Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan identitas merupakan tugas krusial bagi remaja, tetapi menjadi sangat kompleks bagi mereka yang hidup di jalanan, di mana tekanan ekonomi, stigma sosial, dan keterbatasan akses seringkali menghambat proses eksplorasi diri dan pembentukan komitmen identitas mereka. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran dukungan sosial dalam pembentukan identitas remaja yang menjadi anak jalanan, berlokasi di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, yang dipilih karena merupakan wilayah padat penduduk dengan kompleksitas masalah sosial dan demografi remaja khas dimiliki anak jalanan di Kelurahan Penjaringan, menciptakan kerentanan tersendiri bagi kelompok usia muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap delapan informan anak jalanan berusia 13 hingga 17 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak jalanan, pada usia 13 hingga 17 tahun, menghadapi hambatan signifikan dalam eksplorasi peran dan pembentukan komitmen identitas mereka. Mereka sering berada dalam status moratorium identitas atau kebingungan identitas, tetapi beberapa menunjukkan ciri pemaksaan identitas atau pencapaian identitas dalam aspek tertentu. Dukungan sosial adalah elemen krusial dalam pembentukan identitas remaja yang menjadi anak jalanan, dukungan yang komprehensif dan dirasakan efektif, berasal dari berbagai sumber dan dalam beragam bentuk memfasilitasi eksplorasi peran yang lebih terarah dan pembentukan komitmen identitas yang lebih jelas. Namun, sifat dukungan dan bagaimana penerima merasakannya juga menentukan pembentukan identitas, di mana dukungan yang terasa nyata dan personal berkontribusi pada kemampuan remaja untuk melewati krisis identitas dengan lebih baik dan mencapai status moratorium identitas yang produktif atau bahkan pencapaian identitas.

---

Identity development is a crucial task for adolescents, but it becomes particularly complex for those living on the streets, where economic pressure, social stigma, and limited access often hinder their self-exploration process and identity commitment. This research aims to understand the role of social support in the formation of street children's identity, located in Penjaringan Village, North Jakarta, which was chosen because it is a densely populated area with the complexity of social and demographic problems typical of street children in Penjaringan Village, creating its own vulnerabilities for this young age group. This study uses a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews and observations of eight street children aged 13 to 17 years. The results of the study indicate that street children, aged 13 to 17 years, face significant obstacles in their role exploration and identity commitment formation. They are often in a state of identity moratorium or identity confusion, but some show characteristics of identity coercion or identity achievement in certain aspects. Social support is a crucial element in the identity formation of street children, comprehensive and perceived effective support, coming from various sources and in various forms facilitates more directed role exploration and the formation of clearer identity commitments. However, the nature of support and how the recipient perceives it also determines identity formation, where support that feels real and personal contributes to the ability of adolescents to better navigate identity crises and achieve a productive identity moratorium or even identity achievement."

"ABSTRAKPengamen jalanan lekat dengan pandangan negatif dari warga sekitar dan aturan hukum yang membatasi praktik mengamen mereka. Dalam kasus Indonesia, di Depok, Jawa Barat, sebuah kelompok pengamen jalanan bernama Institut Musik Jalanan IMJ menemukan jalan keluar dengan membuat album musik sendiri. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengamen jalanan IMJ berupaya menegaskan identitas dengan menunjukkan kemampuan dan kompetensi mereka bermain musik di jalur komersial. Menerapkan logika struktur dan agensi Margaret Archer 1996 mdash;siklus morfogenesis mdash;penelitian ini menemukan bahwa identitas personal dan kelompok pengamen jalanan IMJ tidak terbentuk dalam satu waktu. Lebih mendalam lagi, pengamen jalanan IMJ melawan kondisi struktur dengan membentuk struktur baru dan senantiasa bertindak refleksif. Proses tersebut menunjukkan bahwa pembentukan identitas pengamen jalanan IMJ terjadi melalui pengulangan struktur dan agensi.

