal Nyohor" disertai perilaku malas dan iidak kreatif. Kedua, kebijakan pelebaran kawasan Mabes TNI yang membuat lahan perkebunan dan pertanian masyarakat Iokal semakin menghilang dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang kurang menyentuh masyarakat yang paling bawah dan tidak berdaya.Kedua faktor dominan tersebut menyebabkan masyarakat lokal kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai akibat dari tingkat pendidikan yang mereka miliki, dimana 70,7% berada pada tingkat sekolah dasar. Dalam kondisi demikian, masyarakat lokal tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan baik pada sektor formal maupun informal dan pada akhirnya menjadi miskin. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan krisis multi-dimensi yang melanda Bangsa Indonesia.Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BMS dikategorikan dengan mengacu pada pendapat Adi (2001), yang terdiri dari, tahap persiapan; tahap assessment; tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan; tahap formulasi rencana aksi; tahap pelaksanaan; tahap evaluasi; dan tahap akhir. Hambatan-hambatan yang ditemui selama proses pemberdayaan antara lain, persepsi negatif masyarakat lokal terhadap kehadiran BMS dengan Probangganya; Penentuan terget group; Partisipasi target group; Keterbatasan dana dan tenaga pendamping. Upaya penanggulangan hambatan-hambatan tersebut dinilai sudah cukup optimal dan cukup berhasil yang disertai dengan usaha pengembangan.Pemberdayaan yang telah berjalan selama setahun (periode 2003-2004) telah memberikan pengaruh para kondisi hidup target group, balk dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Perubahan pada bidang ekonomi yang ditandai dengan (1) Meningkatnya pendapatan keluarga dari hasil pengembangan usaha keluarga/akumulasi modal (50% dari peminjam), (2) Pengembalian cukup lancar dan tidak macet, (3) Dapat meringankan beban ekonomi keluarga (4) Manajemen usaha dan Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga (PERT), (5) Tumbuhnya jiwa kewirausahaan, perintisan usaha baru dan pengembangan usaha Iama. Sedangkan perubahan pada bidang sosial budaya ditandai dengan: (1) Meningkatnya motivasi, minat dan kesempatan anak untuk melanjutkan sekolah (35 orang anak telah mendapatkan beasiswa), (2) Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan anak dalam bidang bahasa lnggris, (3) Meningkatnya kemampuan membaca anak melalui kegiatan kelompok belajar, (4) Bertambahnya wawasan dan pengetahuan umum dari kalangan orangtua dalam hal pendidikan, manajemen usaha dan Pengaturan Ekonomi Rumah Tangga (PERT), serta jender, (5) Terkikisnya budaya konsumtif, (6) Anak telah mampu menggunakan komputer tingkat dasar, (7) Tumbuhya budaya belajar dikalangan anak, (8) Semakin eratnya hubungan ketetanggaan dan tumbuhnya rasa kebersamaan dalam suasana pluralitas melalui belajar berorganisasi yang mengarahkan untuk melakukan aksi-aksl kolektif (collective action).Mengacu atas hasil penelitian dan analisisnya, dapat dikelompokkan menjadi dua hal pokok permasalahan dan sekaligus upaya pemecahannya atau solusi yang diberikan untuk segerah dilakukan oleh BMS dalam upaya pengoptimalan pemberdayaan, yakni pertama, upaya peningkatan pendapatan keluarga anggota Probangga melalui Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dengan berbasis kelompok. Kedua, penambahan tenaga pendamping atau fasilitator lapangan dan optimalisasi volunteer disertai dengan adanya alokasi dana buat mereka."

