Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat di Provinsi Jawa Barat hingga saat ini masih bergantung pada air permukaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun demikian, kualitas air permukaan di sebagian besar sungai di Jawa Barat tergolong sangat buruk, dengan indeks kualitas air yang telah mencapai tingkat tercemar dan berpotensi menimbulkan dampak berbahaya apabila tidak segera dilakukan penanganan yang tepat. Sebagai upaya pengendalian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengatur pemungutan pajak air permukaan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Air Permukaan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut hingga kini masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada belum berfungsinya aspek lingkungan dalam kebijakan pajak air permukaan secara maksimal, khususnya dalam mendukung perbaikan kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pajak air permukaan dalam mengendalikan eksternalitas negatif di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan perspektif collaborative governance dan akuntabilitas. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist, menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, serta teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak air permukaan di Provinsi Jawa Barat belum mampu berperan secara efektif dalam mengendalikan eksternalitas negatif yang timbul dari pemanfaatan air permukaan. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya koordinasi yang inklusif antara instansi pemerintah dan sektor non-pemerintah, rendahnya akurasi data sebagai dasar penetapan pajak, serta belum adanya alokasi dana yang diarahkan secara khusus untuk mendukung program konservasi sumber daya air. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi lintas sektor antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Di samping itu, perlu dilakukan earmarking atas pajak air permukaan agar secara khusus mendukung upaya konservasi dan perbaikan kualitas air. Lebih jauh, penting untuk menyusun formulasi ulang kebijakan pajak air permukaan agar semakin menekankan peran instrumen fiskal ini dalam pengendalian eksternalitas negatif dan mendukung pengelolaan sektor air permukaan secara berkelanjutan.

---

People in West Java Province still rely heavily on surface water to meet their daily living needs. However, the quality of surface water in most rivers in West Java is currently very poor, with the surface water quality index having reached polluted levels and posing potentially hazardous impacts if not addressed promptly and appropriately. As a control measure, the Government of West Java Province has regulated the collection of surface water tax through West Java Governor Regulation Number 13 of 2013 concerning Regional Taxes for the Type of Surface Water Tax Collection. Nevertheless, the implementation of this policy still faces various obstacles that have resulted in the environmental function within the surface water tax policy not being fully maximized, especially in supporting improvements to environmental quality. This research aims to analyze the surface water tax policy in controlling negative externalities in West Java Province from the perspective of collaborative governance and accountability. This study employs a post-positivist approach, uses qualitative data collection techniques, and applies qualitative data analysis methods to gain in-depth insights into the actual implementation of the policy in the field. The results of the study reveal that the surface water tax policy in West Java Province has not yet played an effective role in controlling the negative externalities arising from surface water utilization. The main challenges identified include a lack of inclusive coordination between government agencies and non-government sectors, low data accuracy as the basis for determining tax rates, and the absence of a dedicated budget allocation to support water resource conservation programs. In addition, although information regarding the policy has been published, the public’s understanding of the data and the policy’s purpose remains relatively limited. To address these issues, this research recommends enhancing inter-agency coordination and implementing earmarking for surface water tax revenue so that it directly supports conservation and water quality improvement efforts. Furthermore, it is essential to reformulate the surface water tax policy to strengthen its role as a fiscal instrument in controlling negative externalities and promoting sustainable surface water management."

