Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut maka angka pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah hal yang perlu diperhatikan untuk memahami kondisi kesejahteraan rakyat. Salah satu komponen pembentukan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah Investasi atau penanaman modal. Dengan adanya penanaman modal tersebut harapannya Indonesia sebagai host state akan mendapatkan manfaat baik, salah satunya alih teknologi dalam proses pembangunan infrastruktur transportasi. Kendala dalam penerapan konsep alih teknologi di Indonesia adalah kurangnya pemahaman dari berbagai pihak atas manfaat pelaksanaan alih teknologi Indonesia. Oleh karenanya, perlu untuk mengkaji regulasi alih teknologi dalam pelaksanaan penanaman modal asing di bidang perkeretaapian umum dan sifat regulasi penanaman modal Indonesia, serta melakukan perbandingan terhadap regulasi alih teknologi dalam pelaksanaan penanaman modal asing antara Indonesia dengan negara lain, yaitu Republik Rakyat Tiongkok. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yang akan membahas tentang perkembangan hukum alih teknologi di bidang penanaman modal asing Indonesia serta perbandingannya dengan regulasi internasional, dan penerapan sifat middle path theory pada kebijakan alih teknologi dalam kegiatan penanaman modal asing di bidang perkeretaapian umum sebagai salah satu bidang usaha transportasi. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan perbandingan. Pelaksanaan Alih Teknologi di Indonesia memang lebih memfokuskan kepada Alih Teknologi secara praktis yang berbentuk pelatihan sedangkan pelaksanaan Alih Teknologi dalam bentuk lisensi dan kerjasama dalam bidang penanaman modal asing masih belum terlalu populer. Proses alih teknologi di bidang perkeretaapian umum juga sudah terlaksana. Penerapan middle path theory dalam kebijakan alih teknologi dalam kegiatan penanaman modal asing di bidang perkeretaapian umum belum terlaksana secara sempurna karena masih terdapat ketimpangan antara jumlah kebijakan yang mencakup kewajiban yang harus dipenuhi oleh penanam modal dengan kebijakan yang mencakup hak yang akan diberikan oleh Indonesia sebagai host state kepada penanam modal asing.

---

One of the objectives of the establishment of the Republic of Indonesia is to advance public welfare, as one way to achieve this goal, Indonesia's economic growth rate is something that needs to be considered to understand the condition of people's welfare. One component of the formation of economic growth is investment or capital investment. With this capital investment, it is hoped that Indonesia as a host state will get good benefits, one of which is technology transfer in the process of developing transportation infrastructure. The obstacle in implementing the concept of technology transfer in Indonesia is the lack of understanding from various parties regarding the benefits of implementing Indonesian technology transfer. Therefore, it is necessary to review technology transfer regulations in the implementation of foreign investment in the field of public railways and review the nature of Indonesian investment regulations, as well as compare technology transfer regulations in the implementation of foreign investment between Indonesia and other countries regulation, the People's Republic of China. This study has two problem formulations, which will discuss the development of technology transfer law in the field of Indonesian foreign investment and its comparison with international regulations, and the application of the nature of middle path theory to technology transfer policies in foreign investment activities in the field of public railways as one of the transportation business fields. This study uses a doctrinal method with a comparative approach. The implementation of Technology Transfer in Indonesia is indeed more focused on practical Technology Transfer in the form of training, meanwhile implementation of Technology Transfer in the form of licenses and cooperation in the field of foreign investment is still not very popular. The process of technology transfer in the field of public railways has also been implemented. The application of the middle path theory in technology transfer policies in foreign investment activities in the field of public railways has not been implemented perfectly because there is still an imbalance between the number of policies that cover the obligations that must be fulfilled by investors and policies that cover the rights that will be given by Indonesia as a host state to foreign investors."

"Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan teknologi, Indonesia bergantung kepada alih teknologi. Alih teknologi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui penanaman modal. Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaturan alih teknologi dalam kerangka penanaman modal asing di Indonesia, dan bagaimana alih teknologi pada PT Samudera JWD Logistics sebagai Perusahaan Penanaman Modal Asing. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Pengaturan mengenai alih teknologi melalui penanaman modal diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 81 angka 7 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Namun, belum terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur alih teknologi melalui penanaman modal. Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku lembaga yang mengawasi kegiatan penanaman modal belum melakukan pengawasan yang baik terhadap pelaksanaan alih teknologi dalam penanaman modal. Kemudian, salah satu perusahaan penanaman modal di Indonesia adalah PT Samudera JWD Logistics. Sebagai perusahaan penanaman modal asing, PT Samudera JWD Logistics diwajibkan untuk melakukan alih teknologi. Namun, PT Samudera Sarana Logistic belum berhasil melaksanakan alih teknologi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seharusnya segera dirumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara terpirinci mengenai alih teknologi di Indonesia dan bagi PT Samudera JWD Logistics serta perusahaan penanaman modal lainnya yang menggunakan tenaga kerja asing, diharapkan untuk melaksanakan alih teknologi.