---

ABSTRAKStreet buskers are attached with negative views from people around and laws that limit their busking practice. In Indonesia case, located in Depok, West Java, a street buskers group named Institut Musik Jalanan IMJ finds a way out by making their own music album. This research focuses on how IMJ street buskers define identity by showing their capability and competency of playing music in commercial way. Using Margaret Archer rsquo s logic of structure and agency 1996 mdash the morphogenetic cycle mdash this research finds that IMJ street buskers rsquo personal and group identity are not formed in one time. Furthermore, IMJ street buskers resist the structural condition with elaborate a new one and always act reflexively. The process shows their identity is formed through the recursiveness of structure and agency."

"Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi terkait Status Pengungsi 1951, Indonesia merupakan salah satu negara transit bagi para pengungsi. Mereka merupakan tanggung jawab dari UNHCR. Pengungsi yang tidak memiliki kewarganegaraan ini menghadapi permasalahan seperti waktu tunggu yang lama dan keterbatasan sumber daya. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak bagi perkembangan psikososial pengungsi anak. Dalam penelitian ini membahas gambaran pembentukan identitas pengungsi anak yang dihadapkan dengan kondisi yang tidak memungkinkan dan apa saja yang berkontribusi pada pembentukan identitas mereka. Penelitian ini menggunakan kerangka kesejahteraan dan perlindungan anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan informan sebanyak 15 orang, dengan 5 orang pengungsi anak, 5 orang guru, dan 5 keluarga dari pengungsi anak yang diwawancarai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk dapat membentuk identitas anak dalam situasi sesulit apapun, apabila terdapat dukungan dan interaksi dari beberapa pihak seperti keluarga dan lingkungan sekitar, maka anak tidak akan mengalami kebingungan identitas.

---

Although Indonesia has not ratified the Convention Relating to the Status of Refugees, also known as the 1951 Refugee Convention, Indonesia is one of the transit countries for refugees. Refugees in Indonesia are the responsibility of UNHCR because the Indonesian government is not obliged to meet their needs. These stateless refugees encounter the problem of long time obscurity and scarcity of resources before being placed into their destination country. This situation is feared to affect the psychosocial development of refugee children. This study discusses about identity formation of refugee children in a difficult situation and what contributes to it.

This study uses Child Safeguarding and Promoting Welfare Framework. This study uses qualitative approach with descriptive research with 15 informants 5 refugee children, 5 teachers, and 5 family of the refugee children. Result of this study shows that in order to form the identity even amidst the most difficult situation, if there is support and interaction from family and environment, children will not suffer from identity confusion."

"Skripsi ini membahas mengenai tahapan pelayanan anak jalanan di Yabim Depok. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tahapan pelayanan dan sumber pendukung pelayanan anak jalanan di Yabim Depok. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pendekatan personal sering digunakan pada proses pelayanan mulai dari tahap penjangkauan, masuk rumah singgah, persiapan penerimaan kegiatan, penerimaan kegiatan, dan pengakhiran pelayanan. Pada penelitian ini terlihat relawan dan peer group sebagai sumber daya manusia mempunyai peran yang penting dalam proses pelayanan.

---

The focus of the study is about service for street children at Yabim Depok. Qualitative method used in this research with descriptive design. The aim of this study is to know the description of the service?s step and supporting system for the street children at Yabim Depok. The result of this study shows the personal approaches usually used in the service?s step which are started from outreach?s step, joins halfway-house, preparation program acceptance, acceptance program until ends of service. In those social services, volunteer and peer groups play majoring roles."

"Tesis ini membahas tentang Pelaksanaan Program Children Educational Support dalam mengurangi prevalensi anak jalanan oleh Yayasan ISCO. Dilatarbelakangi oleh masih banyak anak miskin rentan ke jalan akibat sulitnya akses ke layanan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara dengan 9 informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program sudah berjalan dengan cukup baik ditandai dengan berkurangnya anak dampingan yang turun ke jalan disebabkan adanya pemberian bantuan dalam pendidikan formal dan non formal. Hal ini menjadikan terpenuhinya kebutuhan anak miskin untuk mendapatkan pendidikan sejak usia dini sehingga intensitas untuk bekerja di jalan terminimalisir.

---

The thesis discusses about the implementation of children educational support in reducing prevelance of street children by ISCO Foundation. Motivated by many poor children vulnerable to be street cause the difficulty of access to educational services. This research used a qualitative approach. Collecting data using observation and interview with 9 informant.

