Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berusaha melihat bagaimana jaringan sosial dan modal sosial berperan dalam sebuah kegiatan bisnis. Di Indonesia kegiatan bisnis banyak sekali dikuasai oleh etnis Tionghoa, meskipun demikian etnis ini memliliki latar belakang sejarah yang kelam sejak masa kolonial. Kecemburuan sosial yang ada dimasyarakat membuat etnis ini kerap mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah maupun masyarakat. Namun, meskipun mendapat perlakuan negatif, etnis ini tetap eksis dan bertahan di dunia bisnis. Dari hal tersebut penelitian ini dilakukan, untuk melihat apakah bisnis berbasis etnis ini berhasil karena adanya peran jaringan sosial dan modal sosial dalam prosesnya. Dari penelitian ini diketahui bahwa jaringan dan modal sosial dalam bisnis berbasis etnis memang berperan pada awal bisnis tersebut berjalan, namun seiring waktu kekuatan jaringan tersebut menguat bukan karena kesamaan primordial melainkan karena kesamaan pengalaman dan kerja sama yang dilakukan dalam waktu yang lama. Jaringan sosial yang begitu kuat memberikan dampak negatif bagi institusi ekonomi itu sendiri karena kesamaan pengalaman membuat instusi ekonomi sulit berkembang. Dalam aspek modal sosial, peneliti mengkritisi bahwa modal sosial sulit untuk diaplikasikan dalam institusi ekonomi swasta. Penelitian ini menggunakan Soft Systems Methodology dan masuk dalam kategori sosisologi ekonomi, khususnya mengenai The New Institutionalism Economy in Sociology. Lokasi penelitian di Pusat Grosir Metro Tanah Abang. ......This paper discuss about social network dan social capital in business activity. In Indonesia business activity was handled by Tionghoa Ethnic, even this ethnic has bad history since the colonial era. Sosial jealousy make this ethnic gets negative stereotype and discrimination. But this ethnic still survive and exist in business activity. From that promblem this paper try to explain is the business based on ethnicity being successfull because social network and social capital. The results of this research that social networkd and social capital in business based in ethnic is accured in the beginning of the business process, moreover that social network being stronger not because primordial factor but the same experience from the actors. Strong ties of social network give negative impact for economic institution because the experience in the group maakes the institution hard to develop itself. In capital social, this paper discuss that social capital is hard to be applied in economic institution based on market mechanism. This paper use Soft System Methodology and part of Economic Sociology, especially about The New Institutionalism Economic In Sociology. The location of the research was in Pusat Grosir Metro Tanah Abang.

Abstrak :
[ABSTRAK
Perkembangan IHSG yang masih fluktuatif semenjak terjadinya krisis keuangan dan ekonomi pada tahun 2008 membuat para investor pun mulai memperhatikan instrumen investasi yang akan mereka pilih dan investasi yang akan memberikan keuntungan paling optimum. Oleh karena itu, investor perlu memperhatikan metode yang digunakan untuk memilih saham dan bagaimana membangun portofolio investasinya secara optimal untuk mengoptimalkan tingkat imbal hasil investasi dan mengurangi sekecil mungkin risiko yang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha untuk menggambarkan dan membandingkan kinerja portofolio pada saham indeks LQ45 dengan Model Black-Litterman Pada PT Mandiri Sekuritas Tbk dan PT Bahana Securities Tbk sebagai perusahaan sekuritas yang sangat aktif di Indonesia selama periode Agustus 2009 ? Juli 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan obyek penelitiannya adalah enam belas saham yang selama periode penelitian secara berturut-turut selalu masuk ke dalam daftar indeks LQ45 dan memiliki data yang lengkap selama periode penelitian. Dalam menganalisis kinerja portofolio optimal pada saham indeks LQ45, penelitian ini melakukan seleksi saham dengan metode Single-Index Model metode Cut-Off Rate. Saham-saham hasil seleksi ini kemudian dioptimasi dengan Black-Litterman Model dimana return equilibrium yang dipakai berasal dari hasil perhitungan model tiga faktor Fama dan French dan menggunakan target/fair price PT Mandiri Sekuritas Tbk dan PT Bahana Securities Tbk sebagai private views-nya, yang kemudian hasil kinerja portofolio kedua perusahaan tersebut dibandingkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa portofolio optimal pada PT Mandiri Sekuritas Tbk memiliki kinerja dan return yang lebih baik dibandingkan portofolio PT Bahana Securities Tbk namun secara statistik dengan menggunakan uji t berpasangan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja portofolio kedua perusahaan sekuritas tersebut. Meskipun kinerja portofolio PT Mandiri Sekuritas Tbk lebih tinggi, ternyata risiko yang dimiliki portofolio ini pun juga besar karena menunjukkan dari hasil perhitungan Black-Litterman Model, nilai standard deviasi, beta dan risikonya lebih besar dibandingkan portofolio pada PT Bahana Securities Tbk.;

