Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Banyaknya pertumbuhan bank-bank syariah hampir di seluruh dunia merupakan akibat dari berkembangnya konsep perekonomian islam dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan syariah. Di Indonesia sendiri eksistensi bank syariah semakin pesat dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah ini sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat secara kredit atau istilah perbankan syariah disebut juga dengan pembiayaan. Salah satu bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah adalah pembiayaan take over dengan menggunakan prinsip syariah. Pada penulisan ini, penulis menggunakan bentuk penelitian normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analistis, dan jenis data yang digunakan data sekunder. Sebelum masuk dalam pembahasan pokok permasalahan, terlebih dahulu dijabarkan tinjauan tentang Bank Syariah, hawalah, al-qardh, murabahah, dan pembiayaan take over. Kemudian penelitian ini akan menunjukkan pembiayaan take over pada bank syariah dan menjelaskan bagaimana Penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi pada pembiayaan take over ini. Penelitian dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 3066/PDT.G/2009/PA.BDG mengenai pembiayaan take over pada Bank MSI dan penyelesaian sengketanya di Pengadilan Agama Bandung.

---

The growing number of Sharia banks all over the world as a result of the development of the concepts of Islamic economy and the increasing demand of Sharia banking services. In Indonesia, the existence of Sharia banks is rapidly growth along with the enactment of Law No. 10 of 1998 concerning banking which refine Law No. 7 of 1992. In conducting its business, Sharia banks is like the conventional banks, which as a financial intermediary performing activities to raise funds from the public and distribute it back to the community in the form of loan or in the term of banking industry called financing. One of financing form offered by Sharia banks is financing the takeover according to Islamic principles. In this Thesis in writer adopt a juridical normative and descriptive analist method or research and relies on secondary data sources. It starts with an overview of the Sharia Bank, hawalah, al-qardh, murabahah, and takeover financing. This research will explain form of take over financing of Sharia banks and how the dispute resolution in the event of default on the financing of this takeover. Research conducted on the decision by judge religion number 3066/pdt.g/2009/PA.Bdg regarding the takeover financing at the MSI bank and dispute resolution in Islamic Court Bandung.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang ketentuan voluntary disclosure yang ada dalam hukum pajak di Indonesia. Latar belakang masalah adalah wajib pajak yang awalnya mengetahui atau menghendaki adanya suatu penghindaran pajak, tapi dengan kesadaran sendiri dapat berupaya memperbaiki dan mengubah perhitungan pajak-pajak terhutang. Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh wajib pajak, wajib pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri, dan mengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT (voluntary disclosure) sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan. Kegunaan penelitian ini akan memberikan rekomendasi terhadap penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan tentang upaya voluntary disclosure, seperti pembetulan SPT dan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT, yang relevan dengan peningkatan penerimaan negara dan implikasinya dengan tax compliance dan tax enforcement. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah mendorong wajib pajak menggunakan haknya untuk melakukan voluntary disclosure dengan harapan dapat mengurangi upaya tax enforcement dan administrative cost, sehingga tax compliance meningkat, serta penerimaan pajak juga meningkat. Oleh karena itu, keringanan sanksi diperlukan agar wajib pajak pada saat melakukan voluntary disclosure tidak terbebani sanksi yang lebih besar dibandingkan sanksi yang dikenakan ketika otoritas perpajakan melakukan tax enforcement.

---

This study discusses about the voluntary disclosure provisions that have been included in the Indonesia Tax Law. The issue is the taxpayers who initially knew or required an avoidance of tax, but the voluntarily amend and correct the calculation of their taxes payable. For all mistakes in filing tax return, the taxpayers have the right to make any corrections, and disclose of incorrectness in completing the filed tax return in accordance with tax law. The usefulness of this study will provide recommendations on the implementation of the provisions of tax laws concerning voluntary disclosure, such as amendment of tax return or disclosure of incorrectness in completing the filed tax return, that has relevance to increase tax revenues and its implications with tax compliance and tax enforcement. This study is qualitative and descriptive analysis. The results of this study are encouraging taxpayers to use their rights to make voluntary disclosure to reduce the tax enforcement efforts and administrative costs, thus increasing tax compliance and tax revenues. Therefore, reducing/waiving penalties are necessary for the taxpayer to make voluntary disclosure. When doing voluntary disclosure, the penalties should be lower than the penalties of tax enforcement.