The study results show that implementation of program has already ran fairly well characterized by reduced child beneficieris who took the streets due to provision of assistance in formal and non-formal education. This made the fulfillment of poor children needs to get an education from early age so the intensity of street work has minimized."

"Anak jalanan adalah salah satu masalah sosial yang rumit di banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut kesehatan, pendidikan, dan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan Program Kesejahteraan Sosial Anak untuk anak jalanan, memberikan mereka akses ke rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Kota Depok menjadi salah satu kota yang aktif menjalankan kebijakan ini sebagai program unggulan oleh Dinas Sosial. Keberhasilan ini tercermin dari penurunan jumlah anak jalanan yang signifikan dibandingkan dengan kota-kota lain di wilayah Jabodetabek, serta penghargaan sebagai Kota Layak Anak yang diterima. Penelitian ini mengadopsi konsep implementasi kebijakan co-production, yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1980-an.  Teori ini diperkuat oleh Ostrom (2001) di mana ia mengusulkan co-production sebagai strategi untuk meningkatkan penyediaan layanan publik melalui kerjasama aktif antara pemerintah dan masyarakat. Co-production mengkonseptualisasikan pemberian layanan sebagai suatu proses di mana pemerintah dan masyarakat berbagi tanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan fokus pada observasi dan pengujian teori yang ada, serta menerapkan konsep governance dalam konteks co-production sebagai landasan konseptual. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipan, wawancara semi-terstruktur dengan berbagai pihak terkait, dan studi dokumen dari arsip internal Dinas Sosial Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program pemberdayaan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Depok telah menerapkan konsep co-production dengan empat tahapan utama: perencanaan bersama, implementasi, keterlibatan masyarakat, dan penilaian bersama. Partisipasi aktif dari anak jalanan, keluarga mereka, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan program ini. Program berhasil menurunkan jumlah anak jalanan di Kota Depok meskipun beberapa titik masih ditemukan anak jalanan. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan stigma sosial, kerjasama yang baik antara semua pihak terlibat telah membantu mengatasi hambatan tersebut. Evaluasi bersama menunjukkan bahwa program ini efektif dan relevan, meskipun perlu perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan dampak jangka panjangnya.

---

Street children are a complex social issue in many countries, including Indonesia. This phenomenon encompasses not only economic aspects but also health, education, and human rights concerns. The Indonesian government has implemented the Child Social Welfare Program for street children, providing them access to social rehabilitation, social security, and empowerment. Depok City is actively implementing this policy as a flagship program through its Social Welfare Office. Success is evident in the significant reduction in the number of street children compared to other cities in the Jabodetabek region, along with recognition as a Child-Friendly City. This research adopts the concept of co-production in policy implementation, first developed in the 1980s. The theory, reinforced by Ostrom (2001), proposes co-production as a strategy to enhance public service provision through active collaboration between government and the community. Co-production conceptualizes service delivery as a process where government and the public share responsibility in designing, implementing, and evaluating programs or policies. The study employs a post-positivist approach focusing on observation, theory testing, and applies governance concepts within the context of co-production as a conceptual foundation. Data collection utilized non-participant observation, semi-structured interviews with various stakeholders, and document studies from Depok City Social Welfare Office's internal archives. Findings indicate that the implementation of the street children empowerment program by Depok City's Social Welfare Office follows four main stages of co-production: joint planning, implementation, community engagement, and joint evaluation. Active participation from street children, their families, and the community is crucial to the program's success. Despite challenges such as resource limitations and social stigma, effective collaboration among stakeholders has helped overcome these barriers. Joint evaluations show the program's effectiveness and relevance, though continuous improvement is necessary to enhance its long-term impact."

"Penelitian ini membahas tahap proses pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan di Social Development Center for Street Children (SDC) Bambu Apus dan juga faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi sosial di Social Development Center for Street Children (SDC) Bambu Apus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif.Hasil penelitian menggambarkan proses rehabilitasi sosial, meliputi tahapan pendekatan awal, assessment, rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, pemulangan (reintegrasi), terminasi, dan juga monitoring, serta faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi sosial.