"ABSTRAKSalah satu sumber daya alam yang diperlukan oleh manusia adalah air. Air merupakan sumber daya yang terbatas. Pengambilan dan penggunaan air tanah yang berlebihan seperti yang terjadi pada dewatering menyebabkan persediaan air tanah menipis dan penurunan permukaan tanah yang akan mengakibatkan longsor. Permasalahan yang terjadi adalah belum semua penyelenggaraan dewatering dikenakan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pajak air tanah atas dewatering di Provinsi DKI Jakarta dalam perspektif pengendalian eksternalitas negatif dan produktivitas penerimaan. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, peneliti menggunakan teori kebijakan Merilee Grindle dimana keberhasilan suatu kebijakan dianalisis dengan melihat isi kebijakan dan konteks implementasi pajak air tanah atas dewatering. Selain itu peneliti juga menganalisis faktor-faktor pemungutan pajak air tanah atas dewatering belum optimal di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis, dengan metode kualitatif yaitu melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah kepentingan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta terpengaruhi dari peran dalam mengendalikan eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan dewatering yang merupakan manfaat yang diinginkan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah, letak pengambilan keputusan berada di pimpinan Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, pelaksana kebijakan masih belum didukung dengan kualitas dan kuantitas yang memadai, demikian pula dengan sumber-sumber daya yang digunakan. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat masih belum searah dengan tujuan kebijakan, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa masih mengutamakan kepentingan masing-masing instansi, dan tingkat kepatuhan serta respon dari sasaran kebijakan masih rendah. Faktor yang menyebabkan implementasi pajak air tanah atas dewatering belum optimal di Provinsi DKI Jakarta adalah relatif rendahnya penegakan hukum, sumber daya manusia yang kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, belum dilakukannya pengawasan yang memadai dan koordinasi dengan instansi terkait belum dilakukan secara berkesinambungan.

---

ABSTRACTOne of the natural resources needed by humans is water. Water is a limited resource. Excessive extraction and use of groundwater as occurs in dewatering causes the groundwater supply to run low and land subsidence to cause landslides. The problem that occurs is that not all dewatering arrangements are subject to a groundwater tax in DKI Jakarta Province. This study aims to analyze the implementation of groundwater tax on dewatering in DKI Jakarta Province in the perspective of controlling negative externalities and revenue productivity. To analyze these problems, researchers used the Merilee Grindle policy theory in which the success of a policy was analyzed by looking at the contents of the policy and the context of the implementation of groundwater tax on dewatering. In addition, the researchers also analyzed the factors of collecting groundwater tax on dewatering that were not optimal in DKI Jakarta Province. This research uses a post positivist approach, with qualitative methods through in-depth interviews and literature study. The results of the study are the interests of the DKI Jakarta Provincial Tax and Levies affected by the role in controlling negative externalities caused by dewatering activities which are the benefits desired by the Regional Tax and Levies Agency, the location of decision making is in the leadership of the Regional Tax and Retribution Service Unit, implementing policies are still not supported by adequate quality and quantity, as well as the resources used. The power, interests and strategies of the actors involved are still not aligned with the objectives of the policy, the characteristics of the ruling institutions and regimes still prioritize the interests of each agency, and the level of compliance and response of policy targets is still low. Factors causing the implementation of groundwater tax on dewatering have not been optimal in DKI Jakarta Province are the relatively low law enforcement, inadequate human resources both in terms of quality and quantity, adequate supervision and coordination with related agencies have not been carried out continuously."

"Eksternalitas negatif akibat penggunaan air tanah telah menjadi permasalahan bagi Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2009. Eksternalitas negatif yang menjadi permasalahan bagi Provinsi DKI Jakarta ialah seputar terbatasnya ketersediaan air tanah dan terjadinya penurunan tanah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan eskternalitas negatif ini adalah dengan membatasi penggunaan air tanah di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengendalikan eksternalitas negatif akibat penggunaan air tanah di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut memungut pajak air tanah dengan tujuan membatasi penggunaan air tanah di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan pajak air tanah untuk pengendalian eksternalitas negatif di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, teknik pengumpulan data kualitatif, dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemungutan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta belum mampu mengendalikan eksternalitas negatif dari penggunaan air tanah. Keterbatasan dalam pengendalian eksternalitas negatif ini berkaitan erat dengan pentingnya fungsi pengawasan, kesamaan tujuan yang ingin dicapai lembaga pemungut dan/atau pengelola, pemahaman masyarakat, hingga kolaborasi antarlembaga. Apabila hal-hal ini dapat ditingkatkan, maka pemungutan pajak air tanah dalam mengendalikan eksternalitas di Provinsi DKI Jakarta lebih mampu memenuhi kriteria efektivitas kebijakan publik.

