Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan merupakan salah satu daerah yang ditetapkan sebagai pusat wilayah pengembangan industri nasional. Salah satu potensi Industri yang cukup menonjol di wilayah ini adalah industri batik, yang dikategorikan sebagai industri sekunder dan dilakukan oleh industri kecil dan menengah. Secara keseluruhan dalam wilayah Dati II Pekalongan terdapat 783 perusahaan industri batik skala kecil dan menengah. Pada tahun 1994, kelompok industri ini menghasilkan total produksi senilai Rp. 164,95 milyar dan mampu menyerap 32,42% dari seluruh angkatan kerja. Di samping sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, industri batik juga memberikan kontribusi yang tidak kecil terhadap devisa, sebab sebagian dari hasil produksinya juga telah dipasarkan ke luar negeri. Dari total industri batik di atas, pada industri batik skala kecil memilki jumlah yang lebih banyak dibanding dengan skala menengah yaitu 507 (64,75%) yang tersebar dalam beberapa sentra indusri kecil. Adapun Penyerapan tenaga kerjanya sebesar 13,67% dart total angkatan kerja. Pada satu sisi perkembangan industri batik yang cukup pesat di Kodya Dati II Pekalongan, memberikan dampak positif berupa penyedia lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan sumbangan terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah seta memberikan kontribusi terhadap devisa negara. Namun pada sisi lain juga memberikan dampak negatif, memberikan kontribusi terhadap pencemaran di beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kodya Dati II Pekalongan yaitu Kali Loji, Kali Banger dan Kali Bremi. Sebab hampir keseluruhan pengusaha industri batik (khususnya skala kecil) membuang limbah tanpa pengolahan terlebih dahulu langsung ke badan air penerima antara lain ke beberapa sungai tersebut di atas. Pencemaran terutama bersumber dari limbah cair yang berupa zat wama yang dihasilkan sisa bahan pewama, proses pencucian dan pembilasan kain batik. Wama menipakan indikator pencemaran air. Pembuangan air limbah berwama tidak hanya merusak estetika badan air penerima tapi juga meracuni biota air. Di samping itu kepekatan wama dapat menghalangi tembusnya sinar matahari sehingga akan mengurangi proses fotosintesis di dalam air, sehingga oksigen yang dibutuhkan untuk kehidupan biota air akan berkurang. Penyebab lain kondisi pencemaran tersebut di atas antara lain upaya peningkatan kesadaran hukum dan penegakan hukum sulit dilaksanakan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain antara lain faktor peraturannya (hukum) , aparat penegak hukum dan pengusaha . Pada faktor peraturannya terlihat terdapat beberapa peraturan hukum yang memberi pengecualian terhadap industri batik yaitu perkecualian terhadap kewajiban AMDAL berdasarkan KEP-12/MENLH/3/1994 tentang Jenis Usaha yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL dan pengecualian khusus terhadap industri kecil batik antara lain perkecualian terhadap ijin (Pasal 13 (3) Uu No.5 tahun 1984), perkecualian terhadap kewajiban melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumberdaya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan industri (pasal 21 ayat (3) Uu No.5 tahun 1984). Pada aparat penegak hukumnya masih belum adanya kesiapan yang matang dalam melaksanakan penegakan hukum dan pada pengusahanya masih rendahnya kesadaran hukumnya pengusaha. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur dan mekanisme penegakan hukum terhadap pengusaha industri kecil batik di Pekalongan, mengetahui bagaimana kesadaran hukum pengusaha yang dilihat dari indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum dan pola perilaku hukum pengusaha. Mengetahui apakah faktor pendidikan, informasi dan pendapatan dapat mempengaruhi kesadaran hukum pengusaha. Dan mengetahui hubungan antara penegakan hukum dengan kesadaran hukum pengusaha. Untuk mendukung penelitian ini dipergunakan dua hipotesis, antara lain kesadaran hukum pengusaha dipengaruhi oleh pendidikan, informasi serta pendapatan dan terdapat hubungan antara kesadaran hukum dengan penegakan hukum lingkungan. Untuk menganalisis dan membuktikan hipotesis di atas, maka dalam penelitian ini akan diukur dan dianalisis sejumlah variabel antara lain: (1) untuk pembuktian hipotesis I, terdiri variabel bebas: tingkat pendidikan; tingkat Informasi yang diperoleh; tingkat pendapatan. variabel terikat: pengetahuan hukum; pemahaman hukum; sikap terhadap hukum; pola perilaku hukum, (2) untuk pembuktian hipotesis II, terdiri Bari tingkat keberhasilan penegakan hukum (variabel bebas) dan bngkat kesadaran hukum pengusaha (variabel bebas). Penentuan sampel dilakukan secara purposive dengan kriteria pengusaha yang berada Sentra industri kecil batik yang berdekatan dengan sungai yang limbahnya diperkirakan dapat mempengaruhi perairan sungai (Kali Loji, Kali Banger dan Kali Bremi). Besarnya sampel ditentukan berdasarkan proporsi sebanyak 60 orang pengusaha (10,5% dari populasi). Penelitlan ini merupakan penelitian deskriptif dengan mengunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan penyebaran kuisioner kepada responden (pengusaha) dan melakukan wawancara secara mendalam untuk meiengkapi kuesioner. Data Sekunder diperoleh dari staff kepustakaan, laporan dari Instansi yang terkait antara lain Dinas Perindustrian, Kantor Statistik, Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian Kodya Pekalongan). Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis menggunakan komputer dengan Program SPSS 6.0 for Window. Dengan mengunakan pendekatan deskriptif analitis, maka digunakan distribusi frekuensi dan persentil untuk mengidentifikasi karakteristik Industri batik yang meliputi keadaan sosial ekonomi responden, kegiatan produksi batik, kondisi kesadaran hukum responden dan keberhasilan penegakan hukumnya. Untuk melihat hubungan antara faktor yang diperidrakan mempengaruhi kesadaran hukum (pendidikan, informasi dan pendapatan) dan penegakan hukum dengan kesadaran hukum digunakan Chi Square, dan untuk melihat keeratannya dilihat dari koefisien kontingensinya. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Penegakan hukum lingkungan telah dilakukan terhadap pengusaha industri kecil batik di Pekalongan baik secara preventif maupun represif. Secara preventif dilakukan melalui upaya-upaya: (i) sosialisasi hukum (melalui penyuluhan, pembinaan, media massa dan media elektronik ); (II) perijinan dan (iii). kerjasama dalam upaya pengelolaan lingkungan, yaitu dengan pembuatan IPAL terpadu. Secara represif masih terbatas penerapan sanksi berdasarkan PERDA No. 8 tahun 1991 terhadap pelanggaran pembuangan limbah cair. Secara menyeluruh penegakan hukum belum berhasil jika dilihat dari rendahnya ketaatan hukum sebagian besar pengusaha. 2. Secara umum pengusaha industri kecil batik Pekalongan memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah. Hal ini terlihat dari indikator kesadaran hukum yang rendah yaitu: (i) pengetahuan terhadap perilaku yang diatur oleh hukum rendah; (ii) pemahaman terhadap isi peraturan hukum yang rendah; (iii) sikap terhadap hukum yang kurang favorabel dan (iv) perilaku yang kurang sesuai dengan hukum. 3. Tingkat pendidikan pengusaha kurang berpengaruh terhadap kesadaran hukum pengusaha, jika dilihat dari indikator kesadaran hukum. Dalam kaitan ini tingkat pendidikan yang pernah diperoleh oleh pengusaha (dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi) ternyata tidak mempengaruhi tingkat pengetahuan hukum; tingkat pemahaman hukum; dan sikap terhadap hukum. Khusus untuk pola perilaku hukum pengusaha, temyata dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Implikasi dari hal tersebut, bahwa pengusaha yang mempunyai tingkat pendidikan yang rendah mempunyai kecenderungan berperilaku yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum, demikian sebaliknya, pengusaha yang berpendidikan tinggi akan cenderung berperilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam kaitan ini secara tidak langsung tingkat pendidikan pengusaha akan menjadi faktor pendorong dalam berusaha. Bagi pengusaha yang berpendidikan tinggi akan terdorong dan termotivasi untuk melanggengkan usahanya antara lain dengan mentaati dan mematuhi segenap ketentuan yang hukum yang berlaku khususnya yang terkait dengan bidang usahanya. 4. Informasi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kesadaran hukum pengusaha. Hal tersebut dapat dilihat darti adanya pengaruh antara tingkat Informasi yang didapatkan pengusaha dengan seluruh indikator kesadaran hukum, yaitu berpengaruh terhadap pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum dan pola perilaku hukum. Pada kenyataannya tingkat informasi yang diperoleh pengusaha masih rendah, sehingga tingkat kesadaran hukum pengusaha juga rendah, dan sebailknya tingkat Informasi yang tinggi diperoleh sebagian kecil pengusaha menyebabkan kesadaran hukum yang tinggi. 5. Dihnjau dari keseluruhan indikator kesadaran hukum pengusaha temyata tingkat pendapatan Adak berpengaruh secara nyata, yaltu tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap pengetahuan hukum. pemahaman hukum, sikap terhadap hukum dan pola perilaku hukum. Orientasi pengusaha batik pada dasamya memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder rumah tangganya. 6. Tingkat kesadaran hukum pengusaha temyata berhubungan dengan keberhasilan penegakan hukum dengan derajat hubungan yang kurang kuat, yaitu salah satu sebab ketidakberhasilan penegakan hukum terhadap industri kecil batik karena adanya kesadaran hukum yang rendah dari sebagian besar pengusaha. E. Daftar Pustaka : 56 (1977 -1996)

