Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran proses pembuatan akta jaminan fidusia, potensi adanya cacat formil, serta akibat hukum yang timbul karena adanya pelanggaran tersebut dalam konteks pendaftaran secara sentralisasi oleh Kantor Hukum ABC & Partners (ABC-P). Penelitian ini menggunakan contoh kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 399/PDT/2020/PT.BDG sebagai objek kajian, yang mencakup analisis mengenai kewajiban hukum dalam pembuatan akta jaminan fidusia serta prosedur pendaftarannya. Melalui pendekatan normatif-empiris, penelitian ini menelusuri proses pembuatan akta jaminan fidusia yang dilakukan oleh Kantor Hukum ABC-P, mengidentifikasi potensi pelanggaran yang terjadi, dan mengevaluasi dampak hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kantor Hukum ABC-P telah mengikuti prosedur pendaftaran secara sentralisasi yang ditetapkan, terdapat sejumlah pelanggaran administratif dalam hal kelengkapan dokumen yang mempengaruhi keabsahan akta jaminan fidusia tersebut. Pelanggaran ini berdampak pada hak-hak pihak kreditur dan debitur, khususnya dalam hal penyelesaian sengketa serta eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar prosedur pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftarannya dilakukan lebih teliti dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna menghindari pelanggaran hukum dan akibat hukum yang dapat merugikan pihak terkait. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran administratif dalam proses pendaftaran jaminan fidusia diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum di bidang perjanjian jaminan.

---

This study aims to analyze violations in the process of creating a fiduciary guarantee deed, as well as the legal consequences arising from these violations in the context of centralized registration by ABC & Partners Law Firm (ABC-P). The study uses example Case Decision of the Bandung High Court No. 399/PDT/2020/PT.BDG as a case study, focusing on the legal obligations involved in the creation of fiduciary guarantee deeds and the registration procedure under Indonesian law. Using a normative-empirical approach, this research traces the process of creating the fiduciary guarantee deed by ABC-P, identifies potential violations, and evaluates the legal impacts on the parties involved. The findings indicate that although ABC-P followed the centralized registration procedure as mandated, there were several administrative violations in the completeness of documents, affecting the validity of the fiduciary guarantee deed. These violations have consequences for the rights of both the creditor and debtor, particularly in dispute resolution and the execution of fiduciary guarantees. This research provides recommendations for more careful and compliant procedures in creating fiduciary guarantee deeds and their registration, to avoid legal violations and consequences that may harm the parties involved. A stricter enforcement of administrative violations in the fiduciary registration process is expected to enhance legal certainty in the field of collateral agreements."

"[Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/Tahun 2012 tentangpendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumenuntuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia dan diperkuat oleh PeraturanOtoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK.05/2014 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usahaperusahaan pembiayaan, PT. Mutiara Finance (bukan nama sebenarnya) wajib untuk mendaftarkanakta jaminan fidusia tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal perjanjian kreditnya dan PT.Mutiara Finance telah menyesuaikan Sistem Operasional Prosedur (SOP) tentang fidusia. Namun,notaris lalai dalam memenuhi SOP tersebut walaupun sebelumnya telah diinformasikan danmenyetujui akan perubahan SOP tentang fidusia. Untuk itu, notaris melanggar pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan pasal 3 Kode Etik Notaris. Perlindungan hukum terhadappenerima fidusia dalam kasus ini lemah namun notaris dapat dikenakan sanksi karena melanggarUUJN, kode etik dan wanprestasi terhadap perjanjian. Hasil penelitian ini bersifat eksplanatorisanalitis karena penulis ingin menjelaskan objek penelitian yang lebih mendalam dari akibat hukumterhadap penerima fidusia atas keterlambatan pendaftaran akta jaminan fidusia.;Based on Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/Tahun 2012 aboutFiduciary Registration for Finance Company that conducted consumer financing on motor vehiclewith the imposition of fiduciary and strengthen by Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor29/POJK.05/2014 tahun 2014 about organizing finance company, PT. Mutiara Finance (not realname) is obliged to register fiduciary deed no more than 30 (thirty) days since credit agreement’sdate and PT. Mutiara Finance have conformed their System Operational Procedure (SOP) aboutfiduciary. However, the notary was negligent in fulfilling said SOP despite being informed beforeand have accepted the Fiduciary SOP conformation. Therefore, the Notary violated act 16 ofUndang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) and act 3 of Kode Etik Notaris. Legal protection forfiduciary recipient in this case is poor but notary can be punished because notary violated UUJN,kode etik and default. The result of this study will be analytical explanatory because the writerwants to describe the study object more deeply about legal consequences for fiduciary recipientsdue to late registration of fiduciary deeds, Based on Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/Tahun 2012 aboutFiduciary Registration for Finance Company that conducted consumer financing on motor vehiclewith the imposition of fiduciary and strengthen by Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor29/POJK.05/2014 tahun 2014 about organizing finance company, PT. Mutiara Finance (not realname) is obliged to register fiduciary deed no more than 30 (thirty) days since credit agreement’sdate and PT. Mutiara Finance have conformed their System Operational Procedure (SOP) aboutfiduciary. However, the notary was negligent in fulfilling said SOP despite being informed beforeand have accepted the Fiduciary SOP conformation. Therefore, the Notary violated act 16 ofUndang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) and act 3 of Kode Etik Notaris. Legal protection forfiduciary recipient in this case is poor but notary can be punished because notary violated UUJN,kode etik and default. The result of this study will be analytical explanatory because the writerwants to describe the study object more deeply about legal consequences for fiduciary recipientsdue to late registration of fiduciary deeds]"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai akibat hukum dari melakukan fidusia ulang danpendaftaran jaminan fidusia yang berlaku di Indonesia sekarang ini. Penelitian iniadalah penelitian preskriptif dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikanjalan keluar atau saran untuk mengatasi suatu permasalahan. Hasil penelitian inimenyarankan bahwa perlunya amandemen atau direstrukturisasi terhadapUndang-Undang Jaminan Fidusia karena sudah tidak sesuai lagi dengankebutuhan masyarakat sekarang ini dimana terdapat beberapa pasal yang tidakkonsisten antara yang satu dengan yang lainnya dan walaupun sudah dibuatpendaftaran Jaminan Fidusia secara online untuk mempermudah pendaftarantetapi masih saja sistem tersebut memiliki kelemahan sehingga perlu untukditinjau ulang agar para pihak dapat mengakses database mengenai JaminanFidusia secara lengkap. Sehingga perlu dengan segera Undang-Undang JaminanFidusia untuk diamandemen agar tercapainya kepastian hukum bagi para pihak

