Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Civil society merupakan istilah yang lahir dari Barat dan menyebar ke hampir seluruh negara di dunia, seiring dengan merebaknya konsep demokrasi. Munculnya istilah tersebut bukan tanpa problem, karena, dikalangan tokoh civil society sendiri seperti; Hobbes, Locke, Hegel, Adam Ferguson, Roussaue, Tacqueville dan Gramcsi telah terjadi pertentangan dalam memproposionalkan konsep civil society. Bagi Negara-negara Arab, istilah civil society pertama kali dipopulerkan pada tahun 70-an oleh Burhan Ghaliyyun, seorang sosiolog asal Suriah. Kemudian tahun 80-an, mendapat perhatian yang sangat besar dari berbagai kalangan baik politisi, intelektual, akademisi, aktivis maupun birokrat dari kalangan pemerintah. Hal ini terbukti dengan apa yang dilakukan oleh Markaz ad-Dirasat al-Wihdah al Arabiyah (Pusat Kajian Uni Arab) yang berpusat di Libanon, dan Markaz Ibnu Khaldun Liddirasat Al-Inma'i (Pusat Kajian pengembangan dan pembangunan Ibnu Khladun) yang berpusat di Kairo. Puluhan buku telah diterbitkan dan berbagai seminar telah digelar oleh kedua pusat studi tersebut. Sejauh yang penulis teliti, setidaknya, telah dilakukan penelitian secara khusus terhadap 13 negara; Mesir, Kuwait, Libanon, Palestina, Suriab, Qatar, Somalia, Sudan, Yaman, Bahrain, Uni Emirat Arab, Yordania dan Train Civil society di Negara-negara Arab (Mesir, Suriah dan Kuwait) berkembang melalui dua faktor utama; pengaruh arus golobalisasi, dan sosial budaya dan sistem politik bangsa Arab yang bersifat diktator dan monarkhi. Baik di Mesir, Suriah dan Kuwait perkembangan civil society secara drastis berlangsung sejak tahun 80-an, dan difahami sebagai kerangka demokrasi. Di Mesir, untuk menciptakan iklim demokrasi perlu penguatan civil society, diikenal dengan coraknya yang sekuler, telah membuka peluang besar untuk melakukan aktivitas-aktivitas orgnanisasi formal dan non formal, pemerintah dan non pemerintah. Sehingga pada 1993, organisasi di Mesir telah mencapai 14.000 lembaga. Namun, dominasi Partai Demokrasi Nasional atau Al-Hizb Al-Wathani Ad-Dimugraty, sebagai partai rezim penguasa, telah menjadi penghambat kebebasan partai-partai lain untuk menyuarakan suara rakyat. Sementara di Kuwait, nampak hambatan-hambatan penerapan civil society yang lebih disebabkan oleh sistem pemerintahan yang kurang mendukung, Sistem Ke Emiran tidak sepenuhnya memberikan kebebasan kepada rakyatnya umtuk berkelompok dan berorganisasi. Contoh kasus, Partai menjadi kegiatan terlarang, karena tidak didukung oleh undang-undang yang berlaku. Namun fenomena civil society telah berlansung baik melalui pemberdayaan organisasi-organisasi dan asosiasi non formal atau non pemerintah. Karenanya, hingga 90-an hanya terdapat sekitar 50 lembaga dan asosiasi baik yang bersifat sosial maupun profesi. Sedangkan di Suriah, civil society mengalami perjalanan yang lebih sulit bila dibandingkan dengan Mesir dan Kuwait. Meskipun diketahui bahwa tokoh yang pertama kali mempopulerkan istilah civil society adalah cendekiawan asal Suriah. Suriah telah menggunakan sistem partai tunggal, Partai Baath. Hanya Partai Baath-lah yang mendomiriasi segala bentuk kegiatan sipil di Suriah. Meskipun demikian, di Suriah terdapat 450 organiasi. Singkatnya, perkembangan civil society di Negara-negara Arab dapat dikategorikan sebagai fase melampaui gelombang pertama menuju gelombang kedua, dimana proporsionalisasi pole civil society dalam fase ini sedang diupayakan legalitasnya dalam masyarakat Arab dan Timur Tengah. Meskipun ada yang menklaim, bahwa civil society dan demokratisasi di Timur Tengah adalah naif.