---

ABSTRACT Kotamadya Pekalongan is one of many areas decided to be the local area center for national industry development. One of the industrial potentials that is prominent in this area is the batik industry. It is categorized as secondary industry which is carried out by small and medium scale industries. Kotamadya Pekalongan has in total 783 small and medium scales batik industrial enterprises. In 1994, this industrial group produced a total of Rp. 164.95 billion and capable of accommodating 32.42 % of the total work force. Besides accommodating the largest number of work force, the batik industry also contributed towards foreign exchange, the amount of which is not small, because part of the produce is marketed abroad. Some of the small scale ones area greater in number compared to the medium scale industry, namely 507 (64.75 %) scattered In several small industrial centers. The absorption of the work force by them is 13.67 % of the total. On the one hand, the batik Industry's rapid development in the second level city of Pekalongan have a positive impact in the form of providing work, promoting community income, contributing towards regional economic growth as well as contributor towards foreign exchange. However, on the other side of the coin It gave a negative impact, particularly towards Increasing the pollution of several rivers that flow in the second level city of Pekalongan, namely Loll river, Banger and Bremi river. This Is due to the fact that almost the entire batik industry entrepreneurs (specially the small scale ones) released their waste without subsequent processing but directly into the recipient water body instead. Pollution, particularly came from liquid waste in the form color substances, washing processes and rinsing of batik material. Color constitutes and indicator of water pollution. Disposal of colored liquid waste not only destroyed the recipient water body esthetics but Intoxicate the water biotic as well. In addition, the intensity of color can hamper the penetration of sun light so those photosynthesis processes In the water and oxygen needed by water biotic life became reduced. Other causes of pollution i.e. legal awareness promotion and law enforcement are difficult to be carried out due to the influence of several factors like regulation itself, the law enforcement apparatus and the entrepreneurs. In the case of the regulation itself it can be seen that several regulations provided exemptions towards the batik industry, namely exemption towards the duty of environmental Impact assessment/AMDAL based on KEP-39/MENLH/8/1996 on the type of enterprise that must be completed with AMDAL and special exception towards batik small scale industry, among others: exemption towards towards batik small scale industry, among others: exemption towards permit (article 13 (3) Act No. 5 year 1984), exception towards the duty carrying out balancing and conservation endeavors of natural resources as well as preventing damage and pollution as a result of industrial activities (article 21 clausule (3) Act No. 5 year 1984). The law enforcing apparatus is still not yet ready in carrying out law enforcement and entrepreneur is still entertaining low level legal awareness. The study has as objectives to know the procedures and law enforcement mechanism towards batik small scale industry's entrepreneurs in Pekalongan; to know the entrepreneur's legal awareness seen from the aspects of legal knowledge, legal comprehension, attitude towards the law and legal behavior pattern of the entrepreneur. Finally to know relationship between law enforcement and legal awareness of the entrepreneur. To support this study two hypotheses were formulated, namely : the entrepreneurs legal awareness influenced by education, information and income. And, there is interaction between legal awareness and environmental law enforcement. To analyze and proved the hypothesis, hence, in this study the following were measured and analyzed, namely: Independent variables consisting of: level of education, level of information obtained and income level. Dependent variables, namely: legal awareness with the following indicators: knowledge towards law, comprehension towards the contents of laws and appropriate behavioral pattern with the law. Sample determination was carried out purposively with the criteria that the entrepreneur is staying at the batik small scale industry center that is near by the river which wastes was estimated to influence the river waters (Loji, Banger and Bremi rivers). The samples were determined. This study is a descriptive research by using primary as well as secondary data. The primary data was obtained by distributing questioners to respondents (entrepreneurs) and conducting In-depth Interviews to supplement the questioners. The secondary data was obtained by conducting literature study, reports of related Institutions like Industrial service, office of statistics, legal and economic department of the Pekalongan city administration. The data obtained was analyzed using a computer with SPSS Program for Window. By using the analytic descriptive approach, hence, frequency distribution was used to identity characteristics of the batik industry covering respondent's sodo-economic condition, batik production activities, legal awareness of respondents and law enforcement achievement. To see the relationship between factors expected to influence legal awareness (education, Information and income) and law enforcement with legal awareness, thence, the Chi Square test was used. Considering the results of the study, hence, several conclusions can be drawn, namely that 1. Environmental law enforcement has been undertaken towards small scale batik industrial entrepreneurs in Pekalongan, both, preventive as well as repressive. Preventive measures were undertaken by way of legal socialization (by way of CIE, guidance, mass and electronic media), cooperation in integrated IPAL formulation and permits. Repressively, it is still limited to the field of administrative law, namely PERDA no. 8 year 1991 enforcement against liquid waste disposal. in its entirety it could be said that the law enforcement cannot as yet be considered as successful as can be seen from the low legal loyalty of the majority of entrepreneurs be considered as successful as can be seen from the low legal loyalty of the majority of entrepreneurs. 2. In general, Pekalongan small scale industry entrepreneurs have a low level legal awareness. This can be seen from the several law enforcement indicators, namely: (i) legal knowledge of entrepreneurs is low; (ii) low level comprehension of contents of legal regulations; (iii) attitude towards the law which is not yet favorable and (iv) behavior pattern that is not yet in line with the law. 3. Entrepreneur's educational level has lithe influence on this legal awareness, if viewed from the legal awareness indicator aspect. In this connection, the level of general education ever obtained (from the primary up to tertiary education) turned out to have no influence on the level of legal knowledge; level of comprehension on the contents of legal regulations; legal attitude. In general, the important determinant factor is the fact that general education curriculum, do not contain environmental legal aspects. But, in the case of entrepreneur's legal behavior pattern, it turned out to be influenced by the level of education. The implication is that entrepreneurs who are of low educational level tend to behave less in accordance to legal stipulations. The reverse is true, namely entrepreneurs oh high educational level will become the driving force in entrepreneurship. Entrepreneurs of high educational level will be pushed and motivated to conserve their enterprise by, among others, observing all existing legal stipulations, particularly those related to their field of trade. 4. If viewed from the respective legal awareness indicators, namely: (i) educational level towards environmental legal stipulations; (ii) comprehension level of environmental legal stipulations; (iii) attitude towards environmental legal stipulations and (iv) legal behavior pattern, it turned out that the role of information Is very influential. In fact, the converse is true namely that high information level obtained will lead to high legal awareness. 5. Viewed from the entire entrepreneur's legal awareness indicator, it turned out that income level has no Influence factually. Basically, the batik entrepreneur's orientation is to get the biggest profit to meet their primary and secondary household needs. 6. The entrepreneurs legal awareness level turned out to have relationship with law enforcement achievement. The failure of law enforcement towards small scale batik industry is due to the presence of low legal awareness among the majority of the entrepreneurs. E. Total of references : 54 (1977 until 1996)

Abstrak :
Pengolahan bijih sulfida diperlukan untuk menghasllkan mineral-mineral sutfida yang akan digunakan sebagal bahan baku proses lanjutan untuk menghasilkan logam-logam timbal, tembaga, dan seng. Teknik pengolahan yang digunakan adalah dengan cara flotasi, yang telah luas digunakan di dalam Industri pengolahan mineral. Flotasi dilakukan terhadap mineral tembaga dan seng sutfida dari bijihnya. Anailisis mineralogi dilakukan untuk mengetahui jenis mineral utama yang terdapat di dalam bijih sulfida. Analisis ayak dilakukan untuk mengetahui distribusi ukuran butiran yang ada di dalam bijih, setelah direduksi ukurannya. Dart hasil anailsis ayak dan analisis kimia secara kuantitatif didapatkan kadar kumulatif unsur logam tembaga dan seng , mewakili mineral tembaga dan seng sulfida yang terdapat dl dalam bijih. Analisis derajat liberasi juga dilakukan untuk mengetahul persen liberasi mineral tembaga dan seng sulfida, pada beberapa selang ukuran butiran bijih sulfida. Pengaruh pH, jenis dan konsentrasi kolektor terhadap perolehan mineral tembaga clan seng sutfida pada proses flotasi diamati dengan mengukur distribusi tiap mineral 109am sutfida yang ada dl dalam konsentrat dan tailing dengan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom. Perolehan terbaik didapatkan pada saat pH campuran 9 dengan menggunakan konsentrasi kolektor Aero 3477 (dilsobutil dltlofosfat) 0,0550 g/kg bijih, menghasilkan perolehan tembaga sulfida sebesar 75,76% dan seng sutfida sebesar 82,68%.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini membahas peranan yang dilakukan oleh Habib Abdurrahman Al Habsyi dalam upayanya memenangkan pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus, dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti artikel, berita, dan media publikasi online. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Habib Abdurrahman Al Habsyi berperan sebagai political broker dalam upaya memenangkan pasangan Prabowo-Hatta. Sebagai political broker Habib Abdurrahman Al Habsyi memanfaatkan role set dan role facilities yang dimilikinya. Penelitian ini menemukan tiga bentuk peranan yang dilakukan Habib Abdurrahman Al Habsyi dalam upayanya memenangkan pasangan Prabowo-Hatta yakni, pertama sebagai fasilitator yang mempertemukan jamaah dan masyarakat dengan pasangan Prabowo-Hatta. Kedua, sebagai penggerak massa yang menyerukan fatwa secara lisan kepada jamaah dan masyarakat untuk mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Ketiga, pembentuk opini yang mempengaruhi masyarakat dan jamaah untuk mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Kemudian penelitian ini juga menemukan bahwa hasil Pilpres 2014 di Kecamatan Senen-Jakarta Pusat menyatakan bahwa pihak Prabowo-Hatta kalah.

