Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study aims to analyze the impact of modernization of taxation system and amendment of income tax law on the components of the book-tax conformity accruals, whether there are any differences in the earnings persistence of book-tax conformity accruals (which have higher tax conformity) and book-only accruals (which have lower tax conformity). This study also demonstrates whether the market anomalies occur on those accruals component in the context of taxation in Indonesia. By using 1.729 observations over the years of 2002-2014, this study shows that strategy in book-tax conformity accruals is generally income increasing, while strategy in book-only accruals is income decreasing. The company?s policy on accrual components has different characteristics before and after the implementation of this phase. Governance improvement of taxation authority can increase corporate book-tax conformity accruals. However, when corporate is facing changes in tax laws such as simplification and lower tax rate, they decrease book-tax conformity accruals. Therefore, discretionary book-tax conformity accruals are mispriced by market."

"Kebijakan saldo kas minimal pada Rekening Kas Umum dimaksudkan agar penyaluran danaAPBN di awal hari dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Seiring dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan kas yang optimal dan kemajuan teknologi perbankan, kebijakan saldo kas minimal perlu dilakukan evaluasi. Kajian bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas pengelolaan saldo kas khususnya saldo kas minimal pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di Bank Indonesia dan membuka ruang pengembangan kebijakan pengelolaan saldo kas pada RKUN yang lebih optimal dengan tujuan mengelola cost of fund Pemerintah. Kajian atas saldo kas optimal dalam penelitian ini menggunakan model simple average, model Baumol,dan model Miller-Orr’sdengan data transaksi harian pada RKUN selama tiga tahun untuk memperoleh bentuk saldo kas yang optimal dengan asumsi yang berbeda terkait biaya transaksi dan kebutuhan kas. Hasil olah data berdasarkan tiga model menunjukan bahwa kas optimal pada RKUN di akhir hari seharusnya bisa lebih kecil dari kebijakan saldo kas minimal RKUN sebesar dua triliun Rupiah. Hal ini dapat membuka kemungkinan perubahan kebijakan saldo kas minimal pada RKUN agar lebih optimal."

"Dalam sebuah aktivitas ekonomi yang ideal, semua tagihan akan dibayarkan sesuai dengan termin kontrak yang disetujui oleh para pihak yang berkontrak. Begitu juga seharusnya untuk penyelesaian tagihan atas transaksi belanja pemerintah. Keterlambatan dalam penyelesaian tagihan atas belanja pemerintah akan berdampak pada sulitnya memprediksi arus kas yang akan keluar dari kas negara. Penelitian ini membandingkan implementasi penyelesaian tagihan kepada negara melalui Sistem Pembayaran Terjadwal (Scheduled Payment System) pada tiga negara yaitu Uni Eropa, United Kingdom (UK) dan Republik Dominika dibandingkan dengan sistem pembayaran eksisting di Indonesia dengan menarik kesimpulan, yaitu: pertama, praktik penyelesaian tagihan secara terjadwal sudah lazim di dunia internasional; kedua, idealnya semua transaksi belanja pemerintah masuk dalam skema pembayaran secara terjadwal; ketiga, pengaturan transaksi belanja dalam kriteria by system dan by input akan mempermudah implementasi kebijakan pembayaran secara terjadwal; dan keempat, diperlukan adanya pengembangan sistem aplikasi yang memadai sehingga implementasi sistem pembayaran terjadwal dapat berjalan secara maksimal."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemilihan auditee, kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit kepabeanan. Peneliti ini di lakukan di Direktorat Jendral Bea dan Cukai dengan data audit kepabeanan tahun 2013 dan 2014. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode estimasi generalized least square pada structural equation modeling dengan aplikasi IBM SPSS AMOS versi 22. Hasil penelitian menunjukan bahwa independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit kepabeanan, dan perlu pengembangan model prediksi hasil audit yang lebih baik. Kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit kepabeanan dan perlu tindakan segera terhadap gejala kelelahan . "

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja perekonomian di Propinsi Jawa Timur tahun 2009-2013. Teknik estimasi yang di gunakan adalah analisis data panel dengan random effect. Pendapatan daerah Jawa Timur periode belanja daerah pada periode tersebut terus mengalami kenaikan meski belum terealisasi 100%. Hasil regresi menunjukan Dana Bagi Hasil (DBH), lain-lain pendapatan yang sah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak positif terhadap kinerja perekonomian, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terbukti tidak berdampak pada kinerja perekonomian Jawa Timur selama periode penelitian. "

