Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada pelaksanan manajemen pengawasan Orang Asing diKantor Imigrasi kelas I Tanjung Priok. Hal ini dilakukan berkaitan denganwilayah kerja Kantor Imigrasi tersebut yang hampir di dominasi oleh lautan diwilayah kepulauan seribu. Minimnya sarana dan prasarana guna menunjangkegiatan pengawasan serta minimnya jumlah personil pengawasan orang asingmengakhibatkan pelaksanaan pengawasan orang asing tidak dapat berjalan denganefektif dan efesien. Banyaknya pulau pulau di wilayah kepulauan seribu yangmempunyai potensi pariwisata yang dikunjungi oleh wisatawan manca negaraserta wilayah pengeboran minyak lepas pantai yang mempekerjakan tenaga kerjaasing dan juga lokasi wilayah perairan laut yang strategis sering kali dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atas meningkatnyaperlintasan imigran gelap yang tertangkap pada saat hendak menuju ke negaraAustralia. Hal ini membutuhkan pola manajemen pelaksanaan pengawasan orangasing yang mencakup atas beberapa aspek diantaranya yakni tata laksana, sumberdaya manusia, sarana prasarana serta budaya kerja untuk dapat mencapai tujuanorganisasi yang efektif.

---

ABSTRACTThis study focuses on the conduct of applied management monitoring foreignersat 1st class Tanjung Priok Immigration office. This was done in relation to thatparticular Immigration Office region which was almost dominated by the seasurrounding the Thousand Island region. The lack of facilities and infrastructure tosupport the monitoring activities as well as the minimum number of personnelmonitoring the implementation of the supervising foreigners can not be doneeffectively and efficiently. Many islands in the region of the Thousand Island thathave the potential of tourism visited by foreign tourists as well as offshore oildrilling areas that employ foreign workers and also the location of strategic seaareas often utilised by irresponsible persons for the increasing number in illegalimmigrant crossings caught on their way to Australia. This requiresimplementation of management practises that includes surveillance on foreignerson several aspects such as governance, human resources, infrastructure and workculture to achieve effective organizational goals."