---

DKI Jakarta has been facing negative externalities due to the use of groundwater since 2009. These negative externalities include the limited availability of groundwater and land subsidence. One of the efforts that can be made to control this negative externality is to limit the use of groundwater in DKI Jakarta. To control negative externalities due to the use of groundwater in DKI Jakarta, the Provincial Government of DKI Jakarta also collects a groundwater tax with the aim of limiting the use of groundwater in DKI Jakarta. This study aims to analyze the evaluation of groundwater tax policies to control negative externalities in DKI Jakarta. This study uses a post-positivist approach, qualitative data collection techniques, and qualitative data analysis techniques. The results of this study reveal that groundwater tax collection in DKI Jakarta has not been able to control the negative externalities of groundwater use. Limitations in controlling negative externalities are closely related to the importance of the monitoring function, the unity of goals to be achieved, public awareness, and inter-agency collaboration. If these things can be improved, groundwater tax collection in controlling externalities in DKI Jakarta would be able to meet the criteria of public policy effectiveness."

"Pemakaian air tanah dalam jumlah besar di provinsi DKI Jakarta telah menimbulkan efek negatif pada lingkungan seperti intrusi air laut, penurunan muka tanah, penurunan muka air tanah dan tanah ambles. Pajak Air Tanah diharapkan dapat mengurangi pemakaian air tanah yang berlebihan. Namun pemakian air tanah belum mengalami perubahan yang signifikan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis penelitian ini menggunakan teori Merilee Grindle dengan hasil penelitian pada dimensi konten kebijakan memiliki implementability rendah dan pada konteks kebijakan memiliki implementability tinggi.

---

Overdrawing of groundwater make negative effect for the nature like falling water tables and depletion, land subsidence, saltwater intrusion. Groundwater tax have the purpose for decrease of groundwater use. Even though, the use of groundwater have not a significant change.

This research used a quantitative approach with descriptive analysis method and used data collection techniques literature and in-depth interviews.

Analysis of this research used the theory of Merille Grindle to the result that for content of policy has low implementability value and for context of policy has high implementability value."

"Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) merupakan sebuah kebijakan baru yang akan diterapkan di Indonesia, termasuk di Jawa Barat pada tahun 2025. Hingga saat ini, pemerintah daerah sedang menyusun peraturan daerah terkait Opsen PKB. Kebijakan Opsen PKB dijadikan sebagai pengganti skema dana bagi hasil yang selama ini dinilai terdapat permasalahan dalam alokasinya. Namun, di satu sisi, terdapat beberapa pihak yang berpendapat bahwa Opsen PKB berpeluang untuk menambah beban Wajib Pajak. Dalam hal ini, proses formulasi kebijakan berperan penting untuk membuat keputusan terkait kebijakan Opsen PKB agar dapat dijalankan dengan baik saat implementasi kebijakan. Adapun, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses formulasi kebijakan Opsen PKB di provinsi Jawa Barat dan bagaimana potensi dampak yang akan muncul, serta untuk mengetahui bagaimana penerapan Opsen PKB di negara lain sebagai bahan untuk dijadikan pembelajaran bagi Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan Opsen PKB didesain untuk pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan efisiensi dalam alokasi penerimaan dan sebagai bentuk penguatan local taxing power. Dalam proses formulasinya juga terdapat berbagai pihak yang memiliki perbedaan pendapat dan pada akhirnya sepakat dengan adanya kebijakan Opsen PKB meskipun terdapat berbagai potensi dampak baik positif maupun negatif. Untuk mengantisipasi potensi kerugian yang muncul, pemerintah provinsi sedang menyusun kebijakan Opsen PKB yang dapat diterima oleh semua pihak. Berkaca dari penerapan di negara lain, hal-hal yang perlu diperhatikan dari kebijakan Opsen PKB adalah penentuan tarif dan keberadaan bisnis di wilayah tersebut.