---

ABSTRACT
The Jakarta Composite Index is still have flluctuative movement sincethe financial and economic crisis in 2008. Hence, the investor need to recognize the method used to select the stock s and how to build optimal portfolio to optimize the return on investment and reduce the risk faced by the smallest possible. In addition, this research was conducted to describe and compare the optimum portofolio performance in index shares of LQ45 between PT Mandiri Sekuritas Tbk and PT Bahana Securities Tbk with Black-Litterman Model for period August 2009 until July 2014. This research was conducted by using quantitative research method and the object of this research was sixteen stocks that during the research period in a row was always entered into the list of LQ45 index. In analyzing the optimum portofolio performance in index shares of LQ45, this research was selected the stocks by using Single-Index Model with cut-off rate. Stocks of the selection results are then optimized by using Black-Litterman method. In addition to comparing the performance of both methods, this research also compared the performance between these two securities companies. The results of this research showed that optimal portfolio from PT Mandiri Securities Tbk had better performance and return than the portfolio from PT Bahana Securities Tbk but there was no significant difference statistically using paired t test was between the portofolio performance of these two securities companies. Although the portfolio performance of PT Mandiri Securities Tbk was higher, it turns out the risk of the portfolio was also great because it showed from the calculation of the Black-Litterman model, the value of the standard deviation, beta and the risk was greater than the portfolio at Bahana Securities Tbk. , The Jakarta Composite Index is still have flluctuative movement sincethe financial and economic crisis in 2008. Hence, the investor need to recognize the method used to select the stock s and how to build optimal portfolio to optimize the return on investment and reduce the risk faced by the smallest possible. In addition, this research was conducted to describe and compare the optimum portofolio performance in index shares of LQ45 between PT Mandiri Sekuritas Tbk and PT Bahana Securities Tbk with Black-Litterman Model for period August 2009 until July 2014. This research was conducted by using quantitative research method and the object of this research was sixteen stocks that during the research period in a row was always entered into the list of LQ45 index. In analyzing the optimum portofolio performance in index shares of LQ45, this research was selected the stocks by using Single-Index Model with cut-off rate. Stocks of the selection results are then optimized by using Black-Litterman method. In addition to comparing the performance of both methods, this research also compared the performance between these two securities companies. The results of this research showed that optimal portfolio from PT Mandiri Securities Tbk had better performance and return than the portfolio from PT Bahana Securities Tbk but there was no significant difference statistically using paired t test was between the portofolio performance of these two securities companies. Although the portfolio performance of PT Mandiri Securities Tbk was higher, it turns out the risk of the portfolio was also great because it showed from the calculation of the Black-Litterman model, the value of the standard deviation, beta and the risk was greater than the portfolio at Bahana Securities Tbk. ]

Abstrak :
Penelitian terdahulu memandang bahwa komunikasi internal memainkan peran paling penting dalam keterlibatan karyawan. Hal ini dikarenakan komunikasi dengan karyawan yang konsisten dan jujur dapat memastikan hubungan yang baik antara populasi kerja serta dapat meningkatkan produktivitas. Hasil survei keterlibatan karyawan Peruri selama 2017 - 2019, menunjukan prosentase keterlibatan karyawan berada di bawah rata-rata global, sehingga penelitian ini menjelaskan peran komunikasi internal Peruri dalam membangun employee engagement serta mengetahui keberhasilan perusahaan dalam membuat komunikasi internal sebagai bagian dari tanggung jawab pekerjaan dalam membangun employee engagement berdasarkan Teori Komunikasi Akomodasi. