Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tumor otak mengakibatkan kelemahan fisik dan keterbatasan sehingga harus tirah baring dalam waktu yang cukup lama mengakibatkan terjadinya luka tekan. Reposisi dan perawatan kulit merupakan pencegahan terhadap kejadian luka tekan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh posisi baring miring 30 dan massage dengan Virgin Coconut Oil VCO pada pasien tumor otak. Disain penelitian Quasi-experiment dengan post-test only non equivalent control group. Sampel penelitian berjumlah 46, terdiri dari 23 kelompok intervensi dan 23 kelompok kontrol. Hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan dengan posisi baring miring 30 selama 2 jam dikombinasikan dengan massage menggunakan VCO p=0,035 . Berdasarkan penelitian ini, posisi baring miring 30 dan massage dengan VCO dapat dijadikan intervensi keperawatan untuk mencegah kejadian luka tekan.

---

Brain tumors resulting in physical weakness and limitations that must bedrest in a long time resulted in injuries hit. Reposition and skin care is a deterrent against the incidence of pressure sores. This study aimed to identify the effect of lying position tilted 30 and massage with Virgin Coconut Oil VCO in patients with brain tumors. Quasi experimental research design with a post test only non equivalent control group. Sampel study amounted to 46, consisting of 23 intervention and 23 control group.

The results of the study a significant difference to the lying position tilted 30 for 2 hours combined with massage using a VCO p 0.035. Based on this research, a position lying tilted 30 and massage with VCO can be used as a nursing intervention to prevent the incidence of pressure sores."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implikasi Kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan air bersih dan Alternatif Kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan air bersih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi dari kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan air bersih adalah :

• Perusahaan membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada harga pokok produksi sehingga mempengaruhi harga jual. Dampak PPN yang ditanggung perusahaan menjadi lebih besar akibat sejumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan yang ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan laba kena pajak perusahaan menurun sehingga kewajiban PPh Badan perusahaan juga menurun.
• Perusahaan membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada biaya dalam laporan laba rugi perusahaan sehingga mengurangkan profit perusahaan.

Dampak PPN yang ditanggung perusahaan menjadi lebih besar akibat sejumlah pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan yang ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan akibat perusahaan membebankan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan pada biaya perusahaan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan menurun sehingga kewajiban PPh Badan perusahaan juga menurun. Terdapat beberapa alternatif kebijakan pembebasan PPN atas penyerahan air bersih.

---

This research focus on analyze the Implications of the Value Added Tax Exemption Policy on the delivery of water suply and the Alternative Value Added Tax Exemption Policy on the delivery of water supply. This research uses qualitative approach with descriptive research type.

The results of this study indicate that the implications of the VAT exemption policy on the delivery of clean water are:

• The Company imposes a non credible input tax on cost of goods sold so as to influence the selling price. The impact of VAT on the part of the company is greater due to a number of non creditable input taxes borne by the company. While the company's taxable profit decreased so that corporate tax liabilities also decreased.
• The company imposes a non credible input tax on expenses in the income statement of the company thus reducing the company's profit.

The impact of VAT on the part of the company is greater due to a number of non creditable input taxes borne by the company. Meanwhile, due to the company impose a tax input that can not be credited to the cost of the company resulting in corporate taxable profits decreased so that corporate tax liabilities also decreased. There are several alternative VAT exemption policies on clean water delivery."

"ABSTRAKAnalisis Praktik Residensi Keperawatan Medikal Bedah pada Kanker Lambung dengan Pendekatan Model Adaptasi Roy di Rumah Sakit Kanker Dharmais dan Cipto Mangunkusumo Jakarta Karya ilmiah ini bertujuan memberikan gambaran analisis praktik residensi Keperawatan Medikal Bedah selama 2 semester tentang penerapan teori model keperawatan dalam studi kasus, dan analisis hasil penerapan tindakan mandiri keperawatan berbasis pembuktian ilmiah (evidence based nursing practice), serta analisis hasil inovasi kelompok terhadap fenomena yang ditemui selama praktik residensi. Penerapan peran perawat profesional dalam proses asuhan keperawatan dengan menggunakan teori adaptasi Roy dilakukan pada kasus karsinoma nasofaring dan berbagai kasus keganasan lainnya terbukti bermanfaat membantu dan meningkatkan kemampuan adaptasi pasien terhadap stimulus internal dan esternal yang dialami. Kegiatan aplikasi tindakan mandiri keperawatan berdasarkan pembuktian ilmiah pelaksanaan guided imagery dan progressive muscle relaxation bukti bermanfaat untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Pada proyek inovasi manajemen nyeri pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi di ruang rawat inap dengan memfasilitasi pembuatan multi media video guided imagery dan progressive muscle relaxation perawat dalam manajemen nyeri. Peran perawat profesional dapat dijalankan dalam setiap tahap kegiatan praktik residensi keperawatan medikal bedah peminatan onkologi secara holistik dan komprehensif meliputi upaya promotif, reventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kata kunci: Adaptasi Roy, kanker, guided imagery dan progressive muscle relaxation, Manajemen nyeri.

