Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan utama studi ini adalah melihat karakteristik intervensi yang efektif (yang melibatkan orang tua) dalam meningkatkan kesehatan seksual dan reproduksi remaja. Pencarian studi dilakukan pada 4 (empat) database systematic reviews: Health Evidence, Cochrane Database of Systematic Reviews, The Community Guide, dan Effective Public Health Practice Project. Hasil studi dituliskan dalam narrative summary. Analisis terhadap 5 (lima) systematic review dan 1 (satu) meta-analisis menunjukkan bahwaintervensi yang melibatkan orang tua efektif meningkatkan komunikasi orang tua-remaja mengenai kesehatan sexual, meningkatkan outcome kognitif remaja, dan menurunkan prilaku seksual beresiko pada remaja. Efektifitas intervensi lebih tinggi dan konsisten pada intervensi yang berfokus pada outcome jangka pendek dibandingakn outcome jangka panjang (prilaku beresiko). Karakteristik intervensi yang efektif meliputi intervensi yang didesain sesuai konteks budaya setempat, adanya sesi gabungan orang tua dengan anak remaja, dan kesempatan (bagi orang tua) berlatih keterampilan baru. Hasil studi ini dapat menjadi masukan berarti bagi perencana kesehatan dan pemangku kebijakan dalam menyempurnakan intervensi serupa di Indonesia dalam rangka meningkatkan akses dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi remaja.

Abstrak :
Indonesia telah memiliki peraturan tentang pengelolaan dana perwalian (trust fund) dengan diundangkannya Peraturan Presiden No. 80/2011 tentang Dana Perwalian. Dana perwalian tersebut dimaksudkan untuk menampung dana hibah yang berasal dari dalam maupun luar negeri untuk kepentingan pembiayaan pembangunan. Tulisan ini bermaksud untuk menguraikan beberapa permasalahan mendasar dari aspek hukum dan organisasi dana perwalian di Indonesia. Analisa yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah menggunakan perbandingan hukum, analisis peraturan perundang-undangan serta diperkuat dengan studi pustaka dari berbagai sumber. Berdasarkan analisa yang telah dilaksanakan, penulis menemukan bahwa peraturan tentang dana perwalian yang ada saat ini masih belum menjelaskan kedudukan hukum dana perwalian dalam konteks subyek Hukum Internasional. Sedangkan dari aspek organisasi, perwalian yang saat ini ada masih belum memenuhi standar minimal organisasi yang baik dan akuntabel.

Abstrak :
Penegakan hukum merupakan bagian penting dalam implementasi negara hukum. Dalam hal ini, pembahasan penegakan hukum yang mengemuka sangat erat kaitannya dengan proses yang ada pada ranah pidana. Konsep penegakan hukum pidana sendiri tertuang di dalam hukum acara pidana dan dilakukan oleh aparat yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan melalui proses yang dinamakan sistem peradilan pidana ( SPP). Tujuan dibentuknya sistem ini adalah agar tujuan hukum dapat terwujud seperti keadlian, kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun demikian, subsistem dari SPP yang terdiri dari beberapa institusi penegak hukum menyebabkan kompleksnya proses peradilan itu sendiri dikarenakan dapat menyebabkan tumpang tindihnya tugas dan fungsi disertai permasalahan ego sektoral dari masing lembaga. Proses peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan memiliki permasalahan tersendiri yang kemudian dapat menghambat terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu. Untuk itu, artikel ini bermaksud untuk menemukenali permasalahan di masing-masing lembaga penegak hukum yang tertuang dalam KUHAP dengan menggali hubungan kelembagaannya baik dari segi struktural maupun substansi dalam proses SPP.

Abstrak :
Pengembangan sistem transportasi publik merupakan salah satu solusi permasalahan transportasi perkotaan. Bus Rapid Transsit (BRT) adalah sistem transportasi publik yang banyak diimplementasikan pada kota-kota dunia, terutama di negara berkembang dikarenakan performanya yang dapat disandingkan dengan transportasi publik berbasis rel, namun dengan biaya pembangunan yang jauh lebih ekonomis. Jakarta termasuk salah satu kota yang mengembangkan sistem BRT tersebut, dikenal dengan nama Transjakarta. Sejak beroperasi pada tahun 2004, Transjakarta telah berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemacetan dan tingkat polusi di Jakarta. Namun, Transjakarta masih memiliki berbagai kekurangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil klasifikasi sistem Transjakarta yang termasuk level terendah pada klasifikasi sistem BRT di dunia. Oleh karena itu, sistem Transjakarta memerlukan perbaikan.