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus serta wawancara pada level manajerial dan focus group discussion pada level staff sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah pemimpin memiliki peran yang kuat dalam komunikasi internal, perbedaan dari sifat pekerjaan berperan dalam keterlibatan karyawan, dan strategi konvergensi yang dilakukan bersifat parsial dan upward bagi karyawan pada level staff ketika berkomunikasi dengan atasan maupun dengan sesama staff pada generasi X serta downward pada level pimpinan. Sedangkan karyawan yang tergolong pada generasi X memilih strategi divergensi. Namun, strategi yang dilakukan oleh level pimpinan masih dirasa kurang bagi sebagian karyawan dalam membangun keterlibatannya karena masih adanya ketidakkonsistenan informasi yang disampaikan serta belum adanya transparansi terkait pemberian umpan balik kinerja karyawan. ......Previous research found that internal communication had a significant role in employee engagement. It is because consistent and transparent communication of employees can ensure good relations between the work population and increase productivity. The result of the Peruri employee engagement survey during 2017-2019, shows that the percentage of employee engagement is below the global average, so this study explains the role of Peruri's internal communication in building employee engagement as well as knowing the company's achievement in creating internal communication as part of job responsibilities in building employee engagement based on Communication Accommodation Theory. This research uses case study methods and interviews at the managerial level and focus group discussion at the staff level as data collection methods. The results of these studies are leaders had a firm role in internal communication, differences in nature of work play a role in employee engagement, and the use of convergence strategy is partial and upward for the staff-level employee when communicating to superiors and fellow staff in generation X and downward in leadership level. Meanwhile, the generation X employee chooses a divergence strategy. However, the approach adopted by the leadership level is still lacking for some employees in building their involvement because there are still inconsistencies in the information conveyed and no transparency regarding the provision of employee performance feedback.

Abstrak :
Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang menghasilkan kajian preskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analitis. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, dilakukan wawancara dengan pihak Perum Jamkrindo dan Bank Niaga untuk mendapatkan data primer yang digunakan untuk mendukung data sekunder. Data yang ada dianalisis secara kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum masih diperlukan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamrindo, padahal KPRI-Gotong Royong telah menjaminkan piutangnya secara fidusia kepada Bank Niaga. Selanjutnya, akibat hukum apa yang akan timbul atas penyelesaian kredit macet KPRI-Gotong Royong pada Bank Niaga dengan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo. Persoalan lainnya adalah apakah perbedaan, keunggulan dan kelemahan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo diperlukan karena jaminan piutang secara fidusia dirasakan kurang memadai dengan terdapatnya kelemahan dalam melakukan eksekusi sebagaimana terdapat dalam Akta Jaminan Fidusia. Pertimbangan hukum lainnya adalah dilepaskannya hak istimewa Perum Jamkrindo berdasarkan Pasal 1831 dan 1832 KUHPerdata. Mengacu pada hal di atas, dengan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong telah memenuhi persyaratan teknis perkreditan sehingga memperoleh kredit yang bersangkutan. Sementara itu, Bank Niaga pun merasa aman atas kredit yang disalurkannya kepada KPRI-Gotong Royong karena telah mendapatkan penjaminan kredit dari Perum Jamkrindo. Dengan adanya penjaminan kredit, ketika terjadi kredit macet, Perum Jamkrindo sebagai Penjamin wajib membayar klaim sebesar 75% dari kerugian yang diderita kepada Bank Niaga sebagai Penerima Jaminan. Atas pembayaran klaim tersebut, Penjamin memiliki hak subrogasi yang besarnya sebanding dengan besarnya klaim yang dibayar. Dalam hal ini, Penjamin menggantikan hak-hak Bank Niaga atas KPRI-Gotong Royong. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa keunggulan, kelemahan dan perbedaan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah membantu UMKMK dalam mengakses kredit perbankan dengan memanfaatkan penjaminan kredit. ......This law research is using normative juridical as a type of law research which produces prescriptive studied. The methods using in this research is statute approach, conceptual approach, and analytical approach. In data collecting technique, the researcher is using secondary data which is obtained by library research toward primary law material s, secondary law materials, and tertiary law materials. In addition, to support the secondary materials, researcher is using primary materials which is obtained from the interview with Perum Jamkrindo party and Niaga Bank. Furthermore, the data are analyzed in a qualitative manner. The problem in this research is the law consideration why it’s required a guarantee through Perum Jamkrindo whereas KPRI-Gotong Royong has guarantied its account receivable under fiducia to Bank Niaga. The second problem is what legal cause that will arise on the credit settlement between KPRI-Gotong Royong and Niaga Bank with the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The other problem is what the contrast, advantages and disadvantages between credit guarantee and credit insurance. As the result of this research it can be concluded that credit guarantee through Perum Jamkrindo is needed because of the account receivable guarantee which is only under fiducia is insufficient refer to the execution weakness that is stated in Akta Jaminan Fidusia. The other law consideration is based on the releasing of Perum Jamkrindo’s privilege as stated in Article 1831 and 1832 Code Civil. According to those above, with the credit guarantee from Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong has obtained all technical loan requirements and lead to a result that it can have the loan mentioned. Meanwhile, Niaga Bank has the security over the loan which it is provided to KPRI-Gotong Royong as the result of the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The credit guarantee offer a 75% payable over the claim of the detriment that suffered by Niaga Bank as the party who receives the guarantee. Over the claim payment, guarantor receives the subrogation right which equal with the claim payment. According to that, the guarantor replaces the right of Niaga Bank and the party who receives the guarantee over KPRI-Gotong Royong. So there are some contrast, advantages, disadvantages between the credit guarantee and credit insurance. Based on those above, the purpose of this research is helping UMKMK gain the banking loan which is using credit guarantee.

Abstrak :
Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang menghasilkan kajian preskriptif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analitis. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, dilakukan wawancara dengan pihak Perum Jamkrindo dan Bank Niaga untuk mendapatkan data primer yang digunakan untuk mendukung data sekunder. Data yang ada dianalisis secara kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hukum masih diperlukan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamrindo, padahal KPRI-Gotong Royong telah menjaminkan piutangnya secara fidusia kepada Bank Niaga. Selanjutnya, akibat hukum apa yang akan timbul atas penyelesaian kredit macet KPRI-Gotong Royong pada Bank Niaga dengan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo. Persoalan lainnya adalah apakah perbedaan, keunggulan dan kelemahan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo diperlukan karena jaminan piutang secara fidusia dirasakan kurang memadai dengan terdapatnya kelemahan dalam melakukan eksekusi sebagaimana terdapat dalam Akta Jaminan Fidusia. Pertimbangan hukum lainnya adalah dilepaskannya hak istimewa Perum Jamkrindo berdasarkan Pasal 1831 dan 1832 KUHPerdata. Mengacu pada hal di atas, dengan adanya penjaminan kredit melalui Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong telah memenuhi persyaratan teknis perkreditan sehingga memperoleh kredit 3'ang bersangkutan. Sementara itu, Bank Niaga pun merasa aman atas kredit yang disalurkannya kepada KPRI-Gotong Royong karena telah mendapatkan penjaminan kredit dari Perum Jamkrindo. Dengan adanya penjaminan kredit, ketika terjadi kredit macet, Perum Jamkrindo sebagai Penjamin wajib membayar klaim sebesar 75% dari kerugian yang diderita kepada Bank Niaga sebagai Penerima Jaminan. Atas pembayaran klaim tersebut, Penjamin memiliki hak subrogasi yang besarnya sebanding dengan besarnya klaim yang dibayar. Dalam hal ini, Penjamin menggantikan hak-hak Bank Niaga atas KPRI-Gotong Royong. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa keunggulan, kelemahan dan perbedaan antara penjaminan kredit dan asuransi kredit. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah membantu UMKMK dalam mengakses kredit perbankan dengan memanfaatkan penjaminan kredit. ......This law research is using normative juridical as a type of law research which produces prescriptive studied. The methods using in this research is statute approach, conceptual approach, and analytical approach. In data collecting technique, the researcher is using secondary data which is obtained by library research toward primary law materials, secondary law materials, and tertiary law materials. In addition, to support the secondary materials, researcher is using primary materials which is obtained from the interview with Perum Jamkrindo party and Niaga Bank. Furthermore, the data are analyzed in a qualitative manner. The problem in this research is the law consideration why it's required a guarantee through Perum Jamkrindo whereas KPRI-Gotong Royong has guarantied its account receivable under fiducia to Bank Niaga. The second problem is what legal cause that will arise on the credit settlement between KPRI-Gotong Royong and Niaga Bank with the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The other problem is what the contrast, advantages and disadvantages between credit guarantee and credit insurance. As the result of this research it can be concluded that credit guarantee through Perum Jamkrindo is needed because of the account receivable guarantee which is only under fiducia is insufficient refer to the execution weakness that is stated in Akta Jaminan Fidusia. The other law consideration is based on the releasing of Perum Jamkrindo*s privilege as stated in Article 1831 and 1832 Code Civil. According to those above, with the credit guarantee from Perum Jamkrindo, KPRI-Gotong Royong has obtained all technical loan requirements and lead to a result that it can have the loan mentioned. Meanwhile, Niaga Bank has the security over the loan which it is provided to KPRI-Gotong Royong as the result of the credit guarantee from Perum Jamkrindo. The credit guarantee offer a 75% payable over the claim of the detriment that suffered by Niaga Bank as the party who receives the guarantee. Over the claim payment, guarantor receives the subrogation right which equal with the claim payment. According to that, the guarantor replaces the right of Niaga Bank and the party who receives the guarantee over KPRI-Gotong Royong. So there are some contrast, advantages, disadvantages between the credit guarantee and credit insurance. Based on those above, the purpose of this research is helping UMKMK gain the banking loan which is using credit guarantee.

Abstrak :
Organisasi XYZ merupakan organisasi internasional yang bergerak di bidang kerjasama teknis dengan pemerintah Republik Indonesia. Menurut data tahun 2010 angka turnover untuk staf lokal yang menempati posisi program officer adalah sebesar 41% dan meningkat menjadi 57% pada tahun 2011. Dalam diagnosis awal ditemukan kepuasan kerja, hubungan atasan - bawahan, dan beban kerja merupakan faktor penyebab staf lokal meninggalkan pekerjaan mereka. Prediksi terjadinya turnover dapat dilihat dari intensi seorang karyawan untuk meninggalkan pekerjaan. Oleh karena itu, tesis ini meneliti intensi turnover staf lokal di organisasi XYZ. Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap 4 orang staf lokal dengan posisi program officer dan 2 orang manajer organisasi XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensi staf lokal untuk meninggalkan pekerjaan sangat kuat. Penyebab paling besar berasal dari hubungan antara atasan dengan bawahan. Oleh sebab itu, program intervensi yang diusulkan untuk memperbaiki hubungan antara atasan dan bawahan di organisasi XYZ adalah program team building. Diharapkan dengan dilakukannya team building, kualitas hubungan atasan dan bawahan di organisasi XYZ bisa semakin baik dalam berkomunikasi, bekerja sama, saling membantu, percaya dan menghargai. ......Organization XYZ is an international organization focused on technical cooperation with the government of Republic of Indonesia. Based on 2010 data, turnover figure on local staff with position as program officer was 41% and increased to 57% in 2011. On preliminary diagnosis, job satisfaction, leader member relationship and workload is the reasons why local staff leave their job. Turnover could be predicted by the intention to leave on the staff. Therefore, this thesis will investigate further about local staff of organization XYZ intention to leave. The research is conducted through interview with 4 local staff with program officer position and 2 manager of XYZ organization. The result showed intention to leave on local staff is very strong. The major reason is from the leader and member relationship. Hence, intervention program proposed to improve the relationship between leader and member in organization XYZ is team building program. Through team building it is expected that the relationship quality between leader and member in XYZ organization will be better in communicate, cooperate, trusting and respecting each other.