---

The Development of Civil Society In Arab States (Democratization Process in Egypt, Syria and Kuwait)Civil society that is term which born from west and disseminate to all state in the world, along disseminate conception democracy. Existence of the term non-without problem, because at figure of civil society like: Hobbes, Locke, Hegel, Adam Ferguson, Rousseau, Tacqueville and Gramsci have been happened opposition of substantive in conception civil society. In Arabic States, term of civil society in the firs time popularized in 70s by Burhan Ghaliyyun, a sociologist from Syria, then, in 80s, profound interest from good everybody of politician, intellectual, academic, activist and also bureaucrat from government. Proven is by what conducted by Markaz ad-dirasat al-Wihdah Al-Arabiyah (Uni Arab Study Center) in Lebanon, and Markaz Ibnu Khaldun Lidirasaat al Inma'i (Development of Ibnu Khaldun and Study Center) In Cairo. Tens of books have been published and various seminars have been performed by second center Study. As far as in writer research, previous, have been a researched peculiarly to 13 state; Egypt, Kuwait, Lebanon, Palestine, Syria, Qatar, Somalia, Sudan, Yemen, Bahrain, Uni Emirate Arab, Jordan and Iraq. Civil society in Arab States (Egypt, Syria and Kuwait) expanding through two primary factor: influence of globalization current, and the political system nation Arab having character of dictator and monarchy. Either in Egypt, Syria and Kuwait growth civil society drastically takes place since 1980, and comprehended by as framework democratizes. In Egypt, to create climate of democracy need support civil society recognized with its characteristic is secular, have opened big opportunity to (do/conduct) formal organizational activity and non-formal, government and non government. So those in 1993, organization in Egypt have reached 14.000 institutes. But, predominate Party of National Democratize or Al-Hizb AI-Wathany ad-Dimugraty, as party of power regime, have come to resistor freedom of other; dissimilar party to accommodate people aspiration. For a while in Kuwait, applying resistance civil society what more because of system government which less support, emirate system is not full give freedom to his people to team and have the organization. Follow the example of case, party become forbidden activity, because is not supported by law going into effect. But phenomenon civil Society has taken place, goodness of through organizational enable ness and association of non formal or non government. Hence, till 1990 only there are about 50 association and institute of both for public spirited and also profession. While in Syria, civil society experience of more difficult; journey if compared to Egypt and Kuwait. Though known that, the first figure multiply to popularize term civil society is origin Syria intellectual. Syria has used single party, Party Baath. Only Party Baath predominating all the form of the civil activity in Syria. Nevertheless, in Syria there are 450 organizations. The conclusion from above opinion the growth of civil society in Arab can be categorized as first wave phase to second wave, where correct from of civil society in this phase is being strived its legality in Middle East and Arab Society. Though there is claiming, that civil society democratization and in Arab is not possible.

Abstrak :
Salah satu realitas yang tidak bisa terbantahkan saat ini ialah adanya berbagai macam agama. Hampir setiap kota dan negara di dunia saat ini dihuni oleh masyarakat dari berbagai agama. Kehidupan multiagama itu seringkali menimbulkan pergesekan dan konflik. Sebagai negara plural berdasarkan agama, Indonesia juga tak luput dari kondisi semacam itu. Berbagai kekerasan dan kebringasan antarpemeluk agama telah terjadi di negeri ini. Konflik horisontal antarumat beragama ini juga merusak sendi-sendi persatuan dan kesatuan nasional. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran agama Islam diyakini oleh para pemeluknya memiliki petunjuk kehidupan yang sesuai untuk setiap tempat dan waktu. Ia laksana gudang yang tersimpan di dalamnya mutiara dan permata. Namun tidak setiap orang dapat memasuki gudang tersebut. Tafsir merupakan kunci guna membuka pintu gudang mutiara dan permata itu. Salah seorang putra terbaik bangsa ini, yaitu Hamka, telah melahirkan karya monumentalnya berupa Tafsir al-Azhar. Melalui kitab tafsir inilah kita ingin mengetahui wawasan al-Qur'an, yang diinterpretasikan oleh Hamka, tentang bagaimana seharusnya toleransi agama bisa dibangun di tengah keragaman komunitas umat beragama itu. Dengan menggunakan pendekatan tematik atas Tafsir al-Azhar karya Hamka, ditemukan bahwa toleransi agama tidak hanya menyangkut bidang muamalah antarpemeluk agama, namun juga menyangkut segi keimanan (teologis). Di bidang keimanan, Hamka memberikan ruang kebebasan beragama, mengakui adanya jalan-jalan keselamatan bagi kaum beriman, dan memberi tempat khusus bagi golongan Ahli Kitab. Sedang di bidang muamalah, Hamka menganjurkan suatu kehidupan harmoni penuh kedamaian antarumat beragama, membolehkan pernikahan antara seorang pria Muslim dengan wanita yang baik dari golongan Ahli Kitab, dan mengharuskan umat Islam untuk ikut memelihara dan melindungi rumah-rumah suci dan tempat-tempat peribadatan agama lain dari tindakan destruktif. Namun, di sisi lain Hamka melarang adanya persahabatan akrab dan persekutuan antara kaum Muslim dengan umat beragama lain.

