Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebutuhan akan PNS yang berkompeten semakin meningkat demi terlaksananya tugas dan tercapainya tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk memperoleh PNS yang berkompeten adalah dengan melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Proses pengadaan CPNS merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan publik yang menjadi objek pengawasan Ombudsman. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 beserta kendala yang dihadapi saat Ombudsman mengimplementasikan fungsi pengawasannya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 berjalan dengan baik. Ombudsman telah mengimplementasikan fungsi pengawasannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ombudsman menghadapi sejumlah kendala saat mengimplementasikan fungsi pengawasannya, baik yang berasal dari diri Ombudsman sendiri maupun dari pihak luar seperti panitia penyelenggara, pihak terlapor dan pelapor. Kebutuhan akan PNS yang berkompeten semakin meningkat demi terlaksananya tugas dan tercapainya tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk memperoleh PNS yang berkompeten adalah dengan melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Proses pengadaan CPNS merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan publik yang menjadi objek pengawasan Ombudsman. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 beserta kendala yang dihadapi saat Ombudsman mengimplementasikan fungsi pengawasannya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 berjalan dengan baik. Ombudsman telah mengimplementasikan fungsi pengawasannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ombudsman menghadapi sejumlah kendala saat mengimplementasikan fungsi pengawasannya, baik yang berasal dari diri Ombudsman sendiri maupun dari pihak luar seperti panitia penyelenggara, pihak terlapor dan pelapor. ...... Competent Public Servants is needed to implement tasks and achieve the government objectives in effective and efficient way. One way to obtain the competent Public Servants is implementing the Public Servants Procurement. The public servants procurement process is one of the scope of public service which is the monitoring object of Ombudsman. This research aims to analyze the implementation of control function of Ombudsman of Indonesia in the Public Servants Procurement Process in 2013 along with the obstacles encountered. This research was conducted by using a qualitative approach through primary and secondary data collection. The results of this research indicate that the implementation of control function of Ombudsman of Indonesia in the Public Servants Procurement Process in 2013 has been done well. The Ombudsman has implemented its control function according to applicable regulations. Ombudsman faces many obstacles when implementing its control function, both derived from the Ombudsman itself as well as from the outside such as the organizers of public servants procurement process, the defendants and the complainants.

Abstrak :
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat DKI Jakarta. Program ini dibuat sejak tahun 2002 hingga sekarang. Sejak tahun 2002 Kelurahan Kampung Melayu telah melaksanakan program PPMK, namun pada pelaksanaan program PPMK di Kelurahan Kampung Melayu menunjukan bahwa pencapaian tujuan program PPMK untuk menciptakan masyarakat yang swadaya di dalam penataan dan perbaikan lingkungan serta peningkatan kemampuan masyarakat menjadi mandiri belum tercapai. Penelitian ini bertujuan adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada program PPMK di Kelurahan Kampung Melayu. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat pada program PPMK di Kelurahan Kampung Melayu adalah sosialisasi PPMK, dana program PPMK, sumber daya manusia, koordinasi, pengawasan, pendamping program,dan lingkungan fisik wilayah, sosial, dan ekonomi.

---

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) is a program created by the Government of Jakarta that aims to empower the people of Jakarta. This program was made from 2002 until now. Since 2002 the PPMK program had been implemented in the village of Kampung Melayu. The implementation of the PPMK program in Kampung Melayu shows that the achievement of program for creating a society that is self-supporting in the structuring and improvement of the environment and improving the ability of people to become independent has not been achieved. The aim of this study is to analyze the factors that affect the civil participation in PPMK program in Kampung Melayu . The approach used in this study is a qualitative approach, with in-depth interviews and a literature study. These results indicate that the factors that affect the civil participation in PPMK are socialization PPMK, PPMK program funding, human resources, coordination, supervision, companion programs, and the physical, social and economy environtment of the region.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang pengaruh motivasi terhadap kinerja aparat Satuan Pelaksana Adminsitrasi SIM (Satpas Polda Metro Jaya). Dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai, pimpinan Satpas Polda Metro Jaya memberikan motivasi kepada pegawainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai. Teori yang digunakan adalah teori Kinerja menurut Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard, dan Dewey E. Johnson, dan teori Motivasi menurut Frederick Herzberg. Penelitian ini dilakukan terhadap 54 aparat Satpas Polda Metro Jaya di Kantor Satpas Polda Metro Jaya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data dengan membagikan kuesioner kepada responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi mempunyai pengaruh yang kuat dan positif terhadap kinerja. ......This research discusses about the influence of motivation on employee's job performance at Satpas Polda Metro Jaya. In order to improve employee?s job performance, the leaders of Satpas Polda Metro Jaya give motivation for their employee. The research aims to investigate the influence of motivation toward job performance. The theories are job performance theory by Paul Hersey, Kenneth H. Blanchard, dan Dewey E. Johnson, and motivation theory by Frederick Herzberg. The study was conducted at the Satpas Polda Metro Jaya Office. Researched method of this study was quantitative research, data collected through distribution of questionnaires to respondents. Analysis result show that motivation has a strong and positive influence toward job performance.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia pengawas perbankan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mengacu kepada transformasi organisasi tahap awal dan tahap kedua. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen sumber daya manusia, dan perencanaan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivisme melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah disusun dengan baik. Namun masih terdapat beberapa permasalahan dan kelemahan terkait dengan ketepatan perencanaan, penyusunan kebutuhan, dan rencana pemenuhan sumber daya manusia. ......This research discusses human resources planning for banking supervision carried out by Financial Services Authority of Indonesiareferencing organizational transformation in firststage and second stage. The theory that being used in this research are human resources management and human resources planning. This research uses post-positivism approach through field studies and literature. The result shows that human resources planning carried out by Financial Services Authority of Indonesiais already performed well. However, there are still some issues and weaknesses associated with the accuracy of planning, preparation requirements, and plans for fulfillment of human resources.

