Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterbukaan Informasi Publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintah yang demokratis dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Hak masyarakat atas informasi telah dijamin oleh UUD, dimana pada intinya masyarakat mempunyai hak untuk  mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan salah satunya kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun usaha masyarakat dalam menuntut keterbukaan tidak selalu berjalan mulus. Melalui metode non doktrinal, penelitian ini ingin melihat sejauh mana pengimplementasian keterbukaan informasi publik pada bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik dalam bidang pengadaan barang dan jasa belum teroptimalisasi dengan baik, karena faktanya masih banyak badan publik yang menolak untuk terbuka terhadap informasi terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah, selain itu dalam proses penyelesaian sengketa keterbukaan informasi oleh komisi informasi masih terdapat kekurangan pada prosedur penyelesaian yang tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang - undang. Dalam penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan saran dan masukan bagi pihak terkait seperti, badan publik dalam mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien agar lebih mudah untuk diakses masyarakat, pengembangan kualitas sumber daya manusia pada lembaga komisi informasi, penegakan hukum, serta diperlukanya revisi undang - undang keterbukaan informasi yang harus adaptif dengan perkembangan zaman.

---

Public Information Disclosure is an important factor in realizing a democratic government and in accordance with good governance. The public's right to information has been guaranteed by the Constitution, which essentially means that the public has the right to seek, obtain, possess, and store information using all available channels. Through information disclosure, the public can participate in monitoring government activities in the implementation of development, one of which is the procurement of government goods and services. However, the community's efforts in demanding openness do not always run smoothly. Through the non-doctrinal method, this research aims to see the extent of the implementation of public information disclosure in the field of government procurement of goods and services. The results of the study found that the implementation of public information disclosure in the field of goods and services procurement has not been optimized properly, due to the fact that there are still many public bodies that refuse to be open to information on the procurement of government goods and services, besides that in the process of resolving information disclosure disputes by the information commission there are still shortcomings in settlement procedures that are not in accordance with what is mandated by law. This research is also expected to provide suggestions and input for related parties such as, public agencies in developing information and documentation systems to manage public information properly and efficiently so that it is easier to access by the public, developing the quality of human resources at information commission institutions, law enforcement, and the need for revision of information disclosure laws that must be adaptive to the times."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas . Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori pengukuran kinerja birokrasi publik melalui lima dimensi dengan sebelas indikator yang menunjukan capaian kinerja. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui pendapat masyarakat serta karakteristik kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN Nasional/Bappenas dalam penyediaan informasi publik. Berbeda dengan pendekatan, metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik kualitatif melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber. Pertama, melalui dimensi produktivitas dengan hasil satu indikator terpenuhi dan satu indikator belum terpenuhi. Kedua, dimensi kualitas layanan dengan hasil satu indikator terpenuhi dan satu indikator belum terpenuhi. Ketiga, melalui dimensi responsivitas dengan hasil dua indikator terpenuhi. Keempat, melalui dimensi responsibilitas dengan hasil dua indikator belum terpenuhi. Terakhir, dimensi akuntabilitas dengan hasil dua indikator terpenuhi dan satu indikator belum terpenuhi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat enam capaian kinerja yang telah tepenuhi dan lima capaian kerja yang masih belum terpenuhi.

---

This research aims to analyze the performance of the Public Information Service Unit of the Ministry of National Development Planning/ Bappenas. The research uses the theory of performance measurement of the public bureaucracy through five dimensions with eleven indicators that show performance achievement. The quantitative approach is carried out through public opinion and the performance characteristics of the Public Information Service Unit of the Ministry of National Development Planning/ Bappenas in providing public information. The data collection method by qualitative techniques through in-depth interviews with several sources. First, the productivity dimension with the results of one indicator fulfilled and one indicator unfulfilled. Second, the dimension of service quality with the results that one indicator fulfilled and one indicator unfulfilled. Third, the dimension of responsiveness with the results of two indicators fulfilled. Fourth, the responsibility dimension with the results of the two indicators unfulfilled. Fifth, the accountability dimension with the results of two indicators fulfilled and one indicator unfulfilled. The results show that there are six performance achievements fulfilled and five work achievements unfulfilled."

