Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Metode pembayaran dengan menggunakan Letter of Credit (L/C) seringkali digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Transaksi ini dinilai aman oleh penggunanya karena melibatkan perbankan. Untuk dapat memperoleh pembayaran dari pembukaan L/C yang diajukan oleh applicant (iroportir/pembeli), beneficiary (eksportir/penjual) harus mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh applicant kepada bank. Menurut UCP 500 dan/atau UCP 600, apabila bank sudah menerima dokumen yang lengkap dari beneficiary maka ia berhak atas pembayaran. Namun pada kasus penipuan dokumen L/C fiktif BNI, beneficiary menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan pembayaran L/C dari BNI dengan bekerja sama dengan oknum-oknum di BNI. Indonesia dalam hal ini belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai penipuan dokumen dalam transaksi L/C. Namun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia, penipuan dapat menyebabkan pembatalan perjanjian. Selain itu, terdapat doktrin dari putusan-putusan pengadilan internasional yang menyatakan bahwa penipuan merupakan pengecualian dari prinsip independensi dan merupakan salah satu alasan untuk bank melakukan penolakan pembayaran. Thesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif yang menghasilkan penelitian preskriptif analitis. ......Payment method using Letter of Credit (L/C) often used on the international trading transaction. This transaction is verified to be secure by the users bacause it involving banks. For claiming the payment from the L/C opening which issued by the applicant (importer/buyer), beneficiary (exporter/seller) should convey required documents by the applicant to the bank. According to the UCP 500 and/or UCP 600, if the bank has received complete documents from beneficiary, they have the rights of the payment. But in case of fictive BNI Lie document fraudulent, beneficiary using fake document to obtain payment from BNI by cooperating with people in BNI. In this case, Indonesia does not have the specific regulations which regulate about fraudulent document in LlC transaction yet. Meanwhile, according to Indonesia civil law, fraud may cause agreement annulment. Besides, there are doctrines from the international yurisdiction state that fraud is one of the excuse to the independence principle and is one of the reason for the bank to decline the payment. This thesis is a juridicial-normative research, with prescriptive type in which created prescriptive-analysis research.

Abstrak :
Pengalihan piutang atas nama (cessie) yang dibuat berdasarkan suatu piutang yang masih diperselisihkan keberadaannya akan memicu terjadinya suatu sengketa. Tidak adanya peraturan yang mengharuskan keterlibatan Debitor dalam pelaksanaan cessie, menimbulkan adanya kemungkinan penyalahgunaan fungsi cessie. Cessie dapat digunakan sebagai upaya untuk pemenuhan syarat minimal 2 (dua) Kreditor dalam mengajukan permohonan PKPU ataupun kepailitan terhadap Debitor. Menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai keabsahan cessie yang dibuat dari piutang yang diperselisihkan, serta peranan Notaris dalam memastikan eksistensi piutang, hingga bagaimana sudut pandang hakim dalam melihat kedudukan cessie. Penelitian doktrinal ini, menggunakan data sekunder yang berasal dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Kepailitan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan cessie dan perjanjian. Berdasarkan hasil analisis data secara kualitatif dari data sekunder tersebut, terdapat beberapa temuan, salah satunya adalah masih terdapat perbedaan pendapat dalam lingkungan yudikatif terkait penggunaan cessie dalam suatu permohonan PKPU. Perbedaan ini dapat membuat kepailitan dan permohonan PKPU menjadi alat untuk penagihan utang meskipun utang piutang tersebut masih diperselisihkan eksistensinya. Sehingga seharusnya diperlukan pembuktian lebih lanjut terhadap piutang tersebut. Pembuktian disini berkaitan dengan pemenuhan prestasi dari pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Karena pemenuhan prestasi ini akan menentukan ada atau tidaknya kewajiban untuk melakukan pembayaran. Dalam penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran terhadap suatu kemungkinan terjadinya pembuatan akta cessie dengan itikad tidak baik oleh Kreditor. Dengan memperhatikan perihal tersebut, dalam membuat akta cessie yang piutangnya berasal dari perikatan bersyarat, diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dari seorang Notaris agar akta yang dibuat tidak bermasalah. ......Cession of a receivable the amount of which is in dispute will trigger the occurrence of a conflict. The absence of regulations requiring the Debtor's involvement in the implementation of a cessie raises the possibility of misuse of the cessie function. Cessie is commonly used as a method to fulfill the requirements to have, at least 2 (two) Creditors in submitting a PKPU or bankruptcy application against the Debtor. It would be interesting to further investigate how the legitimacy of the cessie is established from contested receivables, what function the Notary plays in confirming the existence of the receivables, and how the judge views the position of the cessie. In this doctrinal research, secondary data was used are Notary Law, the Bankruptcy Law, the Civil Code, and regulations relating to cessie and agreements. Based on qualitative analysis results on such secondary data, there are several findings, one of which is that there are still differences of opinion in the judiciary level regarding the use of cessie in a PKPU application. This difference can make a bankruptcy and PKPU application as a mechanism to collect a debt notwithstanding that these debts are still in dispute. Given that, it is necessary to have a further examination on a receivable which come from a success fee of an agreement. Examination herein relates to the fulfillment of obligations of a party who has an obligation to fulfill the same. Because the fulfillment of an obligation shall determine a party to make a payment or not as a success fee. The legal consequences in applying for postponement of debt payment obligations will have legal consequences not only for the Debtor but also for the Creditor. In this study, the author wants to provide an overview of the possibility of making a cessie deed in bad faith by creditors. By considering the above, in drafting a cessie deed whose receivables are come from a success fee of an agreement, a notary must be diligence and carefully.

