Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kadar air dan kadar garam merupakan beberapa parameter yang digunakan untuk memprediksi tingkat kualitas teripang pasir kering (Holothuria scabra) atau yang dikenal Bêche-de-mer. Namun, pengukuran kadar air dan garam umumnya bersifat destruktif dan dilakukan secara manual melalui uji laboratorium sehingga memakan waktu yang lama. Dalam penelitian ini, sistem pengukuran yang dikembangkan untuk memprediksi kualitas teripang pasir kering adalah sistem pengukuran yang berbasis citra Visible Near-Infrared (V-NIR) yang mampu mengukur kadar air dan garam secara non-destruktif. Algoritma partial least squares regression (PLSR) digunakan untuk membangun model prediksi pada data spektral. Sistem pengukuran untuk kadar air dan garam di evaluasi dengan koefisien korelasi untuk data pelatihan sebesar 0,99 dan 0,99 secara berurutan. Sedangkan untuk root mean square error dari kadar air dan garam adalah 0,92 dan 0,11. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem ini dapat diusulkan sebagai sistem pengukuran kadar air dan garam secara non-destruktif untuk menguji kualitas pada teripang pasir kering (Holothuria scabra) dan dapat diimplementasikan sebagai sistem penyortiran di dunia industri

---

ABSTRACT
Water content and salt Content are parameters used to predict the quality level of dried sea cucumber (Holothuria scabra) or known by Beche-de-mer. However, Measurements of moisture content and salt content are generally conductive and carried out manually through laboratory tests so that it takes a long time. In this study, a measurement system developed to predict the quality of dried sea cucumber is a valid system for Visible-Near Infrared (V-NIR) images based on the spectral reflectance characteristics of the moisture content and salt content to predict non-destructively the values ​​of the moisture and salt content. The partial least squares regression (PLSR) algorithm is used to build prediction models on spectral data. Predictive system models are used to obtain moisture and salt values. The predicted results are compared with the results of measurements of data references obtained using the laboratory test. The measurement prediction system for moisture and salt content has a correlation coefficient for test data 0,99 and 0,99 respectively. While for the root mean square error of the water and salt levels are 0,92 and 0,11. The results of this study indicate that this system can be proposed as a non-destructive system of measuring moisture and salt content to test the quality of dried sea cucumbers (Holothuria scabra) and is suitable for implementation in sorting systems in the industrial world

Abstrak :

ABSTRAK
Curah hujan merupakan unsur iklim yang sangat bervariasi,baik dalam sekala ruang maupun waktu. selain berdasarkan ruang dan waktu, curah hujan juga bervariasi dengan nilal rata-ratanya. Perbedaan antara jumish curah hujan atau frekuensi dengan nilai rata-ratnya disebut variabilita. Kajian variabilita hujan dalam ruang lingkup DAS akan lebih bermanfaat bagi manusia, terutama untuk mengetahui hubungan antara klimatologi, hidrologi dan keadaan lokal. Selain itu dari segi praktisnya, informasi mengenal variabilita dinilai penting bagi segi pertanian terutama di wilayah-wilayah yang suplai airnya marjinal, sehingga deviasi hujan yang sedikit saja akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman.

Jawa dan terletak di dua propinsi, yaitu Jawa tengah dan Jawa timur. Dilihat dari jumlahnya, Daerah aliran Bengawan Solo menerima curah hujan yang relatif cukup besar dan dapat dikatakan mencukupi, tetapi curah hüjan yang diterimanya tidak merata dalam arti bervariasi menurut ruang dan waktu.

Adapun permasalahan yang dibahas dalarn tulisan ini adalah : 1. Bagaimana distribusi curah hujan dan frekuensi hari hujan berdasarkan periode bulanan ? 2. Bagaimana variabilita curah hujan dan frekuensi hari hujan pada periode bulanan serta kaitannya dengan nilai rata-ratanya ? (untuk menjawab permasalahan tersebut, dipergunakan kumpulan data hujan dari Regenwaarnemingen th.1916-1940, ketinggian, lereng dan arah angin permukaan. Analisa dilakukan dengan superimpose peta berdasarkan permasalahan yang akan dibahas.

Dari hasil analisa diperoleh hasil sebagai berikut Jumlah curah hujan dan frekuensi hari hujan pada umumnya bertambah besar dengan naiknya ketinggian dan tingkat lereng serta tempat-tempat yang menghadap arah datangnya angin pembawa hujan (eksposure). Jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari-Februari di ketinggian >500 m dan lereng > 15 %. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus-September di ketinggian <500 m dan lereng 0-8%. Hal yang sama juga terjadi pada frekuensi hari hujan.