---

Religious Tolerance in Al-Qur'an Thematic Method on Tafsir al-Azhar by HamkaThe presence of various religions is one of today's facts that unarguable. Almost every city and country in the world had been inhabited by multi religious communities in recent time. The multi-religious life often causes friction and conflict. Indonesia, as a plural state based on religions, could not avoid from the condition. Violence and wildness between religious communities happened in the country. The horizontal conflicts between religious communities also damaged pillars of national unity and union. Al-Qur'an as a prime source of Islamic teachings is claimed by its followers contained life guidance that adapts to anywhere and everywhere. It is like a depot saves pearls and jewels. However, not everybody could come in. Tafsir is a key to open the depot's door where pearls and jewels kept in. One of the best sons of the country, Hamka, has produced his monumental book, namely Tafsir al-Azhar. To look through the tafsir we wish to know Quranic conception, interpreted by Hamka, on how religious tolerance should be built among various religious communities. After having examined Hamka's Tafsir al-Azhar by thematic method, we found that religious tolerance involved muamalah or fellowship aspects, as well as theological or faith aspects. In theological aspects Hamka allows space for freedom to have religion, admits sorts of salvation paths for religious believers, and gives a special place for Ahli Kitab. In muamalah or fellowship aspects Hamka suggests a harmony life peacefully between religious communities, permits marriage between a Moslem man and a woman of Ahli Kitab, and requires Muslim people to protect and defend holly houses and places of worship of other religions from destructive action. Even though, Hamka does prohibits a close friendship and association between Muslim people and other religious communities.

Abstrak :
Kebijakan moneter selalu terkait dengan uang, sehingga mendudukkan fungsi uang sesuai peranan dan keadilannya menjadi penting. Penelitian ini melakukan pembuktian empiris terhadap fungsi uang yang endogenus menurut sistem moneter konvensional dalam menggunakan suku bunga sebagai instrumen intermediasi dan dampaknya terhadap perekonomian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga bukan merupakan variabel penting dalam menentukan sistem kebijakan moneter di Indonesia selama periode 1984-2002. Fungsi suku bunga melalui transmisi kebijakan pegendalian jumlah uang beredar tidak berjalan efektif, karena tidak menunjukkan hubungan kausalitas terhadap pertumbuhan ekonomi. Suku bunga bukan merupakan variabel kritis (tidak efektif) dalam menentukan keputusan investasi domestik. Suku bunga dapat menimbulkan ketidakstabilan nilai uang (harga). Paradigma fungsi uang yang endogenus dalam sistem moneter Islam membuktikan bahwa sistem perbankan syariah telah menunjukkan kestabilannya dalam menghadapi gejolak krisis.

---

Evaluation Of Interest Rate and the Lesson From it's Prohibitation In Islamic Monetary System: a Study of Unjustified of Money FunctionMonetary policy has been connected with money, so the position of money function as a role and a justice is important. This research used empirical study of exogenous money in conventional monetary system to prove how mechanism interest rate as intermediary instrument and the impact on economy. The field research has proved that interest is not important variable in monetary policy in Indonesia in 1984-2002. Interest rate function through policy transmission to control money supply is not effective, because it has not causality with economic growth. Interest rate is not a critical variable and is not an effective variable as indirect screening mechanism in domestic investment. Interest rate can make price testability. Money function in Islamic monetary policy has proved that syariah banking system is more stable in economic crisis.