---

ABSTRACTThis thesis discusses about legal consequences oh the dual fiduciary and fiduciaryregistration that applicable in Indonesia nowadays. This research is prescriptive inwhich this research aims to provide solutions or suggestions to overcome aproblem. The results of this research suggest that need for amendment orrestructuring of the Fiduciary Law because it is no longer relevant to the needs oftoday's society where there are several chapters that are not consistent betweeneach other and despite being made Fiduciary online registration to facilitateregistration but the system still has flaws that need to be reviewed so that theparties can access the database of Fiduciary fully. So it needs to immediatelyFiduciary Law to be amended in order to achieve legal certainty for the parties"

"ABSTRAKTesis ini akan membahas mengenai akibat hokum serta sanksi dari keterlambatan pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Notaris dan kedudukan Akta Jaminan Fidusi dengan penegasan kembali karena lahirnya ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia. Penelitian ini adalah penelitian hokum normatif dengan sifat penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah bahwa akibat hukum dari keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia adalah tidak dapat didaftarkan karena pendaftaran jaminan fidusia pada saat ini menggunakan system elektronik, namun sanksi dari keterlambatan pendaftaran jaminan fidusia belum pernah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia serta peraturan pelaksanaan lainnya. Kedudukan Akta Jaminan Fidusia dengan Penegasan Kembali merupakan akta baru yang sah karena didasari oleh kuasa yang diberikan dalam Akta Jaminan Fidusia yang sebelumnya.

---

ABSTRACT

This tesis will discuss the legal concequences and sanctions of lateness in the registration of fiduciary assignment by a Notary and Position of Fiduciary Assignment With the Reaffirmation since the birth of the provisions of Article 4 Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 2015 about Registration of the Fiduciary Assignment Procedures and Fees Making a Fiduciary Assignment Deed governing period registration of the fiduciary assignement. This research is a normative legal research with the nature of explanatory research. The result of this study is the legal concequences of the lateness in the registration of fiduciary assignment is not able to be registered because the fiduciary assignment registration at this time using the electronic system, but the sanctions from the lateness in the registration of fiduciary assignment has never been regulated in law of the fiduciary assignment as well as other implementation regulations. The position of the fiduciary assignment deed with the reaffirmation of the new certificate is legitimate because it is based on the authority given in the fiduciary assignment deed previously."