---

Motor Vehicle Tax Piggybacking (PKB Opsen) is a new policy that will be implemented in Indonesia, including in West Java on 2025. Until now, the local government is preparing regional regulations. Opsen PKB policy is used as a substitute for a profit-sharing fund scheme which has been considered to have problems in its allocation. However, there are several parties argue that Opsen PKB will increase the burden on taxpayers. In this case, the policy formulation process plays an important role in making decisions related to the Opsen PKB policy so that it can be carried out properly when implementing the policy. The purpose of this research is to find out how the process of formulating the Opsen PKB policy in West Java province and how the potential impacts will arise, and to find out how the Opsen PKB is implemented in other countries to be used as lesson learned for Indonesia. This thesis uses a qualitative method with data collection techniques using interviews and study literature. The results of this study indicate that the Opsen PKB policy formulation process is designed for district/city governments to provide efficiency in revenue allocation and as a form of strengthening local tax power. In the process of its formulation, there were also various parties who had different opinions and in the the end agreed with the Opsen PKB policy even though there were various potential impacts, both positive and negative. To anticipate the potential losses that may arise, the provincial government is preparing an Opsen PKB policy that can be accepted by all parties. Reflecting on the implementation in other countries, the things that need to be considered from the Opsen PKB policy are the determination of tax rate and the existence of businesses in the region."

"Tesis ini membahas pengenaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara khususnya mengenai pengenaan Pajak Air Pemukaan di PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ditinjau dari Asas Kepastian Hukum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dibuat langkahlangkah agar dalam pengenaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara dapat memenuhi Asas Kepastian Hukum.

---

The focus of this thesis is the imposition of Surface Water Tax on North Sumatra Province especially on the imposition of Surface Water Tax to PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) in legal certainty perspective. This is a descriptif qualitative study. The resilt of the study sugest that some action should be made in order to make the the imposition of Surface Water Tax on North Sumatra Province conform with the legal certainty principle."

"Munculnya kebijakan mengenai earmarking tax pada Pajak Air Permukaan di D.I Yogyakarta yang ditujukan untuk konservasi dan penghijauan dianggap sebagai suatu pandangan baru karena pada UU 28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum mengatur adanya earmarking tax pada Pajak Air Permukaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal-hal apa saja yang menjadi latar belakang Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta dalam merumuskan kebijakan earmarking tax pada Pajak Air Permukaan dan proses tahapan dari kebijakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data kualitatif secara studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan earmarking tax memiliki latar belakang untuk pelestarian sumber daya air dan sebagai skala prioritas pembangunan di Provinsi D.I Yogyakarta. Tahapan formulasi kebijakan telah sesuai yang dilakukan tanpa mengalami kendala yang berarti dengan tujuan yang akan dicapai.

---

The emergence of of the earmarking tax policy on surface water tax in D.I Yogyakarta devoted to conservation and reforestation is considered as a new view as the Law 28/2009 on Regional Taxes and Levies has not regulate for earmarking tax on surface water tax.

Thus research purposal was to analyze the reasons behind formulation of the policy about earmarking tax on surface water tax by D.I Yogyakarta provincial government and the stages process formulation of this policy.

The approach used in this study is descriptive qualitative data collection methods in the study of literature and field studies conducted by in depth interviews.

The results of this study are aimed conservation of water resources and the priorities of development in D.I Yogyakarta. Appropriate stages of policy formulation has been done without experiencing significant obstacle to the objectives to be achieved."

"Pemerintah sudah memiliki beberapa kebijakan untuk mengendalikan konsumsi rokok di Indonesia, salah satunya adalah kebijakan earmarking tax atas pajak rokok. Kebijakan earmarking tax atas pajak rokok merupakan kebijakan yang diharapkan dapat mengendalikan konsumsi rokok. Namun, prevalensi merokok di Indonesia terus meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan earmarking tax atas pajak rokok di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunaan pedekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan earmarking tax atas pajak rokok belum dapat menurunkan prevalensi merokok karena pajak rokok di daerah-daerah belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan fungsi kontrol kebijakan earmarking tax atas pajak rokok hanya sebatas penganggaran saja, tetapi fungsi kontrol terkait penerimaan pajak rokok digunakan sesuai peruntukannya belum ada. Selain itu, terdapat faktor lain yang dianggap sebagai penyebab prevalensi merokok di Indonesia belum menurun, yaitu harga rokok masih murah terhadap kenaikan pendapatan, iklan rokok yang banyak, dan budaya merokok di masyarakat, kenaikan harga rokok saat ini belum dapat menurunkan prevalensi, dan upaya untuk mengendalikan konsumsi rokok tidak dapat menggunakan satu kebijakan saja. Kemudian, penerimaan pajak rokok sudah dianggarkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Namun, dana tersebut belum digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Jawa Barat.