---

ABSTRACT This research explains about role of Habib Abdurrahman Al Habsyi, as an attempt to win Prabowo Hatta as President and Vice President Candidate in Indonesia presidential election 2014, focuses in Senen sub district, Central Jakarta. This research uses qualitative methods, through in depth interview with multiple respondents and literature study method such as articles, news, and online media publication. This reasearch shows that Habib Abdurrahman Al Habsyi has political broker role, as an attempt for the triumph of Prabowo Hatta. Al Habsyi using his role set and role facilities in order to implement his broker role. This research found three form of roles by Habib Abdurrahman Al Habsyi. First, as a facilitator in meetings with society and worshipers with Prabowo Hatta. Second, as a persuader for society and worshiper to vote for Prabowo Hatta through direct fatwa. Third, to construct, influence also gathering society and worshiper opinion to vote for Prabowo Hatta. Furthermore, this research found that the result of Indonesia presidential election 2014 stated that Prabowo Hatta doesn rsquo t win the election.

Abstrak :
Penelitian mengenai unsur romantisisme dalam puisi Takamura Kootaroo ini berangkat dari masalah bagaimanakah perkembangan romantisisme dalam sejarah kesusastraan Jepang dan unsur romantisisme apakah yang terdapat dalam kebanyakan puisi Takamura Kootaroo, serta makna apakah yang tersirat dalam puisi Takamura Kootaroo. Untuk menjawab masalah tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sastra untuk menjelaskan tentang perkembangan gerakan romantik dalam kesusastraan Jepang, serta menggunakan pendekatan ekspresif yang dikemukakan oleh Abrams, yang memandang karya sastra sebagai produk dari pikiran dan perasaan pengarang. Untuk itu dalam analisisnya karya sastra sama sekali tidak dipisahkan dengan pengarang, termasuk dengan latar belakang sosial dan budayanya. Ada tiga fase perkembangan gerakan romantik dalam kesusastraan Jepang, yaitu Bun'gaku Kai (1893-1898), Myoojoo (1899-1908), dan Subaru (1909-1913). Sedangkan unsur romantisisme yang dapat ditemukan dalam puisi Takamura Kootaroo antara lain; puisinya menggunakan bahasa sehari-hari yang sederhana serta mengungkapkan pikiran serta perasaannya secara spontan, pemberontakannya terhadap bentuk formal yang juga merupakan pencerminan dari pemberontakannya terhadap sistem tradisional yang mapan, khususnya sistem keluarga yang berlaku pada masa pemerintahan Meeji,serta apresiasinya yang mendalam tentang alam yang membawanya pada sebuah perjalanan spiritual yang dilandasi oleh kerinduannya untuk menyatu dengan alam. Dari makna yang tersirat dalam puisi Kootaroo juga ditemukan pesan moral untuk saling menghormati antar sesama manusia dan seluruh mahluk yang hidup di alam, serta anjurannya agar manusia dapat membaca tanda-tanda yang diberikan oleh alam agar dapat memahami kebenaran.

Abstrak :
Duku (Lansium domesticum Corr.) adalah salah satu jenis buah tropis yang mempunyai nilai komersial cukup tinggi dan peluang pasar yang prospektif di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan. Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan mencatat bahwa pada tahun 1996 luas areal pertanaman Duku Komering adalah 1.448 Ha, dengan total produksi mencapai 31.891 ton, tetapi pada tahun 2001, luas areal pertanaman merosot menjadi 648 Ha (44,75%) dengan total produksi hanya 10.570 ton (35,43%). Upaya pelestarian Duku Komering oleh lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah serta masyarakat/petani belum optimal, karena itu dikhawatirkan pada suatu saat Duku Komering akan langka dan bahkan punah. Kepunahan Duku Komering berarti menghilangkan salah satu sumber plasma nutfah unggul dari keanekaragaman hayati Indonesia. Permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: 1. Menummmya kualitas dan kuantitas Duku Komering 2. Menurunnya minat masyarakatlpetani untuk menanam Duku Komering. Penelitian ini bertujuan untuk: a. Mengetahui penyebab turunnya kualitas dan kuantitas Duku Komering. b. Mengetahui penyebab menurunnya minat masyarakat/petani untuk menanam Duku Komering. Penelitian dilakukan dengan metode survei. Hasil penelitian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Penelitian dilaksanakan bulan April-Agustus 2002. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan wawancara mendalam dengan responden dengan menggunakan kuesioner. Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan teknik Purposive Sampling. Dari tiga kecamatan sampel, dipilih enam desa sampel. Di Kecamatan Cempaka: Desa Sukabumi dan Gunung Bata, di Kecamatan Muara Dua: Desa Ruos dan Gunung Cahya, dan di Kecamatan Tanjung Lubuk: Desa Tanjong Baru dan Desa Ulak Kapal. Jumlah sampel 60 orang petani duku dari 1.308 petani duku. Setiap desa dipilih 10 orang masyarakat/petani sampel dengan metode Random Sampling. Jumah sampel ditentukan dengan metode purposive Sampling. Parameter yang diarnati adalah kualitas dan kuantitas Duku Komering, jenis vegetasi yang terdapat di sekitar tanaman duku, iklim, sosial ekonomi masyarakatlpetani dan sifat fisik-kimia tanah daerah penelitian. Penelitian ini menghasilkan dua karakter Duku Komering. Karakter pertama adalah Duku Komering yang sifat-sifat unggulnya mendominasi, yang meliputi: rasa yang manis, biji yang kecil dan jarang serta kulit buah yang tipis, terdapat pada daerah Kecamatan Cempaka dan Tanjung Lubuk. Karakter kedua adalah Duku Komering adalah rasa yang lebih asam, biji yang lebih besar dan lebih banyak, serta kulit buah yang lebih tebal, terdapat pada Kecamatan Muara Dua. Perbedaan mencolok hasil analisis tanah ini terlihat pada kadar kalium yang dapat dipertukarkan (K-dd), tekstur, dan kedalaman humus. Vegetasi pelindung tanaman Duku Komering dibutuhkan di Kecamatan Cempaka dan Tanjung Lubuk, tetapi tidak di Kecamatan Muara Dua. 67% responden menyatakan bahwa tanaman Duku Komering berbuah lebat jika dinaungi pohon durian dan 33% responden menyatakan bahwa tanaman Duku Komering tidak membutuhkan naungan. Pola monokultur Duku Komering telah menyebabkan perubahan lingkungan yang mengancam kelestarian Duku Komering. 91% responden menyatakan kurang berminat untuk menanam kembali Duku Komering karena umur berbuah yang relatif lama. 82% responden menyatakan menanami bekas lahan tanaman duku dengan tanaman jeruk, dan 18% responden menyatakan membiarkan lahan bekas tanaman duku, hal ini memperlihatkan hubungan makin menurunnya luas panen duku dengan meningkatnya luas panen jeruk. Selain waktu berbuah yang relatif lama, semua responden menyatakan bahwa Duku Komering hanya menghasilkan buah lebat dua tahun sekali. Penelitian mengenai Duku Komering belum menyentuh dasar kepentingan dan minat masyarakat Komering untuk melestarikan Duku Komering. Belum ada penyatuan visi dan misi pihak-pihak terkait yang dapat mendorong masyarakat untuk melakukan upaya pelestarian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa: 1. Turunnya kualitas Duku Komering disebabkan karena perubahan habitat. Turunnya produksi/pohon Duku Komering disebabkan karena perubahan pola tanam dari pola campuran menjadi pola monokultur dan turunnya kuantitas luas tanam Duku Komering disebabkan karena menurunnya minat tanam. 2. Turunnya minat tanam masyarakat untuk menanam Duku Komering disebabkan karena umur berbuah lama, interval berbuah dua tahun sekali, dan sifat apomiksis. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti menyarankan: 1. Pemerintah diharapkan dapat memasyarakatkan pola tanam sistem hutan dalam budidaya Duku Komering. 2. Lembaga perguruan tinggi diharapkan dapat melakukan penelitian-penelitian secara lebih intensif yang berkaitan dengan rekayasa sifat genetik Duku Komering 3. Pembentukan kawasan agrowisata Duku Komering diharapkan dapat menyelaraskan pelestarian Duku Komering dan pembangunan daerah. Daftar Kepustakaan: 44(1968-2002)