"Sejak diberlakukannya UU No. 22/1999 dan UU No. 2511999 pada tanggal 1 Januari 2001, telah terjadi perubahan dan penyesuaian dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi, termasuk perubahan dan penyesuaian dalam pengelolaan administrasi Pajak Daerah. Secara khusus pengelolaan administrasi Pajak Daerah ini diatur dalam UU No. 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan membahas: Penyelenggaraan Administrasi Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kebupaten Bekasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori otonomi daerah dari Rondinelli dan Cheema; teori keuangan pemerintah daerah dari Devas, Domai dan Halim; teori pajak daerah dari Mardiasmo, Mc.Master, Davey, Bird dan Jantscher; dan teori administrasi pajak daerah dari Atmosudirjo, Nurmantu, dan Mc.Master.Penelitian menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis pada data primer kualitatif yang diperoleh dengan Teknik Wawancara dari tiga orang Informan Penelitian serta data sekunder yang diperoleh melalui kajian buku dan dokumen serta observasi lapangan.Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka didapat kesimpulan sebagai berikut :Identifikasi wajib pajak di wilayah Kabupaten Bekasi dilakukan dengan Cara pendaftaran dan pendataan. Dari data identifikasi wajib pajak di ketahui bahwa di wilayah Kabupaten Bekasi terdapat 2764 wajib pajak yang terdiri dari wajib pajak perseorangan dan wajib pajak badan-badan usaha.Penetapan besarnya jumlah pajak untuk masing-masing jenis Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku, dan secara teknis besamya jumlah pajak untuk masing-masing jenis pajak ditetapkan berdasarkan ketentuan teknis yang mengacu pada jenis, sifat, klasifikasi dan lokasi serta analisis ekonomi masing-masing obyek pajak.Pembayaran pajak dilakukan dengan mengisi SPTPD secara jelas, benar dan lengkap. SPTPD harus disampaikan kepada Kepala Daerah, yang secara teknis kepada Dispenda, selambat-lambatnya 5 hari pada awal bulan. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hai sejak SKPD diterima, maka kepada para wajib pajak itu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.Evaluasi terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah sampai 31 Desember 2002 diketahui terjadi 364 kasus penunggakaan pajak. Adanya kasus penunggakan pajak ini membuktikan bahwa pelaksanaan administrasi Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi belum optimal.Faktor-faktor yang paling panting dan menjadi dukungan dalam pelaksanaan sistem administrasi Pajak Daerah di Kabupaten Bekasi adalah faktor Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan Daerah Kabupaten Bekasi, faktor kualitas sumber daya aparatur Dinas Pendapatan Daerah; dan faktor sebagai Daerah perindustrian, perdagangan dan permukiman.Faktor-faktor yang paling penting dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem administrasi Pajak Daerah di Kabupaten Bekasi adalah faktor budaya organisasi yang bercirikan lemahnya rasionalisasi, unjuk kerja seadanya dan perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme; faktor masih belum kuatnya kesadaran para wajib pajak dalam mengejawantahkan arti dan fungsi penting Pajak Daerah bagi pembangunan dan perekonomian Daerah; dan faktor situasi perekonomian nasional dan perekonomian Daerah yang belum cerah.Saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak yang diteliti adalah sebagai berikut:Berdasarkan data perbandingan jumlah wajib pajak dan potensi pajak serta target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada Tabun Anggaran 2002, sebaiknya identifikasi wajib pajak lebih diintensifkan melalui kegiatan survey dan pendataan yang diperluas ke seluruh obyek pajak, terutama obyek pajak hotel, obyek pajak restoran dan obyek pajak pemanfaatan air, karena ketiga obyek pajak ini sangat potensial.Sejalan dengan identifikasi wajib pajak tersebut, sebaiknya diadakan kegiatan kampanye perpajakan dan sosialisasi kebijakan perpajakan Daerah secara intensif dan berkesinambungan, agar kesadaran dan kepatuhan pars wajib pajak di Kabupaten Bekasi semakin menguat.Sebaiknya diadakan evaluasi terhadap penerapan prosedur dan tata cara perpajakan Daerah, agar dari basil evaluasi tersebut dapat diterapkan prosedur dan sistem perpajakan yang lebih praktis, mullah dimengerti oleh para wajib pajak dan berlaku secara transparan."

"Saudi Arabia memiliki tempat yang sangat signifikan di dunia Arab dan Islam. Ini disebabkan statusnya sebagai negara terbesar di Semenanjung Jazirah Arab. Juga merupakan negara di dunia yang memiliki cadangan minyak terbesar sekitar 25% cadangan minyak dunia. Saudi Arabia berperan aktif dalam upayanya menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel, Peran Saudi Arabia dalam mewujudkan penyelesaian masalah Palestina merupakan tuntutan tugas dan misi politik luar negeri Saudi Arabia yang dirumuskan tahun 1943. Saudi Arabia hingga kini tetap pada pendiriannya menganggap penyelesaian masalah Palestina merupakan togas dan misi politik luar negerinya yang dianggap perlu mendapat perhatian yang serius dan prioritas tinggi (urgent concern and top priority). Di antara upaya Saudi Arabia untuk menyelesaikan konflik, terdapat dua inisiatif perdamaian yang ditawarkan pada tahun 1982 dan 2002. Inisiatif perdamaian ini menawarkan sebuah solusi perdamaian yang berlandaskan pads Resolusi PBB. Yang memberikan pengakuan kepada Israel untuk tetap eksis dan menawarkan normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab dengan imbalan Israel menerima dan melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB No 242 dan 338 yang meminta untuk mengakliiri pendudukan pada garis batas 1967. Saudi meyakini bahwa usahanya membantu menyelesaikan masalah Palestina merupakan tugas dan tanggung jawab bangsa Arab dan umat Muslim. Di sate sisi Saudi Arabia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Amerika Serikat, dimana Israel merupakan anak emas Amerika Serikat di Timur Tengah. Isu Palestina telah menjadi duri dalam hubungan Saudi Arabia dan Amerika Serikat sejak Perang Dunia II. Selama ini Saudi Arabia berpandangan kedekatannya dengan Amerika Serikat dapat mempengaruhi sikap Amerika Serikat dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel untuk menjadi penengah yang lebih adil. Namun upaya mempengaruhi sikap Amerika Serikat dalam masalah Palestina tidak efektif, dikarenakan sikap politiknya yang selalu menguntungkan Israel. ......Saudi Arabia has a significant place in the Arab's world and Islam. It's caused by status Arab as the biggest country in Arabic peninsula, and the biggest oil's resource, more about 25 % oil's resource in the world. Saudi Arabia has effectively role to finish conflict between Palestine and Israel. Saudi Arabia's role in finishing conflict Palestine and Israel is his effort and his mission of foreign policy since 1943. Saudi Arabia said that until now the Palestine's problem is an urgent concern and top priority. Two initiatively peaces offered a peace solving based on United Nations resolutions in 1982 and 2002. This resolution give legality to Israel to exist and offer normalization of relation with Arabic's countries by fee Israel accept that resolution number 242 and 338 which asked to end occupy in the limited line 1967.Saudi Arabia sure that his effort can finish Palestine's problem as his responsibility of Arabic and all of Moslem. In the other side, Saudi Arabia has relation closely with United States which Israel as his close partner. The Palestine's problem has difficult to Arabs' Saudi and united state's relations since second's war of the world. Arab said that closely with America is as mediator between Palestine and Israel, but his attitude not effectively because always give lucky to Israel."