---

In order to meet the needs of technology development, Indonesia depends on technology transfer. This technology transfer can be done in various ways. One of them is through investment. This study analyzes how technology transfer arrangements in the framework of foreign investment in Indonesia, and how technology transfer at PT Samudera JWD Logistics as Foreign Investment Company. This study used a normative juridical method with data collection through literature study and interviews with informants which were then analyzed using qualitative methods. Regulations regarding technology transfer through investment are regulated in Article 10 paragraph (4) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, Article 81 number 7 letter a and letter b Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Article 5 letter c Ministerial Regulation Number 10 of 2018 concerning Procedures for the Use of Foreign Workers. However, there are no further provisions regarding the procedure for technology transfer through investment. The Investment Coordinating Board as the institution that oversees investment activities has not properly supervised the implementation of technology transfer in investment. Then, one of the investment companies in Indonesia is PT Samudera JWD Logistics. As a foreign investment company, PT Samudera JWD Logistics is required to transfer technology. However, PT Samudera Sarana Logistic has not succeeded in implementing technology transfer as stipulated in statutory regulations. Thus, laws and regulations should be formulated in detail regarding technology transfer in Indonesia and for PT Samudera JWD Logistics and other investment companies that use foreign workers, it is hoped that they will carry out technology transfer."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan konsep grandfather clause sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Perpres DNI 2016 . Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan grandfather clause terhadap penanaman modal yang telah disetujui sebelum Perpres DNI 2016 disahkan, khususnya pada bidang usaha jasa konstruksi. Tujuannya ialah untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai keberlakuan konsep grandfather clause sebagai bentuk perlindungan terhadap investor asing dan dampak dari diberlakukannya grandfather clause tersebut pada penanaman modal yang bidang usahanya diatur lebih lanjut terkait syarat dan kriterianya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian ini diketahui bahwa pengaturan grandfather clause pada Perpres DNI 2016 merupakan bentuk perlindungan yang dapat menjamin suatu kepastian hukum. Pada bidang usaha jasa konstruksi, grandfather clause dapat diberlakukan walaupun pada Perpres DNI 2016 terdapat perubahan ketentuan mengenai bidang usaha jasa konstruksi yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi UMKMK . Permasalahan muncul ketika Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang akan segera diberlakukan menjadi Undang-Undang, mengatur secara spesifik mengenai kualifikasi usaha yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan PMA yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruski. Dalam keadaan yang demikian, grandfather clause menjadi tidak dapat diberlakukan untuk melindungi Perusahaan PMA dari kewajiban untuk mengikuti ketentuan tersebut.

---

This thesis analyzes the application of grandfather clause as regulated in Article 13 of Presidential Decree 44 2016 corncerning Negative Investment List NIL 2016 . The main issue researched is how the concept of grandfather clause applies to existing investments, specifically in construction services sector. The main purpose of this research is to explain and analyze the enforceability of the grandfather clause as a protection toward foreign investors and the impacts of the enforceability itself on business sectors which are being required to meet certain conditions and criterias. The research method used in this thesis is normative legal research. This research found that grandfather clause is a means of protection that could ensure legal certainty for investment. In construction services sector, grandfather clause could be applied toward existing investments, even though there is a change of provision in the NIL 2016 regarding the areas of business which are required to be in a form of micro, small, and medium enterprises, or union. The problem arrises when the draft of the Construction Services Law that shortly would be enacted as a Law, specifically regulates the qualification which should be conducted by Foreign Direct Investment Company in construction services sector. In that case, grandfather clause could not be applied to protect the existing investments from the responsibility to follow the new requirements."

"Bidang usaha PT.X (100% saham asing) adalah "Perdagangan Besar dan Distributor Utama" barang/jasa telekomunikasi, merupakan Bidang Usaha Terbuka bagi PMA. Perjanjian jual-belinya memakai sistem turnkey dimana PT.X diminta melaksanakan pekerjaan konstruksi yang merupakan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Kepemilikan Modal Asing maksimal 55%. Bagaimana tanggungjawab PT.X terhadap Pembeli karena menggunakan jasa subkontraktor untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi? Bagaimana kecakapan PT.X menandatangani satu kontrak turnkey dan apa implikasi penandatangan ini? Studi menunjukkan: PT.X bertanggungjawab penuh atas perjanjian. Ditinjau dari perizinan, maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, PT.X tidak diizinkan menandatangani perjanjian pekerjaan konstruksi. Penandatanganan perjanjian menimbulkan implikasi terhadap PT.X dalam kaitannya dengan pekerjaan konstruksi.