Abstrak :
Semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan modern dan perubahan sosial kemasyaralatan maka akan semakin kompleks permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi oleh umat Islam, khususnya di bidang hukum Islam (fiqh). Dalam kondisi demikian, kegiatan untuk melakukan ijtihad marak disuarakan. Sudah menjadi maklum bahwa hukum Islam akan selalu berkembang mengikuti perkembangan waktu dan zaman. Kehadiranuya akan selalu relevan dan mampu diterapkan pada setiap keadaan dan tempat. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Melihat perkembangan-perkembangan tersebut dalam hubungannya dengan fleksibilitas hukum Islam, maka kegiatan berijtihad mutlak diperlukan. Hal ini mengingat karena banyak persoalan-persoalan baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat sebagai akibat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tak dapat dibendung lagi kehadiranya. Di Jakarta, misalnya, kegiatan istinbath hukum Islam secara perorangan (fardhi) pernah dilakukan oleh K.H. Muhammad Syafe'i Hadzami dalam karyanya, Thudhih alAdiliah. Jika dilihat dalam keberadaaa organisasi-organisasi keagamaan di Indoneaia, maka dalam sejarahnya KH Muhammad Syafi'I Hadzami terlibat aktif dalam Nahdhalul Ulama (NU). Sebagai salah satu organisasi keagamaan, NU juga melakukan kajian-kajian hukum Islam yang terbentuk dalam wadah Bahsul Masail NU yang menelorkan fatwa-fatwa hukum sebagai hasil ijtihad secara kolektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya konsistensi KH. Muhammad Syafi'i Hadzami sebagai ulama NU dalam memberikan keputusan hukum Islam secara perorangan (fardhi) dalam wadah Bahsul Masail NU sebagai lembaga pengambil keputusan hukum Islam secara kolektif (jama'i) di lingkungan NU. Konsistensi tersebut setidaknya dapat dilihat dari segi metode istinbath hukumnya dan hasil-hasil keputusan hukumnya. Dari analisis pembahasan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: 1. KH Muhammad Syafi'i Hadzami cenderumg hanya mencukupkan diri pada ibarat-ibarat kitab yang memuat pendapat-pendapat para ulama terdahulu yang berhaluan madzhab Imam Syafi'i, sekalipun dalam beberapa hal ia menjawab dengan menggunakan logikanya sendiri yang didasarkan pada kaidah-kaidah fiqhiyyah, ayat-ayat al-Qur'an, dan hadis-hadis Nabi saw. 2. Secara umum keputusan-keputusan KH. Muhammad Syafi'i Hadzami dari berbagai persoalan kontemporer adalah sama dengan keputusan-keputusan hukum yang difatwakan oleh Bahsul Masail NU. Perbedaan hanya terlihat pada perincian atau penegasan jawaban terhadap suatu masalah. ......Progressively accelerate and expanding it modern science and social change, hence will progressively problems complex which must face by Islam people, specially in area Islamic law (fiqh). In a condition that way, activity to conduct ijtihad is popular lighthouse. Have become enunciated that Islamic law will always expand to keep abreast of epoch and time. Its attendance will be relevant always and can be applied in each place and situation. This matter prove that Islam law represent an creative and dynamic strength. To see that growths in its relation with flexibility Islamic, hence activity of iiecded absolute to do ijiihad. This matter remember because many new problems appearing in society midst as effect of growth and progress and science of technology which cannot be barricaded again its attendance. In Jakarta, for example, activity of istinbath Islamic law alonely (farad) have been conducted by Ku Muhammad Syafi'i Hadzami in its masterpiece, Tcutdhih al-Adillah. If seen in religious organizational existence in Indonesia, hence in history of K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami involve active in Nahdhatul Ulama (NU). As one of the religious organization, NU also conduct studies Islamic law, which is formed in place of Bahsul Masail NU which is produced religious advices law as result of ijtihad collectively (jama?i) Therefore, this research aim to to know there is or do not it consistency of KR Muhammad Syafi'i Hadzami as moslem scholar of NU in giving decision of Islamic law alonely (fardhi) in place of Bahsul Masail NU as institute taker of decision of Islam law collectively (jama'i) in environment of NU. The Consistency at least can be seen from method facet of istinbath its law and pickings decision of his law. From solution analysis, obtained by result of research of the following research: 1. K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami tend to only making sufficient himself at s pposings book loading opinions all former moslem scholar which is Syafi' i madzhah oriented, even if in some cases he answer by using its own logic which relied on methods of fiqhiyyah, sentences of al-Qur'an, and hadis-hadis. But this matter conducting of in very number afew. 2. In general, decisions of law of K.H. Muhammad Syafi'i from various contemporary problem is equal to decisions of law which is religious advices by Bahsul Masail NU. Even if there are difference, that thing is only seen at detail or is coherent of answer to an problem.