Abstrak :
Dekapan keluarga dan pemberian posisi duduk merupakan alternatif untuk membuat nyaman selama dilakukan tindakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dekapan keluarga dan posisi duduk terhadap distress anak saat dilakukan pemasangan infus. Jenis penelitian kuasi eksperiman dengan sampel 30 anak usia prasekolah dan usia sekolah. Tehnik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata score distress pada anak yang diberi dekapan keluarga dan posisi duduk saat pemasangan infus sebesar 2,30 dan rata-rata score distress pada anak yang tidak diberi dekapan keluarga dan posisi duduk saat pemasangan infus sebesar 3,25. Hasil uji statistik menunjukkan ada pengaruh dekapan keluarga dan pemberian posisi duduk terhadap distress anak yang dilakukan pemasangan infus (p: 0,025). Dekapan dan pemberian posisi duduk pada anak yang dilakukan pemasangan infus dapat diterapkan sebagai salah satu intervensi keperawatan untuk menurunkan distress anak usia prasekolah dan usia sekolah.

---

Family holding and proper sitting position are an alternative provision to make comfortable while treatment. This research proposed to determine The Impact of Family Embrace and Children Sitting Position to avoid distress while infusing. Type of quasi-experimental study with a sample of 30 preschoolers and school age. Sampling technique was purposive sampling. The results of this research shows that the average distress score to the children who have family embrace and proper sitting position while infusion is 2,30 and the average distress score to the children who don't have family embrace and proper sitting position while infusion is 3,25. Examination statistic results shows there is effect of family embrace and proper sitting position avoid the distress children during infusion (p: 0,025). Embracing and proper sitting position of children during infusion is applicable as a nursing intervention to avoid distress preschoolers and school age.

Abstrak :
Perilaku perawat dalam melaksanakan keselamatan pasien dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kepemimpinan, budaya organisasi dan karakteristik perawat. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku perawat dalam melaksanakan keselamatan pasien. Design Penelitian deskriptif korelatif dengan metode cross sectional. Penelitian ini menggunakan 117 perawat pelaksana sebagai sampel. Penelitian ini membuktikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku perawat dalam melaksanakan keselamatan pasien adalah kepemimpinan (p=0,008), budaya organisasi (p=0,036), dan umur (p=0,032). Sementara itu masa kerja (p=0,434), status kepegawaian (p=0,292), dan pelatihan (p=0,063) merupakan faktor yang tidak mempengaruhi perilku perawat dalam melaksanakan keselamatan pasien. Faktor yang paling dominan mempengaruhi perilaku perawat dalam melaksanakan keselamatan pasien adalah kepemimpinan (p=0,027). Terbukti bahwa kepemimpinan yang baik akan meningkatkan perilaku perawat dalam melaksanakan keselamatan pasien. Penelitian ini merekomendasikan perlu gaya kepemimpinan yang tepat untuk meningkatkan keselamatan pasien dengan budaya organisasi berkarakteristik militer.

---

Nurse's Behavior for patient safety was influenced by various factors such as leadership, organizational culture and nurse characters. The objective of this research was to get the idea of the influencing factors on nurse's behavior for patient safety. This reserach design used a descriptive correlative with cross sectional method. There were 117 practitioner nurses used as samples. The influencing factors of nurse's behavior for patient safety were leadership (p=0,008), organizational culture (p=0,036), and age (p=0,032). Meanwhile, other factors such as tenure (p=0.434), employment status (p=0.292), and training (p=0,063) were not influential. The most dominant factor influencing nurse's behavior was leadership (p=0.027). It proved that good leadership improving the nurse's behavior for patient safety. This research recommends that it requires an appropriate leadership to improve patient safety within a military organization culture.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pengaturan dan praktek pengalihan debitur dan objek jaminan dalam fasilitas kredit pemilikan rumah Bank Tabungan Negara (KPR BTN). Bahwa pengalihan debitur dan objek jaminan seharusnya dilakukan dengan melibatkan Bank Tabungan Negara sebagai kreditur akan tetapi tidak semua pengalihan tersebut bahkan sering dilakukan tanpa melibatkan BTN. Pengalihan tersebut yang dilakukan tanpa melibatkan kreditur umumnya berujung kepada permasalahan-permasalahan. Permasalahan tersebut muncul ketika dia ingin mengambil sertifikat dan surat-surat terkait objek jaminan KPR BTN tersebut ketika dia sudah melunasi seluruh angsuran kredit yang telah dialihkan kepadanya. Para penerima pengalihan debitur dan objek jaminan tersebut kemudian melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berisi permintaan agar dia menjadi berhak atas tanah dan bangunan yang merupakan objek jaminan KPR BTN. Penulis mencoba mengkaji bagaimana majelis hakim dalam putusannya memandang peralihan ini yang tidak sesuai prosedur akan tetapi pada kenyataan debitur baru membutuhkan kepastian hukum akan kepemilikannya terhadap objek jaminan KPR BTN tersebut. Penulisan ini lebih menitikberatkan kepada data sekunder, sedangkan data primer hanya digunakan sebagai pelengkap dan penunjang.

