Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaturan subsidi perikanan dalan ketentuanGATT-WTO dikaitkan dengan praktek subsidi perikanan di Indonesia. Penelitianini adalah peneiitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa perundingan pembentukan disiplin barutentang subsidi perikanan disebabkan oleh tidak dapat diterapkannya ketentuansubsidi dalam SCM Agreement yang semata-mata menggunakan pendekatantrade effect terhadap subsidi perikanan yang juga menggunakan pendekatanresources sustainability effect. Penelitian juga menunjukan bahwa di bidangperikanan Indonesia masih menerapkan subsidi perikanan yang termasuk kategoridilarang menurut ketentuan Chair's Draft. Namun demikian, karena Indonesiatermasuk negara berkembang hal tersebut dikecualikan sepanjang subsidiperikanan yang diterapkan tidak menimbulkan overcapacity dan overfishing,serta dilaksanakan bersamaan dengan pengelolaan perikanan yang efektif. Dalamperundingan subsidi perikanan ke depan, Indonesia periu terus memperjuangkanadanya pengaturan SDT yang lebih efektif, mengikat, dan berpihak padakepentingan negara berkembang.

---

AbstractThis thesis is deals with the fisheries subsidy arrangements in the GATT-WTOprovisions in relation to the fisheries subsidies practices in indonesia. Thisresearch uses a qualitative approach with normative methodology. The outcome ofthis research shows that the establishment of new disciplines on fisheriessubsidies based on ineffectiveness of SCM Agreement that only use "trade effect"approach to be implemented on fisheries subsidies that are also use the"sustainable resource effects" approach. Research also shows that in the fisheriessector Indonesia provided fisheries subsidies that prohibited by the Chair?s Draft.Nevertheless, as a developing country such prohibition is not applied to Indonesia,provided the effective fisheries management measures in place and these subsidiesdo not creation of overcapacity and or overfishing. ln the future fisheriessubsidies negotiation, Indonesia should continue to light for the more effectiveprovision of SDT and sides with the interest of developing countries."