Abstrak :
John C Bogle dalam bukunya Bogle on Mutual Fund tahun 1998 mengemukakan bahwa terdapat empat dimensi dari kinerja Investasi yaitu reward risk cost dan timing. Dari survei yang dilakukan oleh Investment Company Institute di Amerika, 70 % responden menyatakan bahwa faktor kinerja historis Reksa Dana adalah pertimbangan utama investor untuk berinvestasi di Reksa Dana selain faktor-faktor lain seperti biaya, profil manajer investasi dan lain-lain. Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan standarisasi pengukuran kinerja Reksa Dana, sehingga investor dapat membandingkan kinerja Reksa Dana sebelum melakukan investasi. Penelitian Iggi Ahcsien dan Elghary di Malaysia tentang Kinerja Reksa Dana Syariah menyimpulkan keadaaan yang berbeda. Di dapat dari penelitian tersebut ternyata kinerja Reksa Dana Syariah lebih baik dari Reksa Dana Konvensional. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengetahui kinerja Reksa Dana Syariah di Indonesia tahun 2001-2002 dimana tahun-tahun tersebut merupakan tahun berkembangnya Reksa Dana di Indonesia. Dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2001, Kinerja Reksa Dana Syariah masih dibawah kinerja pasar JII kecuali Danareksa Syariah (Saham). Pada Tahun 2002 Kinerja Reksa Dana Syariah berkembang lebih baik. PNM Syariah (Campuran) mempunyai kinerja outperformed dibandingkan kinerja pasar JII begitu pula Danareksa Syariah (saham). Untuk Dana Reksa Syariah Berimbang kinerjanya masih di bawah dari kinerja JII. Dengan menggunakan pendekatan risk adjusted return kinerja Danareksa syariah tahun 2001 memiliki index Sharpe sebesar-0,0009635, nilai Treynor sebesar 3,86698E-05 dan nilai Treynor sebesar -1,1 16E-04. Danareksa syariah memiliki ratio Sharpe dan Treynor paling tinggi dibandingkan dengan Reksa Dana konvensional yang diperbandingkan. Namun untuk index Jensen hanya lebih kecil daripada Niaga Sahara. Dengan menggunakan pendekatan return yang tidak diadjusted, return yang dihasilkan lebih kecil daripada ABN Amro, Rencana Cerdas, Panin Dana Maksima, Phinisi Dana Saham, Bahana Dana Prima dan Si Dana Saham. Pada Tahun 2002 Kinerja Danareksa Syariah mengalami penurunan. Untuk Reksa Dana Syariah campuran hanya PNM Syariah yang membukukan return lebih baik. Dengan menggunakan pendekatan risk adjusted return, index Sharpe Danareksa Syariah masih lebih baik dibandingkan dengan Reksa Dana konvensional akan tetapi memiliki index Treynor dan index Jensen lebih kecil. Sedangkan index Sharpe PNM Syariah lebih kecil dari Reksa Dana konvensional yang dibandingkan kecuali dibandingkan dengan Danareksa Anggrek. Index Treynor PNM Syariah hanya lebih kecil bila dibandingkan dengan DUIT. Dari hasil penelitian di atas terlihat bahwa kinerja Reksa Dana Syariah masih belum melampaui kinerja Reksa Dana konvensional yang dibandingkan. Penulis menyarankan agar portfolio Reksa Dana syariah campuran lebih menempatkan proporsi dananya pada sektor obligasi syariah. Selanjutnya memperkuat jalinan kerjasama antar unit bisnis syariah baik perbankan, asuransi dan dana pension, untuk mengembangkan Reksa Dana Syariah. Comparative Analysis of Islamic Investment Funds and Conventional Investment Funds' Exertion in Gaining Optimal Return at 2001-2002John C Bogle in his book Bogle on Mutual Fund (1998) conveyed about four dimensions of investment: reward, risk, cost and timing. In the survey done by Investment Company Institute in America, 70% of respondent said that historical exertion factors of the Investment Funds is the investor's main consideration to invest in Investment Funds besides other factors like cost, investment manager's profile and etc. Based on that, measurement standardization of the Investment Funds' exertion is needed, so that investor can evaluate the Investment Funds exertion before investing. Iggi Ahcsien and Elghary's research in Malaysia about Islamic Investment Funds exertion conclude a different condition. The research resulted that Islamic Investment Funds exertion is better than conventional Investment Funds. Therefore the researcher is interested to know about the Islamic Investment Funds exertion in Indonesia at 2001-2002, years of the Investment Funds development in Indonesia. From the research performed at 2001, Islamic Investment Funds exertion was below El market exertion except Danareksa Syariah (stock). At 2002 Islamic Investment Funds exertion developed better. PNM Syariah (mixed) had an outperformed exertion as compared to ill market's exertion as well as Danareksa syariah (stock). Danareksa Syariah Berimbang's exertion is below JII's exertion. By using risk adjusted return approach, Danareksa Syariah's exertion at 2001 had Sharpe index of 0,0009635. Treynor rate of -3,86698E-05 and Treynor rate of -1.116E-04. Danareksa Syariah got the highest Sharpe and Treynor ratio than conventional Investment Funds. But the Jensen index was lower than Niaga Saham. By using unadjusted return approach, the return gained was lower than ABN Amro, Rencana Cerdas, Panin Dana Maksirna, Phinisi Dana Sahara, Bahana Dana Prima dan Si Dana Saham On 2002 Danareksa Syariah's exertion endured a deprivation. Only PNM Syariah got a better return for the mix Islamic Investment Funds. By using risk adjusted return, Sharpe index of Danareksa Syariah was better than the conventional Investment Funds, nevertheless it had a lower Treynor index and Jensen index. While Sharpe index of PNM Syariah was lower than conventional Investment Funds except as compared to Danareksa Anggrek. Trey nor Index of PNM Syariah was a little bit lower than DUIT. Form the above research we know that Islamic Investment Funds exertion was not beyond the compared conventional Investment Funds. The researcher suggested that the mixed Islamic Investment Funds portfolio place the funds more on Islamic bonds. Later on, it strengthens the cooperation among Islamic business units: bank, assurance and retirement fund, to develop Islamic Investment Funds.

Abstrak :
Bagi bank syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, keberhasilan dalam manajemen aset liabilitas sangat ditentukan oleh kualitas aset. Kebijakan pembiayaan, sebagai bagian dari aktifitas manajemen aset liabilitas, berperan memberikan arah atau pedoman dalam kegiatan kredit dalam rangka tercapainya tujuan penyaluran kredit, yakni memaksimalkan laba dan meminimalkan risiko. Tercapainya tujuan tersebut akan tercermin dari kualitas aset. Kualitas aset akan menentukan bonus dan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana dan selanjutnya, akan menentukan kemampuan bank untuk menghimpun dana. Hal sedemikian tidak berlaku bagi bank konvensional, dimana imbalan kepada nasabah penyimpan dana didasarkan pada suku bunga yang telah ditentukan terlebih dahulu tanpa mempertimbangkan kualitas aset. Diversifikasi pembiayaan merupakan implementasi dari kebijakan pembiayaan (kredit) khususnya kebijakan dalam menentukan target pembiayaan (kredit), berupa, jumlah, jenis (types) dan komposisi dari pembiayaan (kredit) yang disalurkan kepada masyarakat. Dengan mendiversifikasi pembiayaan, bank syariah melakukan diversifikasi risiko dengan cara menyalurkan pembiayaan dalam berbagai dimensi, antara lain, jenis usaha, jenis produk, jenis maturitas dan lokasi.

