Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembangunan kekuatan POLRI merupakan bagian dari pembangunan kekuatan ABRI yang dalam upayanya mencapai sasaran pembangunan, tetap mengacu dan diselaraskan dengan arah kebijaksanaan dalam program pembangunan kekuatan ABRI pada RENSTRA V tahun 1994-1998. Arah kebijaksanaan tersebut adalah untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan ABRI yang profesional, efektif, efisien dan modern agar mampu mengemban tugas, fungsi dan peranannya sebagai kekuatan hankam dan kekuatan sosial politik. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia POLRI yang dimiliki dapat mengakibatkan rendahnya efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pokok POLRI dimasa yang akan datang. Apabila keterbatasan kemampuan dan kekuatan POLRI itu dibiarkan berlarut-larut maka dapat mengecewakan berbagai pihak terutama pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itulah peneiitian ini penting dilakukan untuk mengetahui peningkatan kualitas sumber daya manusia POLRI dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI. Berdasarkan pada tujuan tersebut hipotesis yang diajukan adalah, bahwa faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia POLRI dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI adalah kinerja sumber daya manusia POLRI, motivasi profesional, disiplin SDM POLRI, kesesuaian keahlian dengan beban tugas, masa kerja dan kepangkatan, kesehatan, kesamaptaan, insentif dan kebijaksanaan lembaga. Untuk menguji hipotesis yang diajukan maka alat analisis yang digunakan adalah % analisis secara deskriptif dengan tabulasi silang dan analisis dengan tehnik statistik, model regresi berganda. Dari temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan kemampuan profesional SDM POLRI, motivasi profesional, disiplin SDM POLRI, kesesuaian keahlian dengan beban tugas, masa kerja dan kepangkatan, tingkat kesehatan, kesamaptaan, insentif dan kebijaksanaan lembaga, dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI, ternyata dapat diterima setelah diuji secara statistik dimana F.hitung = 8,360 lebih besar dari F.tabel = 2,720. Namun demikian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia POLRI dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI adalah kinerja SDM POLRI, disiplin SDM POLRI dan kesesuaian keahlian dengan beban tugas yang masing-masing elastisitasnya sebesar 0,4253 ; 0,1205 dan 0,1328. Berdasarkan pada simpulan hasil penelitian maka dapat disarankan kepada pihak KAPOLRI bahwa sumber daya manusia POLRI dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok POLRI adalah perlunya memberi prioritas dan dukungan terhadap upaya-upaya peningkatan kemampuan profesional SDM POLRI, disiplin dan kesesuaian keahlian dengan beban tugas melalui program pengembangan yang lebih baik dan didukung dengan penyesuaian kebijaksanaan.

Abstrak :
Pembentukan Negara Federal di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks revolusi nasional Indonesia Sejak tercapainya pemetujuan Linggaljaii Negara Kesauian Republik Indonesia diubah menjadi Negara Federal dengan nama Negara Indonesia Serikat. Negara bagian yang tergabung dalam Negara Indonesia Serikat terdiri dari Republik Indonesia, Kalimantan dan Timur Besar.

Berdasarkan persetujuan tersebut Jawa Timur sama sekali tidak disebut untuk dipersiapkan menjadi Negara bagian dari Negara Indonesia Serikat. Berdasaikan uraian tersebut masaiah yang dikaji dalam tulisan ini meliputi kepentingan-kepentingan yang mendorong pembentukan Negara Jawa Timur, susunan ketatanegaraan Negara Jawa Timur dan pembubaran Negara Jawa Timur.

Dari sudut kepentingan Belanda pembentukan Negara Jawa Timur setidaknya merniiiki dua sasaran Pertama, secara ekonomi pembentukan Negara Jawa Timur diharapkan dapat menjamjn kepentingun ekonomi Belanda. Seperti diketahui wilayah Negara Jawa Timur merupakan daerah-daerah yang potensial karena merupakan sumber penyediaan bahan pangan, memiliki banyak perkebunan dan pabrik Kedua, secara politis dengan membentuk Negara Jawa Timur Belanda bermaksud mengepung Republik Indonesia dari dalam. Dengan demikian Republik Indonesia akan semakin lemah, selain itu pembentukan Negara Jawa Timur akan mampu membantu diplomasi Internasional Belanda karena Beianda dapat menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat Indonesia mendukung Republik Indonesia. Dari sudut pendulnmg Negara Jawa Timur yang terdiri dari Aristokrasi lokal dan Aponturir politik pembentukan Negara Jawa Timur diharapkan dapat tatap menjamin dan meningkatkan status sosial ekonomi mereka.