"Anak jalanan merupakan sosok anak yang selalu berada dan tinggal di jalanansecara mcnggelandang dan berpindah-pindah_ Dari kondisi tersebut mereka masihbanyak hak dan kebutuhannya yang belum terpenuhi. Keberadaan mereka di jalanansecara kuantitatif terus bertambah, berdasarkan prediksi kasar Unicef (1997) diIndonesia kurang lebih terdapat lima puluh nbu anak yang menghabiskan waktuproduktifnya di jalanan Jumlah ini diperkirakan akan tems meningkat setiap tahunterutama dalam kondisi perekonomian Indionesia yang semakin sulit.Pemxasalahannya, dalam pemenuhan hak anak, dimana anak masih dijadikansasaran tindakan kckcrasan dan ekploitasi khususnya dalam bidang pekcrjaan olehpihak-pihak yang iidak bertanggung jawab sepeni anak supaya bekerja mencari nafkahdi jalanan, karena mereka masih berusia terlalu dini dan akan banyak mengganggukepada tingkat perkembangan hidupnya, dimana dengan banyaknya waktu untukmclakukan pekerjaan di jalanan mereka tidak bisa mengikuli pendidikan di sekolah,rentan terhadap perlakuan kejam dan tindakan kekerasan serta usia mereka yang masihbelum layak untuk bekerjaPada awalnya mereka bcrharap kchidupan jalanan akan bisa membedkan peluangbagi dirinya supaya bisa hidup lcbih menyenangkan, namun temyata kehidupan jalananpenuh dcngan tckanan-tekanan yang mengarah pada penampilan pcrilaku negatif, antaralain meminum minuman bemlkohol dan obat terlarang atau menghsap lem, melakukantindakan krirninal scpcrti mencuri, memalak, berkelahi, merusak dan tidak merawat dinsepcrti jarang bahkan tidak pemah mandi dan rnalas mengikulj kegiatan belajar disekolah.Pelayanan yang diberikan kepada anak jalanan dengan meningkatkan kemampuandidnya (capaciry buildmg) melaiui pendidikan, pelatihan keterampilan dan pendidikanmoral dan advokasi ini diupayakan untuk bisa mendorong dan menstimulasi supayaanak jalanan tersebut bisa mendapatkan hak dan perlindungan, dan bisa mcnampilkanpenlaku positif sesuai dengan nonna dan etika yang ada di lingkungan masyarakatnya. Metode penclitian 'yang digunakan aclalah kualitatif, yang sifatnya deslcriptitlsehingga dalam pelaksanaannya tidak menguji suatu hipotesis. Unluk mendapatkaninformasi yang lengkap dan utuh mcngcnai pelaksnaan pemberdayaan tcrhadap anakjalanan, dalam penelitian ini dilaksanakan wawancara mendalam dan pengamatanterhadap infonnan.Kemudian dianalisis secara kualitatif, ditafsirkan dan diintcrpretasikan terhadapdata tersebut Sena ditarik implikasi teoritiknyan Data yang terkumpul selain disegikandalam bentuk narasi juga disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan langsung dari hasilwawancara dan observasi yang dilakukan kemudian dibuat pembahasannya.Hasil penelitian bahwa pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan belummemadai sesuai dengan harapan anak jalanan. Temyata masih ada hak dan kcbutuhanmereka yang masih bclum tcrpenuhi sesuai dengan hak mereka sebagai anak. diantaramereka masih dikendalikan kehidupannya oleh para preman jalnnan o\eh karena itudiantara anak jalanan masih belum bisa menentukan sendiri atas scgala pilihan darikegiatannya dan diantara anak jalanan juga masih belum bisa memanfaatkan sumberlingkungan masyarakat. Untuk bisa mengikuti kegiatan yang ada di Iingkunganmasyarakat sepertinya diantara anak jalanan masih ada batas tertentu dengan anggotamasyarakat sekitamya. Mereka baru bisa memanfaatkan sumber yang hanya masih adakailannya dengan pelaksanaan kegiatan yayasanKeadaan tersebut masih belum mcmbenikan peluang kepada anak jalanan untukbisa rnemanfaatkan hak-haknya sebagai anak, bisa memanfaatkan sumber-sumber yangada sccara maksinal dan belmn bisa mnencntukan sendiri apa yang meniadi pilihannyaterutama yang berkaitan langsung dengan kegiatan yang dilakukan di Iingkunganmasyarakat.Kesimpulan bahwa kehidupan jalanan yang nampaknya menyenangkan bagi anakjalanan ternyata penuh dengan tekanan-tekanan yang mengarah pada hilangnyakesempatan bagi anak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Anal: masihdijadikan lahan untuk diekploitasi khususnya dalam bidang pekeljaan dan masih bclumrnendapatkan perlindungan tcrutama dalam menempati tempat linggal yang memadaiyang rawan tcrhadap tindakan-tindakan kqiahatan serta penampilan perilaku negatif danorang yang tidak benanggung jawab scpcrti para preman jalanan.Anak perlu dibcrikan keperoayaan untuk ikut 1erlibat dalam berbagai kegiatandcngan memberikan kebebasan kepada mereka mmtuk menenlukan pilihan tenentu yangsesuai dengan keinginannya, hal tersebut dilakukan supaya pada diri anak tertanarn rasatanggung jawab dan rasa percaya diri_ Anak jalanan juga perlu mendapalkan kcsempatanmmtuk mengembangakan kemampuan dirinya melalui pelaksanaan pendidikan, pelatihanketerampilam mauplm belajar berusaha dalam memanfaatkan sumbcr yang ada dilingkungan masyarakat."

"PD Pasar Jaya merupakan BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang saat ini sedang melakukan suatu perubahan dalam upaya meningkatkan citra di masyarakat. Saat ini PD Pasar Jaya berupaya memperbaiki citra dengan menerapkan suatu perencanaan strategis sebagai acuan dasar dalam mewujudkan tujuan organisasi agar dapat mengikuti perkembangan perubahan dan bersaing dengan pasar modern yang terus tumbuh di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dari perencanaan strategis yang dibuat oleh PD Pasar Jaya dalam upaya mencapai tujuan organisasi ini.Peneliti menemukan bahwa perencanaan strategis yang dibuat PD Pasar Jaya dengan melihat relevansi yang telah dicapai oleh PD Pasar Jaya sampai dengan tahun 2008 dilihat dari empat aspek yaitu aspek pembangunan dan peremajaan pasar, usaha dan pemasaran, organisasi dan SDM, serta keuangan dalam perencanaan strategisnya ternyata masih belum mampu terwujud dengan semestinya. Faktor internal dan eksternal dan tidak terciptanya budaya organisasi yang kuat, menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