---

Komering Impact of Agro Climate Change on Quality, Quantity and Cultivation Komering's Duku (Lansium domesticum Corr.) Duku Komering is among the tropical fruits that has relatively high commercial value in Indonesia, particularly South Sumatera. High interest of consumers to purchase this fruit is an indication that the produce has a prospective market opportunity. Duku Komering cultivation covered 1.448 ha in 1996, which produced 31.891 ton (Agriculture Department of South Sumatera). This cultivation area decreased to 648 ha (44,75%) in 2001 which only produced 10.570 ton (35,43%) Duku Komering. Conservation of Duku Komering by the Government Agencies, Non Government Organizations and farmers is still in-optimum. This condition could lead to the scarcity and the extinction of the species which was one of valuable genetic source of Indonesia biodiversity. The Problems formula: 1. Decrease of quality and quantity of Duku Komering 2. Decrease of interest of the fanners to cultivate Duku Komering The Research purposes: 1. To determine the cause of the decrease of Duku Komering, both in qualitative and quantitative 2. To determine the cause of decrease of interest of the society and fanners in the cultivation of Duku Komering The research was carried out using survey method. The data received was analyzed descriptive analytically. The survey study was held from April to August 2002. Primer data was collected from a visual observation in the study area and questionnaire-guided interview with respondent. The sample chosen for the study consisted of 60 Duku Komering farmers from a total 1.308 Duku Komering farmers in the selected six villages. Ten farmers was selected from each village by using random sampling method. The determination of sample number was done by using purposive sampling. The selection of study area was done using purposive sampling. Six villages has been chosen from three Sub-Districts using random sampling method. Those are Sukabumi and Gunung Bata Villages (from Cempaka Sub-District), Ruos dan Gunung Cahya Villages (from Muara Dua Sub-District) and Tanjung Baru and Ulak Kapal Villages (from Tanjung Lubuk Sub-District). Parameter being measured is the quality and quantity of Duku Komering, vegetation found around duku plant, climate, farmer's socio-economic condition and physical-chemical characteristic of soil in the study area. This study showed that there was two different kind of Duku Komering. The first one has got good characters dominated sweet, small seed, and thin peel, which could be found in Cempaka and Tanjung Lubuk Sub-District. The second one are those with degraded characters sourer taste, bigger seed and thicker peel, these lower character could be found in Muara Dua Sub-District. According the soil tests, a high significant result could be found on exchangeable ion kalium, soil texture, and humus dept. Cover vegetation surrounding duku plant gives an optimum temperature for its growth and production in Cempaka and Tanjung Lubuk Sub-District. A contradiction could be found in Muara Dua Sub-District when the plant showed an optimum growth and production without the presence of cover vegetation, and would produced smaller fruit if the plant being covered by other plant. A number of 67% respondent in Tanjung Lubuk and Cempaka Sub-District reported that the plant gave a high yield if it's covered by durian plant. 33% respondent in Muara Dua Sub-District reported that the plant does not need any cover plant. Mono-culture practice applied to the plant's cultivation caused a habitat change that could not provide an ideal ecosystem needed by the plant. If the condition cannot be improved, it will lead to the scarcity of Duku Komering. A small number of forest-cultivation systems could be found in some Iocation in this study area. A number of 91% respondent reported that their lack of interest was caused by the plant's relatively long first production after being cultivated, they transform their land to cultivate orange plant (82%), leave their land (18%), and the fact that the plant only give a good production only twice a year (100%). This fact shows a relation between the decrease of Duku Komering cultivation area and the increase orange cultivation area. Some research about Duku Komering has not been well disseminated to farmers/society in Komering. There is no vision and mission in common from related parties to encourage the society to make some conservation actions. The conclusion: 1. The decrease of Duku Komering's quality is caused by the change of habitat. The decrease of product/tree is caused by the change from mix to mono-culture cultivation. The decrease of plantings area is caused by the decrease of interest in planting Duku Komering. 2. The decrease of interest in cultivating Duku Komering is caused by the genetic character of Duku Komering, namely the length of harvest period, irregular yield of two year interval,, and apomicsis characteristic fruiting. The suggestion: 1. Government through associated department is expected to socialize the system of forest cultivation system on Duku Komering. 2. More intensive research on the genetic character of Duku Komering is expected to shorten the age of production and regulate the two years interval of production of this fruit 3. Duku Komering cultivation could be carried out by creating agro tourism in cultivating area Number of References: 44 (1968-2002)

