Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi telah mendorong perpustakaan untuk bertransformasi dari sistem konvensional menjadi sistem digital guna meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas layanan informasi akademik. Universitas Indonesia menghadirkan layanan perpustakaan digital dalam bentuk website lib.ui.ac.id yang bertujuan untuk menyediakan akses digital terhadap koleksi perpustakaan dan layanan akademik lainnya. Namun, penerapan layanan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti penghentian akses ke beberapa online database, kesulitan dalam mengakses koleksi digital, serta rendahnya keterlibatan mahasiswa dalam memanfaatkan layanan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat adopsi nilai publik dalam layanan e-government pada laman Perpustakaan Universitas Indonesia (lib.ui.ac.id) dengan menggunakan teori Public Value E-Government Adoption Model yang dikembangkan oleh Mensah et. al. (2022) melalui enam dimensi utama yaitu Quality of Information, Service Delivery Parameters, User Orientation, Efficiency, Openness, dan Responsiveness. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode campuran melalui survei dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan tingkat adopsi nilai publik e-government pada laman Perpustakaan Universitas Indonesia (lib.ui.ac.id) pada kategori sedang. Dimensi quality of information memperoleh skor tertinggi, mencerminkan bahwa aspek keterbukaan informasi pada website lib.ui.ac.id telah diakui oleh mahasiswa sebagai pengguna akan tetapi masih mendapat catatan kritis yang cukup esensial. Sedangkan, dimensi service delivery parameters, user orientation, efficiency, openness dan responsiveness menunjukkan hasil yang cenderung moderat, mengindikasikan bahwa sebagian pengguna menilai layanan digital telah disediakan dengan cukup baik, andal, dan mudah diakses akan tetapi masih terdapat aspek yang perlu dikembangkan sehingga menandakan bahwa pengguna belum merasa sepenuhnya bahwa sistem dapat memberikan layanan yang optimal.

---

Technological advancements have driven libraries to transform from conventional systems into digital platforms to enhance the accessibility and effectiveness of academic information services. Universitas Indonesia has developed a digital library service through its website, lib.ui.ac.id, aimed at providing digital access to library collections and other academic services. However, the implementation of this service still encounters several challenges, including the discontinuation of access to certain online databases, difficulties in accessing digital collections, and the low level of student engagement in utilizing the digital library services. This study aims to analyze the level of public value adoption in the e-government service provided through the lib.ui.ac.id by employing the Public Value E-Government Adoption Model proposed by Mensah et al. (2022), which comprises six key dimensions: Quality of Information, Service Delivery Parameters, User Orientation, Efficiency, Openness, and Responsiveness. A quantitative approach was applied using a mixed-methods design through surveys and in-depth interviews with users of the website. The findings reveal that the level of public value adoption of the lib.ui.ac.id falls within the moderate category. The quality of information dimension obtained the highest score, reflecting that the aspect of information openness on the lib.ui.ac.id website has been recognized by students as users but still received quite essential critical notes. Meanwhile, the dimensions of service delivery parameters, user orientation, efficiency, openness and responsiveness showed results that tended to be moderate, indicating that some users considered digital services to have been provided quite well, reliably, and easily accessible but there were still aspects that needed to be developed, indicating that users did not fully feel that the system could provide optimal services."

"Era globalisasi mendorong pemerintah Indonesia, khususnya DKI Jakarta, memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi. Pelayanan secara elektronik berguna untuk memudahkan kebutuhan masyarakat/warga DKI Jakarta. Untuk mengujudkan hal tersebut, DKI Jakarta melalui Jakarta Smart City mencipatakan inovasi produk berupa aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Namun, dalam implementasinya masih banyak keluhan masyarakat/warga mengenai pelayanan yang diberikan secara elektronik (e-government) sehingga membuat timbulnya ketidakpercayaan publik. Terkait hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepercayaan pada layanan e-government berupa penggunaan aplikasi JAKI di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Teknik pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan melalui survei. Sementara itu, teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam kepada 5 narasumber. Peneliti menggunakan teori trust in e-government untuk mengukur tingkat kepercayaan pada penggunaan teknologi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa responden memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pelayanan secara elektronik dengan persentase 85,40%. Meskipun demikian, secara kualitatif terdapat kekurangan dari pelayanan secara elektronik. Penelitian ini memberikan beberapa saran atau rekomendasi agar pelayanan melalui aplikasi JAKI berjalan dengan baik, yaitu komunikasi dua arah perlu ditingkatkan, pelayanan dari setiap fitur perlu diperbaiki agar efektif, dan perlu membuat landasan hukum agar data pribadi pengguna aman.

