Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Maraknya illegal logging di Indonesia dari tahun 1999-2005, oleh berbagai kalangan diduga sebagai akibat dari aparatus negara yang korup, keterlibatan polisi dan militer, lemahnya penegakan hukum, tingginya kebutuhan kayu dunia, peraturan yang tumpah tindih, krisis ekonomi, industri perkayuan yang kelebihan kapasitas, dan otonomi daerah dan desentralisasi. Pada banyak kejadian illegal logging di Indonesia, berbagai penyebab diatas memiliki bukti-bukti yang kuat. Namun aktivitas illegal logging menjadi unik jika menengoknya di daerah Badau dan Lanjak yang berbatasan dengan Serawak ? Malaysia.Kecamatan Badau dan Lanjak merupakan daerah yang mayoritas warganegara Indonesia di sini ialah Orang Iban atau Dayak Iban yang secara etnis merupakan bagian dari etnis yang sama dengan warga negara Malaysia di Serawak yang keduanya hanya dipisahkan oleh garis di peta ketika Indonesia dan Malaysia menjadi negara modern sejak jaman kolonialisme Belanda dan Inggris hingga sekarang ini. Dalam dugaan saya aspek sentimen identitas etnis dan sentimen identitas lainnya memiliki peran yang cukup besar dalam fenomena illegal logging di dua kecamatan ini.Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui tesis ini saya mengungkap bagaimana identitas warganegara Indonesia dari etnis Iban di Badau dan Lanjak dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam menjalankan praktik illegal logging. Identitas dalam tesis ini utamanya mengacu pada keibanan, namun kedayakan, ke Indonesiaan, kemalaysiaan dan kekatolikan mereka tidak bisa dihindari dalam pembahasannya. Semua digunakan secara bergantian, cair dan cerdik dalam berbagai relasi kepentingan, tergantung situasi dan konteks dari relasi tersebut. Sedangkan illegal logging mengacu pada praktik ekstraksi sumber daya hutan yang menurut definisi negara melanggar peraturan perundangan. Illegal logging di perbatasan Indonesia- Malaysia bersifat frontiers yang berlangsung tidak saja dalam kondisi pengaburan hukum [deregulated] yang menghasilkan pembingungan [confused], tapi juga ada situasi dimana orang tahu bahwa itu salah dan melanggar hukum, namun tidak ada yang melihat dan mampu menyelesaikan dan tidak juga mempunyai solusinya sehingga seolah semua membiarkan itu terjadi [complicity]. Illegal logging tidak cukup dijelaskan dan diselesaikan dengan pendekatan hukum negara yang menyeragamkan problem perbatasan negara dengan daerah Indonesia lainnya dengan menggunakan sisi represif dan koersif negara semata, tapi dia juga menyangkut soal the art of governing dan relasi etnis dan nasionalisme orang perbatasan. Di Perbatasan, negara sebagai the art of governing ini lemah kehadirannya yang tercermin dari keberadaan nya dalam bentuk basic services menyangkut kesejahteraan warga negaranya. Keindonesiaan menjadi lemah posisinya dalam kehidupan Orang Iban di perbatasan. Kekosongan ini yang kemudian ditingkahi oleh kehadiran Malaysia melalui relasi ekonomi dasar, relasi sejarah etnisitas, dan cukong kayu. Pertautan kepentingan ini yang dimanfaatkan dengan cerdik dan sangat strategis oleh cukong kayu untuk menjalankan dan melanggengkan praktik illegal logging di Badau dan Lanjak. Namun tidak berarti Orang Iban di perbatasan adalah bodoh, tertipu oleh kelabaan dari relasi dengan cukong kayu, tidak patuh hukum, tidak cinta Indonesia, atau mereka secara bulat telah menjadi Malaysia. Keterlibatan mereka dalam illegal logging merupakan pilihan strategis atas berbagai pertimbangan masak, melalui proses kreatif dan cerdik. Meski dalam idealnya ?hutan merupakan ibu bagi Orang Iban? namun dalam situasi kongkrit yang dihadapi sehari- hari, hutan sebagai identitas keibanan ini untuk sementara menjadi kurang strategis bagi masa depan mereka. Keindonesiaan untuk berbagai alasan terpaksa dikebelakangkan untuk sementara waktu demi kelangsungan dan eksistensi kemanusiaan yang mereka inginkan.