Makalah ini bertujuan untuk mengkomparasi sistem Transjakarta dengan dua sistem BRT di Ahmedabad dan Bogota yang disinyalir sebagai sistem BRT level terbaik. Komparasi ini diharapkan dapat menganalisa komponen-komponen sistem Transjakarta yang dapat diperbaiki berdasarkan contoh sistem BRT di Ahmedabad (Janmarg) dan di Bogota (Transmilenio). Hasil analisa makalah menunjukan bahwa sistem Transjakarta memilikin beberapa komponen yang bisa disandingkan dengan Janmarg dan Transmilenio. Namun dalam beberapa komponen yang signifikan terhadap efisiensi pelayanan, sistem Transjakarta memerlukan peningkatan. Komponen-komponen tersebut diantaranya adalah: regulasi untuk menjaga jalur Transjakarta bebas dari kendaraan bermotor lainnya; lajur ganda pada halte; efisiensi sistem kontrol dan informasi; keamanan bus dan halte; pemeliharaan insfratruktur; aksesibilitas; integrasi dengan sistem transportasi publik lainnya; dan, integrasi dengan fasilitas pejalan kaki dan pengguna sepeda.

Abstrak :
Apakah internet akan menghilangkan negara? adalah pertanyaan yang akan coba dijawab dalam essay ini. Kemampuan internet yang dapat melintasi batas negara menjadi ruang diskusi antara golongan cyber-libertarian dan realist. Kedua golongan tersebut memperdebatkan hubungan antara eksistensi negara dan kebebasan individu dalam melakukan komunikasi melalui internet. Dalam perdebatan tersebut, tergambar bahwa eksistensi negara mengalami ancaman oleh kemampuan internet yang melintasi batas teritori suatu negara.

Dalam essay ini eksistensi negara merujuk kepada pendapat Hinsley dan Bartelson, yang menyatakan eksistensi sebuahn negara diukur dari kedaulatan negara tersebut. Lebih jauh, berdasarkan pendapat Heywood kedaulatan negara dapat dibedakan kedalam dua, yaitu: kedaulatan eksternal dan internal. Dalam kesimpulan disebutkan bahwa, kedaulatan negara memang akan mendapat ancaman dari kemampuan internet tersebut. Namun ancaman tersebut akan berbeda bagi kedaulatan internal dan eksternal. Di masa yang akajn datang, kemampuan internet mungkin saja dapat menghilangkan eksistensi kedaulatan eksternal suatu negara tetapi tidak cukup mampu untuk menghilangkan eksistensi kedaulatan internal suatu negara.

Abstrak :
Tulisan ini adalah revitalisasi pasar tradisional Indonesia. Karena berbagai alasan, termasuk peningkatan cepat jumlah pasar modern dan pusat perbelanjaan, terjadi penurunan umum dalam sejumlah pasar tersebut. Pemerintah Indonesia mengambil posisi bahwa pasar tersebut dan tetap penting bagi negara dan karena itu telah mengembangkan kebijakan khusus yang bertujuan untuk merevitalisasi mereka. Pelaksanaan kebijakan ini dalam konteks lokal akan menjadi fokus dari tulisan ini. Peran pemerintah daerah dalam pembangunan telah penting setelah proses desentralisasi, sebagai pemerintah daerah adalah pelaksanaan kebijakan yang dihasilkan dari pemerintah pusat. Konteks lokal yang akan dibahas dalam makalah ini adalah Surakarta salah satu kisah sukses di pasar revitalisasi tradisional di Indonesia. Implementasi kebijakan di Surakarta ditenggarai lebih baik dari pada kebanyakan kota-kota lain.

Ada tiga pelajaran dari penelitian ini. Pertama, ada kombinasi dari lima kapasitas yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Pelaksanaan kebijakan tidak bisa mengandalkan hanya satu dimensi. Efektivitas implementasi kebijakan tergantung pada aspek-aspek yang komprehensif dari lima dimensi kapasitas. Kedua, ada aktor yang menonjol yang dapat memberikan stimulasi yang tepat untuk mempromosikan perubahan. Dalam hal ini, aktor yang menonjol adalah pemimpin. Ketiga, institusi informal yang sama pentingnya dengan yang formal. Kedua institusi formal dan informal dapat mendukung pembangunan.

Abstrak :
Desentralisasi dengan konsep populernya dalam mendorong dan mempercepat pembangunan di daerah di pandang sebagai solusi bagi permasalahan pembangunan khususnya di negara berkembang. Akan tetapi sejalan dengan pelaksanaannya, desentralisasi juga memicu timbulnya berbagai permasalahan baru. Studi ini khususnya menganalisis kebijakan desentralisasi dalam Undang-Undang No.6/2014 tentang Desa di Indonesia dan menganalisis sejauh mana UU ini mampu mendorong percepatan pembangunan perdesaan. Dengan menggunakan pendekatan perbandingan studi kasus dari berbagai peraturan perundangan dan program kebijakan yang sudah dilaksanakan di Indonesia terkait desa, studi ini mengidentifikasi bahwa UU Desa memiliki potensi yang sangat besar untuk mempercepat pembangunan perdesaan dengan diberikannya kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam hal pembangunan di desa. Akan tetapi, studi ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dapat menghalangi optimalisasi pelaksanaan UU Desa termasuk pemekaran, konflik, dan keterbatasan pendanaan baik di tingkat pusat dan daerah.