"Proses pemekeran Provinsi Cirebon dimulai sejak tahun 2009, ketika Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) dideklarasikan. Sampai tahun 2019, P3C belum mampu membentuk koalisi elite politik lokal untuk mengusulkan pemekaran Provinsi Cirebon, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah menyebutkan bahwa cakupan wilayah pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon (ciyaumajakuning). Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa tidak terbentuknya koalisi elite politik lokal di ciayumajakuning dikarenakan adanya perbedaan isu di antara kelompok elite politik lokal yang menyetujui (elite politik di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon) dengan elite politik lokal yang menolak (elite politik di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan) mengenai isu pemanfaatan sumber daya ekonomi, pembangunan daerah, kepentingan politik, etnisitas dan sejarah politik eks-karesidenan Cirebon. Selain itu, lemahnya koalisi elite politik lokal yang hanya didukung oleh tiga wilayah dan perilaku koruptif para elite yang menyetujui usulan pemekaran Provinsi Cirebon baik di tingkat bawah maupun tingkat atas, berakibat pada tidak terbentuknya pemekaran Provinsi Cirebon selama tahun 2009-2019.......The proliferation process of the Cirebon Province began in 2009, when the Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) was declared. Until 2019, the P3C had not been able to form a coalition of local political elites to propose the proliferation of the Cirebon Province, as stated in Article 8 of Government Regulation No. 78 of 2007 concerning the procedures for forming, abolishing and merging regions, stating that the area of the formation of provinces was at least 5 (five) district / city. This study uses a qualitative approach with case study research methods in the areas of Cirebon Regency, Majalengka Regency, Indramayu Regency, Kuningan Regency and Cirebon City (ciyaumajakuning). Data collection techniques carried out by interviews, observation and documentation, data analysis techniques using data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results show that there was no coalition of local political elites in the Ciayumajakuning area due to differences in issues between local political elite groups that agreed (political elites in Cirebon Regency, Indramayu Regency and Cirebon City) with local political elite groups that refused (political elites in Majalengka Regency and Regency Kuningan) concerning the issue of utilizing economic resources, regional development, political interests, ethnicity and the political history of the ex-residency of Cirebon. In addition, the weak coalition of the local political elite which was only supported by three regions and the corrupt behavior of the elite who agreed to the proposed proliferation of the Cirebon Province both at the lower and upper levels, resulted in the absence of the proliferation of Cirebon Province during 2009-2019."