Pembentukan Negara Jawa Timur dipelopori oleh Recomba Jawa Timur Ch.O. van der Plass. Hampir seiuruh inisiaiip pembentukan Negara Jawa Timur berasal dari Belanda walaupun menggunakan orang-orang Indonesia Pembentukan Negara Jawa Timur mengalami berbagai rintangan karena besarnya perlawanan dari masyarakai. Beberapa Iaugkall yang ditempuh Van der Plass dalam membentuk Negara Djawa Timur antura lain rnendukung Partai Rakyat Djawa Timur, mendukung Partai Kebangsaan Madura, membentuk dawan Islam Djawa Timur, membentuk Organisasi Rahasia di bawah Gajado Neiis, membenlnk Perkumpulan-Perkumpulan Wanita untuk melemahkan semangat perjuangan, membentuk Persatuan Rakyat Djawa Timur, membentuk Gerakan Rakyat Djawa Timur, membentuk Dewan Kabupaten/Kota dan mengadakan Muktamar Jawa Timur di Bondowoso. Melalui Muktamar Jawa Timur di Bondowoso imlah Negara Jawa Timur terbentuk. Kendatipun para utusan Muktamar yang hadir di Bondowoso tersebut diberi kebebasan imtuk menyampaikan pendapat, tetapi dilihat dari proses pemiiihnn Dewan Kabupaten/Kota yang diaertai ancaman dan penangkapan terhadap orang-orang yang tidak dikehendaki Belanda, dapat dikatakan bahwa proses pembentukan Negara Jawa Timur masih jauh dad Demokralis.

Mengenai susunan Ketatanegaraan Negara Jawa Timur diatur daiam suatu Undang-Undang Dasar yang disebut Peraturan Hukum Tata Negara Negara Jawa Timur. Peraturan itu terdiri dari 17 Bab, 144 Pasal dan 11 Pasal Aturan Peralihan Sistem pemerintahan Negara Jawa Timur dapal dikatakan sederhana karena hanya terdiri dari 7 Departemen yaitu, Departemen Dalam Negeri, Seketaris Umum, Depariemen Pengajaran dan Lalu Lintas, Departemen Pengajaran, Kesenian dan Keilmuan, Departemen Urusan Ekonomi, Departemen Keuangan dan Departemen Pengacara Umum. Di Negara Jawa Timur ada 4 jabatan strategis yang diduduki Belanda, yailu, Mr. CC, de Rooy sebagaj Sekretaris Umum Mr. CCd.W. Uffelle sebagai Kepaln Departemen Keuangan, Mr. AF. Van Grambhel sebagai Kepala Departemen Pengacara Umum dan Mr. Baiietta sebagai Sekretaris Kabinet. Kenyaiaan ini menunjukkan bahwa Belanda memiiiki kepentingan besar lerhadap Negara Jawa Timur. Dengan demikian pembentukan Negara Jawa Timur yang didirikan untuk mentukan nnsib rakyat Jawa Timur hanyalah kedok semata. Ha] ini diperkual dengan adanya kenyataan bahwa ada sejumlah kekuasaan yang tidak diserahkan kepada Negara Jawa Timur.