Abstrak :
ABSTRACT
Dalam menjalankan penyelenggaraan olahraga di Indonesia suatu Negara memerlukan suatu peranan dari pemerintah. Kewenangan industri olahraga tersebut berada dibawah Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Posisi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia adalah menteri yang mewakili pemerintah dalam bidang kepemudaan dan olahraga, kementerian tersebut mempunyai peranan dalam mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi keolahragaan secara nasional. Dalam hal ini kesejahteraan olahragawan dan mantan olahragawan adalah tugas Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk mewujudkannya. Masih banyaknya mantan olahragawan yang masih belum sejahtera dimasa pensiunnya menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan mantan olahragawan berprestasi di Indonesia masih belum maksimal, karena kebijakan dengan prakteknya yang masih tidak sejalan.

---

ABSTRACT
In implementing the sport in Indonesia a country requires a role of government. The authority of the sports industry under the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Indonesia. The position of the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Indonesia is a minister representing the government in the field of youth and sport, the ministry has a role in regulating, foster, develop, implement, and oversee the national sport. In this case the welfare of sportsmen and former sportsmen is the task of the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Indonesia to make it happen. Still many former sportsman who still prosperous future retirement in issue in this writing. This study used a qualitative approach with the method of data collection is done through observation and interview. These results indicate that the government's role in improving the welfare of ex-athlete excel in Indonesia is still not optimal, because the policy and the practice is still not in line.

Abstrak :
Besarnya potensi perikanan Indonesia tidak diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh negara akibat kegiatan IUU fisjing. IUU fishing memberikan dampak pada lingkungan, ekomini, maupun sosial. Pengawasan kegiatan IUU fishing di Indonesia dilakukan oleh Kementeria Kelautan dan Perikanan. Sistem pengawasan kegiatan IUU fishing di Indonesia dibagi menjadi empat yaitu pengawasan before fishing, while fishing, during landing, dan post landing. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang diakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan BAKAMLA, POLAIR, dan TNI AL. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana sistem pengawasan kegiatan IUU fishing yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil skripsi ini menggambarkan bagaimana pengawasan yang dilakukan pada saat before fishing, while fishing, during landing, dan post landing. ......Indonesia have great potential of fisheries, but Indonesia get low income from fisheries cause IUU fishing. Activities of illegal, unreported, and unregulated fishing give negative impact to environment, economy, and social. Controlling of IUU fishing in Indonesia is countered by Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Controlling system of IUU fishing in Indonesia devide into controlling of before fishing, while fishing, during landing, and post landing. Ministry of Maritime Affairs and Fisheries make cooperation with BAKAMLA, POLAIR, and TNI AL in controlling of IUU fishing in Indonesia. This research use qualitative research metode with descriptive analysis. The research result describe about controlling in before fishing, while fishing, during landing, dan post landing.

Abstrak :
Penelitian ini membahas implementasi corporate social responsibility yang dilakukan oleh PT. Antam Tbk. UBPE Pongkor di Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat periode tahun 2015 dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori good governance dan corporate social responsibility. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma kualitatif, melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil bahwa implementasi corporate social responsibility yang dilakukan oleh PT. Antam Tbk. UBPE Pongkor di Desa Bantar Karet dibagi menjadi tiga jenis program, yaitu Program Pengembangan Masyarakat, Program Kemitraan, dan Program Bina Lingkungan. Hasil penelitian menyarankan bahwa perusahaan seharusnya meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, menjalin koordinasi lebih dalam dengan stakeholder terkait, dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan yang berwenang, untuk masalah penambangan emas tanpa ijin PETI. ...... This research discusses about Corporate Social Responsibility Implementation by PT. Antam Tbk UBPE Pongkor at Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat 2015 and the factors that affect its impelementation. Researcher uses good governance and corporate social responsibility theory as relevant concepts. By using qualitative paradigm and in depth interview as well as literature study, researcher find that the implementation of Corporate Social Responsibility Implementation by PT. Antam Tbk UBPE Pongkor at Desa Bantar Karet consists of three programs, Citizen Development Program, Partnership Program, and Environmental Development Program. The researcher suggests that the corporation should increase evaluation and monitoring on its program, increase partnership with stakeholders about program, and increase cooperation and coordination with authorities, to handle illegal miners problem.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Kepuasan Pegawai Atas Pemberian Insentif Kehadiran Kerja Pusat Administrasi Universitas PAU Universitas Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepuasan pegawai atas pemberian insentif kehadiran kerja Pusat Administrasi Universitas PAU Universitas Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner yang didukung dengan wawancara mendalam dengan responden, dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan adalah milik Stephen Robbins tentang kepuasan kerja yaitu variabel equitable rewards. Tujuan penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pegawai puas atas pemberian insentif kehadiran kerja sebesar Rp. 500,000,-/bulan di PAU Universitas Indonesia. Walaupun begitu masih ada satu indikator tentang kebijakan mengenai insentif kehadiran kerja yang tingkat kepuasannya masih rendah.