---

The era of globalization encourages the Indonesian government, especially DKI Jakarta, to provide effective and efficient services by utilizing technology. Electronic services are useful to facilitate the needs of the residents of DKI Jakarta. To demonstrate this, DKI Jakarta through Jakarta Smart City created a product innovation in the form of the Jakarta Kini (JAKI) application. However, in its implementation there are still many complaints from the residents regarding services provided electronically (e-government) so as to cause public distrust. Related to this, the purpose of this study is to analyze the level of trust in e-government services in the form of the use of the JAKI application in DKI Jakarta. This research approach uses quantitative with mixed method data collection techniques. Quantitative data collection techniques are carried out through surveys. Meanwhile, qualitative data collection techniques through in-depth interviews with 5 speakers. Researchers use the theory of trust in e-government to measure the level of trust in the use of technology. The findings of this study show that respondents have high confidence in electronic services with a percentage of 85.40%. However, qualitatively there are disadvantages of electronic services. This research provides several suggestions or recommendations so that services through the JAKI application run well, namely two-way communication needs to be improved, the services of each feature need to be improved to be effective, and it is necessary to create a legal basis so that user personal data is safe."

"Penelitian ini menggunakan teori TAM untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa menggunakan Situs Web Portal UPT Perpustakaan UI dan menjelaskan hubungan faktor yang mempengaruhi niat pengguna untuk mengakses portal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian survei yang dilakukan terhadap Mahasiswa UI jenjang D3 sampai dengan S2 yang mengakses Portal Situs Web Perpustakaan UI dalam kurun waktu Desember 2019 hingga November 2020. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi kemudahan penggunaan dan usefulness terhadap intensi penggunaan portal website library UI. Variabel yang tergolong dalam perbedaan individu yang terdiri dari penggunaan komputer, pengetahuan domain, dan ketertarikan untuk mempublikasi tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap persepsi kemudahan penggunaan maupun kegunaan sistem dari portal website library UI. Variabel yang tergolong dalam karakteristik sistem, hanya bantuan perpustakaan yang tidak memiliki hubungan dengan persepsi penggunaan penggunaan dan kegunaan. Variabel relevansi tidak memiliki hubungan dengan kemudahan penggunaan. Sedangkan visibilitas dan aksesibilitas memiliki hubungan yang signifikan pada variabel kemudahan penggunaan dan kegunaan. Dalam penelitian faktor bantuan perpustakaan tidak memiliki pengaruh sehingga perlu ditingkatkan adanya bantuan perpustakaan di Portal Situs Web UPT Perpustakaan UI mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang membuat layanan tatap muka ditutup dan dilakukan layanan daring.

---

This study used the TAM (Technology Acceptance Model) theory to measure factors influencing students in using Library UI Website Portal and to explain the relationship of factors affecting the user's intention to access the portal. This research was a survey research conducted on UI Diploma to master degree students who accessed the UI Library Website Portal from December 2019 to November 2020. From the analysis, it was found that there was a significant relationship between perceived ease of use and usefulness towards the intention to use the UI library website portal. The variables belonging to individual differences consisting of computer use, domain knowledge, and interest in publishing did not have a significant relationship to the perceived ease of use and usefulness of the UI library website portal. From variables belonging to the characteristics of the system, only library assistance had no relationship with both perceived ease of use and usefulness. Relevance variable had no relationship with ease of use. Meanwhile, visibility and accessibility had a significant relationship on the perceived ease of use and usefulness. In research, the factor of library assistance had no effect, so it is necessary to increase the existence of library assistance on the Website Portal of the UPT Library of Indonesia given the Covid-19 pandemic conditions which made face-to-face services can not be done and almost everything use online services."

"Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) berkembang dengan pesat untuk memenuhi kebutuhan manusia agardapat melakukan komunikasi dan memperoleh akses ke informasi secara cepat. Hal ini membawa suatu kesadaran baru di seluruh dunia untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih yang dikenal sebagai reformasi manajemen publik atau e-Government (e-Gov). Interoperabilitas antar unit/fungsi organisasi merupakan salah satu isu utama dalam menerapkan sistem e-Government. Layanan berbasis Grid untuk interoperabilitas (e-Government Grid) dapat menjadi solusi untuk berbagi sumber daya dan interoperabilitas sistem e-Government. Hal ini telah dilakukan di beberapa negara. Indonesia sebagai negara berkembang juga sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan e-Government. Meskipun dalam survey e-Government yang dilakukan oleh The United Nations Department of Economic and Social Affairs pada tahun 2012, posisi Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, akan tetapi masih terdapat beberapa persoalan dalam pengembangan e-Government khususnya terkait pembagian sumber daya. Beberapa lembaga pemerintahan telah mengimplementasikan interoperabilitas dalam layanan e-Government akan tetapi belum ada keterkaitan dalam hal pembagian sumber daya antar agensi pemerintahan sehingga seringkali masih ada tumpang tindih dalam pengembangan aplikasi antar instansi. Riset tentang e-Government Grid yang dilakukan oleh peneliti selama ini lebih menekankan pada pemanfaatan middleware dan arsitektur dalam teknologi Grid. Untuk melengkapi penelitian sebelumnya, maka pada penelitian ini lebih menekankan pada waktu proses suatu layanan Grid dengan mengusulkan suatu metode estimasi yang diperoleh setelah melakukan simulasi dan eksperimen pada suatu sistem nyata dengan studi kasus Indonesia. Peneliti mengusulkan rancangan desain topologi dan skenario untuk layanan e-Government Grid di Indonesia berdasarkan kelompok fungsi dari peta solusi aplikasi e-Government untuk menghubungkan institusi, lembaga dan wilayah yang ada di negara ini. Peneliti mengusulkan desain topologi dan skenario untuk layanan e-Government Grid berdasarkan provinsi dan populasi dengan mengatur alokasi sumber daya. Kecepatan waktu proses yang merupakan salah satu indikator kepuasan dari pengguna dijadikan ukuran dalam simulasi. Kontribusi akhir dari penelitian ini berupa metode estimasi waktu proses untuk layanan Grid pada suatu topologi star yang diperoleh dari hasil simulasi dan eksperimen pada sistem nyata. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa metode estimasi yang diusulkan memiliki tingkat akurasi sebesar 75% serta menunjukkan adanya konsistensi antara kesimpulan hasil simulasi dengan estimasi waktu proses. Metode estimasi yang diusulkan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memperkirakan waktu proses pada sistem nyata apabila akan dibangun sistem e-Government Grid. Dengan adanya metode ini diharapkan dalam pengembangan Grid untuk pemerintahan termasuk di Indonesia dapat direncanakan secara matang sebelum di implementasikan mengingat besarnya sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pemeliharaannya.

---

Information and Communication Technology (ICTs) is growing rapidly due to human needs for communication and fast access to information.This brought a new awareness around the world to create good governance and clean government which is known as public management reform, called e-Government (e-Gov).

Interoperability among units/functions in organization is one of the main issue for implementing an e-Government system. Grid-based services for interoperability (e-Government Grid) could be a solution for resource sharing and interoperability of e-Government systems. This has been done in some countries.

Indonesia as a developing country is working to improve the quality of e - Government to serve citizens. According to the e-Government survey conducted by the United Nations Department of Economic and Social Affairs in year 2012, Indonesia's position has increased from the previous year, but there are some problems in the development of e -Government related to the resource sharings . Some governmental agencies have implemented interoperability in their e-Government services but there are no linkage in terms of resource sharing among them.

Previous researchs on e-Government Grid focus more on the use of middleware and architecture of Grid technology. This research concentrate more on the processing time of an Indonesia e-Government Grid service and propose an estimation method that obtained after performing simulations and experiments on a real system. We propose some topology design of scenarios for e-Government Grid services in Indonesia based on function group from e-Government application solution to connect the ministry, institutions, agencies, departments and regions in the country . We also propose a topology design of scenarios for e-Government Grid services based on province and population by adjusting the resource allocation . The speed of processing time which is one indicator of user satisfaction measurement is used in the simulation.