"Industri kuliner dan pangan olahan di Indonesia berkembang pesat dan memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional. Namun, seiring pertumbuhan ini, muncul masalah kurangnya informasi tentang kehalalan produk yang dijual, yang berdampak pada kerugian konsumen, terutama konsumen Muslim. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum terkait informasi kehalalan produk kuliner dan pangan olahan di Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif, menganalisis UU Perlindungan Konsumen dan UU Jaminan Produk Halal beserta peraturan turunannya dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen berhak atas informasi jelas tentang kehalalan produk, dan pelaku usaha berkewajiban memberi informasi akurat sesuai hukum. Label halal dipandang sebagai upaya menyediakan informasi yang cukup dalam konteks jaminan produk halal. Selain itu, kesimpulan penelitian menyarankan bahwa keterangan tidak halal yang terstandarisasi dapat mengurangi potensi misinformasi bagi konsumen. Dengan demikian, untuk memastikan informasi yang cukup terkait kandungan halal sebagai bentuk perlindungan konsumen, pemerintah dapat memaksimalkan penggunaan label halal dan keterangan tidak halal yang terstandarisasi.

---

The culinary and processed food industries in Indonesia are rapidly growing and making a significant contribution to the national economy. However, alongside this growth, there is a problem with inadequate information regarding the halal status of products being sold, which has negative implications for consumers, particularly Muslim consumers. This study aims to examine the legal protections related to halal information on culinary and processed food products in Indonesia through a normative juridical approach, analyzing the Consumer Protection Act, the Halal Product Assurance Act, their derivative regulations, and other relevant legislation. The findings indicate that consumers have the right to clear information regarding the halal status of products, and business operators are legally obligated to provide accurate information. The halal label is viewed as an effort to provide sufficient information in the context of halal product assurance. Additionally, the study concludes that a standardized "non-halal" label could be a solution to mitigate potential misinformation for consumers. Thus, to ensure adequate information on halal content as a form of consumer protection, the government can maximize the use of standardized halal and non-halal labeling."

"Meskipun mungkin belum banyak diketahui, setidaknya 29 pabrik tekstil di Indonesia telah secara sukarela mengungkapkan informasi data pelepasan bahan kimia berbahaya dari fasilitasnya kepada publik. Pengungkapan informasi dilakukan melalui media internet dengan alamat http://wwwen.ipe.org.cn/. Dalam periode 2013 hingga 2019, secara bersama-sama, tercatat 75 kali pengungkapan informasi dilakukan. Pengungkapan informasi dilakukan dengan pendekatan sistem PRTR yang dilakukan secara individu atau detail per pabrik; detail mengungkap 11 grup bahan kimia berbahaya serta parameter konvensional sebagaimana diatur standar baku mutu pembuangan limbah cair Indonesia khususnya untuk industri tekstil; kemana, misal badan air apa, limbah cair tersebut dibuang; dan detail dari fasilitas perusahaan yang melepaskan polutan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis komparatif kualitatif yang berorientasi pada kasus. Penelitian ini menemukan tujuh lajur dengan konfigurasi faktor-faktor yang menghasilkan pengungkapan informasi. Terdapat tiga faktor yang bersifat ‘tidak cukup’ namun ‘diperlukan’ dalam semua lajur menuju pengungkapan informasi. Faktor tersebut yaitu: tingkat kepadatan di mana pabrik beroperasi, keberadaan IPAL dalam fasilitas pabrik, dan keterlibatan pembeli dalam proses pengungkapan informasi. Penelitian ini juga mengurai proses pengungkapan informasi yang dilakukan, serta persepsi dari para pemangku kepentingan terkait manfaat, biaya atau risiko, dan skema adaptasi atau adopsi ideal atas inisiatif tersebut oleh pemerintah Indonesia.

---

Although perhaps not yet well known, at least 29 textile factories in Indonesia have voluntarily disclosed information on the release of hazardous chemicals from their facilities to the public. Disclosure of information is done through an internet platform at http://wwwen.ipe.org.cn/. In the period of 2013 to 2019, together, 75 information disclosures were made. Disclosure of information is done with the PRTR system approach that is done individually or detailed per factory; reveals 11 groups of hazardous chemicals as well as conventional parameters as regulated by the Indonesian waste water discharge standards, especially for the textile industry; where, for example what body of water, the waste water is discharged; and details of the company's facilities that release the pollutants. The study used a qualitative approach and qualitative comparative analysis methods which is case- oriented.