Abstrak :
Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi di wilayahnya adalah melalui pengembangan kewirausahaan. Kebijakan kewirausahaan yang baik membutuhkan keterlibatan produktif antara pemerintah dan pengusaha. Oleh karena itu, menciptakan program untuk mendukung entrepreneur harus berdasarkan kebutuhan mereka. Para entrepreneur menekankan pentingnya akses ke jaringan dan kualitas hidup untuk kesuksesan mereka. Tetapi banyak pengusaha pemula yang kesulitan untuk mencari tempat yang layak untuk menjalankan usahanya. Coworking space dirancang untuk mendorong kolaborasi, meningkatkan kreativitas, berbagi ide, memperluas jaringan usaha, bersosialisasi, dan menghasilkan peluang bisnis baru bagi perusahaan kecil, start-up dan freelancer. Tempat ini memiliki biaya sewa yang terjangkau, fleksibel, dan berorientasi komunitas. Beberapa pemerintah kota telah sukses menerapkan kebijakan pengembangan kewirausahaan melalui dukungan pada coworking space. Beberapa kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan coworking space diantaranya dengan menyediakan beberapa ruang kosong milik pemerintah dan membiarkan calon pengelola coworking space untuk mengelolanya dengan biaya sewa rendah. Pemerintah juga dapat mengenalkan coworking space kepada pengusaha ataupun masyarakat umum dengan memberikan carita sukses dari pemilik ataupun pengguna coworking space serta menyediakan jaringan usaha dengan dunia usaha, organisasi nirlaba, maupun organisasi pemerintahan. Selain itu, pemerintah dapat menyediakan insentif berupa hibah atau pinjaman bungan rendah untuk pengelola coworking space agar mereka dapat membuka atau mengembangkan usaha mereka.

Abstrak :
Sebuah mekanisme pendanaan pembangunan di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang ditujukan untuk memitigasi perubahan iklim dengan cara mencegah kerusakan hutan telah mendapatkan perhatian yang serius di tingkat nasional dan internasional. Mekanisme ini disebut dengan nama Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation plus (REDD+). Indonesia sebagai salah satu anggota dari UNFCCC juga telah mengembangkan mekanisme ini. Banyak para pihak telah terlibat dalam mempersiapkan instrumen pendanaan perubahan iklim ini termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak internasional. Para pihak tersebut sepakat bahwa faktor penting untuk mengimplementasikan REDD+ di Indonesia adalah menciptakan kondisi pemungkin yang berupa tata pemerintahan yang baik dis ektor kehutanan. Akan tetapi, mekanisme REDD+ ini juga telah mengundang perdebatan di antara pengambil keputusan karena perbedaan kepentingan. Konflik kepentingan antar aktor para penggiat REDD+ ini menyebabkan lambatnya implementasi REDD+. Artikel ini, oleh karena itu, mencoba untuk menganalisa dan memaparkan disparitas kepentingan aktor-aktor terkait dengan pengembangan REDD+ di Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menguji kualitas Internal Auditor (IA) yang paling mempengaruhi keputusan Eksternal Auditor (EA) dalam memanfaatkan laporan maupun tenaga IA pada sektor publik di Indonesia. Kualitas-kualitas yang diuji adalah obyektivitas, kompetensi, dan metodologi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, utamanya conjoint analysis (CA), yaitu metode yang mampu memprediksi preferensi responden dalam mengevaluasi suatu set alternatif. Data CA diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada para auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil CA memperlihatkan bahwa metodologi (44%) adalah kualitas IA yang paling diperhatikan oleh EA, disusul oleh kompetensi (39%) dan obyektivitas (17%). Hal tersebut menunjukkan bahwa auditor BPK (EA) lebih mempertimbangkan proses yang telah dilaksanakan dan hasil yang telah dicapai olehb auditor Inspektorat Jendral/Inspektorat (IA) ingin meningkatkan reputasi mereka dihadapan EA, IA disarankan untuk meningkatkan metodologi dalam pelaksanaan audit, seperti memastikan program kerja audit disusun sebelum memulai pekerjaan lapangan, melakukan reviu berjenjang atas konsep laporan untuk menghindari bkesalahan redaksional maupun kesalahan aritmatika, dan mendokumentasikan kertas kerja secara memadai.