---

The government already has several policies to control cigarettes consumption in Indonesia, one of those policies is the earmarking tax policy on the cigarette tax. earmarking tax of cigarette tax. The earmarking tax policy on cigarette tax is a policy that is expected to control cigarette consumption. However, the prevalence of smoking in Indonesia continues to increase. The purpose of this study is to analyze the policy implementation of earmarking tax on cigarette tax in West Java Province. This study uses a qualitative approach with descriptive research purpose and the data collection techniques through literature study and field study with in depth interviews.

The result shows that the earmarking tax policy on cigarette tax has not been able to reduce the prevalence of smoking in Indonesia because cigarette taxes in areas not yet used according to the allocation and the earmarking tax policy control function on tobacco taxes is limited to budgeting, but the control function related to the acceptance of cigarette taxes used according to the allocation does not yet exist.

In addition, there are other factors considered as the cause of smoking prevalence in Indonesia has not decreased, the price of cigarettes is still cheap against the increase in income, cigarette advertising is still massive, and the culture of smoking in the community, the current increase in cigarette prices has not been able to reduce the prevalence, and efforts to control cigarettes could not use a single policy. Then, cigarette tax revenue has been budgeted for public health services in West Java Province. However, the funds have not been used for public health services in Jawa Barat."

"ABSTRAKE-logistik adalah salah satu kebijakan di bidang tata kelola obat dan vaksin untukmeningkatkan akuntabilitas dan transparansi rantai suplai obat dan vaksin, mulaidiperkenalkan sejak tahun 2015, dan ditetapkan pada tahun 2017 melalui KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017. Selain aplikasi e-logistikitu sendiri, dukungan dana juga diberikan bagi implementasi kebijakan ini. Namun,hingga akhir tahun 2017 Instalasi Farmasi Provinsi dan Kabupaten/Kota pengguna elogistikmasih rendah, yaitu sebesar 20,26%. Penelitian ini bertujuan untuk memperolehinformasi mengenai kinerja implementasi kebijakan penerapan e-logistik di ProvinsiJawa Barat Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif,dilakukan selama bulan Maret sampai Juni 2019 di Kementerian Kesehatan, DinasKesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, dan Dinas KesehatanKota Depok. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara mendalam kepadainforman kunci, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatanmodel implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Variabel yang diteliti yaituukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik badan pelaksana,komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politikyang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Hasil penelitian diperoleh bahwabelum terjadi rutinitas dalam penerapan e-logistik, terdapat perbedaan persepsi mengenaiukuran dan tujuan kebijakan, pemanfaatan sumber daya kebijakan yang belum optimal,keterbatasan kapasitas pengelola e-logistik di pusat dan provinsi, transmisi komunikasiyang belum efektif, intensitas pelaksana yang berbeda, lingkungan ekonomi, sosial, danpolitik yang kurang mendukung. Sebagai kesimpulan kinerja implementasi kebijakanpenerapan e-logistik di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 belum optimal. Untuk itudiperlukan upaya untuk menuangkan kebijakan penerapan e-logistik ini ke dalam bentukPeraturan Menteri Kesehatan, peningkatan kapasitas pengelola e-logistik di pusat,provinsi, dan kabupaten/kota, pengembangan e-logistik hingga menjangkau Puskesmas,serta transmisi komunikasi yang diarahkan pada peningkatan kesadaran pelaksana akankebutuhan menggunakan e-logistik.