---

The business field of PT.X (100% shares owned by foreign investment) is "Wholesaler and Main Distributor" of telecommunication equipments, a business open to foreign investment. PT.X sales contract uses turnkey type requiring PT.X to perform civil works, a business open to foreign investment with certain condition in share ownership (55%). How is the responsibility of PT.X towards the Buyer since the civil works is subcontracted? How is the capacity of PT.X to sign a turnkey contract and what is the impact of the signature of such contract? The study shows: PT.X is fully responsible for the whole works. Based on business license, aim and purpose, PT.X is not allowed to sign contract containi."

"Skripsi ini membahas mengenai pendirian dan kegiatan usaha perusahaan penanaman modal di bidang usaha angkutan umum serta menganalisis dugaan penyelenggaraan kegiatan angkutan umum oleh perusahaan portal web yang menyediakan fasilitas pemesanan angkutan melalui aplikasi berbasis online. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban dan tanggung jawab perusahaan angkutan umum serta perusahaan portal web yang menunjang usaha perusahaan angkutan umum menurut peraturan di Indonesia agar dalam pelaksanaan penanaman modal atau menjalankan kegiatan usaha tidak melampaui kewenangan atau izin yang diberikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, PT Uber Indonesia Technology yang merupakan perusahaan portal web diduga kuat melakukan kegiatan penyelenggaraan angkutan umum berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yaitu melakukan penetapan tarif dan pemungutan biaya angkutan serta perekrutan pengemudi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif sehingga simpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif.

---

This thesis discusses the establishment and business activity of direct investment company in the field of public transportation and analyzes web portal company which supporting public transport company activities that allegedly conducting public transport activities. The purpose of this study is to determine the obligations and responsibilities of the public transport company as well as web portal company that supports public transport company in order not to exceed the authorities or permit granted while doing business.

Based on research conducted, PT Uber Indonesia Technology which is a web portal company allegedly conducting public transport activities such as determine tariffs, collect transport fees and recruiting drivers based on Regulation of Ministry of Transportation Republic of Indonesia Number PM 32 Year 2016 regarding Operation of Transportation with Public Transport Vehicle That Have No Route. This study uses normative with descriptive qualitative data analysis methods so that the conclusions obtained in the form of an explanatory description."

"Penelitian yuridis normatif ini dengan menggunakan data utama UU No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berikut peraturan pelaksanaannya dan UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara berikut peraturan pelaksanaannya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan yaitu mengenai kepastian hukum PMA bidang usaha pertambangan dan pemberian perijinan dalam rangka PMA bidang usaha pertambangan. Teori yang digunakan yaitu dari Lawrence M. Friedman yang berkaitan dengan substance, structure dan legal culture. Kepastian hukum atas regulasi berkaitan dengan penanaman modal asing bidang usaha pertambangan minerba yang ada dilihat dari aspek predictability, stability dan fairness. Bagaimana pula dengan kewenangan serta koordinasi dalam rangka pemberikan perizinan usaha pertambangan minerba, seperti izin investasi, pendirian perusahaan PMA dan pemberian izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha jasa pertambangan (IUJP) dan izin usaha lainnya yang diperlukan. "

"Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah mengakhiri hampir semua perjanjian investasi bilateralnya dengan salah satu alasan yang merupakan kemudahan investor dalam mengajukan gugatan terhadap Indonesia ke arbitrase internasional. Pengakhiran massal tersebut disebabkan oleh susunan kata dalam perjanjian bilateral tersebut yang memungkinkan majelis arbiter untuk dengan mudah menyimpulkan bahwa Indonesia telah memberi persetujuan terhadap arbitrase yang memberi majelis arbiter kewenangan untuk mengadili sebuah sengketa. Skripsi ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi persetujuan negara terhadap arbitrase berdasarkan hukum investasi internasional sehubungan dengan perkembangan yang terlihat dalam yurisprudensi arbitrase investasi. Selanjutnya, skripsi ini akan juga akan menentukan apakah kerangka hukum Indonesia, yang terdiri dari undang-undang investasinya dan perjanjian investasi internasional yang baru, menangani masalah persetujuan yang sebelumnya menjadi permasalahan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan teoritis maupun pendeketan perundang-undangan. Skripsi ini akan mendalami pengalaman Indonesia dalam menangani persetujuan terhadap arbitrase dengan membahas kata-kata dari perjanjian investasi bilateral yang lama serta sengketa yang muncul dari akibat gugatan yang tidak tepat. Selanjutnya, perjanjian investasi internasional Indonesia yang baru akan dibahas dan dibandingkan dengan perjanjian investasi bilateral yang lama. Skripsi ini akan menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia saat ini, yang terdiri dari Undang-Undang Penanaman modal dan perjanjian investasi internasional baru, dengan tepat menangani sebagian besar perkembangan hukum dalam hukum investasi internasional yang mempengaruhi persetujuan negara dan oleh karena itu mengatasi masalah yang timbul dalam perjanjian investasi bilateral lama yang telah diakhiri oleh Indonesia.