Abstrak :
Eklampsia merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu di dunia, dan insidennya bervariasi sampai 40% kematian ibu di beberapa negara. Salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian ibu adalah dengan diketahuinya faktor-faktor terjadinya kematian ibu karena Eklampsia tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan faktor yang berhubungan dengan kejadian kematian ibu karena Eklampsia di RSUD Gn. Jati Cirebon tahun 1999-2003. Desain yang digunakan adalah kasus kontrol, dimana kasus adalah semua ibu yang meninggal karena Eklampsia sedangkan kontrol adalah semua ibu hamil yang Eklampsia yang tidak mati dan di rawat di RSUD Gunung Jati yang tercakup data rekam medik. Besar sampel yang digunakan dengan perbandingan 1 kasus (40 orang) dibandingkan dengan kontrol 2 kali kasus yaitu (80 orang) atau jumlah seluruh sampel sebanyak 120 ibu. Data yang dipergunakan adalah data rekam medik di unit pelaksanaan fungsional kebidanan dan kandungan RSUD Gn. Jati Cirebon. Hasil penelitian didapatkan; dari 8 variabel yang diteliti diduga berhubungan dengan kematian ibu Eklampsia hanya 2 variabel yang hipotesisnya terbukti yaitu variabel penanganan eksternal dan waktu terminasi, juga didapatkan adanya variabel interaksi antara penangana eksternal dan waktu terminasi. lbu yang tidak mendapatkan penanganan eksternal RS berpeluang untuk mati sebesar 10,09 kali (95% Cl: 2,32-43,88) dibandingkan dengan ibu yang mendapatkan penanganan eksternal, setelah dikontrol variabel waktu terminasi dan variabel interaksi antara lama penanganan eksternal dengan waktu terminasi. Ibu yang waktu terminasinya > 65 menit berpeluang untuk mati sebesar 0,12 kali (95% CI: 0,03-0,48) dibandingkan ibu yang waktu terminasinya < 65 menit, setelah dikontrol variabel penanganan eksternal dan variabel interaksi antara lama penanganan eksternal dengan waktu terminasi. Ibu yang waktu terminasinya > 65 menit berpeluang untuk mati sebesar 0,12 kali (95% CI: 0,03-0,48) dibandingkan ibu yang waktu terminasinya < 65 menit pada kelompok ibu yang tidak mendapatkan penanganan eksternal. Ibu yang waktu terminasi > 65 menit berpeluang untuk mati sebesar 2,27 (0,22-23,01) dibandingkan ibu yang waktu terminasinya < 65 menit pada kelompok ibu yang mendapatkan penanganan eksternal. Variabel yang paling dominan berhubungan dengan kematian ibu eklampsia adalah penanganan eksternal. Mengingat penanganan Eksternal dan waktu terminasi merupakan faktor prognosis terjadinya kematian ibu dengan Eklampsia maka di harapkan kepada Dinas Kesehatan dan RSUD Gn. Jati Cirebon bekerja sama dengan limas sektor terkait, karena untuk mengatasi masalah ini sangat erat kaitannya dengan sektor lain, termasuk organisasi profesi. Sedangkan kepada peneliti lain perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui lebih jauh apakah faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kematian ibu Eklampsia dalam penelitian ini juga berlaku untuk daerah lain di wilayah III Cirebon dan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pustaka: 47 (1990-2004)

---

Factors Related to Maternal Death Caused by Eclampsia in Gunung Jati Hospital Cirebon Year 1999-2003Eclampsia is one main cause of maternal death in the world. Its incidence is varied, but in several countries it caused as many as 40% of maternal mortality. One important effort to reduce maternal mortality rate is by investigating factors related to maternal death caused by eclampsia. This study aimed at investigating factors related to maternal death caused by eclampsia in Gunung Jati Hospital Cirebon year 1999-2003. Design of this study was case-control where cases were all mothers who died due to eclampsia while controls were mothers who survived; all subjects were obtained from medical record data in the obgyn unit of Gunung Jati Hospital. There were 2 controls (80 mothers) for each case (40 mothers), thus total number of sample was 120 mothers. The study shows that out of 8 variables, there were two variables which could be proven true, i.e. external handling and termination time variables. There was also interaction between those two variables. Mothers who did not receive hospital external handling had 10.09 (95%CI: 2, 3.2-43.88) greater risk of death compared to those who receive the handling, after controlled by termination time and interaction between external handling and termination time. Mothers with termination time >65 minutes had 0.12 times (95% CI: 0.03-0.48) risk of death compared to those with termination < 65minutes in the group of mothers who did not receive external handling. Mothers with termination time >65 minutes had 2.27 times (0.22-23.01) times risk of death compared to those with termination time <65 minutes in the group of mothers who did receive the external handling. Considering that external handling and termination time were prognostic factors of maternal death caused by eclampsia, it is suggested to Health Office and Hospital to collaborate with other sectors including professional organizations. It is also suggested to conduct other research to further investigate other factors not covered in this study. References: 55 (1990-2004)