---

ABSTRACTractice Analysis of Medical Surgical Nursing Surgery on Stomach Cancer with Roy's Adaptation Model Approach at Dharmais Cancer Hospital and Cipto Mangunkusumo Jakarta This paper aims to provide an overview of residency medical Surgical Nursing residency analysis for 2 semesters on the application of nursing model theory in case study, and analysis of the results of the implementation of scientifically based nursing based action (evidence based nursing practice), and analysis of group innovation results on the phenomenon encountered during residency practice. The application of the role of professional nurses in the nursing care process using Roy's adaptation theory was done in cases of nasopharyngeal carcinoma and other malignant cases proved helpful in improving the patient's adaptability to internal and esternal stimuli. The activities of self-directed nursing action based on scientific proof of guided imagery and progressive muscle relaxation are useful to reduce pain and improve patient's quality of life. In the pain management innovation project in cancer patients undergoing chemotherapy in the inpatient room by facilitating the creation of multi media video guided imagery and progressive muscle relaxation nurses in pain management. The role of professional nurse can be carried out in every stage of medical residency practice of medical surgical treatment of oncology specialization holistically and comprehensively covering promotive, reventif, curative and rehabilitative efforts. Keywords: Roy's adaptation, cancer, guided imagery and progressive muscle relaxation, pain management"

"Mulai tahun 1998, Indonesia mengalami pergolakan politik secara dramatis dan juga terjadinya krisis ekonomi. Pemerintah yang didominasi oleh militer berubah diganti dengan pemerintahan yang demokratis. Pemerintah yang sejak diberlakukannya otonomi daerah, mau tidak mau dipaksa oleh krisis untuk bersaing menghadapi persaingan ekonomi global, reformasi ekonomi berdasarkan pasar bebas AFTA. Dampaknya adalah pemerintah harus menerapkan kebijakan yang kondusif untuk persaingan. Masyarakat tidak akan berfungsi secara efektif apabila tidak dibarengi dengan terselenggaranya pemerintah yang efektif pula.TQM atau Manajemen Mutu Menyeluruh adalah suatu konsep memberikan penekanan kepuasan pelanggan, inovasi dan peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan. Studi kasus pada dinas Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata mencoba memetakan satu proses bisnis yaitu pembuatan Surat Izin Usaha Industri (SIUI) yang diberikan oleh dinas tersebut. Dalam proses sekarang (current) tampak ada prosedur yang tidak efektif. Dengan menggunakan elemen-elemen TQM (Manajemen Mutu Menyeluruh) dan menggunakan piranti lunak Igrafx penulis mencoba memperbaiki aliran proses bisnis pembuatan SIUI yang ada, dengan menghilangkan prosedur yang dianggap tidak efektif dan effisien menjadikan waktu dan biaya proses menjadi berkurang.

---

1998, Indonesia has faced political event dramatically and economic crisis. Since government administration dominated by military regime has been change to democratic faction.. The government has formed autonomy provinces, which were forced by crisis towards economic global competitive as well as economic reform base into AFTA free trade. To this impact government has to implement a policy, which is conducive for competition. This circumstance will not be effective unless government is conducting an effective administration. In this paper TQM is proposed to express Management Quality concept, which is emphasizing to customer satisfaction, innovation and sustainable improvement of public services. Writer tried to perform business mapping and business process for Business License (Surat Izin Usaha Industry). In which it is discovered lack of effective procedure and inefficient process performed by Industrial, Trade and Tourist office. Writer proposed to resolve the case of Business License by implementing TQM element and Igrafx software and develop flow chart in process of Business License. This aim is to eliminate ineffective and not efficient time and cost."