---

Within the last decade, Indonesia has terminated almost all of its bilateral investment treaties with one of the reasons being the ease of which investors were able to submit claims against Indonesia to international arbitration. This mass termination was attributed to the poor wording present within the bilateral investment treaties which allowed arbitral tribunals to infer Indonesia’s consent to arbitration and which provides them with jurisdiction to adjudicate the dispute. This thesis examines the factors which affect state consent to arbitration under international investment law with regards to the developments seen in investment arbitration jurisprudence. Subsequently this thesis will also determine whether or not the Indonesian legal framework, which comprises of its investment law and new international investment agreements, addresses the issues of consent which have previously been of concern. This thesis adopts a juridical normative research method utilizing a theoretical and statutory approach. This thesis will explore Indonesia’s experience in dealing with consent to arbitration as it discusses the wording of its old bilateral investment treaties as well as the disputes which arose out of unwarranted treaty claims. Furthermore, Indonesia’s new international investment agreements will be discussed in comparison to the old bilateral investment treaties. This thesis will conclude that the current Indonesian legal framework, consisting of the Investment Law and the new international investment agreements, properly address the majority of developments which would affect state consent under international investment law and therefore addresses the problems presented by Indonesia’s terminated bilateral investment treaties."

"Tesis ini merupakan penelitian yang membahas tentang Implementasi Sistem Inovasi Peternakan Terpadu Mendukung Peningkatan Produktivitas Sapi Potong Lokal di Nusa Tenggara Barat, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif. Hasil analisa menunjukkan adanya kesenjangan implementasi antara standar dan ukuran yang menjadi acuan terhadap realisasi pelaksanaan di lapangan. Indikasinya adalah pendekatan yang digunakan bersifat sentralistis dan top-down, adanya ketidaklancaran proses desiminasi/transfer teknologi yang telah ditetapkan dengan pengguna/masyarakat peternak serta minimnya wewenang dan kualitas penyuluh dan intermediator teknologi dalam pelaksanaannya. Adapun yang mempengaruhi implementasi tersebut adalah belum cukup baiknya komunikasi antar organisasi dan dukungan karakteristik badan pelaksana, serta masih kurangnya dukungan sumberdaya kebijakan sehingga memberikan hambatan dalam pencapaian keluaran dan dampak yang diharapkan tidak sepenuhnya tercapai. Agar sistem inovasi peternakan terpadu mendukung peningkatan produktivitas sapi potong lokal di Nusa Tenggara Barat dapat diimplementasikan dengan baik, maka pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan harus meningkatkan komunikasi, strategi dan koordinasi agar terwujud sinergi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakannya. Selain itu perlunya pendekatan yang lebih memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat peternak dan tidak hanya condong kepada kepentingan pihak industri dan bisnis.

---

This thesis discusses the implementation of the Integrated System Innovation which Support Livestock Productivity Improvement of Local Beef Cattle in West Nusa Tenggara, this study used a qualitative approach with descriptive data analysis. The analysis shows the gap between the implementation and the size standard is the reference to the actual implementation on the ground. The indication is the approach used to be centralized and top-down, the existence of process of dissemination / transfer of technology that has been set by the user / farmer community and the lack of authority and quality of extension and technology intermediator in the implementation. The factors which affecting the implementation are not quite as good communication between the organization and the support characteristics of implementing agencies, as well as the lack of resource support policies that provide barriers to the achievement of the expected outputs and impacts are not fully achieved. Integrated farming system of innovation in order to support the increased productivity of local cattle in West Nusa Tenggara can be implemented properly, then the parties involved in the implementation of the policy should improve communication, coordination and strategy to realize synergy and synchronization in the implementation of its policies. Besides the need for a more attention to the interests and welfare of the community farmers and not just favoring the interests of industry and business."