This study found seven paths with a configuration of factors that resulted in information disclosure. There are three factors that are 'insufficient' but 'necessary' in all paths leading to information disclosure. These factors are: the level of density at which the factory operates, the presence of WWTP in factory facilities, and the involvement of buyers in the information disclosure process. The study also describes the information disclosure process undertaken, as well as the perceptions of stakeholders regarding the benefits, costs or risks, and the ideal adaptation or adoption scheme for the initiative by the Indonesian government. "

"Tesis ini menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan menggunakan teori yang digagas oleh Edward III, tesis ini melihat kesesuaian kebijakan keterbukaan informasi publik yang seharusnya dengan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta mengidentifikasi faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan data kualitatif. Kesimpulan penelitian yaitu implementasi kebijakan KIP berjalan kurang baik pada tahap operasional, dimana kebijakan tidak dilaksanakan sesuai aturan dan tidak ada prosedur operational standar pelayanan informasi publik; serta faktor penghambat keberhasilan implementasi yaitu komunikasi yang kurang efektif antarpihak yang terlibat, disposisi yang kurang, serta keterbatasan sumber daya manusia yang terampil. Tindakan yang disarankan adalah penetapan prosedur operasional standar, pelaksanaan uji konsekuensi atas penetapan jenis informasi yang dikecualikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia terampil, serta perubahan struktur organisasi.

---

This thesis focus on the implementation of the policy of public disclosure in Coordinating Ministry for Economic Affairs. Using the theory proposed by Edward III, this thesis analyzed the implementation of public disclosure policy compared to how should the policy implemented, then identify its constraint. It uses post-positivism approach supported by qualitative data.

The research concludes that: implementation of public disclosure policy did not run well at the operational level, where the policy did not executed based on the regulation, and there is no standard operating procedures, and also there are several factors that hinder the successful implementation: lack of effective communication, disposition, and skilled human resources.

Based on this conclusion, it was suggested to establish the standard operating procedures, test of consequence for classified information, improving capacity for skilled human resources, as well as changing the organizational structure of the Ministry."

"Skripsi ini membahas pengaturan mengenai klausul keterbukaan informasi searah mengenai jumlah pemesanan bahan baku terhadap pesaing di dalam suatu Supply Agreement. Dalam Supply Agreement, pihak pembeli sebagai pembeli bahan baku akan menyampaikan informasi mengenai jumlah bahan baku yang ingin dipesan kepada pihak Supplier sebagai penjual bahan baku. Dengan adanya klausul keterbukaan informasi searah mengenai jumlah pemesanan bahan baku terhadap pesaing dalam Supply Agreement, maka informasi mengenai jumlah bahan baku yang ingin dipesan oleh pembeli juga diberitahukan kepada pesaing dari pembeli. Untuk membahas permasalahan ini, akan digunakan penelitian hukum normatif dengan analisis yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini adalah analisis terhadap klausul keterbukaan informasi searah mengenai jumlah pemesanan bahan baku terhadap pesaing di dalam suatu Supply Agreement menurut hukum persaingan usaha.

---

This thesis discusses about the regulation of clause of one-way information disclosure to competitor regarding raw material purchase order in Supply Agreement. In Supply Agreement, the buyer will inform the raw material purchase order to the supplier, whom will sell the raw material to the buyer. With the addition of clause of one-way information disclosure to competitor regarding raw material purchase order in Supply Agreement, the information regarding buyer's raw material purchase order will also be informed to buyer's competitor. Normative study and legal-normative juridical analysis will be used to address this issue. The results of this study is an analysis of clause of one-way information disclosure to competitor regarding raw material purchase order in Supply Agreement in accordance with competition law."