Negara Jawa Timur hanya berkuasa sekitar empat bulan saja, mulai bulan Oktober 194 9-Januari 1950. Dalam jangka walctu yang sangat singkat itu Negara Jawa Timur beium dapat berbuat banyak karena sebelulnya sejak berkuasa tems menerus mendapat gangguan keamanan di wilayalmya Para gerilyawan lerus melakukan sabotase dan ganggnan keamanan. Disisi lain berbagai Resolusi muncul unlnk menuntut pembubaran Negara Jawa Timur. .Iika dicermati pembubamn Negara Jawa Timur disebabakan oleh 3 hal yailu karena tuntutan masyarakat melalui aksi demo dan pengiriman Resolusi karena adanya kesetian rakyat terhadap Republik Indonesia dan persepsi bahwa Negara federal henlul-can penjajah dan ketiga katena desakan tentara. Negara Jawa Timur tidak meiniliki tentnra sendiri, mereka mengandalkan tentara. Belunda Ketika tentara Belanda meninggalkan Indonesia setelah penyerakan kedaulatan (Konfereusi Menja Bandar), Negara Jawa Timur Lidak memiliki pelindung. Karena pos-pos tentara Belanda yang ditinggalkan diisi oleh tentara Nasional Indonesia.

---

Abstract
The formation of Federal States in Indonesia may not be separated with the context of national revolution of Indonesia. After accepting Linggarjati agreement, Republic of Indonesia was changed into Federal States called Negara Indonesia Serikat (United States of Indonesia). The states included into United States of Indonesia are Republic of Indonesia, Kalimantan, and Timur Besar.

Based on the agreement, East Java was not prepared at all as a state of United Stated of Indonesia. Deal'ing with the description above, the problem studied in this study includes the interest supporting the formation of East Java Country, the arrangement of nationality of East Java County and the dismissal of East Java Country.

From the interest of Netherlands, the formation of East Java Country had two target. First, from economical side, the formation of East Java Country is expected to grant economical demand of Netherlands. As we know, East Java Country comprised potential areas possessing the source of food material, farms and factories. Second, from political point, with the formation of East Java Country, Netherlands tried to encircle Republic of Indonesia from inside. Therefore Republic of Indonesia will be weaker, besides the formation of East Java Country will support international diplomatic of Netherlands for Netherlands may show that not all Indonesian support Republic of Indonesia. From the point of view East Java Country proponents comprising local aristocracy and politic adventurer, the formation of East Java Country was expected to grant and improve their social economy status.

The formation of East Java Country was lead by East Java Recomba Ch.O. van der Plass. Almost all of the initiatives in the formation of East Java Country came from Netherlands although using Indonesian persons. The formation of East Java Country encountered various obstacles because of the struggle of the people. Many steps taken by Van der Plass in forming East Java County was by supporting Partai Rakyat Djawa Timur, Partai Kebangsaan Madura, forming Dewan Islam Djawa Timur, fonning Clandestine Organization under Gajado Nefis, forming Woman Organizations to weaken struggle spirit, forming Persatuan Rakyat Djawa Timur, Gerakan Rakyat Djawa Timur, Dewan KabupatenfKota, and conducting Muktamar Jawa Timur in Bondowoso, During Muktamar Jawa Timur in Bondowoso, East Java Country was formed. Although the representatives of the conference in Bondowoso were free to present their opinion, but noticed Hom the process of the selection of Dewan Kabupaten/Kota incorporated with the intimidation and arrest toward the people not preferred by Netherlands, it may be said that the formation process of East Java Country was far from democratic.

The arrangement of national administrative of East Java Country determined in a Constitution called The Rule of National Administrative of East Java Country. This rule comprised I7 chapters, 144 paragraphs, and I1 sections of alternation rule. The governmental system of East Java may be considered simple since it consisted only 7 Departments, namely Domestic Affairs Department, Secretary General, Irrigation and Traffic Department, Department of Education, Art and Science, Economic Affairs Department, Financial Department and Department of General Attorney. In East Java Country, there are 4 strategic position hold by Netherlands, namely Mr. CC de Rooy as Secretary General, Mr. CCd. W Uffelle as Director of Financial Department, Mr. AF Van Grambhel as Director of Department of General Attomey and Mr. Bajjetta as Cabinet Secretary. This fact indicated that Netherlands has big interest toward East Java Country. Therefore the formation of East Java Country to determine the fate of East Java people was only a mask This was strongly indicated that in fact there were authorities not submitted to East Java Country.