---

This research discusses the stages of the social rehabilitation process in Social Development Center for Street Children (SDC) Bambu Apus and also factors inhibiting during the implementation of social rehabilitation at the Social Development Center for Street Children (SDC) Bambu Apus. This study used a qualitative approach with descriptive research method.The research results illustrate the social rehabilitation process, covering the early stages of the approach, assessment, intervention plan, the implementation of the intervention, repatriation (reintegration), termination, and also monitoring, as well as factors inhibiting the implementation of social rehabilitation."

"Tingginya penerimaan pajak penerangan jalan kota Cilegon setiap tahunnya serta adanya kebijakan earmarking Pajak penerangan jalan untuk penyediaan penerangan jalan umum, seharusnya bisa mengatasi permasalahan terkait penerangan jalan umum yang terjadi di Kota Cilegon. Earmarking tax mengatur anggaran Penerangan Jalan Umum berasal dari pendapatan Pajak Penerangan Jalan untuk penerangan jalan yang bertujuan untuk menjamin tersediaanya anggaran penerangan jalan umum serta meningkatkan akuntabilitas dari pungutan pajak penerangan jalan. Penelitian ini memfokuskan pada alokasi anggaran eamarking pajak penerangan jalan untuk penyediaan penerangan jalan umum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya, Kota Cilegon dalam pengalokasi anggaran untuk penyediaan penerangan jalan umum dananya tidak bersumber dari perolehan pajak penerangan jalan melainkan dari total pendapatan yang terdapat di APBD, sehingga tidak adanya perbedaan dengan sektor lain yang tidak dilakukan earmarked.. Kendala yang ditemui dalam proses alokasi anggaran penyediaan Penerangan Jalan Umum di Kota Cilegon adalah ketidakjelasan batasan presentase alokasi earmarking Pajak Penerangan Jalan di dalam Peraturan Daerah, kurangnya pengetahuan dan perhatian perangkat pemerintah daerah mengenai earmarking tax, serta tidak selarasnya sistem penganggaran dengan kebijakan earmarking tax. Kendala tersebut menyebabkan pengalokasian anggaran earmarking Pajak Penerangan Jalan untuk Penerangan Jalan Umum tidak dikakukan sebagaimana mestinya sehingga membuat alokasi anggaran untuk Penerangan Jalan Umum tidak maksimal

---

The high income of street lighting tax Cilegon city every year and the existence of earmarking policy Street lighting tax for the provision of public street lighting, should be able to overcome problems related to street lighting that occurred in the city of Cilegon. The Earmarking Tax regulates the Street Lighting Budget from the Road Lighting Tax revenue for street lighting which aims to ensure the availability of public road lighting and to improve the accountability of street lighting taxes. This study focuses on budget allocation of street lighting tax eamarking for the provision of street lighting. This research is conducted with qualitative approach and qualitative data analysis technique. As a result, Cilegon in the budget allocation for the provision of street public lighting does not originate from street lighting tax revenue but from total revenues in APBD, so there is no difference with other sectors that are not earmarked. Constraints encountered in the budget allocation process provision Public Street Lighting in Cilegon City is the obscure limitation of percentage of earmarking allocation of street lighting tax in local regulation, lack of knowledge and attention of local government concerning earmarking tax, and not aligned with budgeting system with earmarking tax policy. These constraints cause the allocation of earmarking budget for street lighting for street lighting is not properly standardized so as to make the "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai ruang gerak dan aktivitas anak jalanan untuk memahami seperti apa ruang aktivitas anak jalanan dalam kaitannya sebagai working children. Penyusunan skripsi dengan melakukan studi kasus lewat pengamatan dan wawancara tidak terstruktur dengan anak jalanan untuk mendapatkan pandangan subjektif dari mereka dan saya pribadi. Hasil penulisan memperlihatkan bahwa anak jalanan tidak ada niat mengambil alih kontrol ruang ¬ruang bekerja mereka, mereka hanya memasuki teritori tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor-faktor yang menyebabkan ruang-ruang tersebut berpengaruh terhadap pergerakan dan aktivitas anak jalanan saat bekerja adalah affordances ruang tersebut, karakter teritori, serta jaminan akan pemenuhan kebutuhan dasar di ruang tersebut.