"Setiap warga negara pada hakikatnya adalah berhak untuk dapat mengetahui mengenai semua kegiatan atau kebijakan yang dilakukan oleh Pejabat Publik. Hak untuk memperoleh informasi publik ini sering ada permasalahan baik dari sisi regulasi maupun perilaku petugas PPID yang tidak mendukung. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai masalah Keterbukaan Informasi publik dalam pelaksanaannya seringkali bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, dimana di dalam peraturan Menteri Agraria dimaksud diatur mengenai pembatasan-pembatasan dalam memberikan permohonan informasi data pertanahan yang seringkali tidak sejalan dengan pengaturan keterbukaan informasi publik yang diatur di dalam UU KIP. Sehingga masyarakat menjadi tidak serta merta bisa mendapatkan informasi data pertanahan yang pada akhirnya akan memunculkan gugatan dari masyarakat kepada Kementerian ATR/BPN di Komisi Informasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari permasalahan tersebut, adanya upaya perlindungan hukum untuk masyarakat atas sebuah penolakan permohonan Informasi Publik pada Kementerian ATR/BPN. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder.

---

Every citizen in essence has the right to be able to know about all activities or policies carried out by Public Officials. The right to obtain public information is often problematic, both in terms of regulations and the behaviour of PPID officers who do not support it. Law Number 14 of 2008 concerning the Law on Public Information Disclosure which regulates the issue of Public Disclosure in its implementation often contradicts the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head National Land Agency Number 3 of 1997, in which the Minister of Agrarian regulation referred to regulates restrictions on granting requests for information on land data which are often not in line with the provisions on public disclosure regulated in UU KIP. So that the public will not necessarily be able to obtain land data information which will eventually lead to a lawsuit from the public against the ATR/BPN Ministry at the Information Commission and the State Administrative Court. From these problems, there is an effort to protect the law for the community regarding a rejection of a request for Public Information at the Ministry of ATR/BPN. This research is a field research (field research). The type of data used in this research is the type of primary data and secondary data."

"Skripsi ini membahas upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran humas Badan Publik dalam upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peneliti melakukan penelitian pada Humas Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan peran humas DPR-RI dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Humas DPR sudah melakukan peran dengan baik, yaitu sebagai Manajer Humas dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitian ini menyarankan pentingnya keterlibatan humas dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik.

---

This thesis discuss about effort implementation of legislation number 14, 2008 about disclosure of public information in Public Institutions. Purpose of this research is to know the role of public relations in an effort implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information in Public Institutions.

Researcher conducted a research in Public Institution of Representatives Public Agency of Indonesia (DPR-RI). This research is qualitative research with descriptive data analysis methods. This method used to describe the role of public relations DPR-RI in an effort implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information.

The result of this research show that public relations in DPR have done a good role as a manager of public relations in an effort implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information.

This research suggest the important of involvement public relations in order to achieve the implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information."

"ABSTRAKPendefinisian Badan Publik berdasarkan UU KIP dilakukan dengan pendekatansumber pendanaan. Persoalan yang ditimbulkan dengan pendekatan ini adalahtimbulnya perdebatan yang tiada berakhir terkait dengan statusBUMN/BUMD/badan usaha Negara lainnya dalam kaitannya dengan kewajibanpenyediaan layanan informasi publik berdasarkan UU KIP. untuk mendukungprinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tesis ini berupaya menganalisakonsekuensi lanjutan dari perdebatan konsep Badan Publik serta berupayamembandingkan penormaan Badan Publik di Negara lain yang telah lebihmemiliki UU KIP.Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan melakukanpenelusuran terhadap UU KIP, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010tentang Pelaksanaan UU KIP, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta risalah pembahasan UU KIP diDPR. Selain penelusuran peraturan perundang-undangan, Penulis juga melakukanstudi kasus terhadap beberapa alasan penolakan pengakuan instansi tertentuterhadap status Badan Publik yang dikenai kewajiban penyediaan layananinformasi publik.Kesimpulan yang Penulis peroleh dari penelitian in adalah jaminan hak untukmengakses informasi dapat mendukung terlaksananya pemerintahan yang baik,yang akan mendukung terciptanya tujuan bernegara sebagaimana konsep Negarakesejahteraan. Terkait pendekatan sumber pendanaan terhadap pendefinisianBadan Publik, konsekuensi lebih lanjut adalah putusan terbuka yang dijatuhkanKomisi Informasi terhadap sengketa yang melibatkan BUMN/BUMD/badanusaha Negara lainnya tidak dijalankan oleh badan yang bersangkutan karenaperbedaan pandangan terhadap definisi Badan Publik tersebut. Terakhir,pentingnya mempertimbangkan pendekatan lain untuk merumuskan Badan Publikmisalnya pendekatan pelayanan publik.