"Public Sphere atau ruang publik adalah salah satu hak dasar individu maupun masyarakat untuk mengekpresikan kebutuhan dan kepentingannya menyangkut dengan isu-isu politik dan pembangunan. Public Sphere merupakan prasyarat utama pembangunan demokrasi, di mana di dalamnya terbangun sistem dan mekanisme bagi publik untuk mengekspresikan pikiran dan pendapat, melakukan transaksi gagasan bahkan memperdebatkan kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak adil dan memihak kepada publik.Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari rezim otoritarian ke rezim demokrasi menuntut penyediaan ruang publik yang memadai. Hal ini penting terutama dilihat dari upaya memperkuat basis kekuatan masyarakat sipil yang selama ini menempati posisi pinggiran dengan posisi tawar sangat lemah ketika berhadapan dengan kekuatan negara. Dalam konteks pembangunan lokal khususnya ditingkat komunitas, mainstream otonomi daerah dan desentralisasi adalah upaya menggeser dominasi pemerintah dalam perumusan kebijakan publik dan pada saat yang sama memperkuat posisi daya tawar publik dimana sejak awal harus terlibat dalam proses pengambilan kebijakan melalui keterlibatannya dalam perencanaan pembangunan. Keterlibatan publik dalam governance adalah aksioma dan menjadi formula bagi terciptanya good governance.Akan tetapi pada tataran praktis, sampai saat ini peran publik tetapdikesampingkan dalam setiap tahapan pembangunan. Gagasan perencanaan pembangunan partisipatif yang diintroduksi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sering kali tidak dapat menjembatani aspirasi publik khususnya pada level penyediaan program yang sesuai dengan ekspektasi publik. Hal ini memberikan indikasi kuat bahwa publik tidak terlibat dalam pembahasan program atau paling tidak diabaikan aspirasinya.Berkenan dengan itu tesis ini berusaha mendeskripsikan dinamika public sphere dalam perencanaan pembangunan tingkat komunitas khususnya dalam pelaksanaan forum Musrenbang dan kemungkinan penggunaan strategi serta model lain untuk mengembangkan publik sphere sehingga dapat memberikan solusi bagi peningkatan peranserta publik ke dalam sebuah Musrenbang yang Iebih partisipatif. Tulisan ini akan mengelaborasi konsep public sphere dalam 5 (lima) indikator, yakni diskusi dan dialog publik, partisipasi publik, peran organisasi sosial tingkat komunitas, ixtingkaf kesetaraan serta independesi publik dalam pelaksanaan Musrenbang. Secara konseptual tesis ini berbasis pada teori publik sphere yang dikembangkan oleh Jurgen Habermas, teori-teori tentang perencanaan maupun konsep-konsep partisipasi warga dalam governance.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta pengumpulan dokumen dari beberapa sumber data. Site penelitian adalah di Kota Ternate dengan mengambil sample pada 2 kelurahan dilakukan penelitian selama kurang Iebih 2 bulan.Berdasarkan hasil penelitian ternyata pelaksanaan Musrenbang sebagai sebuah mekanisme perencanaan partisipatif tingkat kelurahan di Kota Ternate belum berjalan sebagaimana mestinya dapat dilihat dari tidak terpenuhinya kelima indikator public sphere yang disebutkan di atas. Akibatnya adalah perencanaan yang dibuat tidak aspiratif karena sebagian besar masih ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan temuan lapangan, untuk meningkatkan peran publik dalam pelaksanaan Musrenbang dapat direkomendasikan beberapa hal mendasar, pertama; aspek teknis, Musrenbang harus dilaksanakan dengan memperbaiki mekanisme penyelenggaraannya sehingga dapat menyediakan waktu yang cukup untuk terjadinya diskusi dan dialog, selain itu Musrenbang harus transparan dengan membuka akses Iuas kepada publik; kedua, aspek informasi, pelaksanaan Musrenbang haws memberikan informasi tentang indikasi jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD maupun plafon anggaran lainnya sehingga dapat menjadi pedoman bagi peserta dalam membuat perencanaan dan desain program serta menghindari ekspaktasi secara berlebihan; ketiga; aspek representasi dan partisipasi, sedapat mungkin Musrenbang dilaksanakan dengan memenuhi syarat perwakilan stakeholders yang terdapat dalam komunitas. Partisipasi aktif peserta yang hadir dapat dilakukan melalui publikasi terbuka mengenai jadwal Musrenbang, agenda dan prorgam yang akan dibahas serta pengumuman tentang hasil-hasil Musrenbang sebelumnya baik yang dapat dilaksanakan maupun yang tidak sempat diimplementasikan; keempat; aspek metodologi, forum Musrenbang harus dilakukan dengan menggunakan metode fasilitasi untuk mengantisipasi kesenjangan pemahaman dan kemampuan diantara peserta sehingga menghindari dominasi forum oleh sebagian peserta atau bahkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara; kelima; aspek pengawasan, publik khususnya anggota komunitas harus diberikan akses serta hak untuk masuk dalam Tim Verifikasi Pengusulan Program dan Penganggara sehingga anggota komunitas sebagai penerima manfaat pembangunan dapat memantau secara langsung proses dan tahapan Musrenbang baik persiapannya maupun sampai pada tahap evaluasinya.Selain itu, rekomendasi lainnya berdasarkan hasil penelitian adalah pertu dikembangkan model forum warga atau kampung sebagai model pengembangan public sphere sehingga seluruh potensi komunitas dapat disinergikan bagi kepentingan komunitas. Selain itu forum warga atau kampung ini dapat dijadikan sarana untuk mengadvokasi kebijakan pemerintah, ruang untuk bertukar pendapat serta diskusi tentang berbagai kebutuhan komunitas yang selanjutnya diperjuangkan menjadi program pembangunan. Model forum seperti ini juga dapat digunakan untuk memediasi forum Musrenbang baik dari tahapan persiapannya sampai sosialisasi program kepada komunitas. Forum kampung apabila dikembangkan dengan mengakomodasi kearifan lokal akan memberikan kontribusi terjadinya kohesi sosial melalui peningkatan keintiman sosial, sebagai bahan dasar pembentuk modal sosial serta diharapkan dapat menjadi media pembelajaran demokrasi bagi segenap anggota komunitas."