---

This research explains about regulations and implementations of transfer of debtor and collateral of house ownership credit Bank Tabungan Negara (KPR BTN). The transfer of debtor and collateral of KPR BTN should be done by involving Bank Tabungan Negara as creditor nevertheless not all of the transfers were done without involvement of Bank Tabungan Negara. Finally, those transfers generally lead to problems when they wanted to take certificate of land and documents in Bank Tabungan Negara after have paid off debt. To solve their problem, they go to District Court and make claims for home ownerships which are collateral Bank Tabungan Negara too. The author tries to examine how judges look at this case in their decision which improper procedures but in fact the principal need legal certainty of home ownership. This research is more focus in secondary sources and primary sources in form of interviews with law?s instruments are used for supporting and complement this research.

Abstrak :
Di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil tidak dikenal pemisahan kekuasaan Presiden sebagai kepala negara (head of state) dan kepala pemerintahan (head of government). Oleh karena itu, praktik pemisahan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang dilakukan atas dasar pertimbangan pemisahan kekuasaan Presiden sebagai head of state dan head of government merupakan hal yang berkontradiksi (contradictio in terminis) dengan konsep negara dengan sistem pemerintahan presidensiil. Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsep pemisahan yang dilakukan terhadap Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet jika dikaitkan dengan fungsi jabatan yang dimiliki Presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil dan bagaimanakah paradigma dan format kelembagaan yang baik dan tepat guna mendukung tugas dan fungsi Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensiil. Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa konsep pemisahan yang dilakukan terhadap Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet tidak relevan dengan fungsi jabatan yang dimiliki Presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil karena pemisahan itu semata-mata hanya didasari kepentingan politik Presiden dan hanya mengakibatkan dualisme kepemimpinan. Seharusnya, paradigma yang tepat adalah Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan yang memiliki kekuasaan pemerintahan negara yang bersifat inheren (dwitunggal) sehingga format kelembagaan yang baik dan tepat guna mendukung tugas dan fungsi pemberian layanan dan dukungan kepada Presiden ialah dengan menggabungkan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet menjadi suatu sekretariat baru bernama Sekretariat Presiden dan kedudukannya perlu diatur dalam suatu Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara deskriptif-kualitatif. ......In the country having the presidential government system, the separation of the President’s power as the head of state and as the head of government is not recognized. Therefore, the separation practice of the State Secretariat and the Cabinet Secretariat done based on the consideration of the separation of the President’s power as the head of state and as the head of government is something contradictory (contradictio in terminis) to the state concept with the presidential government system. The issues which become the study in this research are how the separation concept is done towards the State Secretariat Ministry and Cabinet Secretariat if it is related to the position function owned by the President in the presidential government system and what the good and right institutional paradigm and format are in order to support the duties and functions of the President as the government power executor in the presidential government system. The research result in this thesis shows the separation concept done towards the State Secretariat Ministry and the Cabinet Secretariat is not relevant with the position function owned by the President in the presidential government system because the separation is merely based on the President’s political interest and it only causes the leadership double standards to appear. The appropriate paradigm should be that the President is the government executor having the inherent state government power so that the good and right institutional format in order to support the duties and functions providing service and support to the President is by combining the State Secretariat Ministry and the Cabinet Secretariat to become a new secretariat named the President Secretariat and its position needs to be governed in a Law on Presidential Institutions. This research uses the normative law research method with the laws and regulations approach, the historical approach, and the case approach. The kind of data used is secondary data done through the document study or library research. The data obtained from the library research were analyzed descriptively and qualitatively.