"Skripsi ini membahas pendapat pemakai terhadap perilaku pustakawan rujukan dalam melayani pemakai di perpustakaan PDII-LIPI yang dilihat dari pendapat pemakai yang datang ke Perpustakaan PDII-LIPI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini adalah pemakai yang datang ke perpustakaan dan berinteraksi langsung dengan pustakawan rujukan di perpustakaan PDII-LIPI.Hasil penelitian memperlihatkan kecenderungan perilaku yang ditunjukkan oleh pustakawan rujukan dalam menjalankan tugasnya serta usaha-usaha yang dilakukan oleh pustakawan rujukan dalam memberikan bantuan kepada pemakai. Penulis juga menyarankan bahwa pustakawan rujukan yang ada di Perpustakaan PDII-LIPI sebaiknya lebih tanggap dan bersikap pro aktif dalam memberikan pelayanan kepada setiap pemakai.

---

The Focus of this study is the behaviour of the reference librarian to serve the user at PDII-LIPI Library viewed from the user?s opinion who come to the library. This research is a qualitative research with descriptive design. The method of collecting data used in this research is interview and observation. Informants in this research is the users who come to the library and interact directly with the reference librarian in the library of PDII-LIPI.Results of the research shows a tendency of behaviour shown by a reference librarian in doing her or his work and efforts undertaken by the reference librarian in providing assistance to the users. The author also suggests that there is a reference librarian at the Library of PDII-LIPI should be more responsive and pro active in providing services to each user."

"ABSTRAKNotaris selaku pejabat umum bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari isi secarakeseluruhan terhadap akta yang dibuatnya, mulai dari kepala akta sampai penutup akta, dantidak bertanggungjawab secara materiil dari akta tersebut. Dalam penelitian ini menggunakanasas Nemo Plus Juris Transfere Potest Quam Ipse Habet adalah artinya tidak seorangpundapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melibihi hak miliknya atauapa yang dia punyai. Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Akta JualBeli yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT mengenai objek jual belinya termasuk tanah kasdesa yang termasuk kekayaan desa yang berupa tanah desa yang tidak dapat dilakukanpelepasan atas hak kepemilikan tanah tersebut kepada pihak lain, kecuali diperlukan untukkepentingan umum. Sehingga menimbulkan kasus yang harus ditanggungjawabkan secarapidana dan administratif. Penulisan ini meniliti tentang bagaimana penerapan asas Nemo plusjuris transferre potest quam ipse habet oleh PPAT/Notaris dalam pembuatan akta jual belidan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Bli dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri SurabayaTanggal 28 Agustus 2017 Nomor 62/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.SBY? serta BagaimanaTanggung Jawab dan Sanksi apabila PPAT/Notaris yang melanggar asas Nemo plus juristransferre potest quam ipse habet pada studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal28 Agustus 2017 Nomor 62/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.SBY? hasil dari penelitian ini adalahpenerapan asas tersebut ada di Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 97 untuk membuktikankepemilikan dan tanggung jawab berupa pidana dan administratif diberhentikan menjadiNotaris, PPAT maupun Anggota perkumpulan

---

ABSTRACTThe notary as a general official is responsible for the formal truth of the overall contents ofthe deed made, starting from the head of the deed to the closing of the deed, and is notmaterially responsible for the deed. In this study using the principle of Nemo Plus JurisTransfere Potest Quam Ipse Habet means that no one can divert or give something to othersover his property or what he has. In the Making of Deed of Agreement on the Sale andPurchase and Deed of Sale and Purchase carried out by Notary and PPAT regarding the objectof selling, including village cash land which includes village property in the form of villageland, the ownership rights of the land cannot be released to other parties, unless necessarypublic interest. Thus giving rise to cases that must be criminally and administrativelyresponsible. This writing examines how the application of the Nemo principle plus juristransferre potest quam ipse habet by PPAT / Notary in the sale and purchase deed and theDeed of Bli Sale Agreement in the Study of Surabaya District Court Decision 28 August2017 Number 62 / Pid.Sus-Tpk / 2017 /PN.SBY? and How are the Responsibilities andSanctions if PPAT / Notary is violating the principle of Nemo plus juris transferre potestquam ipse habet in the study of the Surabaya District Court Decision dated 28 August 2017Number 62 / Pid.Sus-Tpk / 2017 / PN.SBY? The results of this study are that the applicationof the principle is in the Agrarian State Minister's Regulation / Head of National Land AgencyNo. 3 of 1997 concerning Implementation Provisions of Government Regulation No. 24 of1997 concerning Article 97 Land Registration to prove ownership and responsibility in theform of criminal and administrative Notary , PPAT and members of the association"