"ABSTRAKPembiayaan Konsumen adalah salah satu lembaga pembiayaan yang telah berkembang menjadi industri pembiayaan alternatif selain Bank dan lembaga keuangan lainnya. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen oleh kreditur dibutuhkan jaminan bahwa debitur akan melunasi hutangnya sehingga sebagai jaminan dibuatlah perjanjian penjaminan dengan menggunakan jaminan fidusia, namun perjanjian pembiayaan konsumen dengan pembebanan jaminan fidusia dalam praktiknya seringkali menimbulkan masalah antara debitur selaku konsumen dengan kreditur selaku perusahaan pembiayaan. Salah satunya yaitu kasus terkait akibat hukum keterlambatan pembuatan serta pendaftaran akta jaminan fidusia. Adapun dalam kasus ini, Perusahaan Pembiayaan selaku kreditur membuat dan mendafttarkan akta jaminan fidusia di luar jangka waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Selain itu, akta jaminan fidusia tersebut oleh kreditur dibuat dan didaftarkan setelah debitur meninggal dunia. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis akibat hukum keterlambatan pembuatan serta pendaftaran akta jaminan fidusia dan menganalisis perbuatan Notaris dalam membuat dan mendaftarkan akta jaminan fidusia yang melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 ditinjau menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utamanya. Hasil penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yaitu akibat hukum keterlambatan pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia adalah tidak dapat dilakukannya eksekusi terhadap objek pembiayaan konsumen serta tindakan Notaris dalam membuat dan mendaftarkan akta jaminan fidusia yang melewati batas waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 adalah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

ABSTRACTConsumer Finance is one of the financial institutions that has evolved into an alternative financing industry other than Banks and other financial institutions. In the consumer finance agreement, it is necessary for the debtor to guarantee to the creditor that the debtor will pay the debts by using fiduciary transfer of ownership, but in the reality, the consumer finance agreement with the fiduciary transfer of ownership often lead to problems between the debtor as the consumer and the creditor as the financial company. One of them is the case that related to the law consequence of delayed deed making and registration of fiduciary transfer of ownership. In this case, the financial company, as the creditor, made and registered a fiduciary transfer of ownership that exceed the deadline stipulated by the Regulation of the Minister of Finance No.130 PMK.010 2012 about registration of Fiduciary Transfer of Ownership for the Financial Institution that do Consumer Finance for Motor Vehicles with Fiduciary Transfer of Ownership. Other than that, the fiduciary transfer of ownership was made and registered by the creditor after the debtor died. The purpose of this research is to discuss the legal consequences of delayed deed making and registration of fiduciary transfer of ownership and to analyze the acts of a Notary in making and registering fiduciary transfer of ownership that exceed the deadline stipulated by the Regulation of the Minister of Finance No.130 PMK.010 2012 to be reviewed from the Notary Law point of view. The research method that used in this thesis is normative juridical or library research using secondary data as the main source. The result of this research is to get answer from the problem that is the law consequence from the delayed making and registration of fiduciary transfer of ownership is that the confiscation of the object of the consumer finance is prohibited and the notary act in making and registering the fiduciary transfer of ownership that exceed the deadline stipulated by Regulation of the Minister of Finance No.130 PMK.010 2012 is breaking the Article 16 paragraph 1 letter a of Notary Law. "

"Dalam jaminan fidusia, terdapat pihak memberi jaminan (pemberi fidusia), pihak yang menerima jaminan (penerima fidusia), dan benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Kepercayaan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam praktek jaminan fidusia, dikarenakan benda yang dijadikan jaminan fidusia tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia, dan untuk menjadikan suatu benda sebagai jaminan fidusia, benda tersebut harus benar-benar diserahkan ke dalam kepemilikan penerima fidusia. Untuk melakukan penyerahan ini, yang menyerahkan benda tersebut harus memiliki kewenangan untuk bertindak. Berdasarkan hal tersebut dapat didefinisikan bahwa pihak pemberi fidusia adalah pemilik dari benda yang akan dijadikan objek jaminan fidusia, hal ini dikarenakan kewenangan untuk menyerahkan hak kepemilikan benda hanya dimiliki oleh seorang pemilik benda. Namun pada prakteknya, dapat terjadi penyelewengan pada penjaminan fidusia dimana pemilik benda tidak mengetahui bahwa benda miliknya dijadikan jaminan fidusia oleh orang lain dalam suatu perjanjian fidusia. Fokus permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia dengan objek jaminan fidusia bukan milik pemberi fidusia berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi 9/PDT/2022/PT BJM; dan perlindungan hukum terhadap pemilik benda yang benda miliknya dijaminkan sebagai objek jaminan fidusia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian doktrinal, dengan melakukan analisis lebih lanjut terhadap data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan menghimpun data dengan mempelajari buku-buku, artikel, jurnal, serta peraturan-peraturan dan juga Undang-Undang yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia yang identitas kepemilikan objek jaminan nya bukan milik pemberi fidusia adalah batal demi hukum. Karena tidak terpenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu suatu sebab yang halal, karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 6 huruf (a) UUJF.