Abstrak :
Upaya mengurangi indikator partikel polusi pada suatu sistem ventilasi udara ialah menggunakan konsep rumah tinggal dengan tipe bangunan banyak zona yang ramah lingkungan. Studi perbandingan sistem ventilasi aliran udara sederhana perlu dilakukan yaitu untuk ventilasi mekanik kontrol dan ventilasi mekanik insuflasi. Indikasi kandungan polutan CO2 (ppm) dan Formaldehida (mg/m3) dari kualitas udara interior serta debit udara segar (m3/jam) yang memberikan kenyaman termal dapat dilakukan dengan mengevaluasi kinerja dari sistem ventilasi. Akan tetapi, ada beberapa polutan lain yang belum dapat diketahui akibat belum adanya data kontaminasi yang dapat menunjukkan nilai batas indeks. Sebuah Simulasi dengan perangkat lunak seperti SIMBAD untuk model bangunan dan perangkat HVAC digunakan untuk menujukkan kemampuan ke dua sistem ventilasi udara. Dalam studi ini, berdasarkan kualitas udara interior dan kenyamanan penghuni diketahui bahwa kinerja ventilasi mekanis kontrol lebih baik dibandingkan ventilasi mekanis insuflasi, serta konsumsi energi listrik lebih efesiensi. Dalam hal ini, kualitas udara dapat memberikan gambaran untuk kandungan dari udara dan prilaku penghuni ruangan. Dimana terdapat indikasi polutan yang diberikan oleh material dinding dan peralatan yang mempengaruhi kualitas udara dalam ruangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan kinerja yang baik dari sebuah sistem ventilasi udara, yaitu dapat mengurangi partikul berbahaya dari udara.

---

The main of study is to reduce the indicators of the particles pollutions in the air indoor that we used the residential buildings are using a low energy consumption with a multi-zone model. This is an essential study to compare two models of single airflow (simple flux) in the system of mechanical ventilation between mechanical control and mechanical by insufflations. This study is shows the measures of CO2 (ppm) and Formaldehyde (mg/m3); they are reliable and usable to assure a quality of air indoor. Also we obtained the occupation comfort; debit fresh air (m3/hr). These results were used to evaluate the performances of air ventilation system. However, some pollutants are comes into particles insight that could be used or give the difficulties to predicted the contaminations values in base of the pollutant indications. In this study, we used model from SIMBAD building and HVAC toolbox. Based on the occupation comfort and IAQ, we obtained the air ventilation systems by mechanical control has a better performance than mechanical insufflations also more efficiently for the electrical consummation. Hence, the ability models of air ventilation system as shown into the quality of air indoor and occupation behavior. Furthermore, the pollutant emissions from material walls and equipment can be reducing an indoor air quality (IAQ). Therefore, the IAQ with a good characteristic of mechanical ventilation system it might be able to reduce the air dangerous.

Abstrak :
Pola asuh keluarga merupakan suatu cara orangtua dalam mengasuh anak untuk mampu melakukan perawatan diri secara mandiri dengan berbagai tipe pola asuh yang digunakan keluarga yaitu, pola asuh Demokratis, permisif, dan otoriter. Anak yang mampu mandiri dalam melakukan perawatan diri dapat meningkatkan derejat kesehatan pada anak usia sekolah dengan anak mampu melakukan dan memenuhi kebutuhan udara, air, nutrisi, eleminasi, pencegahan bahaya, privasi, interaksi sosial, aktivitas dan istirahat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pola asuh keluarga dengan kemandirian perawatan diri anak usia sekolah. Metode yang digunakan adalah desain cross sectional. Jumlah sampel penelitian sebanyak 107 orang yang diambil menggunakan teknik cluster proporsional sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin anak perempuan, dan pola asuh demokratis dan permisif yang menjadi faktor dominan dalam memandirikan anak dalam melakukan perawatan diri. Pola asuh yang digunakan keluarga dalam mendidik anak merupakan salah ssatu faktor keberhasilan orangtua dalam mendidik dan membesarkan anak, agar menjadikan anak yang berkualitas dikemudian hari dan mampu memberikan implikasi bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi anak sekolah dalam membuat suatu program untuk anak usia sekolah.

---

The relationship of family parenting with children self-care autonomy at Cisalak Pasar-Cimanggis District in family parenting is a method which how parent educate their children to be able to self-care independently i.e. Democratic parenting, permissive parenting and authoritative parenting. Children who are able to self-care indepently, automatically they could intensify their health e.g. they are able to do and fill the necessity of air, water, nutrition, elimination, danger prevention, privacy, social interaction, activity and refreshment. The research purpose is to discover the relationsip of family parenting with children self-care autonomy to the school-age children. The research methode uses cross sectional method. The total of research sample is 107 persons, which use cluster proportional sampling technic. The dominant research result is a female children are able to self-care independently through democratic and permissive parenting method. The parenting method are the succeed factor on how to parent educate the autonomy children, bringing up in order to they have certain quality in the next future and they could be an implication for family parenting technical program for school-age children.