Abstrak :
Paduan AA 319 as-cast merupakan paduan alumunium-silikon-tembaga (Al-Si-Cu) seri 3xx.x yang dibuat dengan metoda pengecoran. Atau, dalam standar JIS dikenal dengan nama paduan aluminium AC2B. Permasalahan yang sering muncul pada proses pengolahan paduan Al-Si-Cu dalam aplikasi otomotif adalah sulitnya mengontrol komposisi scrap yang digunakan sebagai bahan baku pengecoran. Hal ini menyebabkan komposisi aluminium cor yang berfluktuasi, yang akan berpengaruh pada karakteristik paduan. Salah satu unsur yang berfluktuatif adalah Zn. Kandungan Zn yang tinggi akan meningkatkan kegetasan, hingga suatu saat terjadi kondisi dimana komponen mudah pecah. Setelah diselidiki, ternyata komponen tersebut mengandung Zn yang mencapai 12 wl. %. Namun, pengaruh dan mekanisme interaksi Zn dalam paduan mi belum banyak diteliti. Berdasarkan hal tersebut, penelitian dilakukan, baik dalam kondisi as-cast ataupun setelah proses perlakuan panas pengerasan presipitasi, terhadap paduan AA 319 dengan penambahan 12 wt. % Zn. Kedua kondisi ini kemudian dikarakterisasi dengan melakukan pengujian sifat mekanis serta pengamatan struktur mikro. Hasil penelitian menunjukkan penambahan 12 wt. % Zn akan meningkatkan sifat mekanis paduan AA 319 as-cast. Hal ini terjadi karena perubahan morfologi fasa Al-Fe-Mn-Si dari bentuk huruf cina (chinese script) menjadi jarum (needle) yang mengakibatkan peningkatan kegetasan paduan. Selain itu, dalam kondisi as-cast ataupun setelah perlakuan panas ageing, unsur paduan Zn yang berlebih tidak membentuk suatu fasa baru, namun cenderung larut dalam matriks aluminium. Oleh karena itu,, penguatan yang terjadi diperkirakan adalah penguatan larutan padat (solid solution strengthening) dan/atau pengerasan presipitasi (precipitation hardening). Akan tetapi, pengaruh Zn dalam proses pengerasan presipitasi belum dapat dikonfirmasi melalui penelitian ini.

Abstrak :
Pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan Pengadilan berupa pengeluaran keputusan yang di dalamnya menyatakan bahwa suatu perkawinan batal atau tidak sah. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan pengaturan secara limitatif mengenai para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan, tepatnya pada Pasal 23. Skripsi ini membahas mengenai suatu kasus pembatalan perkawinan yang diajukan oleh anak dari perkawinan pertama atas perkawinan kedua dari ayah yang pada analisisnya berfokus kepada apakah anak tersebut merupakan pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Penulis dapat menyimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan No. 5/Pdt.G/2016/PT.PBR telah memutus perkara ini telah tepat dalam menafsirkan Pasal 23 UU Perkawinan yang mengatur mengenai para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ......Annulment of marriage is an act of the Court in the form of issuance of a verdict in which it states that a marriage is null or void. Law No. 1 of 1974 on Marriage as amended by Law No. 16 of 2019 on Amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage has given a limitative arrangement regarding the parties that can propose a request for marriage annulment to the Court, precisely in Article 23. This thesis discusses a case of annulment of marriage proposed by a child from the first marriage to the second marriage of the father. In the analysis section, this thesis focuses on whether the child is included in the party entitled to propose marriage annulment request. The writing of this thesis uses literature-based research method and interview with legal practitioner. Based on research that has been done, the author can conclude that the Panel of Judges in Verdict Number: 5/PDT.G/2016/PT.PBR has decided on this case right by interpreting Article 23 of the Marriage Law which regulates the parties who can submit request for marriage annulment.