Abstrak :
Studi ini mempelajari pola artikulasi kepentingan buruh industri dengan menggunakan pendekatan ilmu politik. Kajian tentang masalah artikulasi kepentingan buruh bisa dibilang cukup banyak, tetapi yang menempatkan buruh sebagai satuan analisis kelompok marjinal (powerless) di perkotaan masih terbatas jumlahnya. Selain itu, studi ini mengaitkan pula dengan studi-studi sebelumnya. Tujuannya adalah memperoleh informasi ilmiah yang memadai mengenai pola artikulasi kepentingan buruh industri. Mempelajari masalah artikulasi kepentingan buruh sebagai kelompok marjinal dalam masa Orde Baru cukup menarik. Apalagi bila didekati dengan menggunakan perspektif politik, maka persoalan buruh industri dalam mengartikulasikan kepentingan akan memperlihatkan banyak faktor yang terkait didalamnya. Karena itu, penting sekali mengkaji secara ilmiah dengan menggunakan tes yang ada akan banyak membantu dalam memperoleh informasi yang memadai tentang artikulasi kepentingan buruh. Ada tiga permasalahan yang ditelaah dalam studi ini, yaitu pertama, bagaimana pola dan karakteristik artikulasi kepentingan buruh. Kedua, faktor-faktor intern dan ekstern apa yang mempengaruhi pola artikulasi kepentingan buruh. Ketiga, bagaimana hubungan faktor intern dan ekstern terhadap pola artikulasi kepentingan itu. Teori untuk menganalis permasalahan ada dua, yaitu pertama, teori artikulasi kepentingan. Kedua, teori hubungan negara-masyarakat serta konsep korporatisme negara. Instrumen penelitian yaitu kuesioner dan wawancara mendalam. Dari analisis data terlihat bahwa kemaijinalan buruh berpengaruh terhadap pola arlikulasi kepentingan non-konvensional. Konflik buruh majikan cenderung cukup berpengaruh terhadap pola artikulasi kepentingan non-konvensional. Pengaruh ketidakberfungsian serikat pekerja cenderung menyebabkan buruh tidak dapat mengartikulasikan kepentingan dengan pola konvensional sehingga buruh menggunakan pola non-konvensional. Intervensi negara dalam masalah perselisihan perburuhan menyebabkan buruh mengartikulasikan kepentingan dengan memakai pola konvensional, tetapi apabila buruh sudah berhubungan dengan pihak ketiga (kekuatan LSM/LBH) maka intervensi negara tersebut akan menyebabkan buruh memakai pola non-konvensional untuk mengartikulasikan kepentingannya. Hasil analisis dan interpretasi data menunjukkan bahwa teori artikulasi kepentingan, hubungan negara masyarakat dan konsep korporatisme negara masih relevan untuk menjelaskan masalah studi ini. Intervensi negara dalam berbagai bidang kehidupan tidak bisa dielakkan dan ini berdampak pada melemahnya kekuatan atau kelompok di luar negara, terutama buruh industri. Negara memiliki otonomi relatif dalam berhadapan dengan kelompok di luar dirinya. Implikasi teoretisnya adalah pola artikulasi kepentingan buruh bersifat campuran, dan itu tergantung kondisi sistem politik. Didukung dengan penggunaan konsep korporatisme maka tampak bahwa penataan kelompok kepentingan secara korporatis menyebabkan buruh semakin marjinal dan buruh semakin kehilangan kekuatan tawar menawarnya dan mencampakkan buruh dari struktur politik. Ini semua tak terpisahkan dari hubungan negara-masyarakat yang menempatkan masyarakat sipil, khususnya buruh industri sebagai pihak yang marjinal (powerless.

Abstrak :
Pajak Bilyard sebagai salah satu sumber penerimaan daerah di Kota Depok di Tahun 2004, dalam upaya penetapan targetnya belum optimal. Berangkat dari hal tersebut di atas, penelitian tesis ini bermaksud untuk membahas masalah penetapan target, melalui pelacakan terhadap kapasitas pajak (potensi pungut pajak) sehingga Pemda Kota memiliki pedoman yang objektif dalam penentuan target, dan apabila terjadi gap antara realisasi dengan target dapat dibuat langkah kebijakan-kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan. Pendekatan yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian tesis ini, terutama untuk mengetahui besarnya potensi riil pajak bilyard pada tahun t, diperoleh dengan cara mengalikan tarif pajak bilyard dengan keseluruhan omset bilyard. Kapasitas Pajak Bilyard, diestimasi dengan sistem Fiskal Refresentatif. Karena cara ini selain lebih mudah dibanding cara lain (cara langsung/regresi) juga dapat dilacak basis pajaknya. Di samping ada kelemahan yaitu data dari Dipenda-dipenda apakah benar keakuratannya. Cara Sistem Fiskal Refresentatif yang digunakan menyertakan beberapa daerah lain sebagai acuan dengan karakteristik sosial ekonomi yang relatif sama. Berdasarkan hasil hitungan dapat diketahui potensi riil pajak Kota Depok yang penelitiannya di lapangan di lakukan pada Bulan Desember 2004 s/d Februari 2005 adalah Rp 278.484.426,00 dengan rata-rata perkiraan penerimaan perbulan sebesar Rp 23.070.035,50 dan kapasitas pajaknya dengan basis pajak yaitu jumlah bilyard yang ada di dipenda/yang rill di lapangan. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa tarif efektif rata-rata pungutan pajak untuk setiap bilyard yang beroperasi adalah 2.607.903,63. dari Kota dan Kabupaten yang dijadikan pembanding Kota Bogor sebesar 4.491.620,208 merupakan yang terbaik dan lebih mendekati rata-rata, diikuti Kota Bekasi sebesar 2.414.191,176, dan Kota Depok sebesar 2.369.899,706 tarif efektifnya masih di bawah walaupun walaupun selisihnya tidak terlalu jauh dari rata-rata, sedangkan Kabupaten Bogor sebesar 1.155.904,762 masih jauh dibawah rata-rata. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan pajak bilyard yang tercermin dari tarif efektifnya di Kabupaten Bogor. Adapun upaya pemungutan pajak bilyard (tax effort) yang diperoleh dari perhitungan saat setelah memasukkan 2 bilyard yang belum terdaftar yaitu P Bilyard dan Q Bilyard adalah 90,87%, dengan kapasitas panerimaan Pajak Bilyard tahun 2004 sebesar Rp 44.334.361,71 sedangkan realisasi penerimaan pajaknya Rp. 40.288.295,-. Hal ini terjadi karena adanya potensi Wajib Pajak Bilyard yang belum dimasukkan sebagai wajib Pajak di Kota Depok. Apabila realisasi penerimaan pajak bilyard tahun sebelumnya tadi, dijadikan dasar untuk menghitung dan menetapkan target, selain angkanya tidak optimal, implikasinya kasalahan ini akan terbawa lagi ke tahun berikutnya dan sangat menpengaruhi target yang akan dibuat dan cenderung menjadi rendah. Panyebab lain menjadi rendahnya target yang dibuat adanya pemahaman yang keliru dalam menilai prestasi kerja di lingkungan Dinas Penghasil Penerimaan. Dimana suatu prestasi kerja dinilai atas pencapaian suatu target, akibatnya untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi, akan ada kecenderungan menentukan target yang rendah. Berdasarkan hipotesa, target yang didasari perkiraan (taksasi) efektifitas pemungutannya sangat efektif, namun bila perhitungan target berdasarkan potensi sebenarnya dilapangan, maka pemungutan Pajak Bilyard selama tahun 2004 masih belum efektif (optimal), karena masih jauh dari kapasitas yang sebenarnya. Masih belum optimalnya upaya pemungutan Pajak Bilyard di Kota Depok dimana realisasi penerimaan jauh di bawah potensi riilnya, sebagian besar disebabkan faktor-faktor berikut: (i) ketidakmampuan pemda untuk menprediksi tingkat pemanfaat meja bilyard perhari, baik terhadap objek maupun subjek pajak, karena tidak didukung oleh kualitas dan kuantitas SDM yang memadai. (ii) sarana dan prasarana yang tersedia belum cukup memadai, terutama sarana transportasi kendaraan bermotor yang menpunyai mobilitas tinggi (seperti sepeda motor), untuk melakukan observasi/sensus, sehingga ketidak tersedianya dapat berdampak pada rendahnya produktivitas, karena lebih memilih yang prioritas yaitu dalam menagih pajak yang ada. (iii) kurangnya keterbukaan dan pihak pengelola sebagai pihak yang menbantu pemda dalam mengimformasikan melalui laporan atas perolehan pajak bilyard yang dipungut sesuai dengan semestinya(cenderung rendah). (iv) kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemungut. Yang memang punya kewenangan yang sangat luas (disamping menetapkan pajak, sekaligus memungut pajak) berpeluang terhadap terjadinya kolusi dengan pengelolah Bilyard. (v) Belum adanya (kurangnya) pencatatan yang baik di semua bilyard sehingga sulit melacak potensi sebenarnya tanpa mengadakan sensus/observasi langsung. Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak bilyard perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM perlu peningkatan kualitas dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan,pelatihan, perlu dukungan anggaran untuk peningkatan SDM, memberlakukan prosedur pungut yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan guna tindakan perbaikan.