East Java Country run only four months, from October 1949 to January 1950. In this very short time, East Java Country couldn?t do more since it underwent stability msturbance in its area. The underground fighter kept on sabotaging and disturbing the stability. Besides, various resolution emerges demanding the dismissal of east Java Country. The dismissal of East Java Country is caused by 3 things, namely the demand of people through demonstration, in resolution proposal because of the loyalty of people toward Republic of Indonesia, and the perception that Federal Sates formed by Netherlands; and the agitation of the army- East Java Country had no its ovm army, but depended on Netherlands army. When leaving Indonesia after submitting the sovereignty (Konferensi Meja Bundar), East Java Country didn?t have the protector, for the abandoned post of Netherlands army is occupied by Indonesian army.

Abstrak :
ABSTRAK
Hubungan antara return dengan volatility return stock indeks, exchange rate dan perubahan suku bunga banyak menjadi obyek penelitian dalam bidang econometri. Pemodelan dengan menggunakan regresi linear untuk time senes data membenkan hasit yang kurang memuaskan karena error dianggap tidak ada. Model ARCH dan GARCH dibangun dengan men gakomodasi error (residu) sebagai fungsi dan waktu.

Penelitian ini terbagi menjadi dua metoda, yang pertama adalah metoda GARCH yang bertujuan meneliti indeks saham, exchange rate dari negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina serta suku bunga Libor-3 bulan apakah dapat dimodelkan dengan GARCE. Model conditional variance dan ARCH dan GARCH dipakai untuk analisa financial termasuk volatility didalamya. Korelasi conditional variance antar variabel dapat memberikan gambaran besarnya hubungan volatility antar vaniabel dan arah pergerakannya. Hasil penelitian menunjukan JCI, STI, SET, Philipine Composite dan PHP-exchange rate mengikuti model GARCH (1,1) dengan korelasi conditional variance intar vaniabel yang berbeda.

Metoda yang kedua adalah pemodelan cointegration dan error correction model untuk mencarii hubungan jangka panjang dan hubungan jangka pendek serta kecepatan penyesuaian antara variabel stock indeks, exchange rate dan suku bunga Libor di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina. Hasil penelitian menunjukan terjadinya hubungan simultan jangka panjang dan jangka pendek antar variabel dengan kecepatan penyesuaian yang berbeda dengan arah tertentu. Penelitian juga membuktikan adanya hubungan cointegrasi antara indonesia dengan keempat negara lainnya.

Abstrak :
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan, studi pustaka, studi dokumentasi, serta FGD. Wawancara dilakukan terhadap para informan yang secara sengaja dipilih dengan metode purposive oleh peneliti berdasarkan kebutuhan informasi yang diperlukan. Beradasarkan pembahasan dari hasil penelitian, didapatkan beberapa simpulan pokok bahwa Pemerintah Kota Bau-Bau dalam periode 2003-2008 telah menggunakan kedua pendekatan umum dalam menanggulangi kemiskinan, yakni strategi secara tidak langsung dan strategi secara langsung dalam menanggulangi kemiskinan di daerahnya. Namun, hasil temuan lainnya dilapangan menggambarkan pula bahwa masih adanya ketimpangan porsi perhatian Pemerintah Kota Bau-Bau dalam penggunaan kedua strategi tersebut, sehingga upaya untuk menekan angka kemiskinan secara optimal belum memberikan hasil yang memuaskan. ......This research using qualitative approach wilh descriptive method. Data collected by using interview, observation, literature study and focus group discussion (FGD). Interview was done to informan whose being chosen purposive by researcher because of the needs of the research. According to the analysis, some principal can be take as conclusion of the research that the Government of Bau-Bau City in period 2003-2008 has been used two general approach in poverty management they are undirect strategy and direct strategy. As shown in the field there are in balance of Government of Bau-Bau City concern in the way of using both strategy, so the optimal result of poverty management in Bau-Bau City, may say, not yet satisfied.