---

Assets Liabilities Management and Lending Policy in its relation to Performing Loan and Profit Sharing on Islamic Bank (Case Study: Loan Diversification on PT Bank XYZ)For Islamic bank that it's operation based on profit sharing principles, the successful of assets liabilities management is very determined by asset quality. The lending policy as a part, and as a result of assets liabilities management activity, has a role to give direction or guidance of credit activity in the scope to establish the aim of credit distribution that is to maximize profit and minimize risk. The achievement of the aim would be reflected by assets quality. Asset quality will determine whether in small or big bonus and sharing is given to creditor, the owner of source of fund, and determining the ability of bank to collect fund. That case doesn't valid in conventional bank that applied interest system, where the interest rate to the customer depended on interest rate that has been determined firstly without considering assets quality. Lending diversification as an implementation of lending policy specifically the policy in determining lending target, such as, the amount, types, and the composition of lending that distributed to the community. With doing lending diversification, bank has done diversification of credit risk by granting loan in various dimensions, such as: types of business, types of product, types of maturity and location.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah pertama, mengetahui kondisi kinerja portofolio saham syariah periode 2001- 2002. Kedua, mengetahui pengaruh sharia screening process terhadap kinerja suatu portofolio saham syariah. Ketiga, sektor-sektor industri apa saja yang tercakup dan dominan dalam portofolio saham syariah untuk periode tersebut. Disain penelitian ini adalah menghitung kinerja portofolio saham syariah dan portofolio saham konvensional. Setelah itu, hasil kedua kinerja tersebut dibandingkan untuk kemudian dianalisa. Penelitian ini menggunakan data indeks harian IHSG, LQ 45 dan JII serta indeks harian 45 saham-saham syariah dan kapitalisasinya periode 2001-02. Serta data tambahan, berupa tingkat bunga SBI dan tingkat bonus SWBL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja portofolio saham syariah tahun 2001 dan 2002 lebih baik dari kinerja portofolio saham konvensional, di beberapa kriteria. Kedua, sharia screening process berpengaruh baik terhadap kinerja suatu portofolio saham syariah. Ketiga, return tertinggi tahun 2001 adalah sektor infrastruktur, fasilitas dan transportasi sedangkan di tahun 2002 sektor aneka industri. Risiko terbesar tahun 2001 terjadi pada sektor pertanian dan tahun 2002 terjadi pada sektor konsumsi. Risk return ideal untuk tahun 2001 terjadi pada sektor infrastruktur, fasilitas dan transportasi sedangkan tahun 2002 pada sektor pertanian. Risk return ratio yang stabil dengan nilai positif selama dua tahun adalah sektor infrastruktur, fasilitas dan transportasi; sektor konsumsi dan sektor perdagangan jasa dan investasi. Hasil penelitian ini bersifat kondisional, oleh karenanya apabila tetap konsisten di masa yang akan datang maka disarankan untuk tidak ragu-ragu dalam memilih saham-saham syariah ketika akan melakukan investasi di pasar modal. Sektor-sektor yang dapat disarankan adalah sektor infrastruktur, fasilitas dan transportasi; sektor konsumsi atau sektor perdagangan, jasa dan investasi, diharapkan pula para pelaku ekonomi syariah untuk tidak ragu-ragu dalam menerapkan nilai-nilai syar'i di berbagai aktivitas ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan aturan-aturan di pasar modal.

---

Analysis Performances of Sharia Share Portfolio on BEJ For The Year 2001-02The aim of this research is firstly to know the sharia share portfolio performance in the period of 2001-2002. Secondly, to know the influence of sharia screening process towards the performance of a sharia share portfolio. Thirdly, what other industrial sectors that are round up and dominant in the sharia share portfolio for such period. The design of this research is to calculate the sharia share portfolio and the conventional share portfolio. After that the result of both performance is then compared to be analyzed. This research uses daily index data IHSG, LQ 45, JII and index 45 sharia shares with its capitalization. With the additional data in the form of SBI interest rate and SWBI bonus rate. The result of the research indicates that the performance of sharia share portfolio of the year 2001 and 2002 was better than conventional share portfolio, in some criteria. Second, sharia screening process influences well towards the performance of a sharia share portfolio. Third, industrial sector with dominant return in the year 2001 is sector of infrastructure, facility and transportation while the year 2002 is the sector of various industry. In the mean time, the greatest in 2001 happened in agricultural sector and the year 2002 occurred on the consumption sector. Risk return ideal for 2001 occurred in the infrastructure, facility and transportation sector and for 2002 occurred in agricultural sector. Based on the result of the research that was conditional, when it remains consistent, in the future, then suggested not to hesitate in choosing the sharia shares when carrying out investment in the capital market. The sector can be suggested are those of infrastructure, facility and transportation; services, trade and investment; and consumption. In the mean while, it is expected that the doers of sharia economy do not hesitate either in applying the values of the sharia in various economic activities, particularly related to the capital market regulations.