Kaitan antara variabilita curah hujan dan frekuensi dengan nhlai rata-ratanya pada umumnya benbanding terbalik, yaitu jumlah curah hujan dan frekuensi hari hujan rendah cenderung mempunyai nilai variabilita tinggi dan sebaliknya. Nilal variabilita curah hujan dan frekuensi hari hujan tertinggi tenjadi pada bulan Agustus-September dan terendah pada bulan Januari-Februari.

Abstrak :
ABSTRAK Reformasi tahun 1998 telah melahirkan banyak harapan. Gejala awal adalah munculnya tuntutan akan liberalisasi politik. Konsekuensi liberalisasi politik itu ditandai oleh terjadinya ledakan partisipasi politik. Ledakan ini terjadi dalam bentuk yang beragam. Pada tataran elite politik ditandai dengan maraknya pendirian partai politik. Partai-partai politik dengan beragam Tatar belakang dan aliran. Salah satu di antaranya adalah Partai Bulan Bintang. Di sisi lain, Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur tentang batasan minimum (electoral threshold) perolehan kursi partai politik pada pemilu 2004 untuk dapat kembali mengikuti Pemilu tahun 2009. Partai Bulan Bintang, sesuai basil pemilu 2004 ternyata tak mampu melampaui batas minimum yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Karenanya, pimpinan partai memutuskan melakukan perubahan, membentuk partai baru. Tesis ini akan meneliti bagaimana pendapat pimpinan partai bulan bintang tentang perubahan partai, motivasi berprestasi dalam politik dan kinerja pimpinan partai, Metode yang digunakan adalah jajak pendapat (polling) melalui kuisioner dengan responsen 71 orang yang terdiri atas pimpinan partai di tingkat nasional, propinsi dan kabupatenikota, margin of error penelitian ini sebesar 11,63% pada tingkat kepercayaan, a = 95%. Hasil dari penelitian di atas, penulis menemukan bahwa sebanyak 81,83% pimpinan partai setuju atas keputusan perubahan Partai Bulan Bintang menjadi Partai Bintang Bulan sementara 13,64% berpendapat ragu dan sebesar 4,54% tidak setuju pada variasi sebesar 2,46% dengan simpangan baku 15,68%. Terkait motivasi berprestasi daiam politik, sebanyak 87,64% pimpinan partai menyatakan setuju bahwa perubahan partai akan memicu dan memacu hai itu. Sementara itu 7,90% pimpinan partai ragu dan sisanya 4,47% tidak setuju dengan variasi sebesar 0.32% dan simpangan baku 5,68 %. Dengan metode yang sama ditunjukkan pula bahwa sebanyak 87,12% responden berpendapat setuju perubahan partai akan meningkatkan kinerja pimpinan partai. Sementara itu sebanyak 9,59% responden ragu dan 3,28% tidak setuju dengan variasi 0,23% dan simpangan baku 4,75%.

---

ABSTRAK 1998's reform achieved plenty of hope. First symptom is the rise of political liberalisation sues. The consecuences marked by political partisipation boom in many shapes. At the elites, political liberalisation sues signed by a huge sum of new-born party. Political parties with many backgrounds and ideas. One of them is Partai Bulan Bintang. At the other side, Act no. I2 about Election for Regional Board of Representative and Senate of Parliament rules minimum votes (electoral threshold) each political party should has at the 2004 election, so they effort to re-elected by the election in 2009. Partai Bulan Bintang as its achieving votes at 2004 election isn't allowed to follow next election by the Act: And so, leaders of the party decided to make some changing, to build a new party. This thesis is about leaders of Partai Bulan Bintang opinion for the new-build party, performance and motivation to serve at their best. It use polling as method with questions answered by 71 respondents. The respondents come from the political leaders at national, regional (provinces), and city level. This research has about 11.63 per cent margin of error and a = 95 per cent for level of significant. The research found 81,83 per cent accept the changing name of the party as Partai Bintang Bulan, while 13.64 per cent doubts and 4.54 per cent not agree. These all has 2.46 per cent variants with standard deviation 15.68 per cent. According to their achievement motivation in politics, 87.64 per cent of respondents agree that party changing will raise their motive. Meanwhile, dubious has 7.90 per cent and the rest choose not to agree with 4.47 per cent variants and standard deviation 5.68 per cent. With the same methods the research found that 87.12 per cent of respondents agree that the changes of the party will improve performance of the party leaders, 9.59 per cent doubts, 3.28 unaccepted with variant 0.23 per cent and standard deviation 4.75 per cent.