Abstrak :
Pemilihan judul penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya pernyataan para pengamat politik dan elite negeri, yang mengkhawatirkan keamanan dan keutuhan Negara Republik Indonesia pada Pra, sampai pasca Pemilihan Umum tahun 2004. Kekhawatiran ini dilandasi oleh pengalaman pada Pemilu-Pemilu sebelumnya, dimana suhu politik meninggi dan banyak terjadi pelanggaran hak - hak politik rakyat, baik yang dilakukan secara sengaja atau karena keteledoran, baik yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan maupun oleh politik, atau bahkan masyarakat yang berakibat kepada benturan - benturan fisik yang mengerikan. Kondisi ini membuat penulis ingin mengetahui bagaimana Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai pelaksana tugas pemerintah dibidang hukum dan HAM, menjalankan perannya pada Pemilu 2004. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti apakah pada Pemilu tahun 2004 rakyat telah mendapatkan perlindungan dan pemenuhan haknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif - kuantitatf, untuk menggali secara mendalam tentang Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Politik Rakyat Analisa dilakukan dalam kerangka teori kebijakan publik, teori politik, serta dokumen tentang HAM. Data primer yang diperoleh pada penelitian pendahuluan yang digali dengan wawancara, dianalisis, kemudian faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang tergali,dianalisa dengan SWOT dan AHP. Responden dipilih secara purposive, terdiri dan pejabat di Departemen Kehakiman dan HAM yang diduga terlibat dalam Pemilu 2004, dan dan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara, Partai Politik sebagai peserta, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang dinilai kompeten dibidang implementasi hak asasi manusia. Penelitian ini menemukan fakta bahwa pada Pemilu 2004, Departemen Kehakiman dan HAM R1 telah menjalankan perannya dengan baik sebatas pada pendaftaran partai politik sebagaimana diperintahkan oleh UU RI Nomor 31 tahun 2002, tetapi kurang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak politik rakyat karena kurangnya good will dan political will dari pemerintah dan DPR -RI untuk memberikan pecan yang cukup besar kepada Departemen Kehakiman dan HAM RI. Hasil penelitian ini memberikan informasi tentang bagaimana Departemen Kehakiman dan HAM menjalankan tugas dan fungsinya dalam Pemilu tahun 2004 dan kaitannya dengan perlindungan dan pemenuhan hak politik rakyat. Dari hasil analisa diperoleh altematif strategi serta usulan langkah tindak sebagai masukan kepada pimpinan Departemen Kehakiman dan HAM RI , dalam rangka penyempumaan kebijakan dan peningkatan upaya perlindungan dan pemenuhan hak politik rakyat dimasa yang akan datang.

---

Background of this thesis are take from political observers and the elites statement in Indonesia, that the election on year 2004 will damage or deteriorate the Unity of Republic of Indonesia. The Statement is based on the experience on the previous elections, when the political tension was high, and violation against the people political rights by political party, or by the election organizer, or by the the civil society, there 'II be happen terrible conflict. The research purposes are to examine carefully about how the people get the protection and fulfillment of their political right son the election, year 2004, and how the Department of Justice and Human Rights doing its jobs and its function on that event. This is a descriptive research with qualitative and quantitative approach by using the Public Policy Theory, Political Participation Theory, Human Rights Literature. Primary data takes by using depth interview method and takes from bibliography, and then analyze with SWOT analysis and continued with the Analysis Hierarchy Process. The Respondents are the ' expert° who know better both about election in Indonesia and Human Rights. They are the chairmen from the Department of Justice and Human Rights, Political Party, the Election Committee and KOMNAS HAM. This research find that Department of Justice and Human Rights doing its roles as well as UU RI NO. 31 12002 says, that is registry the political party who fullfil the requirements to be a legal politic organization for the contestant on election, but people do not have a protection and fulfillment on their political rights.