---

This study discusses about Employee Satisfaction on Job Incentives Attendance in The University Central Administration PAU , University of Indonesia. This study aims to analyze employee satisfaction on job attendance incentives The University Central Administration PAU , University of Indonesia. The approach used in this study is a quantitative approach to data collection through questionnaires that are supported by in depth interviews with respondents, and literature study. The theory used is the property of Stephen Robbins on job satisfaction is the variable equitable rewards. The purpose of research is descriptive. The results showed that employees satisfied with job incentives attendance of Rp. 500.000, month in PAU University of Indonesia. However there was one indicator of the job incentives attendance policies regarding job satisfaction.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai implementasi Dana Nagari Desa Di Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai tarab, Kabupaten Tanah Datar serta faktorfaktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dana Nagari/Desa di Sungai Tarab. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist melalui teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisisi penelitian ini adalah teori implementasi, model Van Meter dan Van Horn terkait faktor yang mempengaruhi implementasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Nagari telah berjalan sesuai dengan aturan kebijakan yang dikeluarkan dilihat dari kegiatan yang telah terdanai oleh Dana Nagari/Desa. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dana Nagari di Sungai Tarab terdiri dari standar dan sasaran, sumberdaya, kerjasama antar pelaksana di Nagari, Karakteristik pemerintah Nagari Sungai Tarab, Kondisi sosial, ekonomi dan politik, terakhir sikap pelaksana dalam menanggapi kebijakan Dana Nagari/Desa.Skripsi ini membahas mengenai implementasi Dana Nagari Desa Di Nagari Sungai Tarab, Kecamatan Sungai tarab, Kabupaten Tanah Datar serta faktorfaktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dana Nagari/Desa di Sungai Tarab. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist melalui teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisisi penelitian ini adalah teori implementasi, model Van Meter dan Van Horn terkait faktor yang mempengaruhi implementasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Nagari telah berjalan sesuai dengan aturan kebijakan yang dikeluarkan dilihat dari kegiatan yang telah terdanai oleh Dana Nagari/Desa. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dana Nagari di Sungai Tarab terdiri dari standar dan sasaran, sumberdaya, kerjasama antar pelaksana di Nagari, Karakteristik pemerintah Nagari Sungai Tarab, Kondisi sosial, ekonomi dan politik, terakhir sikap pelaksana dalam menanggapi kebijakan Dana Nagari/Desa.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about implementation of the Rural Fund in Sungai Tarab Village, Sungai Tarab District, Tanah Datar Regency and the factors that affect the implementation of the Rural Fund in Sungai Tarab. This research uses a postpositivist approach through indepth interview and document study as the data collecting techniques. The theory which are used to analyze in this research is the theory of implementation, the model of Van Meter and Van Horn related factors affecting implementation. The results of this research show that the implementation of the rural fund has been run in accordance with the rules and policies issued by the views from the activities that have been funded by the Rural Fund. Factors affecting the implementation of the Rural Fund in Sungai Tarab consist of standards and targets, resources, cooperation among implementers in Nagari, Nagari Sungai Tarab Characteristics of government, social conditions, economic and political, lastly, the attitudes of policy implementers respond Rural Fund.

Abstrak :
Melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2014 Tentang Kesamaan Kesamaan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas diatur mengenai kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas yang mewajibkan perusahaan dan instansi daerah untuk menyediakan kuota 1 bagi penyandang disabilitas. Meskipun sudah terdapat aturan tersebut, penyandang disabilitas masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas yaitu communication, resource, dispositions, dan bureacratic structure. Dari keempat faktor tersebut, terdapat tiga faktor yang dominan mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas yaitu faktor communication, resource, dan bureaucratic structure. ......Through DKI Jakarta governor regulation number 107 of 2014 about Equality Of Employment Opportunities For Person With Disabilities, the local government regulated a policy about person with disabilities recruitment that oblige every company and local government agencies to provide a 1 quota of job for person with disabilities. Although the regulation exist, however many person with disabilities having a hard time to get a decent job. Based on those problems, this research aim to analyze factors that influencing implementation of person with disabilities recruitment policy. This research uses post positivist approaches and data collection method are through in depth interview and literature study. The result shows that there are four factor which is communication, resource, dispositions, and bureaucratic structure that influencing the implementation of person with disabilities recruitment policy. Of the four factors, communication, resource, and bureaucratic structure are the most dominant factor that influencing the implementation of person with disabilities recruitment policy.