---

Corrupted state apparatus, militairy and policeman involvement, the raise of world market demand on ; , the weak of law enforcement, economic crises, over capacity of timber industries, and decentralization always used to explain on how and why illegal logging sustained in Indonesia from 1999-2005. It is easy to proved that this explanation have their own evidence. But it may be very different if we explained illegal logging phenomenon in Indonesia-Malaysia borderland area at Badau and Lanjak District.At this two-district inhabitant by Iban ethnic, which is also inhabitant Serawak in Malaysia. This ethnic life their live at the same area but separated by the only a line on the map and by the modern state since British and Dutch colonialism. In my point of view, identity sentiment such as ethnicity, language, religiousity, and nationalism play important role in continuity of illegal logging at this area. From my point of view and according my own work experience in illegal logging issues, the aspect of identity play an important role.Through these theses, I tried to cover up and explain on how the illegal logging actors used and manipulated the aspect of identity in conducting their activity at Indonesia-Malaysia borderland areas. This research conducted based on qualitative approach. Identity refers to Ibanesse in terms of ethnicity as an aspect of identity. But in fact I cannot avoid their indonesianess as nationalism, their language, and catholicism as part of their identity and ibanesse. All aspect of its identity used and played inter-changebly, fluid and in a strategic way to represent their interest, by borderlanders inter-changebly, depend on contemporary situation and context. However, illegal logging refers to timber logging practices in the forest that is against the state law and regulation.Illegal logging is a frontiers not just a situation where law and regulation are deregulated and it?s create confused, but also complicity where people sound like have no choices and solution to solve the problem exist in society, even their know it is against the law and regulation. Illegal logging can not be stopped by the presentation of the coercive and repressive aspect of state through its regulation and militairy apparatus, but also by representation of the state as the art of governing, where the state have an obligation to provide their citizen not just in term of sovereignty, but also in term of prosperity [basic services]. In this senses, Indonesia at the borderland area sound like stateless representation. This statelessness fulfill by Malaysia and illegal loggers and timber baron. In conducting their illegal logging practices and its sustainability, timber baron consider the aspect of identity and its sentiment seriously. At the other site Indonesia as the state who tried to construct Indonesia amongst borderlanders considered it unseriously. That is the why illegal logging still exist and sustained."

"ABSTRAKSalah satu penyebab emisi gas rumah kaca (GRK) adalah karena adanya deforestasidan degradasi hutan. Untuk mengurangi emisi yang berasal dari deforestasi dandegradasi hutan maka muncul konsep Reducing Emission from Deforestation andForest Degradation (REDD+). Indonesia sebagai pemilik hutan yang relatif besartelah aktif dalam berbagai program REDD+. Pelaksanaan program-programtersebut membawa dampak kepada masyarakat adat. Untuk itu, masyarakat adatperlu dilindungi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat adat saatini belum cukup efektif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adatdari dampak pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Masalahnya adalah ketidakjelasandan ketidakcukupan regulasi terkait masyarakat adat dan pelaksanaan REDD+ yangmemberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai indikator pemenuhan dalamREDD+ Social Safeguard.

---

ABSTRACTOne cause of greenhouse gas emissions (GHG) is due to deforestation and forestdegradation. To reduce emissions from deforestation and forest degradation,emerge the concept of Reducing Emissions from Deforestation and ForestDegradation (REDD +). Indonesia as a relatively large forest owners have beenactive in a variety of REDD+ programs. Implementation of these programs have animpact on indigenous peoples. To that end, indigenous people need to be protected.Legal protection given to indigenous peoples today is not sufficiently effective toprovide protection to the indigenous peoples of the impact of the implementationof REDD + in Indonesia. The problem is the vagueness and inadequacy ofregulations related to indigenous peoples and the implementation of REDD+ whichprovides protection to the public according to the indicators in the fulfillment ofREDD+ Social Safeguard."

"ABSTRAKThis article is part of my master's thesis which titled identity politics and capitalism in Illegal Logging along Indonesia - MAlaysia Border. In this article, i try to explain how the state, through its coercive and repressive apparatus, attempted to control its citizens or to create "forced-compliance" citizens against its claim of legitimacy within the phenomena of the politics of natural resource management, particulary in the incidence of illegal logging along the Indonesia-Malaysia border. To serve this purpose, a field research with a qualitative approach was carried out in kabupaten of Kapuas Hulu particulary in kecamatan Badau wich is next to Malaysian border.The state believes that with its coercive power and repressive apparatus it has been successful in forcing its citizens to comply with forest management regulations. It is true when the compliance is analyzed under the assumption that people are active and creative; the state existance, tith its coercive and repressive apparatus, will be interupted, negitiated and redefined both by its people and business enterprises to strengthen their bargaining positions within the power relation, that is state vis a vis people or business enterprises.In the phenomena of illegal logging any change in the coerciva apparatus and repressive state by its agencies or institutions will always be swindled by any segment of the society dealing with them. therefore, any situation and policy taken by the state to stop the practice of illegal logging always be followed by new strategies in doing the unlawfully practice. One of the causes which allows the discovery of new tactics is that the deregulation of forest management has created confusions among the actors which in turn has allowed the execution of new strategies in illegal logging."