Final contribution of this research is a processing time estimation method of processing time for Grid services of a star topology based on the simulations and experiments on a real system. The experimental results show that the proposed estimation method has an accuracy rate of about 75% and shows a consistent conclusion between the simulation and the estimated processing time. Considering the amount of resources required for the development and the maintenance of e-Government Grid, the estimation method proposed in this research can be used to estimate the processing time in real system before the implementation in some countries including in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan menganalisa strategi E-Government Public Relations Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun reputasi organisasi. Teori yang digunakan adalah teori kehumasan dalam dunia pemerintahan, konsep E-Government Public Relations, teori reputasi organisasi, dan teori perencanaan strategis kehumasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta observasi partisipatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi EGovernment Public Relations pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggabungkan empat karakteristik, yaitu: strategic, integrated, targeted, dan measurable yang diimplementasikan ke dalam rangkaian perencanaan strategis kehumasannya. Media internet yang digunakan dalam rangka membangun reputasi organisasi adalah situs dan media sosial.

---

This research aims to analyze the strategy of E-Government Public Relations at the Ministry of Public Works and Housing in building the organization reputation. Theories that were applied are government public relations theory, the concept of E-Government Public Relations, reputation of organization theory, and strategic planning of public relations. This is a qualitative research. Data collected by indepth interviews and participatory observation.

The results show that EGovernment Public Relations strategy at the Ministry of Public Works and Housing incorporates four characteristics: strategic, integrated, targeted, measurable and implement them into PR strategic planning. Internet media used in order to establish the organization reputation are website and social media."

"Penelitian mengenai kualitas informasi dan layanan website: studi kasus Perpustakaan Universitas Bina Nusantara, telah dilaksanakan pada bulan Juli 2004. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat pemakai atas informasi tentang perpustakaan, informasi tentang layanan perpustakaan serta layanan melalui website Perpustakaan Universitas Bina Nusantara. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada pemakai. Sementara pengambilan sampel berdasarkan accidental sampling (sampel secara kebetulan). Hasil penelitian menunjukan bahwa pendapat responden tentang informasi tentang perpustakaan dan informasi tentang layanan perpustakaan pada umumnya positif atau baik, hanya pada pemanfaatan informasi e-disertasi masih tergolong buruk. Sementara pendapat pemakai tentang layanan melalui website pada umumnya juga baik, namun pada pemanfaatan Jasa Penelusuran Informasi dan pemanfaatan layanan perpanjangan masa pinjam buku melalui website masih tergolong buruk. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pendapat pemakai terhadap informasi dan layanan melalui website baik. Namun demikian, untuk meningkatkan penyelenggaraan informasi dan layanan tersebut diperlukan usaha-usaha sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas informasi pada website perpustakaan, seperti penambahan informasi artikel jurnal selain terbitan UBiNus, penyajian informasi karir atau lowongan kerja. 2. Peningkatan layanan melalui website perpustakaan, seperti CD-ROM dapat diakses oleh pemakai secara on-line melalui internet, dengan kata kunci tertentu. 3. Penambahan komputer pada ruang layanan web sebagai sarana penelusuran on line, termasuk untuk pemanfaatan informasi dan layanan melalui website. 4. Peningkatan sosialisasi tentang penyelenggaraan informasi dan layanan melalui website perpustakaan, seperti kerjasama dengan mata kuliah metodologi penelitian atau lain sebagainya. 5. Melakukan up-date e-mail pemakai setiap awal semester, untuk menghindari pengiriman informasi ke alamat e-mail yang sudah tidak aktif. 6. Penyediaan fasilitas komunikasi ilmiah dalam bentuk mailing list antar anggota, sebagai sarana diskusi dan berbagi informasi. 7. Penyediaan layanan peminjaman bahan pustaka antar perpustakaan (interlibrary loan). 8. Penyediaan informasi karir atau lowongan kerja pada website Perpustakaan UBiNus. 9. Penyediaan layanan tur keliling perpustakaan, berupa film singkat di website Perpustakaan UBiNus."