Abstrak :
Tesis ini berisi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat. Pelanggaran tersebut berupa pelanggaran jabatan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, antara lain berupa tidak menjalankan kewajiban notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain itu juga tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan menolaknya. Serta tidak membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juda oleh penghadap, saksi, dan notaris. Selain pelanggaran terhadap jabatan notaris, terdapat juga pelanggaran terhadap kode etik notaris. Pelanggaran tersebut antara lain menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan dikantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah, pelanggaran dalam hal mengirimkan minuta kepada klien yang merupakan larangan dalam kode etik notaris. Pelanggaran-pelanggaran tersebut berakibat pada akta serta pihak terkait lainnya dan juga notaris yang bersangkutan tersebut. Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian berupa metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan agar notaris dalam membuat akta otentik berupa akta pernyataan keputusan rapat agar lebih memperhatikan ketentuanketentuan yang berlaku serta terkait dengan pembuatan akta tersebut.

---

This thesis contains the offenses committed by the notary deed in making the meeting a decision statement. Violations in the form of malfeasance by Notary Act No. 30 of 2004, which include obligations not to act honestly notary, thorough, independent, impartial, and safeguard the interests of parties involved in the legal action. It also does not provide services in accordance with the provisions of the UUJN, unless there is a reason rejected. And do not read the deed before partij the presence of at least 2 (two) witnesses and signed by then often excluded by partij, witnesses and a notary. In addition to violations of the notary public office, there is also a violation of the code of conduct notary. These violations include running a notary office, especially in the making, reading, and signing the deed done at his office, except for valid reasons, in violation minuta send to the client which is a prohibition in the code of conduct notary. These violations resulted in deed as well as other concerned parties and the notary in question. This research is a qualitative research method to study the shape in the form of normative methods. The results suggest that the notary in the form of an authentic deed deed makes a statement-making meetings to be more attention to the provisions of the applicable and related to the deed.

Abstrak :
Sektor air minum dan sanitasi merupakan pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Penyediaan air minum dan sanitasi yang baik akan memberi dampak pada peningkatan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat dan peningkatan produktivitas masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui pelaksanaan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas). Program Pamsimas di Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2010 telah dilaksanakan pada 12 korong/desa, dimana untuk pengelolaan infrastruktur yang telah dibangun tersebut telah dibentuk Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BPSPAMS dalam mengelola aset infrastruktur air bersih perdesaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey melalui kuisioner kepada responden secara langsung kemudian selanjutnya dianalisis menggunakan analisis faktor. Sampel diambil dari 12 desa penerima Program Pamsimas tahun 2010 dibedakan berdasarkan teknologi yang digunakan serta sistem layanan air bersih yang diterapkan. Variabel-variabel yang diteliti berdasarkan aspek pengukuran kinerja sektor publik yaitu aspek masukan, aspek proses, aspek keluaran, aspek hasil, aspek manfaat, dan aspek dampak. Dari 35 variabel awal berdasarkan persepsi masyarakat melalui hasil jawaban kuisioner dengan menggunakan analisis faktor berhasil direduksi menjadi 19 variabel yang menggambarkan kinerja BPSPAMS. Dari analisis faktor kinerja tersebut diperoleh skor BPSPAMS di Kabupaten Padang Pariaman dengan tiga tingkatan, yaitu BPSPAMS yang tidak berkembang dengan prosentase skor kurang dari 48%, BPSPAMS kurang berkembang prosentase skor 48% s/d 74,5% serta BPSPAMS yang berkembang dengan prosentase skor lebih dari 74,5%.

---

Water supply and sanitation is a public service that has strong links to poverty alleviation. Water supply and sanitation will have an impact on improving the quality of the environment, public health and public productivity improvement. One of the government's efforts is through the implementation of the National Programme for Water Supply and Sanitation Community-Based (Pamsimas). Program Pamsimas in Padang Pariaman district in year 2010 was held on 12th surroundings / village, where for the management of the infrastructure that has been built has been formed Management Agency for Water Supply and Sanitation (BPSPAMS). This study aims to determine the factors that affect performance in managing infrastructure assets BPSPAMS water village. The method used in this study is a survey method through questionnaires to the respondents directly then further analyzed using factor analysis. Samples were taken from 12 villages in 2010 Pamsimas Program recipients are distinguished based on the technology used and the water service system is applied. Variables studied based on aspects of public sector performance measurement is the input aspects, aspects of the process, the output aspect, the aspect of the results, the benefit aspects, and aspects of the impact. From the initial 35 variables based on the perception of the public through the answers to the questionnaire using factor analysis successfully reduced to 19 variables that describe the performance BPSPAMS. From the analysis of performance factors obtained scores in the district of Padang Pariaman BPSPAMS with three levels, namely BPSPAMS were not developed with a percentage score of less than 48%, less developed BPSPAMS percentage score of 48% - 74.5% and growing BPSPAMS percentage score more than 74.5%.