---

PD Pasar Jaya is a DKI Jakarta's government enterprise which tries to develop in order to turn around their bad image on consumer?s view. PD Pasar Jaya has tried to implemented a strategic planning due to be adaptive to the changing environment and compete with rapid-growth of the modern market in DKI Jakarta. This research aim is to describe how PD Pasar Jaya implement their strategic planning.Researcher, in order to see the PD Pasar Jaya's planning and the realization of it to 2008, split the view to four aspects: marketplaces development and preservation, operational and marketing, organizational and human resources management, and financial management. In general, PD Pasar Jaya's implementation of their strategic planning hasn't reached the target yet. There are internal and external factors and lack of a strong organizational culture which create barriers of achieving the target in this case."

"Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui gambaran kerasionalan penggunaan antibiotika 13-laktam pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya ditinjau dari sudut ketepatan dosis dan lama pengobatan serta hubungannya dengan kualifikasi dokter. Penelitian dilakukan dengan metode survey yang bersifat deskriptif retrospektif analitis. Sampel diambil dengan teknik Systematic Sampling. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada kasus ketidaktepatan dosis sebesar 4 % dari seluruh sampel resep yang diteliti dengan estimasi sebanyak 4 % ± 2,63 % dari seluruh populasi resep antibiotika 13-laktam yang diberikan pada pasien rawat jalan RSUD Tasikmalaya; sedangkan ditinjau dari lama pengobatan, ada kasus ketidaktepatan lama pengobatan sebesar 1,33 % dari seluruh sampel resep yang diteliti dengan estimasi sebanyak 1,33 % ± 1,54 % dari seluruh populasi. Dari hasil analisis statistik bivariat dengan uji kai kuadrat, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara ketepatan dosis antibiotika 13-laktam yang diberikan kepada pasien rawat jalan dengan kualifikasi dokter; serta tidak ada hubungan antara. ketepatan lama pengobatan dengan antibiotika 13-laktam yang diberikan kepada pasien rawat jalan dengan kualifikasi dokter.

---

The use of lactam antibiotics to the outpatients at Tasikmalaya District Hospital had been evaluated. The aims of this research were to reveal the rationality description of lactam antibiotics that had been prescribed to the outpatients seen from appropriateness of dose and appropriateness of duration of therapy and their relationship with the physician qualifications. This was a descriptive retrospective analysis survey. Samples were taken by Systematic Sampling method. Based on univariate statistical analysis, the results showed that there were 4 % cases of dose inappropriateness of all samples and it was estimated 4 % ± 2,63 % of all lactam antibiotics prescriptions population that had been prescribed to the outpatients of Tasikmalaya District Hospital; and seen from appropriateness of duration of therapy, there were 1,33 % cases of inappropriateness of all samples and it was estimated 1,33 % ± 1,54 % of all population. Based on bivariate statistical analysis by Chi-Square test method, the results showed that there was relationship between dose appropriateness with the physician qualifications; and there was no relationship between appropriateness of duration of therapy with the physician qualifications."

"Telah dilakukan perhitungan hamburan Nukleon-Nukleon dengan menggunakan interaksi separabel rank-1 dan rank-2. Parameter interaksi ditentukan melalui fitting dengan data pergeseran fase dari analisis SAID untuk gelombang parsial S, P, dan D dengan isospin 0 dan 1. Data yang digunakan berada dalam daerah energi lab 0-200 MeV.