"Saat ini, Indonesia memiliki tuntutan untuk memiliki good governance. Hal tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Dengan perkembangan teknologi yang ada, good governance dapat dicapai dengan menerapkan e- Government. Keberadaan e-Government dapat membuat pemerintah Indonesia menjadi lebih terbuka, transparan, serta mengutamakan pemberian pelayanan masyarakat yang berkualitas kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itulah, pada tahun 2003 dibangun inisiatif untuk mengembangkan e-Governmet, yaitu melalui Keppres no 3 tahun 2003. Namun cukup disayangkan, e-Government yang dikembangkan mengindikasikan hanya sekedar pemenuhan terhadap kebijakan tersebut, karena tanpa disertai dengan kualitas. Oleh karena itulah, pada tahun 2007, Depkominfo mengembangkan PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia), dengan tujuan untuk membangkitkan gairah Pemerintah Daerah terhadap e-Government, dan menjadi arahan dalam pengembangan e-Government. Namun, sayangnya PeGI barulah menilai performa e-Government dari sisi input, padahal masih ada lagi sisi lain yang perlu dipertimbangkan yaitu proses dan output. Hal yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melakukan pengembangan framework untuk e-Government dari sisi proses, dengan menggunakan metodologi yang mengadopsi Soft System Methodology (SSM). Dalam proses pengembangan framework ini, penulis melakukan analisa untuk menghasilkan indikator keberhasilan dari sisi proses. Kemudian melakukan perancangan framework dengan memetakan indikator-indikator tersebut pada tahapan perkembangan maturity framework, yang merupakan hasil adopsi penulis dari tahapan perkembangan yang telah ada sebelumnya. Dari penelitian ini dihasilkan sebelas pengelompokkan indikator dari lima dimensi yang ada di PeGI.

---

Nowadays, there is a demand for Indonesia to have a good governance. It could be difficult but actually it is also possible. The development of technology is enable good governance to be achieved, that is by using e-Government. The existence of e-Government give a potency to Indonesia government to be more transparant and to have finest quality in serving citizens anywhere and anytime. In 2003, there was an inisiative from government to implement e-Government by launching Keppres no 3/2003. Because of that, every local and central government were try to execute this policy by developing e-Government. But regrettably, e-government developed by local governments indicate that the development is only for fulfilling the policy and have no quality.

Because of that, in 2007, Depkominfo has developed and launched a maturity framework, named PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia), as purposes to motivate and to be a guidance for developing better e-government. This research argue that PeGI is only measure e-Government performace in input side and it?s left output and process side. Because of that, this research develops an e-Government maturity framework focused on process side, by adopting Soft System Methology (SSM) as research metholodogy.

Using this methodology, to get an e-Government process maturity framework as an ouput of research, author have to analyze process performance indicators of e-Government and maps them into adopted e-Government maturity level. By the end of this research, there are 11 groups of PeGI indicators mapped."

"Penelitian ini mengidentifkasi bagaimana implementasi Electronic Record Management System (ERMS) dapat mendukung pelaksanaan e-government di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Arsip (SiArip). Bidang Pembinaan dan Layanan Pemanfaatan Jasa Kearsipan menerapkan ERMS dalam SiArip dengan melaksanakan kegiatan alih media yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan tinjauan literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan arsip elektronik yang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok merupakan wujud dalam mendukung kegiatan e-government di lingkungan Pemerintahan Kota Depok dan menunjukkan bahwa implementasi ERMS dalam SiArip ditinjau dari komponen dasar ERMS yang dalam penerapannya masih belum terlaksana dengan maksimal akan tetapi SiArip sudah memenuhi komponen dasar dalam mempercepat pencarian dan temu kembali arsip dan mendukung pengelolaan arsip elektronik ditinjau dari dimensi layanan e-government yang berjalan dengan baik.