Abstrak :
Pola inovatif distribusi zakat produktif dalam tataran empiris proses Islamisasi sistim income distribution masih terbilang baru dengan volume yang sangat kecil, namun sudah nampak sebagai "bola salju" yang melaju ke arah optimisme. Metwally (1995) menekankan bahwa etika perilaku konsumsi dari pihak surplus maupun defisit mempunyai peranan yang tidak bisa diabaikan dari prinsip redistribusi Islami. Peneliti bekerja di bawah asumsi bahwa dana ZIS yang bermutan normatif berbeda dengan bentuk pinjaman produktif lainnya. Untuk melihat hal tersebut, rumusan masalah disusun mengikuti definisi yang dikemukakan Hawkins (1992) dan hierarki kebutuhan Moslow yang diformulasikan susunannya dengan skala prioritas mendekati sistematika logis maqosid syariah. Hasil penal itian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan konsumsi responden mengalami perubahan secara signifikan antara sebelum dan sesudah menerima dana zakat. Hanya saja, belum terlihat secara signifikan perubahan mustahiq menjadi muzakki.

---

Effect of Zakah, Infaq, Shadaqah Productive Distribution to the Change of Zakah User Consumption Behavior (Case Study: 36 Respondents of Those Who Participate in the Small Merchants Development Program Executed by BAZIS DKI Jakarta)The innovative system of productive distribution of zakah has been considered as new and infrequently conducted. Yet it seems like a snowball, rolling towards optimistic direction. Metwally (1995) emphasized that ethics of consumption behaviors of both the surplus side (Zakah Payers) and the deficit side (Zakah Users) play an un-ignorable role in the matter of Islamic income distribution. Based on an assumption that ZIS's fund, in which the normative values exist and differ from any other kinds of productive loans. Hence, the behavior formulation is arranged on the light of Hawkins' (1992) definition of consumption behavior and also covering the Moslow needs, which formulated by priorities scales close to the logical systematic of Muqasid Syariah. The survey shows that respondent's income and consumption have changed significantly after receiving the Zakah fund. Unfortunately, the turnings of Zakah users to Zakah payers have not happen yet significantly.

Abstrak :
Tumbangnya orde baru membawa berkah bagi kader-kader dakwah yang dikenal dengan sebutan jamaah Tarbiyah. Berdasarkan hasil musyawarah, sebagian besar sepakat mensosialisasikan program dakwah melalui jalur partai yang kemudian dinamai Partai Keadilan. Mengingat partai sebagai kepanjangan dakwah, maka apa pun aktifitas dan kebijakan partai tak lepas dari dakwah yang merupakan urat nadi kader-kader yang masih relatif muda dan idealis ini. Sehingga program partai pun, benar-benar merupakan penjabaran dari misi visi dakwah yang dikemas dalam format yang lebih membumi dan modern. Membumi karena senantiasa menjauhi target-target politik yang mengawang serta lebih membaca realitas. Modern, sebab kendati yang diperjuangkan adalah Islam dan syariatnya, Partai Keadilan sama sekali tidak mengkultuskan warisan masa lalu sebagai bagian yang harus dihadirkan masa sekarang. Justru yang diperjuangkan Partai Keadilan adalah nilai-nilai universal Islam yang tercermin dalam keadilan, persamaan hak dan kewajiban, supremasi hukum, memerangi kezhaliman atas dalih apa pun dan memberantas kesewenangan yang kuat terhadap yang lemah atau tirani mayoritas kepada minoritas dan sebaliknya. Dalam tataran perjuangan nilai-nilai tersebut, Partai Keadilan pun menempuh segala celah yang bisa dijadikan pintu masuk nilai-nilai Islam, mulai dari pembinaan pribadi, pendidikan, sosial, politik, hingga melalui perjuangan legislasi dan konstituisionalisasi perundang-undangan. Cara yang ditempuh pun menjauhi sikap anarkis, brutal, kekerasan apalagi tindakan teror. Bagi kader-kader PK, tujuan yang baik harus melalui cara dan jalan yang baik pula. Satu cara fundamental yang ditempuh PK dalam penerapan perjuangan syariat Islam adalah, yang pertama dan paling utama menerapkannya dulu dalam individu personal kader Partai Keadilan sebelum menyuarakannya pada orang lain. Oleh karena itu, syariat Islam bukanlah bualan politik. Ia adalah sebuah nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan. PK menyadari, jika syariat Islam benar-benar dipahami secara integral dan universal, maka tak kan ada kezhaliman terhadap wanita, non muslim atau praktek-praktek ketidakjujuran dalam segala tatarannya, baik dalam skala interaksi antar personal masyarakat maupun dalam skala negara. Sebaliknya, jika seseorang berbuat zalim apa pun itu, maka sebenarnya orang tersebut tidak sedang menjalankan syariat Islam, walaupun mungkin dalih yang digunakan berasal dari doktrin-doktrin suci agama. Sebuah pemahaman yang sangat diperlukan untuk menjadi solusi di tengah badai krisis moral di Indonesia dewasa.