"ABSTRAKDalam olahraga, tuntutan yang besar dari lingkungan kompetitif akan menimbulkan kecemasan pada atlet. Kecemasan yang muncul sebagai respon dari tekanan kompetitif biasa disebut dengan kecemasan kompetitif (Mellalieu, Hanton & Fletcher, 2009). Satiadarma (2000) menjelaskan kecemasan pada atlet akan mengganggu performanya dalam sebuah pertandingan. Tujuan dari penelitian adalah untuk melihat penerapan imagery dan relaksasi progresif dapat mengatasi kecemasan kompetitif pada atlet sepak bola tingkat perguruan tinggi. Penelitian ini dilakukan pada tiga partisipan yang bertanding mewakili universitasnya dalam Liga ASMAJA. Peneliti menggunakan metode wawancara dan kuesioner CSAI-2R untuk mengetahui efektifitas penelitian.Hasil kuesioner CSAI-2R menunjukkan dua partisipan mengalami penurunan pada skor kecemasan somatik dan kognitifnya, sedangkan satu partisipan tidak mengalami perubahan pada skor kecemasan somatik dan meningkat pada skor kecemasan kognitifnya. Selain itu, ditemukan dua partisipan mengalami peningkatan pada skor kepercayaan dirinya dan satu partisipan memiliki skor kepercayaan diri yang tetap. Meskipun begitu, berdasarkan hasil wawancara ketiga partisipan merasa imagery yang mereka lakukan membantu mereka menjadi lebih tenang, fokus dan percaya diri selama bermain.

---

ABSTRACT

In sport situation, competitive environment places many demands on participating athletes. This condition will cause anxiety on athletes. Anxiety that comes as a response to competitive demands called competitive anxiety (Mellalieu, Hanton & Fletcher, 2009). Anxiety would interfere athletes performance in a match (Satiadarma, 2000). This research aimed to showing that imagery and progresive relaxation intervention program could help college soccer athletes overcoming their competitive anxiety. The participants are three college athletes who were representing their university in Liga ASMAJA. This research used interviewing method and CSAI-2R questionaire to find effectiveness in intervention program.

Result from CSAI-2R indicated that two participant?s somatic and cognitive anxiety score decreased. Whereas one participant have same somatic anxiety score and increased cognitive anxiety score. Moreover, this study found that two participant?s self-confidence score increased and one participant have same score. Nevertheless, based on interviewing, three participants agreed that imagery intervention helped them to be more calm, focus and confidence in a match."

"Pemilihan sistem pelapisan perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kebutuhan perlindungan dan rekayasa dengan pertimbangan ekonomi. Tipe pelapis yang dipakai akan mempengaruhi mekanisme dan waktu perlindungan. Tipe resin thermoset dan thermoplast umum dipakai sebagai resin pelapis. Resin Thermoplast yang dipilih dalam penelitian ini adalah Epoxy dan Polyurethane, sedangkan untuk resin Thermoplast dipilih Acrylic. Pada penelitian ini dipelajari pengaruh tipe resin Thermoset dan Thermoplast pada ketebalan pelapis 100, 150, 200, 250 dan 300 mikron dalam lingkungan berbasis NaCl 3.5% dengan metoda uji semprot garam dan Electrochemical Impedance Spectroscopy. Dengan pengujian semprot garam 3.5% selama 72 jam, dapat ditujukkan bahwa resin thermoset memiliki kemampuan perlindungan lebih baik dibanding resin thermoplast pada lingkungan agresif. Ketebalan resin pelapis berbading lurus dengan kemapuan perlindungan baja di lingkungan agresif, berbasis NaCl 3.5%. Berdasarkan ASTM D 1654 setelah dilakukan uji semprot garam NaCl 3.5%, selama 72 jam ; Rating terbaik didapat dengan ketebalan pelapisan Epoxy dengan ketebalan lebih dari 250 mikron. Hasil uji Electrochemical Impedance Spectroscopy, menunjukkan bahwa resin Epoxy memiliki impedance yang lebih tinggi dibanding resin Polyurethane pada lingkungan agresif NaCl 3.5%.

---

Selection of coating system need to be done to optimize the protection and enginnering needs with economic considerations. Type of coatings used will affect the mechanism and timing protection. Thermoplast and Thermoset resin type is commonly used as a resin coating. Thermoset resin selected in this study are Epoxy and Polyurethane, while for Thermoplast is Acrylic. In this research studied the influence of the type of resin and coating thickness at 100, 150, 200, 250 and 300 microns in NaCl 3.5% environment based with Salt Spray and Electrochemical Impedance Spectroscopy Method.