Abstrak :
Sejalan dengan perubahan lingkungan yang terjadi, BPPT sebagai lembaga penelitian pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan produktivitas penelitinya. Produktivitas peneliti yang diukur dari jumlah angka kredit yang di peroleh, dipngaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor diklat, motivasi kerja, dan faktor budaya organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan diklat, motivasi kerja dan budaya organisasi dengan produktivitas peneliti di BPPT. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan 120 orang peneliti sebagai sampel penelitian. Teknik pemilihannya menggunakan stratified random sampling dengan 9 jenjang jabatan peneliti sebagai dasar stratifikasi. Untuk pengumpulan data primer digunakan kuesioner tertutup dengan memakai skala Likert. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi dan analisis faktor/komponen. Hasil penelitian penelitian menunjukkan bahwa: (1) untuk tujuh kelompok jenjang penelitian terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara diklat dengan produktivitas peneliti; (2) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi kerja penelitl dengan tingkat produktivitasnya; (3) untuk enam kelompok jenjang penelitian, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel budaya organisasi dengan produktivitas peneliti; (4) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel diklat, motivasi kerja, dan budaya organisasi dengan produktivitas peneliti. Dari hasil analisis faktor diketahui bahwa terdapat 17 (tujuh belas) faktor dominan dari hubungan diklat, motivasi kerja dan budaya organisasi, yang mempengaruhi produktivitas peneliti. Untuk lebih meningkatkan produktivitas peneliti, maka kepada pimpinan BPPT disarankan untuk: (1) melakukan training needs analisys yang lebih mendalam, sehingga program diklat yang disusun akan lebih sesuai dengan kebutuhan peneliti maupun dengan kebutuhan organisasi; (2) memberikan penghargaan dan imbalan yang Iebih menarik bagi peneliti yang berprestasi; (3) Pimpinan harus memberikan toleransi dan mendorong para peneliti untuk berani mengambil risiko dalam melakukan penelitiannya, sehingga bisa diperoleh hasil penelitian yang Iebih inovatif; (4) Organisasi harus membuat sistem rewards & punishment yang adil dan transparan, sesuai dengan hak dan kewajiban serta kinerja yang dimiliki.

Abstrak :
ABSTRAK
Competitive Intelligence (Cl) adaiah sebuah proses yang berkesinambungan untuk mengumpulkan data, informasi, dan pengetahuan, sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Cl merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengubah informasi menjadi sebuah intelijen yang rnemiliki makna dan dapat digunakan sesuai dengan tujuan. Meskipun bcrkembang di dalam dunia bisnis, namun C1 juga dapat diterapkan dalam bidang pemerintahan sebagai bagian dari proses pengambilan kebijakan. Dalam hal ini, penelitian akan mencoba mcnjclaskan mcngcnai situasi apa yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia, pasca insidon penangkapan tiga pctugas DKP oleh patroli air Malaysia di perairan Tanjung Berakit. Dengan teknik environmental scanning sebagai proses pengumpulan data, maka akan diperoleh faktor apa saja yang berpengaruh dalam insiden tersebut. Dengan demikian, melalui pengolahan data melalui metode analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) akan diperoleh matriks perbandingan keempat unsur tersebut, sehingga dapat menggambarkan situasi yang sedang terjadi. Sebagai tahap akhir, hasil analisis matriks SWOT tcrsebut akan menunjukkan bagaimana posisi Pemerintah Indonesia dihadapkan pada siluasi tesebut, melalui beberapa skenario altematif solusi pengambilan kebijakan, Dengan demikian, akan diperoleh alternatif terbaik yang mmmgkin dilakukan, untuk menccgah ancaman yang lcbih bcsar di masa yang akan datang.

---

ABSTRACT
Competitive Intelligence (CI) is a continuous process to collect ofthe data, information and knowledge, the factors involved, as an input in decision making. Therefore, CI is a tool to convert the information into an intelligence to get some meaning and can be used in accordance with the objectives. Although developed in the business, but the CI is also applicable asa part of policy-making process in govemance. In this case, the research will try to explain about what the situation faced hy the Government of Indonesia, after the incidents of arrest of three officers DKP by Malaysia police Marine at Tanjung Berakit. Environmental scanning technique as thc process of data collection, will be obtained about influence factors at the incident 'I`nus, in the processing of data through the method of SWO'I` (strength, weakness, opporttmity, threat) analysis, will explain the big picture of situation. As a final stage, SWOT matrix analysis would explain the position of the Government of Indonesia faced with a situation, through several altemative policy-making scenario. Thus, it will obtain the best possible altemative to prevent another threat in the future.