---

ABSTRACTDefining the Public Bodies based on Freedom of Information Act done basedapproach funding sources. The problems posed by this approach is the emergenceof endless debate relating to the status of state-owned companies /regional-ownedenterprises/ the other state enterprises in relation to the obligation to providepublic information services based on the Freedom of Information Act to supportthe principles of good governance. This thesis seeks to analyze the consequencesof continued debate the concept of public bodies as well as the attempt to comparethe regulating of Public Bodies in other countries that already have a Freedom ofInformation Act.This study was conducted using normative juridical, that is by doing a search onthe Freedom of Information Act, Government Regulation No. 61 Year 2010 onthe Implementation of the Freedom of Information Act, Information CommissionRegulation No. 1 of 2010 on Public Information Service Standards, as well as theminutes of the discussion of Freedom of Information Act. In addition to trackingthe legislation, the author also conducted case studies on some of the reasons forrefusal of recognition of certain agencies of the status of public bodies subject tothe obligation to provide public information services.The author conclusions obtained from research in the guarantee right of access toinformation to support the implementation of good governance, which willsupport the purpose of the concept of the welfare state. Related approach todefining the sources of funding public bodies, further consequence is an openverdict handed down against the Information Commission disputes involvingstate-owned companies / regional-owned enterprises / the other state enterpreisesare not obeyed by the agency concerned because of disagreements over thedefinition of the public agency. Finally, the importance of considering otherapproaches to formulating public bodies such public service approach."

"Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa perubahan paradigma beracara khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan pembentukan Komisi Informasi. Dalam tradisi hukum acara peradilan tata usaha negara komisi seperti ini seringkali disebut peradilan semu atau (quasi rechtspraak). Namun demikian tidak dengan Komisi Informasi, Komisi ini merupakan lembaga profesional yang mengevaluasi bagaimana seharusnya keterbukaan informasi itu diselenggarakan dalam suatu negara hukum. Pihak-pihak bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila badan publiknya adalah Badan Publik Negara. Jika dalam tradisi peradilan tata usaha negara pejabat tata usaha negara senantiasa berkedudukan tergugat, maka dalam penyelesian sengketa informasi pubik di pengadilan, tradisi itu tidak berlaku lagi. Masing-masing dapat bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat sesuai dengan kepentingan masing-masing. Komisi Informasi yang putusannya menjadi acuan untuk dinilai tidak termasuk sebagai pihak yang bersengketa. Terkait dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 160/G/2011/PTUN- JKT, dapat diambil kesimpulan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk menyelesaiakan sengketa informasi publik. Namun demikian terdapat keterlanjuran proses peradilan yaitu mendudukan Komisi Informasi sebagai tergugat sehingga memungkinkan untuk dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

---

The enactment of the Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure, has brought a paradigm shift on the proceeding of courts, especially the State Administrative Court. In order to settle public information disputes, the Law Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure mandated the establishment of the Information Commission. This commission is usually called quasi judicial body (quasi rechtspraak) in the State Administrative Court's Procedural Law, but not with this Commission. The Information Commission is a professional body which evaluates how the Public Information Disclosure should be held in a state law. If the Parties initially disputed in the Information Commission, i.e. the Public Body and the public information user, do not accept the verdict of the Information Commission, they may file lawsuit to the State Administrative Court as long as the public body is a statepublic body. If in the State Administrative Court's Procedural Law the state administrative officials always serves as a defendant, then in the settlement of public information dispute in court, the tradition does no longer apply. Each one can act as a Plaintiff or Defendant depending on their own interests. The Information Commission, which decision becomes a reference for assessment, is not considered as a disputing party. In relations to the Jakarta State Administrative Court Decision Number 160/G/2011/PTUN- JKT, it can be concluded that the State Administrative Courts has an absolute competentie to settle the public information disputes. However, there is an error in in the judicial process which put the Information Commission as defendant which allows cassation to be filed to the Supreme Court."