Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDi wilayah RT 07 RW 02 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara terdapat masyarakat miskin. Mereka terdiri dari individu dan keluarga yang merupakan sebuah masyarakat miskin yang hidup di permukiman kumuh yang status permukimannya liar dan belum pasti kelestariannya. Asal suku bangsa mereka terdiri dari beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia. Mereka merupakan pendatang yang datang dari beberapa daerah yang ada di Indonesia dan keberadaan mereka hanya ketahui oleh RT, RW dan kelurahan setempat namun mereka tidak diakui sebagai warga dari RT, RW dan Kelurahan setempat.Tingkat pendidikan mereka sebagian besar hanya sampai Sekolah Dasar, bahkan ada yang tidak pernah sekolah, Mata pencaharian mereka sebagian besar diperoleh dari sektor informal dengan penghasilan yang sangat kecil untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Agama yang dianut oleh masyarakat miskin di permukiman kumuh ini sebagian besar beragama islam dan sebagian kecil beragama kristen protestan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Ada juga bahasa-bahasa daerah asalnya yang digunakan oleh mereka. Selain itu lingkungan tempat mereka tinggal merupakan permukiman kumuh, semerawut, dengan fasilitas umum yang sangat tidak memadai.Dengan keadaaan seperti tersebut diatas seharusnya potensi konflik yang ada dalam kehidupan masyarakat miskin di permukiman kumuh ini adalah sangat besar, namun kenyataannya mereka dapat hidup bersama dengan aman, tertib dan teratur.Corak keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat miskin di permukiman kumuh ini terjadi karena adanya keteraturan sosial yang diwujudkan oleh Bapak Bambang, Bapak Aming dan Bapak Yudi. Corak keteraturan sosial tersebut terwujud karena adanya pedoman-pedoman yang ada dalam keteraturan sosial yang berlaku dan diikuti oleh masyarakat miskin di permukiman kumuh ini dan corak keteraturan sosial tersebut terjadi karena dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat miskin di permukiman kumuh ini."

"ABSTRAKPembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJP I) telah berakhir dengan dicapainya kemajuan diberbagai bidang pembangunan. Hasil pembangunan di bidang ekonomi telah menaikan GNP dari US$ 70 pada permulaan PJP I ditahun 1969 menjadi US$ 700 diakhir PJP I tahun 1994. Selama 25 tahun pembangunan nilai ekspor meningkat 43 kali dari US$ 72 juta ditahun 1968 menjadi US$37.2 milyar ditahun 1993/1994.'Kemajuan di bidang ekonomi tersebut dapat dicapai di samping berkat adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan makro ekonomi yang mendukung tentunya juga tidak lepas dari kemampuan pengelolaan perusahaan yang memadai. Di luar konteks adanya pemberian fasilitas yang luar biasa oleh pemerintah kepada sejumlah pelaku usaha selama PJP I, kemampuan pengelolaan perusahaan yang mereka miliki terbukti mempunyai peranan terhadap hasil pembangunan yang dicapai.Memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJP II) ini, dimana sistem perdagangan dunia akan semakin bebas, pelaku usaha Indonesia tidak dapat lagi untuk terus mengandalkan perlindungan pemerintah. Orientasi mendapatkan konsensi, proteksi, atau subsidi, harus mereka ubah dengan orientasi meningkatkan kemampuan berkompetisi. Ini berarti bahwa mereka harus lebih meningkatkan kemampuan pengelolaan perusahaan.Pemerintah Renublik Indonesia. Repelita VI. Baku I. Jakarta: Percetakan Neaara RI. 1994. Pada tahap ini studi empiris mengenai kemampuan pengelolaan perusahaan menjadi sangat penting. Studi-studi tersebut dapat memberi pemahaman lebih baik tentang kondisi pengelolaan perusahaan yang selama ini dilaksanakan, dan dengan demikian dapat diperoleh masukan mengenai bagaimana meningkatkannya dimasa yang akan datang. Salah satu aspek pengelolaan perusahaan yang penting untuk ditelaah adalah aspek manajemen keuangan.Studi ini direncanakan untuk meneliti pelaksanaan fungsi manajemen keuangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia selama ini. Fungsi manajemen keuangan adalah merencanakan untuk memperoleh dana dan menggunakan dana tersebut untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Informasi tentang pelaksanaan fungsi manajemen keuangan yang telah dilakukan dimasa lalu diperoleh dari laporan keuangan yang setiap tahun diterbitkan oleh perusahaan. Mengingat ada perbedaan mendasar dalam penyusunan laporan keuangan antara perusahaan keuangan dan non-keuangan maka untuk memenuhi standar validitas penelitian maka studi terhadap kedua himpunan harus dilakukan secara terpisah. Studi ini dibatasi untuk meneliti pelaksanaan fungsi manajemen keuangan pada perusahaan-perusahaan non-keuangan saja.1.2. Pendekatan StudiNeraca perusahaan mencerminkan posisi aktiva dan kewajiban-ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Nilai buku jumlah aktiva harus selalu sama dengan nilai buku jumlah kewajiban-ekuitasnya. Aktiva biasa dibedakan menjadi aktiva lancar (kas dan surat berharga, piutang, persediaan) dan aktiva tak-lancar. Sementara itu kewajiban-ekuitas terdiri atas kewajiban lancar (hutang usaha, dan pinjaman jangka-pendek), kewajiban jangka-panjang, dan ekuitas.Informasi komposisi komponen aktiva dan kewajiban-ekuitas merupakan bahan penting untuk memahami pelaksanaan manajemen keuangan perusahaan. Dibanyak kepustakaan teori keuangan modern dijelaskan bahwa dalam penentuan komposisi komponen aktiva dan kewajiban-ekuitas dilakukan secara tidak-terikat. Ketidak-terikatan antara pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan merupakan temuan penting dari studi manajemen keuangan yang dilakukan oleh Modigliani dan Miller (1958). Walaupun ketidak-terikatan antara pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan telah merupakan asumsi sangat berharga dalam menyederhanakan pengertian keputusan keuangan perusahaan, namun pada kenyataannya studi-studi investasi-pembiayaan tidak mampu membuktikan adanya ketidak-terikatan antara komposisi komponen sisi aktiva dan kewajiban-ekuitas.Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perkembangan studi-studi berikutnya justru diarahkan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan terjadinya kesaling-hubungan antara komponen di dalam kedua sisi neraca Studi semacam ini tidak menggunakan asumsi ketidak-terikatan antara keputusan investasi dan pembiayaan dengan alasan bahwa apabila memang betul keputusan tersebut saling tidak-terikat, keputusan secara simultan dalam periode relatif singkat tetap harus dilakukan karena setiap keputusan investasi harus diikuti dengan keputusan pembiayaan atau sebaliknya. Sejalan dengan arah perkembangan tersebut, maka studi ini pun tidak memakai asumsi ketidak-terikatan antara keputusan investasi dan pembiayaan yang ditawarkan oleh Modigliani dan Miller."

"SPI dibentuk dalam struktur pengendalian intern BUMN, sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan daya pengawasan pimpinan perusahaan atas operasi perusahaan, sehingga perusahaan mengarah pada pencapaian tujuan utama perusahaan yaitu sebagai sumber pendapatan negara dan agen pembangunan. Dalam membina penerapan SPI, Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan, instrukti, dan melalui BPKP menerbitkan Pedoman Pemeriksaan. Tetapi keberhasilan penerapan SPI dalam struktur pengendalian intern BUMN juga sangat bergantung pada kesadaran serta dukungan manajemen perusahaan dan anggota SPI, serta kompetensi anggota SPI itu sendiri. Kesimpulan skripsi ini adalah anggota SPI belum dianggap dan menganggap dirinya sebagai profesional yang harus memiliki keahlian dan pengalaman dalam pemeriksaan dan pengawasan. Ketentuan Pemerintah dan Norma yang berlaku dianggap sebagai standar maksimal, padahal mengingat karakteristik operasi tiap-tiap BUMN berbeda dan Norma bersifat umum, maka seharusnya Norma diperlakukan sebagai standar minimal."

"Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk pengawasan dan kendali suatu sistem yang dalam skripsi ini adalah sistem kendali aliran. Aliran baik fluida atau gas adalah salah satu parameter yang penting dalam industri untuk mendapatkan produk akhir yang dipersyaratkan. Sistem kendali aliran memanfaatkan Programable Logic Controller (PLC) sebagai pengendali dan satu atau beberapa komputer yang terpasang perangkat lunak Human Machine Interface (HMI) sebagai SCADA. Pemrograman PLC dengan menggunakan fungsi blok dan perancangan HMI dengan grafik yang merepresentasikan sistem kendali aliran dengan menampilkan semua parameter yang diperlukan untuk pengawasan dan kendali. Sistem kendali menggunakan metode Ziegler Zichols untuk penalaan parameter pengendali Proportional Integral Derivative (PID) sehingga didapatkan nilai parameter yang sesuai dengan kriteria desain untuk sistem kendali aliran. Dengan metode Ziegler Nichols masih harus dilakukan fine tuning untuk mendapatkan parameter pengendali sesuai kriteria desain.

---

Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) is a software for monitoring and control of a system, in which this work a flow control system is used. Both fluid flow or gas flow are one of the crucial parameter in industries to achieve the requirement for final product. The flow control system used a Programable Logic Controller (PLC) as the controller and one or more computer which embedded with Human Machine Interface (HMI) software as SCADA. The PLC is programmed using function block and HMI configuration with graphic to represent flow control system by placing all text or figure interface that are needed for monitoring and control. The Ziegler Nichols tuning Method is used to tune the control parameters of the PID controller. After the parameters are set, the controller is retune using heuristic method to achieved the best response."

"ABSTRAKSkripsi ini berusaha melihat peranan politik GUPPI di dalam sistem politik Indonesia selama periode 1971 sampai 1980. Masa tersebut ditandai dengan pasang naik dan dari peranan politik GUPPI. Pada kurun waktu 1971-1974, GUPPI peranan politik yang cukup besar. Sementara surut memainkan kurun waktu berikutnya, 1975-1980, tingkat peranan politik GUPPI mengalami penurunan. Skripsi mempengaruhi tingkat peranan politik GUPPI. Dengan demikian politik GUPPI berlaku sebagai variabel terikat, sebagai variabel bebas, yang akan menundukkan apa terjadi pada variabel terikat, digunakan tiga variabel konsesi pemerintah yang diberikan kepada ini mengkaji faktor-faktor apa saja yang peranan Sedangkan yang yaitu: GUPPI, kekuatan internal GUPPI, serta konstelasi politik nasional. Ada tiga hipotesa yang digunakan di dalam skripsi ini, yaitu semakin besar konsesi pemerintah kepada GUPPI maka peranan politik GUPPI akan semakin besar, semakin besar kekuatan internal GUPPI maka peranan politik GUPPI semakin besar, serta semakin terciptanya konstelasi politik nasional yang menguntungkan GUPPI maka peranan politik GUPPI semakin besar."

"Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi salah satu faktor yang menentukan bagi desa dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraannya. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana masyarakat desa Sasakpanjang berpartisipasi dalam perumusan APBDes-nya. Faktor apa yang menghambat partisipasi masyarakat penting untuk diketahui. Penelitian ini merujuk pada teori tangga partisipasi dari Arnstein dan teori penganggaran partisipatif Wempler. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari telaah dokumen dan indepth interview. Kesimpulan penelitian ini, kualitas partisipasi masyarakat desa Sasakpanjang masih pada level peredaman dalam degree of tokenism. Masyarakat sudah mulai mempunyai pengaruh terhadap kebijakan APBDes, tetapi bersifat artifisial dan belum mampu mengontrol kebijakan APBDes. Faktor-faktor yang menghambat antara lain, lemahnya institusi pemerintahan desa, ketiadaan leadership, budaya masyarakat dan praktik pendampingan desa yang perlu reorientasi karena masih bersifat administratif."