Abstrak :
Turbin gas merupakan mesin kalor pembangkit daya yang mengubah energi kalor menjadi energi mekanis dengan fluida kena berupa gas. Dengan kelebihan-kelebihan yang dimitiki seperli kemampuan merespon beban puncak dengan cepat maka digunakan sebagai penggerak generator pada pembangkit lisirik. Aplikasi yang lain adalah digunakan sebagai penghasil gaya dorong pada pesawat terbang. Konstruksi yang sederhana terdiri dari kompresor, ruang bakar dan turbin. Performance dan sebuah turbin gas sangat tergantung dari unjuk kerja keiiga komponen tersebut. Dalam ruang bakar, bahan bakar dibakar oleh udara yang bertekanan dan bersuhu tinggi. Proses pembakaran yang kurang sempuma menunjukkan kurang efisiennya ruang bakar sehingga dapat memperendah etisiensi turbin gas. Sebagai indikator dapat dilihat dari kandungan emisi gas buang. Pembakaran yang menghasilkan komponen seperti CO,HC,NOxi, O2 yang bukan merupakan produk pembakaran hidrokarbon secara sempurna (H2O, CO2 dan N2) menunjukkan bahwa pembakaran terjadi kurang sempurna. Emisi gas buang turbin gas sangat dipengaruhi oleh harga campuran udara dengan bahan bakar, temperatur pembakaran, daya operasi, bentuk dan besar ruang bakar, dan waktu pembakaran. Berdasarkan teori ini, dapat diketahui hubungan kecenderungan emisi gas buang dengan performance turbin gas. Sehingga perkembangan dalam usaha meningkatkan performance turbin gas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan minimalisasi kandungan emisi gas buang yang dapat mencemarkan lingkungan. ......Gas turbine is a power generator heat engine that converted heat energy to be mechanical energy which using gas as working fluid. its advantages such as ability to respond ultimate load quickly, it's used as power for generator at power plant. Another application is used to generate force at aircraft. A sinply construction consists of compresor, combustion chamber, and turbine. ln combustion chamber, fuel is bumed by air with high pressure and temperature. Unideal combustion shows that combustion chamber has not enough hlgh efficiency, so tt drop the thermal efiiciency of gas turbln. As indicator, it could showed by emission of exhaust gas. Combustion that produce CO, HC, NOx and O2, where they're not an ideal hydrocarbon combustion (H2O, CO2 and Nz) shows that combustion is not ideal. Exhaust gas emission of gas turbine is depend on air and fuel mixture, combustion temperature, operation power, combustion chamber constniction and combustion time. According this theory, it could known tendentious relationship between exhaust gas emission and gas turbine performance. So, development in order to increase gas turbine perfonnance could do with considering minimalize exhaust gas emission that could make environment pollution.

Abstrak :
Balanced scorecard merupakan seperangkat target kinerja dan sebuah pendekatan kepada pengukuran kinerja, dari sisi keuangan dan nonkeuangan, dengan keempat perspektifnya yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis intemal serta pembelajaran dan pertumbuhan, yang menekankan pada pencapaian semua tujuan organisasi yang berhubungan dengan tujuan primer dan tujuan sekunder, sehingga tercapai keseimbangan. Perancangan balanced scorecard di PT XYZ dilakukan dengan merumuskan sasaran strategis pada setiap perspektif dan menentukan ukuran pencapaiannya, yang diturunkan dari visi dan strategi perusahaan. Sasaran strategis kemudian diberi prioritas kepentingan menurut para pembuat keputusan di perusahaan. Pemberian prioritas dilakukan dengan melode proses hirarki analitik. Hasil dari penelitian ini adalah berupa rancangan balanced scorecard, yang terdiri dari sasaran strategis, ukuran pencapaian sasaran strategis dan inisiatif strategis pada keempat perspektif balanced scorecard, dengan pemberian bobot pada sasaran strategis masing-masing perspektif yang memudahkan pemisahan melihat prioritas dari pencapaian sasaran-sasaran strategis tersebut. Prioritas perspektif balanced scorecard di PT. XYZ berdasarkan bohot adalah perspektif keuangan (O.467), pelanggan (0.303), proses bisnis internal (0.164) dan pembelajaran dan pertumbuhan (0.066).