"ABSTRAKSkripsi yang berjudul Istilah Kekerabatan pada Alquran dan Padanannya di Bahasa Indonesia ini membahas mengenai istilah kekerabatan di dalam Alquran yang memiliki berbagai padanan di dalam bahasa Indonesia. Korpus data yang digunakan adalah Alquran dengan bahasa Indonesia terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2012. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji padanan istilah kekerabatan inti pada bahasa Arab Alquran dalam bahasa Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan teori sistem kekerabatan di Arab yang dikemukakan oleh Sahlany dan Husseini (2010), teori penerjemahan teks agama dari Thawabteh (2012) dan teori padanan formal dan padanan dinamis dari Nida dan Taber (1982). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebuah kosakata kekerabatan Arab memiliki padanan yang berbeda di Alquran khususnya pada terjemahan bahasa Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis entitled Kinship Terms in Quran and Their Equivalent in Indonesia contains the kinship terms in Quran that have various equivalencies in Indonesia language. The corpus data used in this thesis is Quran with Indonesia translation by Ministry of Religion Affairs of Republic Indonesia. The purpose of this thesis is to describe and to analyze the Indonesia equivalencies of the core kinship terms in Arabic of Quran. In this thesis, the author uses Sahlany and Husseinis theory for Arabic kinship system, Thawabtehs theory for translation of authoritative text and Nida and Tabers theory for formal and dynamic equivalency in translation. The result of this thesis is that Arabic kinship terms in Quran have various meaning in Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang putusan Mahkamah Agung No.41P/HUM/2009 tentang uji materiil Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor khususnya Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar yang mana sebagian pihak merasa dirugikan dengan adanya Perda tersebut oleh karenanya pihak yang merasa telah dirugikan mengajuakan Judicial Review ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu timbul permasalahan apakah pembentukan Perda tersebut telah sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan kemudian selain itu menginai permohonan hak uji yang di ajukan oleh pemohon ditolak Mahkamah Agung dengan alasan telah melewati batas waktu pengajuan permohonan, namun dengan terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2011 yang mencabut ketentuan mengenai batasan waktu pengajuan hak uji apakah permohonan tersebut dapat diajukan lagi mengingat adanya asas Nebis In Idem. Maka dari itu Peraturan Daerah yang bertentangan tersebut dianggap merugikan sebagian pihak khususnya pengusaha pemilik atau pengguna jasa Alat-alat Berat dan Besar sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau ulang dengan mengajukan uji materiil (judicial review) ke Mahkamah Agung karena telah lewat tenggat waktu pengajuan Hak Uji Materiil hal ini juga menjadikan hambatan pihak yang merasa dirugikan karena suatu peraturan perundang-undangan ataupun peraturan daerah yang asas, materi muatannya tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dilihat dari hal tersebut seharusnya Pemerintah Daerah khususnya dalam membentuk dan/atau membuat suatu peraturan daerah baiknya di sounding agar terhindar dari konflik yang mungkin akan timbul, disosialisasikan agar masyarakat tahu serta harus diberitahukan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Mahakamh Agung juga baiknya memberikan kejelasan jangan hanya karena melewati batas waktu permohonan langsung ditolak tanpa melihat dahaulu dampak yang timbul dari peraturan tersebut.

---

This thesis discusses the Supreme Court ruling on judicial No.41P/HUM/2009 Regulation on Motor Vehicle Tax in particular Heavy Equipment and Large Equipment which is where most parties feel aggrieved by any local regulation therefore those who felt he had aggrieved filed a judicial review to the Supreme Court. Therefore raised the question of whether the formation of the regulation in accordance with the procedures for the establishment of legislation later than that of the right to request that the proposed test by the Supreme Court rejected the applicant with the reasons already passed the deadline for applications, but with the publication of Supreme Court Regulation No. 1 In 2011, striking down the provisions regarding the filing time limit test whether the application can be filed again in light of the principle Nebis In Idem. Thus the local regulation to the contrary shall be deemed detrimental to some people especially businessmen owners or users of services of Heavy Equipment and Large so that local regulation is necessary to review by filing a judicial (Judicial Review) to the Supreme Court because the filing deadline has passed judicial review it also makes the barriers those who feel aggrieved because of a legislation or regulations that principle, materials charges do not correspond to the establishment of procedures for legislation and regulations conflict with the higher, it should be seen from the local government, especially in established and/or local regulations make a sounding good in order to avoid conflicts that may arise, that they should know and the public should be notified to the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia and the Ministry of Interior of the Republic of Indonesia. The Supreme Court also made it clear not only a good idea because the application deadline passes immediately rejected without notice before the effects of the regulation."

"ABSTRAKBerdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalammendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upayamemajukan kesejahteraan umum. Salah satu upaya yang dilaksanakan untukmengatasi permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jabodetabek adalahpenggantian secara bertahap dan terprogram penggunaan angkutan pribadi denganangkutan publik dengan kapasitas yang lebih besar seperti KRL.Dengan ditetapkannya PT KCJ sebagai operator KRL Jabodetabekbertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidangtransportasi. Keberlangsungan operasional KRL Jabodetabek tergantung kepadajumlah pengguna jasanya oleh karena itu tesis ini mengkaji persepsi dan kesediaanpengguna jasa dalam membayar tarif (willingness to pay (WTP)) terhadap keretakomersil.Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi Metode ValuasiKontingensi yang secara langsung menanyakan kesediaan dan kerelaan penggunajasa dalam membayar tarif (WTP) dengan metode tawar menawar (bidding game)Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis deskriptif dan analisis crosstab(tabulasi silang) untuk mengetahui hubungan pengguna jasa dalam menentukanbesaran nilai WTP yang dipilih.Setelah metode analisis tersebut dilaksanakan, maka diperoleh hasilpenelitian bahwa ada hubungan antara jarak, maksud perjalanan, kualitas dankuantitas pelayanan dan pendapatan responden yang dilakukan responden denganmenggunakan KRL Jabodetabek dengan pilihan dalam menetapkan besaran WTPberdasarkan jarak tempuh.

---

ABSTRACTBased on the mandate of the Constitution of the Republic of Indonesiayear 1945, road transport plays a strategic role to support the development andnational integration of efforts to promote the general welfare. One of the effortsundertaken to resolve problems of traffic and road transport in Jabodetabek,gradually replaces the use of private vehicle programmed with larger publictransportation like KRL. With the stipulation of the PT KCJ as the KRLJabodetabek operator aimed at improving service in the field of publictransportation.KRL Jabodetabek operational continuity depends on the number of serviceusers, this thesis will examine the perception and willingness to pay for thecomercial train. Method of data collection be done through the study of thecontingency valuation method that directly ask for perceptin and willingness topay tariff (WTP) by the method of bidding games. In this study, used methods ofdescriptive analysis and crosstab analysis (cross tabulation) to determine theservice user relationships in determining the value of the selected WTP.After the method of analysis has been implemented, results of researchthere is a relationship between the distance, quality and quantity of services andincome of the respondents would mean that respondents made using buses KRLwith options to determine the amount of the WTP based on the distance traveled."

"ABSTRAKDiabetes Melitus (DM) merupakan suatu penyakit kronis yang terjadi ketikapankreas tidak memproduksi insulin, suatu hormon yang mengatur kadar glukosadarah, atau ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang dihasilkan, secaraefektif. Salah satu terapi farmakologi pengobatan diabetes melitus adalah denganmenghambat α-glukosidase yang bertanggung jawab terhadap pemecahan ikatanoligosakarida atau disakarida menjadi monosakarida sehingga memperlambatpenyerapan karbohidrat di usus. Fraksi etil asetat dari ekstrak etanol daunGarcinia daedalanthera Pierre. diketahui memiliki kemampuan yang baikterhadap penghambatan aktivitas α-glukosidase. Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui fraksi teraktif yang dapat menghambat α-glukosidase danmengetahui golongan senyawa yang terkandung di dalamnya. Fraksi etil asetatdifraksinasi dengan kromatografi kolom diperoleh 122 fraksi, fraksi dengankromatogram yang sama digabungkan hingga diperoleh 4 fraksi gabungan.Pengujian aktivitas penghambatan α-glukosidase terhadap gabungan fraksidilakukan dengan mengukur serapan p-nitrofenol pada 400 nm. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa fraksi gabungan 3 memiliki nilai IC50 terbaik dengan nilai127,768 μg/mL. Fraksi tersebut mengandung senyawa glikosida, fenol, dan tanin.