"The paper examines the interaction of fiscal and monetary policy and the effectiveness of Inflaction Targetting Framework (ITF) using vector Autoregression (VAR) method in Indonesia from 2000 to 2013. The study uses model that is estimated from the Nordhaus approach and the secondary data obtained from Federal Reserve St.Lois (FRED) and CEIC. The study shows the absence of fiscal dominance in Indonesia and the ITF is moderately effective in achieving targeted inflation rate. Tightening monetary policy by bank Indonesia is able to affect almost 30 per-cent the change in inflation variability after two year. Expansionary fiscal policy is only able to reduce the unemployment in a very short term, which will potentially lead to inflation. The results suggest that in a short term the coordination of fiscal and monetary policy is needed and effective to archieve lower unemployment and minimize the gap between the targeted and actual inflation . "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengeluaran pemerintah dari belanja konsumsi dan belanja investasi serta realisasi investasi sektor swasta. Hasil analisis kemudian di gunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 secara terpisah. Metode analisis menggunakan regresi data panel karena data berupa cross section dan time series dengan metode fixed effect model. Tiga variabel utama yaitu belanja konsumsi, belanja investasi dan realisasi investasi sektor swasta. Dalam penelitian ini belanja konsumsi di rinci dalam belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial, sedangkan belanja investasi di rinci dalam belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya. Pengembangan hipotesa dari penelitian ini adalah di duga ada pengaruh negatif atau hubungan terbalik antara pengeluaran pemerintah dan realisasi investasi swasta terhadap tingkat kemiskinan pada 35 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Dari hasil uji ketepatan model nilai Fhitung sebesar 97,98 persen pada tingkat kemiskinan. Pengaruh pengeluaran pemerintah dan realisasi investasi swasta terhadap tingkat kemiskinan di peroleh persamaan : Kemiskinan = 158,431796626 - 1,4886 bljbrg - 1,8240 bljhbh + 2,4067 Bansos - 2,0880 Peralmes - 5,3047 Banged + 3,09406 Jairjar - 2,93462 Asttl + 5,9541 Reinsws. Variabel belanja barang, belanja hibah , belanja peralatan mesin, belanja bangunan gedung, belanja aset tetap lainnya, realisasi investasi sektor swasta , memiliki hubungan terbalik terhadap tingkat kemiskinan, namun bantuan sosial, belanja jalan, irigasi dan jaringan., realisasi investasi sektor swasta memiliki pengaruh positif. Variabel yang memiliki hubungan negatif perlu terus di tingkatkan dan variabel yang memiliki hubungan postitif perlu di lakukan penelitian lebih lanjut "

"Politik-institutional merupakan sebuah konsep untuk menggambarkan bagaimana kuasa dan wewenang aktor dalam organisasi menumbuhkan situasi saling-pengaruh (interplay) sehigga daripadanya suatu "institusi" (yaitu sebuah pola perilaku tertentu yang stabil, berulang dan mempunyai tujuan) akan muncul atau hilang. Pengembangan, implementasi, keberterimaan, dan juga ketahanan Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik (SPNsE) sebagai sebuah institusi juga tidak lepas dari proses saling pengaruh tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik interpretive policy analysis dengan memanfaatkan berbagai data sekunder berupa dokumentasi sistem dalam pengertian yang luas, dalam bentuk : ketentuan hukum, manual operasi sistem, dan juga nota kesepakatan kerja sama antar berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan dan implementasi sistem. Pelajaran yang di peroleh dari implementasi SPNsE ini adalah bagaimana organisasi (pemerintahan) dapat memanfaatkan aspek politik-institutional ini dan kemudian menjadikannya sebagai pendorong pencapaian tujuan organisasi. Kesimpulan penelitian ini berupa pemahaman mendalam atas masalah penelitian, yakni bahwa aspek politik institutional dalam implementasi SPNsE berkelindan dengan (1) kontrol-institutional sebagai akselerator munculnya sebagai institusi baru; (2) aktor organisasi dapat menggunakan keagenan-institutional untuk memperluas fungsi institusi; (3) wacana-domain mempengaruhi aktor untuk membuat, mentransformasikan ataupun menghilagkan sebuah institusi; (4) sulitnya keagenan-institusional menjangkau institusi yang berada di luar jangkauan kuasa sang aktor. "