Abstrak :
ABSTRAK
Isometric Handgrip Exercise merupakan salah satu terapi non farmakologis yang dikembangkan untuk menurunkan tekanan darah pasien hipertensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh isometric handgrip exercise terhadap perubahan tekanan darah pasien hipertensi. Desain penelitian quasi experiment dengan pendekatan control group pretest posttest design pada 44 responden meliputi kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Kelompok intervensi mendapatkan latihan handgrip selama 3 menit, sekali sehari dan dilakukan selama 5 hari. Kedua kelompok dilakukan pengukuran tekanan darah sebelum dan setelah latihan pada hari 1 dan ke 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh isometric handgrip exercise (IHG) terhadap perubahan tekanan darah pasien hipertensi. kesimpulan penelitian ini adalah isometric handgrip exercise secara bermakna dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Hasil penelitian ini diharapakan menjadi dasar isometric handgrip exercise (IHG) sebagai intervensi keperawatan yang mandiri dan inovatif pada asuhan keperawatan klien dengan hipertensi

---

ABSTRACT
An Isometric Handgrip Exercise is one of the non-pharmacological therapies that is developed to lower blood pressure in hypertensive patients. The aim of the study was to identify the effect of isometric handgrip exercise on changes in blood pressure in hypertensive patients. A Quasi experimental research design approach pretest posttest control group design was employed with 44 respondents included control and intervention groups. The intervention group got handgrip exercise for 3 minutes, once a day and performed for 5 days. Both groups performed measurements of blood pressure before and after exercise on days 1 and 5. The results showed that there is influence of isometric handgrip exercise on changes in blood pressure in hypertensive patients. Conclusion of this study is the isometric handgrip exercise (IHG) can significantly lower systolic blood pressure and diastolic blood pressure. The result of this study recommended that isometric handgrip exercise (IHG) can bean independen and innovative therapeutic nursing intervension in nursing care of patients with hypertension.

Abstrak :
Sejak awal masa Reformasi sampai sekarang kebijakan penataan hubungan kelembagaan di antara Dephan dengan Mabes TNI masih menimbulkan permasalahan yang krusial. Permasalahannya adalah bagaimana menempatkan institusi militer secara obyektif dan proporsional dalam suatu sistem kenegaraan yang demokratis. Demikianlah permasalahan ini menjadi salah satu program utama dalam pelaksanaan kebijakan reformasi sektor pertahanan pada aspek struktural yang dilaksanakan oleh pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu permasalahan yang diteliti dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana kebijakan dan upaya reformasi sektor pertahanan aspek struktural yang menyangkut penataan hubungan kelembagaan di antara Dephan (Kemhan) dengan Mabes TNI tersebut telah dilaksanakan selama masa Reformasi ini. Penelitian difokuskan pada kurun waktu yang dilaksanakan sejak awal masa Reformasi tahun 1998 sampai dengan masa pemerintahan Presiden SBY-JK (2004-2009) dan bagaimana alternatif kebijakan penataan selanjutnya ke depan, yang ditinjau dalam perspektif Kebijakan Publik, Demokratisasi, penegakan Supremasi Sipil dalam paradigma hubungan Sipil dan Militer di Indonesia serta dilihat juga dari perspektif Ketahanan Nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa deskriptif analitis. Mengacu kepada kajian teoritis tentang Kebijakan Publik, Demokratisasi, penataan hubungan Sipil-Militer dan penegakan Supremasi Sipil yang kemudian diterapkan di Indonesia, maka dari hasil penelitian dan analisa pembahasan bisa disimpulkan bahwa kebijakan reformasi pertahanan pada aspek struktural yang dilaksanakan melalui upaya penataan hubungan kelembagaan di antara Dephan (sekarang Kemhan) dengan Mabes TNI selama masa Reformasi sampai periode pemerintahan Presiden SBY-JK telah memberikan pemahaman mendasar bagi institusi militer di Indonesia, agar dapat diposisikan secara obyektif dan proporsional sebagai bagian dari suatu sistem kenegaraan yang demokratis. Dengan adanya tuntutan Demokratisasi, penataan hubungan Sipil-Militer dan penegakan Supremasi Sipil yang gencar diwacanakan oleh Civil Society sejak awal masa Reformasi pada kenyataannya oleh pemerintah telah direspon dalam penataan hubungan kelembagaan tersebut melalui proses dan mekanisme politik yang relevan dengan perkembangan sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. Sedangkan dalam perspektif Ketahanan Nasional, penataan hubungan kelembagaan ini juga berimplikasi positif terhadap aspek Ideologi, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya bangsa dan negara Indonesia saat ini. ......Since the beginning of the reform period up to now policies institutional arrangement relationship between Dephan with TNI headquarters still raises a crucial issue. The issues is how to place military institution objectively and proportionately within a democratic state system. So the issue becomes one of the main programs in the implementation of policy reforms on the structural aspects of the defence sector conducted by the Indonesian government. Therefore the main research of this thesis is the problem how policy and efforts of defence sector reform structural aspects related to structuring institutional relationship between the Dephan (Kemhan) with the TNI Headquarters was implemented during this reform period. Research focused on the problem reforms implemented since the beginning of reform period 1998 to the reign of President SBY-JK (2004-2009). Besides that is how subsequent policy alternative arrangement forward, which is seen in the perspective of democratization, rule of civilian supremacy in civil and military relations paradigm in Indonesia as well as seen also in the perspective of national resilience. This study used qualitative methods with analytical descriptive analysis. Referring to the theoretical study of Public Policy, The Democratization, The Arrangement of Civil-Military relations and uphold Civilian Supremacy which is then applied in Indonesia, then the results of research and analysis concluded that the discussion of defencce reform policies are implemented through the structural aspects of effort to organize the institutional relationship between the Department of Defence (now Kemhan) with the TNI Headquarters during the period of reform until President SBY-JK government has given fundamental understanding to military institutions in Indonesia. This kind of understanding can be positioned to objectively and proportionately as part of a democratic state system. The requirements of Democratization, The Arrangement of Civil-Military relations and Civilian Supremacy rule to a vigorous enforcement by civil society discourse since the beginning of reform on the fact the government has responded in structuring the relationship institution through political processes. The mechanisms there are relevant to the legal system and constitutional developments in Indonesia. While the National Relience perspective, the arrangement of these institutional relationships also has a positive impact on aspects of Ideology, Politics, Economics and Social Culture of the nation and the state of Indonesia today.