Abstrak :
Pembatalan perkawinan merupakan suatu tindakan Pengadilan berupa pengeluaran keputusan yang di dalamnya menyatakan bahwa suatu perkawinan batal atau tidak sah. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan pengaturan secara limitatif mengenai para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan, tepatnya pada Pasal 23. Skripsi ini membahas mengenai suatu kasus pembatalan perkawinan yang diajukan oleh anak dari perkawinan pertama atas perkawinan kedua dari ayah yang pada analisisnya berfokus kepada apakah anak tersebut merupakan pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Penulis dapat menyimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan No. 5/Pdt.G/2016/PT.PBR telah memutus perkara ini telah tepat dalam menafsirkan Pasal 23 UU Perkawinan yang mengatur mengenai para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. ......Annulment of marriage is an act of the Court in the form of issuance of a verdict in which it states that a marriage is null or void. Law No. 1 of 1974 on Marriage as amended by Law No. 16 of 2019 on Amendments to Law No. 1 of 1974 on Marriage has given a limitative arrangement regarding the parties that can propose a request for marriage annulment to the Court, precisely in Article 23. This thesis discusses a case of annulment of marriage proposed by a child from the first marriage to the second marriage of the father. In the analysis section, this thesis focuses on whether the child is included in the party entitled to propose marriage annulment request. The writing of this thesis uses literature-based research method and interview with legal practitioner. Based on research that has been done, the author can conclude that the Panel of Judges in Verdict Number: 5/PDT.G/2016/PT.PBR has decided on this case right by interpreting Article 23 of the Marriage Law which regulates the parties who can submit request for marriage annulment.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai dugaan kartel dan penetapan harga yang dilakukan oleh pengelola terminal di sejumlah pelabuhan di Indonesia dalam menetapkan Terminal Handling Charge (THC). KPPU menduga ada permainan tidak sehat di antara perusahaan-perusahaan pengelola THC sehingga biaya THC terlampau mahal. Biaya THC di Indonesia termasuk yang tertinggi di Asia setelah Hongkong. Bahkan jika dibanding dengan Singapura, Taiwan, dan Korea, yang upah buruh dan sewa lahannya lebih tinggi, THC di pelabuhan di Indonesia masih lebih tinggi. KPPU sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki ada atau tidak pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan pengelola THC. KPPU menduga adanya persekongkolan di perusahaan yang mengelola THC. KPPU sendiri sudah mendapatkan indikasi awal adanya perjanjian antar perusahaan pengelola THC dalam menentukan tarif THC di sejumlah pelabuhan. Dugaan KPPU, perjanjian itulah yang menyebabkan biaya THC tinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, sebenarnya yang melakukan penentuan tarif THC di Indonesia adalah perusahaan-perusahaan pelayaran asing yang memiliki anak perusahaan di Indonesia yang mana merupakan biaya surcharge atau biaya tambahan yang pengenaannya tanpa ada pembicaraan dengan pemilik barang terlebih dahulu. Tindakan semacam itu bisa dinamakan kartel konsorsium pelayaran internasional. Perjanjian penetapan harga tersebut dilarang oleh undang-undang karena akan menguntungkan pelaku usaha yang tidak mampu bersaing dalam menawarkan harga yang rendah, hal itulah yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha, selain itu juga merugikan konsemen, seperti yang diungkapkan oleh narasumber, bahwa harga bahan pokok mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan tarif THC naik. ......This thesis explore about the alleged of cartel and price fixing whom commited by terminal managers in a number of Indonesia ports in fixing Terminal Handling Charge (THC). KPPU suspect that there are not healthy plays between THC magnagement companies, so that will increase the charge of terminal. The cost of THC in Indonesia is the highest in Asia after Hongkong. Even if compared with Singapura, Taiwan, and Korea which the wage labour and land rent are, THC in Indonesia is still more expensive. KPPU has formed special team to investigate existing or not violations of the THC management. KPPU surmicing a conspiracy in the management of THC. KPPU got early indications that there is an agreement about price fixing. So that agreement which can make the high cost of THC. Based on the riset, actually who performs price fixing of THC are foreign shipping companies which have subsidiary companies in Indonesia. They fix the cost oh THC without discussing with the terminal consumers. These actions is called "international cartel consortium". Price fixing agreement is banned because will be profitable the companies that are not capable to competing in offer the low price, and also can make unfair competition.