---

In fiduciary guarantee, parties included is the grantor of the fiduciary, the recipient of the fiduciary, and fiduciary guarantee object. Trust is important between parties in the practice of fiduciary guarantees, due to fiduciary guarantee remains in the control of the grantor of the fiduciary, and to make an object as fiduciary guarantee, it must be transferred into the ownership of the recipient of the fiduciary. The person who handed over the object must have the authority to act. According to that, it’s defined that the grantor of the fiduciary is the owner of the guarantee object, due to the authority to hand over ownership rights is only owned by the owner. However, in practice, fraud can happen where the owner of the object doesn’t know that his object used as fiduciary guarantee by someone else in a fiduciary agreement. The problem focus raised in this research is the legal consequences of a fiduciary guarantee deed with the object of the fiduciary guarantee not owned by the grantor of the fiduciary based on High Court Decision 9/PDT/2022/PT BJM; and legal protection for owners of objects whose objects are guaranteed as fiduciary collateral. This research was conducted using doctrinal research, by perform further analysis of secondary data. The data collection tool is a literature study, by collecting data from books, articles, journals, and regulations related to fiduciary guarantees. The analysis results in this research concluded that the legal consequences of a fiduciary guarantee deed whose identity of ownership of the collateral object does not belong to the grantor of the fiduciary is null and void. Because it is not fulfilled terms of validity of the agreement according to Article 1320, which is a lawful cause, on the account of violating Article 1 section (5) and Article 6 letter (a) UUJF."

"Seluruh notaris di Indonesia seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk membuat akta jaminan fidusia dalam wilayah jabatannya. Namun dengan adanya konsep sentralisasi terdapat beberapa perusahaan pembiayaan yang hanya menunjuk beberapa notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia di seluruh cabang perusahaan pembiayaan. Dengan adanya hal tersebut, maka tesis ini akan membahas mengenai pengertian, penerapan dan akibat dari adanya konsep sentralisasi penunjukkan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, dimana penelitian ini membahas obyek penelitian dari sudut pandang hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan apabila dilihat dari sifatnya menggunakan tipologi deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep sentralisasi merupakan konsep di mana dalam pemakaian jasa notaris terpusat pada satu pintu. Adapun penerapan dari konsep sentralisasi ini dapat dilakukan dengan penunjukkan notaris secara langsung oleh kantor pusat dari perusahaan pembiayaan. Selain itu dapat juga dilakukan dengan cara menunjuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyedia jasa untuk melakukan penunjukkan notaris dan mengurus pembuatan akta jaminan fidusia. Akibat dari adanya konsep ini, maka pembagian peran dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia menjadi tidak merata yang mengakibatkan penumpukan jumlah akta pada beberapa notaris saja. Dengan adanya hal tersebut dimungkinkan dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan apabila tidak dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

All public notaries in Indonesia should get the same opportunity to issue fiduciary guarantee deed in their jurisdiction. However, with the centralization concept, some finance companies only appoint some public notaries in issuing the fiduciary guarantee deed in all branches of finance companies. In this case, this thesis discusses definition, implementation, and implication of centralization concept in appointing public notary. This research is juridical normative research in which this research discusses the research object from the legal perspective and the provision of applicable legislation. Viewed from its characteristics, this research uses descriptive typology.This research shows the result that the centralization concept is a concept in which the use of public notary service is centered on one door. This centralization concept can be implemented when the Head Office of finance company directly appoints the notary. Besides, it can be implemented by appointing a limited company in the field of service provider to appoint notary and handle the issuance of fiduciary guarantee deed. As the implication of this concept, the division of role and authority of public notary, in issuing fiduciary guarantee deed, becomes unfair and it makes deeds accumulated only in some public notaries. This condition possibly causes the deviation when it is not issued in accordance with the applicable provision."

"Tesis ini membahas Mengenai Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik yang dibentuk berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik sebagai pengganti sistem pendaftaran jaminan fidusia manual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Terdapat beberapa perbedaan dalam prosedur, syarat, tempat pendaftaran, proses perubahan dan proses penghapusan pendaftaran jaminan fidusia apabila ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Keabsahan dari sertifikat jaminan fidusia bentuk elektronik yang dapat telah diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia namun perlu perbaikan agar kekuatan pembuktian terhadap dokumen elektronik menjadi nirsangkal.