With salt spray test for 72 hours, can be shown that the thermoset resin has better protection than the Thermoplast resin in NaCl 3.5 % aggressive environments. The thickness of the resin coating is directly proportional to the ability of steel protection in NaCl 3.5% aggressive environments. Based on ASTM D 1654 after the salt spray test with NaCl 3.5%, for 72 hours, the best rating with Epoxy coating thickness with 250 microns thickness or more. Electrochemical Impedance Spectroscopy of test result, showed that the Epoxy resin has a higher impedance than the Polyurethane resin in the aggressive environment of NaCl 3.5%."

"ABSTRAKPajak atas pendapatan dari investasi luar negeri tidak akan dikenakan pajak sampai subyek pajak tersebut mendapatkan suatu dividen dari hasil dari investasi yang dilakukannya. Namun, apabila investor tersebut tidak menerima dividen atau perusahaan tersebut tidak pernah membayarkan dividen kepada investor, maka pajak atas dividen tersebut tidak dapat dikenakan terhadap investor tersebut. Hal tersebut dapat dimungkinkan dengan adanya suatu bentuk dari tax haven country, yang merupakan kelemahan dalam sistem perpajakan yang secara kolektif dan dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan terkikisnya penerimaan pajak di Negara investor tersebut berdomisili. Untuk mencegah hal tersebut, banyak Negara yang memberlakukan peraturan Controlled Foreign Company atau lebih dikenal dengan CFC rules, di Indonesia peraturan CFC diatur di dalam PMK No 256/PMK.03/2008 yang menetapkan kewajiban bagi subyek pajak untuk melaporkan dividen yang diterima dari kegiatan investasinya. Atas dasar pemberlakuan peraturan tersebut pajak berganda dapat terjadi ketika keuntungan dari CFC dikenakan pajak di negara perusahaan sesuai dengan aturan dalam negeri serta di negara pemegang saham sesuai dengan aturan CFC negara tersebut. Di mana pendapatan yang sama dikenakan pajak di tangan wajib pajak yang sama di lebih dari satu negara dalam periode waktu yang sama. Sedangkan tujuan dari suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah untuk menghindari suatu pengenaan pajak berganda terhadap subyek pajak. Pengenaan dari peraturan CFC tersebut memungkinkan untuk secara tidak langsung bertentangan dengan maksud dan tujuan dari P3B. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peraturan CFC Indonesia bertolak belakang dengan tujuan dari P3B. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif penulis berusaha mencari jawaban atas pokok permasalahan, hasil penelitian yang didapat oleh penulis mengungkap bahwa peraturan CFC tidak bertentangan dengan tujuan utama P3B, dikarenakan sistem kredit pajak yang diberikan oleh pasal 24 UUPPh yang mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di dalam negeri.

---

ABSTRACTTax on income from overseas investments will not be taxed until the tax payer received a dividend from its investments. However, if the investor does not receive any dividen, or the company never paid dividends to investors, the tax on such dividends shall not be subject to the investor. This can be made possible by the existence of a form of a tax haven country, which collectively and in the long term can lead to the erosion of country tax revenue in the investor home country. To prevent this, many countries are enacting Controlled Foreign Company rules or better known as the CFC rules, Indonesia CFC rules contained in the PMK No.256/PMK.03/2008, which establishes the obligation for the tax payer to report the dividends received from foreign investment activities at the end of tax year. The application of CFC rules bring through possibilities of double taxation when the profits of the CFC is taxed in accordance with the rules of the company country, but also taxed in shareholders country in accordance with the CFC rules. While the goal of a Double Taxation Avoidance Agreement ( P3B/DTA ) is to avoid a double taxation. CFC rules allow for the imposition of direct conflict with the intent and purpose of the DTA. The primary objective of this study was to determine whether the regulation of Indonesia CFC rule contrary to the purpose of DTA. By using juridical - normative research methods, author seeks an answer to the subject matter, the results obtained by the authors revealed that the CFC rules do not conflict with the DTA primary purpose, due to the tax credit system provided by article 24 UUPPh governing the calculation of income tax payable or paid abroad can be credited against the income tax payable in home country."