---

ABSTRACTThe focus of this study is street children's movement space and activities to understand street children's activity spaces as working children. The data were collected by means of observation and unstructured interview with street children, to get subjective point of view from street children and me. The study give understanding that street children have no purpose to control the spaces they work. Working spaces of street children give important affect to their self-development. Important things that affects street children's movements and activities when they work are affordances of the spaces, characteristic of territories, and insurances of basic needs."

"Anak jalanan merupakan sebuah fenomena yang sering muncul di area perkotaan serta membawa dampak buruk bagi ketertiban lingkungan. Permasalahan ini tidak bisa hanya dipandang sebelah mata, melainkan harus dilihat dari berbagai sudut pandang serta berbagai faktor seperti keluarga, sosial, psikologi, hingga ekonomi. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) klaster anak jalanan untuk menyediakan kesempatan bagi anak jalanan supaya mereka mendapatkan akses terhadap rehabilitasi sosial, jaminan sosial, hingga pemberdayaan sosial. Kota Depok merupakan salah satu kota yang gencar menyelenggarakan kebijakan penanganan anak jalanan yang diangkat juga sebagai program unggulan oleh Dinas Sosial. Hal ini dibuktikan dengan prestasi penurunan jumlah anak jalanan tertinggi dibandingkan kota-kota lain di wilayah Jabodetabek serta gelar Kota Layak Anak yang didapatkan. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci keberhasilan dari strategi penanganan anak jalan yang Pemerintah Kota Depok laksanakan. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan alur kolaboratif serta faktor yang memengaruhinya dengan konsep collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengambilan data lewat wawancara mendalam sebagai sumber primer dan studi kepustakaan hingga studi media sebagai sumber sekunder. Hasil dari penelitian ini melukiskan kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam menjalankan turunan Program Kesejahteraan Sosial Anak klaster anak jalanan telah memenuhi semua dimensi dari teori milik Ansell & Gash (2008). Pemerintah Kota Depok memberikan alur yang jelas untuk menangani anak jalanan serta membuka kesempatan bagi kolaborator untuk membangun kebijakan bersama sesuai kebutuhan. Kolaborator Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) juga diberikan pelatihan dan akreditasi demi meningkatkan pelayanan yang diberikan. Namun, masih didapati beberapa temuan yang menjadi hambatan serta harus dievaluasi yang berhubungan dengan miskomunikasi, pembaharuan kebijakan, optimalisasi perjanjian kerja, hingga penyebaran informasi yang belum baik.

---

Street children are a phenomenon that often appears in urban areas and brings negative impacts to environmental order. This issue cannot be overlooked, but must be viewed from various perspectives and factors such as family, social, psychological, and economic. The Government of the Republic of Indonesia has issued the Child Social Welfare Program (CSWP) for street children cluster to provide opportunities for street children so that they can access social rehabilitation, social security, and social empowerment. Depok City is one of the cities that actively carries out street children handling policies which are also raised as a flagship program by the Social Service. This is evidenced by the achievement of the highest reduction in the number of street children compared to other cities in the Jabodetabek region and the Child-Friendly City title obtained. Cross-sector collaboration is one of the keys to the success of the street children handling strategy carried out by the Depok City Government. This research aims to analyze the process and flow of collaboration and the factors that influence it with the concept of collaborative governance proposed by Ansell & Gash (2008). This research uses a post-positivist approach with data collection methods through in-depth interviews as primary sources and literature studies to media studies as secondary sources. The results of this study illustrate the collaboration carried out by the Depok City Government in running the derivative of the Child Social Welfare Program for the street children cluster has fulfilled all dimensions of the theory of Ansell & Gash (2008). The Depok City Government provides a clear flow to handle street children and opens opportunities for collaborators to build joint policies according to needs. Social Welfare Institution (SWI) collaborators are also given training and accreditation to improve the services provided. However, there are still some findings that become obstacles and must be evaluated related to miscommunication, policy renewal, optimization of work agreements, to the dissemination of information that is not yet good."