---

ABSTRACTE-logistics is one of the policies in the field of medicine and vaccine management toimprove accountability and transparency of medicine and vaccine supply chains, whichwas introduced since 2015, and set in 2017 through the Decree of the Minister of Healthof the Republic of Indonesia Number HK.01.07/MENKES/422/ 2017. In addition to thee-logistics application itself, financial support is also provided for the implementation ofthis policy. However, by the end of 2017 the percentage of Provincial and DistrictPharmaceutical Installation which used e-logistic were still low, about 20.26%. This studyaims to obtain information about the performance of the implementation of e-logisticspolicies in West Java Province in 2018. This study uses qualitative research methods,carried out during March to June 2019 at the Ministry of Health, West Java ProvincialHealth Office, Sukabumi City Health Office, and Depok City Health Office. Data werecollected through in-depth interviews with key informants, observation, and documentreview. This study uses the approach of Van Meter and Van Horn policy implementationmodel. The variables studied were the standard and objectives of the policy, resources,characteristics of the implementing agency, interorganizational communication, thedisposition of implementors, economic, social, and political conditions that influence theperformance of policy implementation. The results showed that e-logistics was notinstitutionalized yet, there were differences in perceptions regarding standard andobjectives of the policy, utilization of policy resources were not optimal, limited capacityof e-logistics managers at the central and provincial levels, communication transmissionwas not effective yet, the intensity difference of implementors, economic, social andpolitical condition were less supportive. In conclusion, the implementation of the elogisticspolicy in West Java Province in 2018 has not been optimal. For this reason, thereis a need to arrange this policy in form of Minister of Health Regulations, increase thecapacity of e-logistic managers at the central, provincial and district levels, improvementof e-logistics to reach Health Center Office, and transmition communications aimed atraising awareness of implementers of the need to use e-logistics"

"

Pengawasan dalam bentuk evaluasi dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada kabupaten/kota di bawahnya menjadi salah satu faktor dalam konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah, Sugiarto (2015). Sebagai kabupaten dengan laju pertumbuhan tertinggi di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi harus memperhatikan perencanaan pembangunan daerahnya. Faktanya, peran gubernur untuk pengawasan ke Kabupaten Bekasi terdapat kendala. Pisau analisis dalam penelitian ini yaitu, model implementasi kebijakan Meter dan Horn (1975), proses pengawasan Griffin (2004) dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Tugiman (1996). Melalui pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, penelitian menganalisis implementasi serta faktor yang mempengaruhi dari implementasi kebijakan pengawasan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi oleh Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukan, implementasi kebijakan belum optimal. Hal dilihat mulai dari penetapan standar pengawasan. Gubernur yang mengemban 2 (dua) fungsi tidak disertai struktur organisasi dan mekanisme penganggaran yang mendukung. Peran pimpinan belum cukup menjamin keberhasilan pengawasan, karena adanya bias politik dalam tatanan implementasi pengawasan. Rekomendasi dari penelitian ini, agar dilakukan kajian ulang terkait dengan peraturan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pola kerja yang per output juga menjadi solusi dari di Bappeda Provinsi Jawa Barat. Sistem informasi yang mempermudah pengawasan dengan didukung SOP untuk proses pengawasan di internal Bappeda maupun komunikasi antar pelaksana perlu segera disusun.

 

---

Supervision in the form of evaluation from the Governor as the representative of the central government to the districts / cities below becomes one of the factors in the consistency of development planning and budgeting in the region, Sugiarto (2015). As a district with the highest growth rate in West Java, Bekasi Regency must pay attention to its regional development planning. In fact, the role of the governor for supervision of Bekasi Regency has obstacles. The knife of analysis in this research is the policy implementation model of Meter and Horn (1975), the supervision process of Griffin (2004) and the factors that influence the supervision of Tugiman (1996). Through a descriptive qualitative research approach, research analyzes the implementation and the influencing factors of the implementation of the regional development planning supervision policy of Bekasi Regency by West Java Province. The results of the study show that policy implementation is not optimal. Things are seen starting from the standard setting of supervision. The governor who carries 2 (two) functions is not accompanied by an organizational structure and supporting budgeting mechanism. The leadership role is not enough to guarantee the success of supervision, because of the political bias in the order of implementation of supervision. Recommendations from this study, so that a review is carried out related to the regulation of the role of the governor as a representative of the central government. The work pattern per output is also a solution in the West Java Province Bappeda. An information system that facilitates oversight with the support of SOPs for Bappeda`s internal monitoring process and communication between implementers needs to be prepared immediately.

 

"