"Tesis ini membahas tentang kualitas pelayanan sertifikasi tanah menurut 10 Dimensi Pelayanan Publik berdasarkan Keputusan MenPan No. 63 Tahun 2003 dan kaitannya terhadap ketahanan lembaga. Penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi dimana masyarakat dan aparatur Kantor Pertanahan sebagai informannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menilai kualitas pelayanan Kantor Pertanahan Kota Bekasi sudah cukup baik. Namun masih ada beberapa hal yang masih dinilai belum baik sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat menimbulkan kepercayaan yang tinggi, yang tentunya berpengaruh terhadap ketahanan Kantor Pertanahan Kota Bekasi. ......This thesis discusses quality of soil certification services by 10 Dimensions of Public Service based on the Decision of the Minister of Utilization of State Apparatus No.63 Year 2003 and its relation to the resilience of the institution. The study was conducted in Land Office of Bekasi with people and officials of the Land Office as the informants.This study is a qualitative research with descriptive design. The results showed that people rate the service quality of Land Office of Bekasi as good enough. But there are somethings considered to be not good so that those need to be improved in order to increase people's satisfaction. The people?s satisfaction leads tohigh trust, which of course affects the durability of the Land Office of Bekasi."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari desentralisasifiskal dan pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)terhadap inflasi regional di Indonesia selama kurun waktu 2008-2013. Variabelvariabelyang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi, rasiopengeluaran dan rasio otonomi pendapatan sebagai proxy desentralisasi fiskal,keberadaan TPID, produk domestik regional bruto (PDRB), kondisi infrastruktur,populasi, dan inflasi bahan makanan regional. Data yang digunakan dihimpun dari65 kota yang dianggap sebagai kontributor inflasi nasional. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa rasio pengeluaran sebagai salah satu indikator desentralisasifiskal memiliki hubungan negatif dengan tingkat inflasi daerah, sedangkan rasiootonomi pendapatan daerah dan keberadaan TPID pada tingkat kabupaten/kotatidak memberikan dampak signifikan terhadap volatilitas inflasi regional di daerah.

---

ABSTRACTThis study aims to examine the impact of the fiscal decentralization and RegionalInflation Task Force (RITF) on regional inflation rate in 65 cities in Indonesia for2008-2013 period. The results of the paper shows that expenditure ratio as anindicator of fiscal decentralization has a negative relationship with regionalinflation rate, while regional revenue autonomy ratio and the existence of RITF inregions do not bring any significant impact to the volatility of inflation rate inregions.;This study aims to examine the impact of the fiscal decentralization and RegionalInflation Task Force (RITF) on regional inflation rate in 65 cities in Indonesia for2008-2013 period. The results of the paper shows that expenditure ratio as anindicator of fiscal decentralization has a negative relationship with regionalinflation rate, while regional revenue autonomy ratio and the existence of RITF inregions do not bring any significant impact to the volatility of inflation rate inregions., This study aims to examine the impact of the fiscal decentralization and RegionalInflation Task Force (RITF) on regional inflation rate in 65 cities in Indonesia for2008-2013 period. The results of the paper shows that expenditure ratio as anindicator of fiscal decentralization has a negative relationship with regionalinflation rate, while regional revenue autonomy ratio and the existence of RITF inregions do not bring any significant impact to the volatility of inflation rate inregions.]"