---

ABSTRACTDiabetes Mellitus (DM) is a chronic disease that occurs when the pancreas doesnot produce insulin, a hormone that regulates blood sugar, or when the bodycannot effectively use the insulin it produces. One of the pharmacologic theraphyused in diabetes mellitus is inhibiting α-glucosidase which responsible forhydrolysis of oligosaccharides or disaccharides into monosaccharide which makesthe absorption of carbohydrate in gastrointestinal tract delayed. Ethyl acetatefraction from etanol extract of Garcinia daedalanthera Pierre. leaves are knownto have a good inhibitory activity against α-glucosidase. This research aimed toget the most active fraction and to know what phytochemical compounds within.Ethyl acetate fraction fractionated by column chromatography acquired 122fractions, fractions with the same pattern of chromatograms combined, obtained 4composite fractions. Inhibitory activity α-glucosidase test was perfomed bymeasuring the absorption from p-nitrofenol at 400 nm. The result showed thatcomposite fraction number 3 had the best IC50 value, 127,768 μg/mL. Thisfraction contained glycosides, phenols, and tannins."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat efek identitas agama dan tingkat ketaatanpada preferensi rumah tangga untuk memilih tabungan. Dengan menggunakan beberapametode regresi logistik dan sampel dataset IFLS tahun 2007 juga 2014,hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga Katolik cenderung menabungdi rekening bank, sementara rumah tangga Muslim dan Protestan cenderungmenabung pada piutang dan tanah. Tak hanya itu, preferensi waktu rumah tanggajuga dapat memperjelas efek tersebut. Terlebih, studi ini menemukan bahwa semakintaat seseorang, maka semakin besar kemungkinannya untuk menabung. Namun,efek tersebut tidak terbukti pada perhiasan akibat adanya price boom.Dengan temuan tersebut, rumah tangga dapat mengimplementasikan praktikagamanya pada keputusan keuangannya yang akan membuat rumah tangga tersebutuntuk menabung. Dengan melakukan hal tersebut, tingkat inklusi finansial dalamnegeri akan meningkat. Di sisi lain, institusi perbankan harus terus menawarkanproduk keuangan, khususnya pada rumah tangga Islam dan Protestan yang masihcenderung menabung pada aset non-perbankan."

"PT. XY perusahaan jasa pelayanan Dump Truck anak perusahaan semen di sektor tambang batu kapur, di PT. XY pernah terjadi kecelakaan kerja maka analisis kecelakaan dengan metode HFACS-MI perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi latentdan active failures menyebabkan kecelakaan kerja pengoperasian dump truck. Pada penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus dengan metode semi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan kecelakaan berupa hasil investigasi dari pengoperasian DT sebanyak 27 kasus kecelakaan kerja tahun 2019-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori dari HFACS-MI yang paling besar berkontribusi adalah organizational influences sebanyak 429 terkait dengan kurangnya analisis keselamatan kerja. Kemudian disusul unsafe leadership sebanyak 370 terkait dengan pengawasan pekerjaan yang tidak memadai. Precondition for unsafe act sebanyak 289 terkait dengan kondisi permukaan jalan licin. Unsafe act sebanyak 247 terkait dengan kegagalan mengenali bahaya. Dan yang paling kecil kategori berkontribusi ialah outside factor sebanyak 1 terkait dengan workshop diluar perusahaan. Disimpulkan bahwa framework HFACS-MI pada latent failures yang banyak berkontribusi ialah organizational influences dan pada active failures yang banyak berkontribusi ialah unsafe act, maka saran tindakan perbaikan di tiap kategori HFACS-MI pada perbaikan latent dan active failures dengan penekanan pada kategori organizational influences.

---

PT. XY Dump Truck service company, a cement subsidiary in the limestone mining sector, at PT. XY has had a accident, so an accident analysis using the HFACS-MI method needs to be done. This research to analyze the factors that contribute laten and active failures to accidents in dump truck operations based on the HFACS-MI framework. This research uses a case study research design with a semi-quantitative method with a descriptive approach. The population in this study is accident report data in the form of investigation results from the operation of DT as many as 27 cases of work accidents in 2019-2021. The results showed that the category of HFACS-MI that contributed the most was organizational influences as many as 429 related to the lack of work safety analysis. Then followed by 370 Unsafe leadership related to inadequate work supervision. There are 289 preconditions for unsafe acts related to slippery road surface conditions. As many as 247 unsafe acts are related to failure to recognize hazards. And the smallest contributing category is the outside factor as much as 1 related to workshops outside the company. It is concluded that the HFACS-MI framework on latent failures that contributes a lot is organizational influences and on active failures that contributes a lot is unsafe act, then the suggestions for corrective actions in each HFACS-MI category are on repairing latent and active failures with an emphasis on the category of organizational influences."