---

Nucleons scattering has been calculated by using the separable interaction of rank-1 and rank-2. Interaction parameters are determined by fitting to the phase shift data from SAID's analysis for partial waves S, P, and D with isospin 0 and 1. The data used in the fitting are data with lab energy between 0-200 MeV."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor Transportasi Laut. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami latar belakang kebijakan, implikasinya terhadap biaya kepatuhan yang ditanggung oleh pengguna jasa dalam melaksanakan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak terkait sektor transportasi laut, serta perbaikan apa saja yang perlu dilakukan dalam kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor transportasi laut masih kurang memenuhi prinsip PNBP pada tataran formulasinya sehingga menimbulkan biaya kepatuhan yang tinggi, serta kurang memenuhi asas kebijakan publik yang baik sehingga menerima berbagai protes dari masyarakat.

---

This research aims to evaluate policy regarding user charges PNBP in sea transport sector. The purpose of the research is to analyze the background of the policy, its implication on compliance cost, and solutions to the policy problems. This research uses qualititative approach and collects the data by field study and library study.

The result shows that user charges policy in sea transport sector carries conceptual theoritical problems in its formulation stage and puts high compliance cost for the users. There is a lack of sufficient criterion for good public policy in this case, and it leads to protests against the policy by the stakeholders."

"Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui gambaran kerasionalan penggunaan antibiotika B-laktam pada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya ditinjau dari sudut ketepatan dosis dan lama pengobatan serta hubungannya dengan kualifikasi dokter. Penelitian dilakukan dengan metode survey yang bersifat deskriptif retrospektif analitis. Sampel diambil dengan teknik Systematic Sampling. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada kasus ketidaktepatan dosis sebesar 4 % dari seluruh sampel resep yang diteliti dengan estimasi sebanyak 4% ± 2,63% dari seluruh populasi resep antibiotika B-laktam yang diberikan pada pasien rawat jalan RSUD Tasikmalaya; sedangkan ditinjau dari lama pengobatan, ada kasus ketidaktepatan lama pengobatan sebesar 1,33 % dari seluruh sampel resep yang diteliti dengan estimasi sebanyak 1,33% ± 1,54% dari seluruh populasi. Dari hasil analisis statistik bivariat dengan uji kai kuadrat, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara ketepatan dosis antibiotika B-laktam yang diberikan kepada pasien rawat jalan dengan kualifikasi dokter; serta tidak ada hubungan antara ketepatan lama pengobatan dengan antibiotika B-laktam yang diberikan kepada pasien rawat jalan dengan kualifikasi dokter."

"

Penelitian ini mengkaji hambatan yang dihadapi Itjenad dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020. Analisis mendalam mengungkap berbagai factual problem, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan teknologi. Penelitian ini juga menemukan adanya resistensi dari pihak internal maupun eksternal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivisme. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat di Itjenad, serta pihak-pihak eksternal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya pemahaman tentang pengawasan intern, namun beberapa kemajuan telah dicapai. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengawasan dan dilakukannya perbaikan dalam proses pengawasan intern di lingkungan Itjenad. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas SPIP di Itjenad, antara lain pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian, sosialisasi intensif tentang pentingnya pengawasan internal dan peran SPIP dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Serta, peningkatan koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam proses pengawasan di lingkungan TNI AD. Dengan upaya perbaikan ini, diharapkan kebijakan pengawasan internal dapat diterapkan dengan lebih optimal, sehingga tujuan utama dari kebijakan ini, yaitu mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel di lingkungan Itjenad, dapat tercapai.

---

This research examines the obstacles faced by Itjenad in implementing the Government Internal Control System (SPIP) by the Minister of Defense Regulation Number 19 of 2020. In-depth analysis reveals various factual problems, such as limited resources, infrastructure, and technology. This research also found resistance from internal and external parties. This research uses a qualitative method with a post-positivism approach. Data was collected through in-depth interviews with officials at Itjenad and relevant external parties. The results show that some progress has been made despite challenges such as limited human resources, resistance to change, and a lack of understanding of internal control. This can be seen from the increased awareness of the importance of supervision and the improvements made in the internal control process within Itjenad. This study recommends several steps to improve the effectiveness of SPIP in Itjenad, including training and development to increase the capacity of human resources. Then, intensive socialization of the importance of internal control and the role of SPIP in realizing good governance. As well as increasing coordination and communication between related parties in the supervision process within the Army. With this improvement effort, it is hoped that the internal control policy can be implemented more optimally."