"ABSTRAKLatar Belakang: Kanker paru dan tuberkulosis TB adalah dua masalah kesehatan di seluruh dunia dengan angka kesakitan dan kematian yang tinggi. Meningkatnya kasus TB aktif dan reaktivasi TB laten pada pasien kanker paru serta dampak buruknya terhadap prognosis pasien memerlukan upaya untuk melakukan deteksi TB laten pada pasien kanker paru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar proporsi TB laten pada pasien kanker paru, karakteristiknya dan hubungan antar keduanya.Metode: Penelitian ini menggunakan desain potong lintang dan sampel dikumpulkan secara consecutivesampling terhadap 86 pasien kanker paru baru terdiagnosis di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta tahun 2015 hingga 2016. Pemeriksaan sputum Xpert MTB/RIF dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan TB aktif. Penentuan TB laten dilakukan dengan pemeriksaan Interferon Gamma Release Assay IGRA menggunakan alat QuantiFERON-TB Gold-in-Tube QFT-GIT .Hasil: Pemeriksaan TB laten mendapatkan hasil IGRA 11 pasien 12,8 , IGRA - 59 pasien 68,6 dan IGRA indeterminate I 16 pasien 18,6 . Karakteristik sosiodemografi pasien kanker paru dengan TB laten adalah 63,6 laki-laki, rerata usia 56 tahun, 36,4 diimunisasi BCG, 9 dengan kontak erat TB, 72,7 dengan riwayat merokok. Karakteristik klinis pasien tersebut 90 memiliki status gizi normal lebih dengan nilai tengah indeks massa tubuh IMT 19,12 18,24-29,26 kg/m2, nilai tengah hitung limfosit total 1856 1197-4210 sel/ul, 9 dengan komorbid diabetes mellitus, 81,8 tumor paru mengenai lokasi khas predileksi TB paru. Jenis kanker terbanyak adalah adenokarsinoma 81,8 dengan stage lanjut 81,8 dan status tampilan umum 2-3 63,6 . Karakteristik yang menunjukkan hubungan bermakna dengan hasil IGRA adalah lokasi tumor yang mengenai daerah lesi khas TB secara radiologis. Hitung limfosit total yang rendah berhubungan dengan hasil IGRA I dengan nilai tengah 999,88 277-1492,60 sel/ul.Kesimpulan: Proporsi TB laten pada pasien kanker paru di RSUP Persahabatan adalah 12,8 . Karekteristik pasien kanker paru yang berhubungan dengan TB laten adalah lokasi tumor yang mengenai daerah lesi khas TB walaupun belum dapat disimpulkan hubungannya secara biologis. Hasil IGRA I pada pasien kanker paru dengan hitung limfosit total yang rendah menunjukkan keterbatasan sensitivitas IGRA dalam mendeteksi infeksi TB laten pada pasien imunokompromais.Kata Kunci : infeksi TB laten, kanker paru, IGRA, hitung limfosit total

---

ABSTRACTBackground Lung cancer and pulmonary tuberculosis TB are two major public health problems associated with significant morbidities and mortalities. The increased prevalence of active TB and latent TB reactivation in lung cancer patients and the negative effect of pulmonary TB in lung cancer prognosis underline the need for a through screening of lung cancer patients for latent TB infection LTBI . The aims of this study are to determine the proportion of LTBI in lung cancer patients, their characteristics and the relationship between them.Methods This study used a cross sectional design and sample was collected using consecutive sampling of the 86 newly diagnosed treatment naive lung cancer patients from a referral respiratory hospital, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta in 2015 to 2016. The presence of LTBI was determined by Quantiferon TB Gold In Tube QFT GIT after having Mycobacterium TB not detected result from Xpert MTB RIF sputum test. Demographic characteristics and cancer related factors associated with LTBI were investigated.Results There are 11 patients 12,8 with IGRA result and 16 patients 18,6 with IGRA indeterminate I result. Sociodemographic characteristics of lung cancer patients with latent TB are 63,6 male, mean of age 56 years, 36,4 with BCG immunization, 9 had TB close contacts history, 72,7 with a history of smoking. The clinical characteristics of these patients are 90 had a normal nutritional status with the median body mass index BMI 19,12 18,24 29,26 kg m2, the median of total lymphocyte count is 1856 1197 4210 cells ul, 9 with diabetes mellitus as comorbid, 81,8 of lung tumour located in the typical predilection for pulmonary tuberculosis. Most types of lung cancer are adenocarcinomas 81.8 with advanced stage 81,8 and the WHO performance status of 2 3 63,6 . Characteristics having significant relationship with IGRA results is the tumour located in the typical TB area radiologically. Low total lymphocyte count is associated with indeterminate IGRA results with median 999,88 277 1492,6 cells ul.Conclusion The proportion of latent TB in lung cancer patients is 12,8 . Characteristics of patients with lung cancer associated with latent TB is the location of the tumor lesions typical of the area although it can not be concluded biologically. Having indeterminate IGRA results in lung cancer patients with a low total lymphocyte count showed the limitations of QFT GIT in detecting latent TB infection in immunocompromised patients.Key words latent TB infection, lung cancer, IGRA, total lymphocyte count "