Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menggambarkan bagaimana sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah dengan pemerintah daerah, yang akan dijelaskan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil yang diperoleh adalah bahwa sinkronisasi dilakukan melalui koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi, prioritas dalam RPJMN dan RKP menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD dan RKPD, dikoordinasikan antara kementerian / lembaga dan pemerintahan daerah, begitu pula target-target nasional terkait urusan pemerintahan daerah III dikoordinasikan untuk dijadikan acuan oleh daerah dalam menentukan target di masing-masing daerah. Selain itu, salah satu penyusunan kebijakan yang menjadi tugas pemerintah adalah penyusunan peraturan pemerintah tentang standar pelayanan minimal dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian teknis yang melaksanakan urusan pemerintahan terkait pelayanan dasar. Dengan demikian, hasil sinkronisasi urusan pemerintaha dapat mengintegrasikan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.

Abstrak :
Revitalisasi kelembagaan birokrasi dilakukan guna mengembalikan birokrasi kepada fungsi dukungannya dengan dasar pencapaian Nawacita, penegakkan hukum dan peraturan perundangan dengan memperhatikan aspek dukungan politik dan legitimasi, serta duk ungan sumber-sumber daya organisasi. Revitalisasi yang dilakukan meliputi dimensi filosofi, paradigmatik, kelembagaan, ketatalaksanaan dan dimensi sumber daya manusia. Di sisi lain pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara yang dimandatkan oleh UUD 1945 yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, konstitutif dan auditif diselenggarakan dalam bentuk kelembagaan tinggi negara sesuai tugas dan fungsinya masing-masing yang dijalankan secara independen. Walaupun demikian, seluruh lembaga negara terkoneksi satu sama lain berdasarkan keeratan tugas dan fungsi yang saling melengkapi, maupun berdasarkan kesamaan karakteristik kelembagaan birokrasi dari masing-masing lembaga negara sebagai unit pemberi dukungan administratif dan teknis operasional.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan zaman yang semakin global menuntut adanya ASN yang ideal, kompetitif, serta dapat menyesuaikan diri dan responsif terhadap tuntutan publik. SMART ASN merupakan suatu perwujudan guna mendukung berjalannya Grand Design Reformasi Birokrasi sebagai ikhtiar aktualisasi terwujudnya pemerintahan berkelas dunia. Salah satu fokus dalam SMART ASN adalah meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat mendorong kinerja ASN juga merupakan salah satu pondasi untuk impelementasi SMART ASN. Penelitian ini menggunakan literatur mengenai kinerja aparatur dan manajemen kinerja dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa cascading dalam implementasi SAKIP di Provinsi Jawa Timur mulai dari indikator di tingkat pemerintah daerah sampai dengan tingkat individu memperlihatkan setiap kinerja individu akan mendukung organisasi. Meningkatnya kinerja ASN merupakan salah satu indikasi terbangunnya SMART ASN di suatu instansi pemerintah.

Abstrak :
ABSTRAK
Disrupsi digital, big data, serta revolusi industri 4.0 menjadi beberapa tantangan lingkungan stratejik bagi ASN Indonesia. ASN dituntut memiliki kompetensi yang relevan dengan kemajuan zaman agar dapat memanfaatkan perubahan lingkungan menjadi suatu yang lebih berkualitas. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana perubahan paradigma pengemabangan kompetensi mampu mendukung terwujudnya Smart ASN untuk pemerintahan berkelas dunia. Paper ini menggunakan studi literatur sebagai teknik pengambilan data. Hasil analisis memberikan simpulan bahwa perubahan paradigma pengembangan kompetensi berbasis human capital mampu membawa beberapa manfaat antara lain penguatan pengembangan kompetensi non-klasikal, efisiensi anggaran diklat klasikal, pemenuhan hak minimal 20 jam pelajaran pegawai, serta menyokong perbaikan posisi indonesia dalam Government Effectiveness Index

Abstrak :
ABSTRAK
Kondisi saat ini masih banyak ketidak sesuaian kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki ASN untuk dapat bersaing ditingkat dunia/global. Penilaian kualifikasi ASN dilihat pada kompetensi dan kinerja ASN yang diddasarkan pada budaya pelayanan yang baik mulai dari penguasaan social cultural, bahasa dan yang utama adalah penguasaan teknologi informasi (TI) untuk menghadapi perkembangan global. Untuk itu masih diperlukan peningkatan kemampuan dan kompetensi ASN agar dapat bersaing di tingkat golbal, melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jabatan yang diduduki. Pengembangan SDM yang dilaksanakan oleh Badiklat Kemhan saat ini harus mengarah pada peningkatan standar kompetensi yang dilandasi oleh pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang sesuai dan didukung sikap serta penerapannya ditempat kerja yang mengacu pada unujk kerja yang dipersyaratkan. Dengan adanya perubahan zaman dan pengaruh revolusi teknologi 4.0 (sistem teknologi digital) pengembangan dan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga perlu ditingkatkan agar dapat berdaya saing dan mampu mengikuti perkembangan dunia diperlukan hard skill (kemampuan teknis) dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang berwawasan global dan dapat menggunakan teknolgi informasi (TI) sesuai dengan perkembangan zaman.

Abstrak :
Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi mencanangkan agar pada tahun 2024 aparatur sipil negara bisa berkualitas hebat atau biasa disebut "berkelas dunia" . akan tetapi kondisi ASN saat ini beserta peraturan-peraturan yang mengatur ASN sangatlah tidak mendukung sehingga mengubah ASN dari kondisi saat ini menjadi berkelas dunia hanya dalam tempo enam tahun adalah utopis. dalam penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis ini penulis menunjukkan bahwa jika dilakukan serangkaian langkah menggunakan balanced scorecard (BSC), maka hal itu tidaklah utopis bahkan dapat direalisasikan. akan tetapi karena enam tahun untuk mengubah manusia tidaklah mudah, penulis menyarankan agar selain merealisasikan kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam penelitian ini juga kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi mengadopsi atau mencontoh praktik-praktik baik yang sudah ada di kementerian/ lembaga ataupun pemerintah daerah.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menggambarkan reformasi birokrasi yang dilakukan di pemerintah provinsi dalam salah satu pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yaitu penanaman modal, khususnya mengungkap dan memperlihatkan tugas dan fungsinya dalam rangka memberikan pelayanan publik sesuai dengan peran dinas penanaman modal dan PTSP. Pelaksanaan tugas dan fungsinya menggunakan metode deskriptif kualitatif . Adapun hasil yang diperoleh adalah bahwa DPMPTSP telah menyiapkan SIMAP (sistem informasi manajemen administrasi) yang digunakan dalam proses pemberian perizinan dan non perizinan. Selain dukungan dari sisi IT, DPMPTSP pun dilengkapi dengan tim teknis yang memberikan verifikasi terhadap ajuan perizinan yang diusulkan oleh setiap permohonan perizinan, bahkan penyediaan sumber daya aparatur yang memiliki keunggulan dalam menguasai beberapa bahasa asing, yaitu bahasa inggris, jepang, perancis