---

This Research identifies how the implementation of the electronic record management system can support e- government in Regional Archives and Library of Depok City using the application Sistem Informasi Pengelolaan Arsip (SiArip). The Sector of Archiving Services and Services Utilization Implements ERMS in SiArip by carrying out media transfer activities that refer to Government Regulation Number 28 of 2012. This Study uses a qualitative method through a case study approach. The research data collection techniques were obtained through observations, interviews, and literature review. The results of this study indicate that the electronic archive management activities carried out by the Regional Archives and Library of Depok City is a form of supporting e- government activities within the Depok City Government and indicate that the implementation of ERMS in SiArip is viewed from the basic components of ERMS which in its application has not been implemented optimally but SiArip has fulfilled the basic components in accelerating the search and retrieval of archives and supports the management of electronic records in terms of the dimensions of e-government services that are running well."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Teknologi informasi berbasis web memungkinkan suatu proses bisnis dilakukan dengan cepat. Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat kepada pelaku bisnis di propinsi Riau maka pemerintah daerah propinsi Riau perlu mengembangkan suatu aplikasi e-Government yang merupakan layanan berbasis web. Pengguna aplikasi e-Government di pemerintah daerah propinsi Riau dalam hal ini pelaku bisnis dapat mengakses seluruh layanan yang disediakan dengan hanya melakukan single single-on dengan menggunakan username dan password. Fitur-fitur layanan yang dapat disediakan oleh aplikasi e-Government berbasis web ini antara lain registrasi, layanan pengurusan pajak perusahaan,layanan penghitungan besar pajak, dan layanan perizinan ekspor impor. Perancangan aplikasi e-Government berbasis web ini diharapkan dapat memberikan proses layanan yang cepat sehingga pengguna dalam hal ini pelaku bisnis semakin terbantu dalam melakukan pengurusan pajak, penghitungan besar pajak dan pengurusan perizinan ekspor impor. Disamping itu aplikasi ini juga akan mendorong pelaku bisnis melakukan investasi di propinsi Riau.

---

The growth of Information and Communication Technology is very fast today. Web based application is one of information technology which may be possible doing business quickly. For the sake of giving good and fast services to the businessman in province of Riau, it is important to Government of Province of Riau to develope a web based system which called as e-government. All of services provided can be accessed by the businessman in province of Riau by only doing a single sign-on using their username and password.

Features of services that will be offered by e-government aplication such as registration service, tax management handling service, tax amount computation service, and export import permit service. The Design of the web based e-government to be expected can give services quickly until the user of this application that is the businessman will be assisted to fill up the tax form, to compute amount of the corporate tax and arrange for permit of export import. Beside that, this application will urged the businessman in province of Riau to invest more."

"Penelitian ini fokus pada analisis penerapan e-government melalui aplikasi Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuan dari keberadaan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, cepat, mudah, serta semua pelayanan dapat diproses secara online tanpa ada lagi pelayanan secara manual. Pada penerapannya aplikasi ini masih mengalami beberapa kendala yaitu seperti masih ditemui pelayanan yang belum sepenuhnya dilakukan secara online dan ada beberapa layanan yang tidak aktif digunakan. Dengan menggunakan pendekatan post positivisme, peneliti melakukan analisis terhadap penerapan e-government melalui sistem informasi online layanan administrasi untuk mengetahui sejauh mana peran sistem informasi ini dalam menunjang proses pelayanan di Kemendagri. Menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi serta studi literatur dengan menggunakan teori IS Success Model oleh DeLone dan McLean (2003) yang terdiri dari 6 (enam) variabel yaitu system quality, information quality, service quality, intention to use/use, user satisfication dan net benefit, peneliti mendapatkan data sebagai dasar penilaian penerapan e-government melalui aplikasi SIOLA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government melalui aplikasi SIOLA di Kemendagri belum berjalan dengan baik. Masih terdapat sejumlah indikator penunjang kesuksesan sistem informasi yang dinilai belum memadai.

---

This study focuses on analyzing the implementation of e-government through the application of the Online Service Administration Information System (SIOLA) at the Ministry of Home Affairs (Kemendagri). The purpose of this application is to improve service quality and create services that are effective, efficient, fast, easy, and all services can be processed online without manual service. In its application, this application still experiences several problems, namely services that have not been fully carried out online and some services that are not actively used. Using a post-positivism approach, researchers conducted an analysis of the implementation of e-government through an online information system for administrative services to determine the extent of the role of this information system in supporting the service process at the Ministry of Home Affairs. Using data collection techniques through interviews and documentation studies as well as literature studies using the IS Success Model theory by DeLone and McLean (2003) which consists of 6 (six) variables namely system quality, information quality, service quality, intention to use/use, user satisfication and net benefit, researchers obtain data as a basis for evaluating the implementation of e-government through the SIOLA application. The results of the study show that the application of e-government through the SIOLA application at the Ministry of Home Affairs has not gone well. There are still a number of indicators supporting the success of information systems that are considered inadequate."