---

This thesis discusses Concerning Fiduciary Registration System in Electronic established under Circular No. DG AHU AHU-06.OT.03.01 in 2013 on the Application of Registration Administration System Fiduciary Electronic lieu fiduciary guarantee registration system manually. The method used in this research is a normative juridical research, using secondary data. There are some differences in the procedures, conditions, place of registration, the process of change and the removal process fiduciary guarantee registration when viewed in Law No. 42 of 1999 on Fiduciary who create legal uncertainty. The validity of the certificate fiduciary electronic form that can be recognized by the laws and regulations in Indonesia but needs improvement so that the strength of evidence to be non-repudiation of electronic documents."

"ABSTRAKAturan mengenai pembuatan akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris serta diharuskan untuk didaftarkan, menyebabkan para notaris mendapatkan orderan yang cukup meningkat dari perusahaan pembiayaan. Orderan yang diberikan tersebut dalam sebulan dapat mencapai ratusan akta. Hasil penelitian berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa notaris menunjukan bahwa notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia tidak melakukan pembacaan akta, oleh sebab itu akta jaminan fidusa yang dibuat oleh notaris tersebut mengakibatkan akta tersebut yang seharusnya merupakan akta otentik berubah fungsinya menjadi akta dibawah tangan. Akta jaminan fidusia yang berubah menjadi akta dibawah tangan mengakibatkan akta tersebut tidak dapat didaftarkan serta pendaftarannya menjadi tidak sah, sehingga sertifikat fidusia pun menjadi tidak sah dan dapat menimbulkan kerugian para pihak khususnya kreditur, dimana yang seharusnya kreditur preferent menjadi kreditur konkuren serta kreditur kehilangan hak eksekutorialnya dalam mengeksekusi bendanya. Selain itu notaris harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak yang menderita kerugian serta bertanggung jawab secara administratif, yaitu menerima hukuman dari majelis pengawas notaris atas tindakannya. Penelitian inimenggunakan metode yuridis normatif. teknik pengumpulan data dengan studidokumen dan wawancara serta teknik analisis data menggunakan kualitatif

---

ABSTRACTThe rules of making fiduciary deed made with notarial deed and required to beregistered, causing the notary gets enough orders increased from finance companies. The orders were given in a month can reach hundreds deeds. The results based on interviews conducted by the author showing that the notary in making fiduciary deed does not do readings, therefore the fiduciary deed made by the notary resulted in the should be an authentic deed to change the function into a degradation deed. Fiduciary deed turned into a degradation deed which the deed could not be registered and the registration becomes invalid, so the certificate of fiduciary becomes invalid and may cause harm to the parties, especially creditors, which are supposed to creditors preferent become unsecured creditors and creditors lose the executional rights inexecuting the object. Additionally notary shall be liable for damages suffered by the parties who have suffered damage and was responsible administratively, which are judged by the panel of supervisors notary on these actions. This research used normative, the technic of data collecting using document study and interviews. And the technique of data analysis is using the qualitative techniques"

"Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan. Akibat hukum atas akta yang tidak dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan menyebabkan tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, baik perusahaan pembiayaan selaku kreditur dan konsumen selaku debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan, bagaimana suatu jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan dapat didaftarkan, serta kekuatan eksekutorial akta jaminan fidusia di bawah tangan pada perjanjian pembiayaan konsumen. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau meneliti data sekunder. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku-buku teks serta peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam melakukan penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari wawancara berstruktur. Penjelasan mengenai keabsahan, pendaftaran dan kekuatan eksekutorial jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan dalam penelitian ini ditelaah dari penetapan suatu putusan dan pertimbangan Hakim dalam Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2021/PN MNd sebagai putusan utama dan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.Kds sebagai putusan pembanding.

---

The provisions of Article 5 paragraph (1) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees stipulate that a fiduciary guarantee deed must be drawn up with a notarized deed and registered. The legal consequences for deeds that are not made with a notarized deed and registered cause there is no legal certainty and protection for the parties, both finance companies as creditors and consumers as debtors. The purpose of this study is to determine the validity of fiduciary guarantees under the private deed, how a fiduciary guarantee under a private deed can be registered, as well as the executorial power of underhand fiduciary deeds on consumer financing agreements. The research method is carried out in a normative juridical manner, namely by examining library materials or examining secondary data. Library research is done by reading textbooks and laws and regulations. In addition, in conducting this research using primary data derived from structured interviews. Explanations regarding the validity, registration and executorial power of fiduciary guarantees with the private deed in this study were examined from the determination of a decision and the judge's consideration in Civil Case Number 11/Pdt.G.S/2021/PN MNd as the main decision and Civil Case Number 18/Pdt .G/2011/PN.Kds as a comparative decision.

"