---

Balanced scorecard is a set of performance target and an approach to performance measurement, financial and nonfinancial, with four perspectives: financial, customer, internal business, and learning and growth, that stresses meeting all the organization's objectives, hence the balance. The Balanced scorecard designed process at PT XYZ is started by generate the strategic targets in four perspectives balanced scorecard and determine the key performance indicator, that formulated based on the company's vision and strategies. The strategic target is given priority by the decision maker in the company. The giving priority process uses the analitical herarchy process (AHP) method. The result of this reseacrh is the balanced scorecard design, that consists of strategic targets, key performance indicators and strategic initiatives in four perspectives balanced scorecard. lt includes the weighting of the strategic targets, that helps the company to analyze the priority and achieves its. The priorities of balanced scorecard 's perspectives at PT XYZ, based on weighting, are financial perspective (0.467), customer ( 0.303), internal business process (0, 164) and learning and growth ( 0.066).

Abstrak :
ABSTRAK
Metformin HCl merupakan golongan biguanid yang dapat menurunkan kadar gula darah dan digunakan untuk kondisi serius, sehingga termasuk obat yang memerlukan respon pasti dan wajib uji bioekivalensi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh metode tervalidasi serta mengevaluasi pengaruh perbedaan jenis antikoagulan pada analisis metformin HCl dalam plasma. Kondisi kromatografi optimum menggunakan detektor photodiode array yang dideteksi pada panjang gelombang 234 nm; kolom C18 SunfireTM 5 m, 250 x 4,6 mm ; suhu 40 C; fase gerak SDS 10 mM dan dapar fosfat 10 mM dalam air ndash; asetonitril 60:40 v/v ; pH 7,0; dan laju alir 1,0 mL/menit dengan kalsiu atorvastatin sebagai baku dalam. Ekstraksi dilakukan dengan metode pengendapan protein menggunakan plasma 300 l dan asetonitril 600 l 1:2 v/v . Metode yang diperoleh linear pada rentang konsentrasi 20,0 ndash; 5000,0 ng/mL dengan r > 0,9998. Data stabilitas dan perolehan kembali metformin HCl dalam plasma dengan antikoagulan berbeda tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan p > 0,05; ANOVA , namun untuk rasio respon luas puncak menunjukkan perbedaan yang signifikan p < 0,05 yaitu antikoagulan sitrat dengan EDTA dan antikoagulan heparin dengan EDTA. Secara keseluruhan, metode analisis yang diperoleh memenuhi persyaratan validasi baik untuk penggunaan antikoagulan sitrat, heparin, maupun EDTA berdasarkan EMEA Bioanalytical Guideline tahun 2011.

---

ABSTRACT
Metformin HCl is one of biguanid medicine which decreasing glucose level in plasma and used for critical used drug, it includes drugs that require a definite response and a mandatory of bioequivalence test. The aim of this study is to validate the analytical method and evaluate the effect of anticoagulant types for analyzing metformin HCl in human plasma. Optimal analytical condition was obtained using photodiode array detector which was detected at wavelength of 234 nm C18 SunfireTM column 5 m, 250 x 4.6 mm , temperature 40 C the mobile phase contains 10 mM SDS and 10 mM phosphate buffer in water ndash acetonitrile 60 40 v v pH 7.0 flow rate was 1.0 mL min and using atorvastatin calcium as internal standard. The plasma extraction was carried out by protein precipitation method using human plasma 300 l and acetonitrile 600 l 1 2 v v . The method was linear at concentration range of 20.0 ndash 5000.0 ng mL with r 0.9998. Based on stability and recovery of metformin HCl in plasma, there was no significant difference ANOVA p 0.05 , but it showed significant difference for peak area ratio response p 0.05 between citrate with EDTA and heparin with EDTA anticoagulants. Overall, this analytical mehod fulfill the accepteance criteria of validation based on EMEA Bioanalytical Guideline 2011.