"Tesis ini membahas modal sosial pada masyarakat daerah rawan konflik kaitannya dengan ketahanan daerah, adapun studi kasusnya di wilayah Kecamatan Johar Baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi demografi yang meliputi asal-usul, latar belakang, pendidikan terkait dengan heterogenitas dan kebudayaan pada masyarakat Johar Baru; kondisi sumber nafkah atau kesempatan kerja yang ada di Johar Baru dapat menampung masyarakat setempat dan sumber konflik; pola kepemimpinan yang ada pada masyarakat Johar Baru; dan efektifitas modal sosial dalam penataan ketertiban bermasyarakat baik dalam lingkungan maupun antar lingkungan sosial yang terlibat, kaitannya dengan ketahanan daerah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antar kelompok warga disebabkan oleh kelangkaan atau keterbatasan sumber daya yang ada pada masyarakat daerah rawan konflik. Modal sosial masyarakat daerah rawan konflik masih pada tahap pengikat (bonding) saja, modal sosial ada namun dalam lingkup kelompok dan wilayah sehingga belum efektif digunakan untuk penanggulangan konflik atau masalah bersama lainnya sehingga dapat melemahkan ketahanan daerah.

---

This thesis discusses social capital in the conflict-prone areas related to regional resilience, while the case studies in Kecamatan Johar Baru. The purpose of this study was to determine the demographic composition that includes the origin, background, education and culture associated with the heterogeneity in the Johar Baru; conditions livelihood or employment opportunities that exist in Johar Baru can accommodate the local community and a source of conflict; patterns of leadership Johar Baru of the community, and the effectiveness of social capital in structuring social order both within and between the social environment involved, related to regional resilience. This research is a qualitative descriptive design.The results showed that the conflict between the people caused by environmental scarcity that exist in most public areas prone to conflict. Social capital of the conflict-prone areas are still at the stage of binder (bonding) alone, there is social capital, but within the groups and regions that have not been effectively used for the prevention of conflict or other joint problems that could undermine regional resilience."