Abstrak :
Kepuasan pelanggan rumah sakit merupakan cermin dari kualitas pelayanan. Kepuasan adalah perbandingan antara harapan dengan kenyataan yang dipersepsikan. Pelayanan dikatakan memuaskan jika kenyataan sebanding atau lebih dari yang diharapkan. Sebaliknya pelayanan dikatakan tidak memuaskan jika pelayanan yang diterima kurang dari yang diharapkan oleh konsumen/pelanggan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran kepuasan pasien di IRNA Prof.DR Soelarto RSUP Fatmawati Jakarta. Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Jumlah responden adalah 97 dengan menggunakan random sampel. Hasil penelitian adalah sangat memuaskan dengan nilai customer satisfaction indeks (CSI) 82,5% atau 0.83. Saran untuk rumah sakit adalah agar memberikan pelatihan keperawatan mengenai pentingnya komunikasi dan empati kepada perawat yang berperan sebagai ujung tombak pelayanan di rumah sakit .

---

Customer of hospital satisfaction is a reflection of quality of care. Satisfaction is the comparison between perceived expectations with reality. The service is said satisfy if the fact comparable or better than the expected. Instead, the service is said unsatisfy if the service that received is less than expected by the consumer or customer. This study was conducted to determine patient satisfaction at IRNA Prof.Dr Soelarto Fatmawati Jakarta. The study design was a descriptive cross sectional approach. The number of respondent is 97 by using random sampling. The result shows the value of patient satisfaction with nursing care is very satisfied with the value of customer satisfaction index (SCI) 0.83. Suggestions for the hospital is to provide primary care to nursing as the spearhead of service in hospitals.

Abstrak :
A legal identity document is the right of every citizen because it is a prerequisite in accessing public services. This study aims to assess the implementation of Presidential Regulation Number 62 of 2019 on the National Strategy of Strengthening Civil Registration and Vital Statistics (Stranas Percepatan AKPSH), which focuses on regulatory synchronization and services at a local level. A qualitative analysis approach was used, consisting of a literature study and in-depth interview methods. The research sample includes ministries/agencies at the central level, also several local governments, i.e., Palu City, Bantul Regency, Muaro Jambi Regency, East Sumba Regency, DKI Jakarta Province, and Surabaya City. The study shows that the central government has made policies to facilitate vulnerable groups in CRVS access. Local governments have policies that make it easier for vulnerable groups to get CRVS access; innovate administrative services; carry out socialization, advocacy, and education efforts involving third parties; and increase cooperation between regional government organizations (OPD) in implementing integrated civil registration services. However, there are still vulnerable groups that are not accommodated. Implementation at the regional level still has infrastructure readiness, human resources, and required special data collection team availability. Therefore, the determination of the vulnerability category becomes essential. This study recommends that it is necessary to create an additional classification of vulnerable groups in CRVS. In addition, it is essential to strengthening outreach to vulnerable groups in CRVS, especially at the regional level.