---

The fail of the New Order Era has brought a blessing unto the cadres of missionary activities as known by the denomination Jamaah Tarbiyah. On the foundation of deliberations, the majority agreed to popularize the program for propagation trough the instrument of the Justice Party. Considering that the party as the extension means for propagation which being the nerve of the cadres who are relatively still youthful and idealistic. So that even the party program really conveys the realization of the missionary vision of propagation contained in a more popular and modem format. Popular since it keeps itself away from political targets floating in the air of uncertainties. Modern since what is being struggled for is Islam and its law. The Justice Party never mad as cult of past heritance as a part of its presence in contemporary affairs. Whereas exactly what is being aimed for bay the Justice Party are the values of the universal Islam which is reflected in justice, equality in rights and obligations, the supremacy of the law, the fight against tyranny on the precepts of whatever case and the combat against despotism wrought by the powerful against the weak or the tyranny of the majority toward the minority and otherwise. Within the concepts of such values the Justice Party even strides all openings which can serve as an avenue for the values of Islam, starting with the self-training, education, social-politic up to the struggle in the legislative ranks for constitutionalization of laws. The method to be adopted even distance anarchy, brutality, violence or even more terror. For the Justice Party cadres the good purposes should also be conducted by decent ways. One fundamental method which should be endeavored by the Justice Party in the struggle for the laws of Islam are, firstly and principally should done primarily among the individual cadres of the Justice Party before propagandizing it toward other people. Therefore, the Islamic Law should not be political big talking. This is one value that must be enacted in everyday life. The Justice Party realizes that, if the Islamic Law is exactly integrally and universally comprehended, there will be no despotism against women, non-Muslims or unfair practices within its ranks. Whether on the level of internal interactions of the communal personality on the level of state affairs. Otherwise, if anyone conducts whatever despotic actions, he in fact does not follow the Islamic Law, event though under the pretences of the holy religious doctrines. A seriously needed understanding for the solution in the midst of the storm of moral crisis in Indonesia nowadays.

Abstrak :
Penulis menggunakan lirik-lirik lagu Bob Dylan yang dikaitkan dengan perang Vietnam untuk menganalisa pengaruh sebuah link lagu protes, terhadap gerakan antiperang, dalam kasus gerakan anti-perang Vietnam. Penulis menggunakan metode kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dalam penyusunan tesis. Data-data yang berkaitan ini diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, artikel-artikel, dan situs-situs. Perang Vietnam menjadi latar belakang seorarg musisi seperti Bob Dylan dalam menuliskan lagu-lagu yang mengekspresikan opini atau pendapatnya dalam menentang perang Vietnam dan diskriminasi yang terjadi di Amerika. Semua lagu protes yang diciptakannya menggambarkan situasi yang sedang dialami oleh seluruh rakyat Amerika di tahun 1960 an. Lagu protes ikut memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat Amerika, karena lagu-lagu protes ini digunakan oleh musisi tersebut sebagai alat protes untuk membuat bangsa Amerika mengerti dan menyadari apa yang sedang terjadi di negaranya. Pada mulanya lagu-lagu protes hanya dianggap sebagai opini pribadi penulisnya akan tetapi pada akhirnya opini pribadi ini berkembang menjadi opini publik (mayoritas) bangsa Amerika, disaat mereka menyadari bahwa lirik-liriknya berisikan kepentingan yang sama. Kemudian mereka mulai menggunakan lagu-lagu protes untuk mendukung gerakan anti-perang Vietnam tersebut, yang akhirnya menjadikan Bob Dylan tokoh musisi (folk hero) di masa 60's yang masih dikenang hingga sekarang.

---

Bob Dylan and Anti-Vietnam War Movement The writer used Bob Dylan's songs text connected to Vietnam War to analyze the impact of the lyrics of protest songs to Anti-Vietnam War Movement happened in the 60's. The writer also used qualitative approach to write this thesis. Data were collected from literatures, articles, and websites. As the result, the Vietnam War became the motive for musician like Bob Dylan to write songs that expressed his opinion, in opposition toward the Vietnam War in the United States. All his protest songs reflected the situation faced by the people in 1960s. Protest songs played a role in American society, because the songs are used as a tool to make American people understand and realize about what happened in their country. At first, protest songs may only show the writer's opinion, but when people understand and realize the lyrics also reflected their expression and opinion, finally, they started to use protest songs to support their movement "The Anti-Vietnam War movement" in the 60's.