"ABSTRAKKeberadaan masyarakat Betawi di DKI Jakarta mulai termarginalkan dari sisibudaya maupun keruangan akibat perkembangan Kota Jakarta. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui proses marginalisasi masyarakat Betawi dari segibudaya dan keruangan. Metode penelitian ialah deskriptif kualitatif dan analisiskeruangan dengan melakukan wawancara kepada masyarakat Betawi di pesisir,tengah dan pinggir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marginalisasimasyarakat Betawi dari segi budaya adalah bergesernya mata pencaharian,upacara pernikahan, bahasa panggilan orang tua, dan makanan khas. Pergeseranbudaya tersebut diakibatkan oleh himpitan ekonomi, pencemaran, danperkembangan zaman. Marginalisasi masyarakat Betawi dari segi ruangmengakibatkan berpindahnya masyarakat Betawi ke pinggir bahkan keluar kotaJakarta, disebabkan penggusuran dan menjual tanah karena desakan ekonomi

---

ABSTRACTThe existence of the Betawi in Jakarta began marginalized in terms of culture andspace as a result of the development of the city of Jakarta. This study aims todetermine the process of marginalization of the Betawi people in terms of cultureand space. The research method is descriptive qualitative and spatial analysis todo an interview to the Betawi people in coastal, central and edge. The resultsshowed that the marginalization of the Betawi people in terms of culture, the shiftin livelihood, wedding ceremonies, language call the parents, and the food istypical. The cultural shift caused by economic pressure, pollution, and the times.Betawi community marginalization in terms of space resulted in the migration ofthe Betawi people to even out the edge of the city, due to evictions and sell theland due to economic pressures."

"Studi resiliensi komunitas menjadi kajian strategis dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di berbagai level khususnya di negara dengan sistem sosial yang beragam. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membangun model penanganan bencana melalui pendekatan pembelajaran sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil studi kasus pada komunitas di Bali dan Jakarta. Temuan kunci studi ini menunjukan bahwa kerentanan komunitas akibat Pandemi COVID-19 diakibatkan oleh kerentanan internal seperti kondisi kognitif dan kerentanan eksternal akibat sistem ekonomi dan kemampuan institusi negara menangani bencana. Model pembelajaran sosial dibangun dengan memperkuat aspek kognitif dan interaksional komunitas dalam penanganan bencana. Pembelajaran sosial dapat mendorong adanya aksi kolektif di dalam komunitas untuk menuju transformasi sosial yang berkelanjutan. Studi ini merekomendasikan bahwa model pembelajaran sosial perlu dimasukkan dalam aspek kelembagaan di dalam sistem penanggulangan bencana nasional dan dapat menjadi alternatif konsep upaya pengurangan risiko bencana yang digerakkan oleh faktor kultural khususnya pada negara dengan keberagaman sistem sosial.

---

Community resilience studies have become a strategic area of research for strengthening disaster management systems at various levels, particularly in countries with diverse social systems. This study aims to analyze and develop a disaster management model through social learning. The research adopts a qualitative methodology, using case studies in grassroots communities in Bali and Jakarta. The key findings of this study reveal that community vulnerability during the COVID-19 pandemic was caused by internal vulnerabilities, such as cognitive conditions, and external vulnerabilities, such as economic systems and the institutional capacity of the state to handle disasters. A social learning model focuses on strengthening communities' cognitive and interactional aspects of disaster management. Social learning can promote collective action within communities, paving the way for sustainable social transformation. This study recommends that the social learning model should be integrated into the institutional framework of the national disaster management system and can serve as an alternative concept for culturally driven disaster risk reduction efforts, particularly in countries with diverse social systems."