Abstrak :
Perusahaan jasa transportasi udara (JTU) , sangat peka terhadap lingkungan politik, ekonomi internasional dan negara tempat persinggahan. Negara dimana gross domestik produknya tinggi merupakan pangsa pasar yang berarti, karena potensi pasar cukup tinggi. Tetapi keuntungan yang diperoleh bisa sangat marginal, karena persaingan, pelbagai biaya dan lingkungan usaha yang cepat berubah. Karena itu pemilihan sektor yang menguntungkan harus dilakukan dengan teliti. Sejak tahun 1986, dengan manajemen baru dari P.T Garuda Indonesia maka perusahaan ini memperoleh kemajuan dalam pemasaran JTU ini. Jumlah penumpang yang memakai JTU ini naik terus, hanya pada tahun 1990 mengalami penurunan akibat perang teluk. Kenaikan pemasaran antara 1986-1990 kami pelajari untuk memperoleh pengalaman dalam mempelajari pemasaran JTU Garuda Indonesia dan JTU lainnya. Faktor muat penumpang naik, jumlah pesawat terbang yang tak beroperasi sedikit demi sedikit berkurang, yang pada akhirnya dirasakan kekurangan pesawat terbang. Untuk memperoleh pangsa pasar yang baik, selain upaya melalui kerja sama komersil, maka promosi wisata seperti VISIT INDONESIA YEAR 1991, konperensi PATA di Bali, di Bandung dan pada tahun depan adalah VISIT ASEAN YEAR 1992, perlu peramalan, perencanaan dan antisipasi JTU dalam menjaring para wisatawan. Fasilitas pendukung dari pemasaran yaitu lkomputerisasi/reservasi otomatis, keandalannya perlu dinaikkan, untuk memberikan JTIJ yang bermutu. Kelincahan dari petugas dilapangan perlu ditingkatkan, supaya pemakai jasa mendapatkan seat yang dikehendaki, yaitu tempat dan waktu yang tepat.

Abstrak :
Tiga permasalahan TB di Indonesia yaitu TB sensitif, TB Resistan Obat (TB-RO) dan TB-HIV. TB-RO merupakan masalah yang menghawatirkan, angka penemuan kasus TB-RO setiap tahun semakin meningkat, namun tidak diimbangi dengan angka pengobatan. Penggunaan paduan jangka pendek untuk pengobatan pasien TB-RO sejak September 2017 merupakan salah satu upaya menekan peningkatan kasus pasien putus berobat. Penelitian ini dilakukan untuk melihat trend dan faktor yang berhubungan dengan keberhasilan pengobatan pasien TB Resistan Obat (TB RO) dengan paduan Shorter Treatment Regiment (STR) di Indonesia Tahun 2017-2019. Penelitian menggunakan desain kohort restropektif. Sumber data adalah semua pasien TB RO paduan jangka pendek yang terdaftar dalam sistem informasi TB MDR Subdit Tuberkulosis. Metode sampling adalah total sampling yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Analisis yang digunakan adalah uji chi-square dan uji cox regression. Sebanyak 3.100 pasien disertakan dalam analisis, didapat angka keberhasilan pengobatan adalah 41,94%. Hasil analisis menunjukkan faktor yang berhubungan dengan keberhasilan pengobatan adalah umur, kepatuhan, hasil pemeriksaan sputum awal pengobatan, pola resistensi monoresisten dan poliresisten, serta wilayah tempat tinggal. Kepatuhan merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan keberhasilan pengobatan. Perlu dilakukan upaya penguatan kepatuhan dengan melakukan konseling sedini mungkin, pendamping PMO dari non petugas dan inisiasi grup dukungan pasien di setiap faskes MDR. ......TB problems in Indonesia are TB sensitive, Drug-Resistant TB and TB-HIV. TB-RO is the most challengging problem, the number of case finding is increase every year, but treatment rate is decrease. The use of short-term regiment since September 2017 is one of strategy to reduce default of TB treatment. This research was conducted to see trends and factors related to the TB treatment success rate among patients with Drug Resistance TB (TB RO) using Shorter Treatment Regiment (STR) in Indonesia 2017-2019. The study desain is restropective cohort. Data sources are all patients of TB RO using STR regiment, which is enrolled in the e-TB manager, Sud Directorate of Tuberculosis, MoH RI. The sampling method is total sampling that meets the inclusion and exclusion criteria. The analysis used was the chi-square test and the cox regression test. As many as 3,100 patients were included in the analysis, the treatment success rate was 41,94%. The results of the analysis showed that factors related to treatment success were age, adherence, results of initial sputum examination of treatment, patterns of monoresistant and polyresistant resistance, and area of ​​residence. Adherence is a dominant factor related to treatment success. Efforts should be made to strengthen compliance by conducting counseling as early as possible, PMO assistants from non-helath officers and initiating patient support groups in each MDR facility.