Abstrak :
Kesulitan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap objek perjanjian pengikatan jual beli ganda, menjadi hal yang menarik untuk diteliti seperti yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 56/PDT.G/ 2014/PN.SRP yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 178/PDT/2015/PT.DPS. Putusan perkara diteliti untuk menjelaskan dengan lengkap tentang kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara Bertahap yang ditransaksikan kembali kepada pihak ketiga di hadapan Notaris yang sama, dan tanggung jawab Notaris terhadap perjanjian pengikatan jual beli ganda yang dibuatnya, serta untuk mengidentifikasi secara menyeluruh tentang penerapan hukum yang digunakan oleh hakim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis berdasarkan studi dokumen dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier dalam bentuk pendekatan kualitatif untuk menghasilkan gambaran berupa deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ganda tidak sah secara hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan tanggungjawab Notaris terhadap Perjanjian Jual Beli kedua dapat dikatakan lalai karena Notaris kurang hati-hati dalam menjalankan kewajibannya dengan tidak terlebih dahulu memeriksa dokumen-dokumen terkait dengan pembuatan akta perjanjian jual beli kedua. Sedangkan, mengenai penerapan hukum yang digunakan hakim dalam perkara ini, secara keseluruhan telah sesuai namun masih kurang tepat dalam pertimbangannya, dan hakim telah memberikan amar putusan yang condong kepada kepastian hukum. ...... The difficulty to get legal certainty on the object of double sales and purchase agreement of land rights becomes an interesting matter to investigate as occurred in Semarapura District Court Decision Number 56/PDT.G/2014/ PN.SRP reinforced by the High Court of Denpasar Decision Number 178/PDT/2015/PT.DPS. The Judgement of the is examined to fully explain the position of the Sales Purchase Agreement gradually which is retransacted to a third party before the same Notary Public, and the Notary Public's responsibility to the double sales purchase agreement that has been drawn up, as well as to thoroughly identify the application of the law used by the judge. The method used in this research is normative juridical which is analytical descriptive based on document study by collecting secondary data that comes from primary, secondary and tertiary law in the form of qualitative approach to produce descriptive analytical description. Based on this research, it can be seen that the position of double sales and purchase agreement of land rights shall be illegally valid based on Civil Law Code of Procedures, and the responsibility of Notary Public to the Second Sales and purchase agreement of land rights shall be negligent since the Notary Public is careless in placing its obligation by not first checking the documents related to the preparation of the second sales purchase agreement. Meanwhile, in respect of the application of the law adopted by the judge in this case, has thoroughly been in conformity with, but still inappropriate in its considerations, and judge has granted dictum of the judgemnet which refers to the legal certainity.

Abstrak :
Undang Undang Jabatan Notaris telah memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pembantu Presiden di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia,  melakukan pembinaan terhadap notaris. Kewenangan Menteri diberikan dalam bentuk pendelegasian kepada Menteri untuk membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap notaris, khususnya memberikan persetujuan atau penolakan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam melakukan tindakan pro justitia terhadap notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan  protokol notaris dalam penyimpanan notaris. Majelis Kehormatan Notaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, menjalankan urusan pemerintahan di bidang kenotariatan dan karena itu Majelis Kehormatan Notaris termasuk sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan keputusannya merupakan objek sengketa tata usaha negara.  Keterangan Notaris dan atau akta akta yang dibuatnya termasuk surat surat yang merupakan bagian dari protokol notaris merupakan alat bukti dalam perkara pidana. Bagaimana implikasi hukumnya jika Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagai dasar bagi kewenangan entitas peradilan untuk meminta keterangan notaris, dan atau mengambil  akta aktanya sebagai bukti, mengandung cacat prosedural dan dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam menjawab masalah tersebut, dipergunakan metode penelitian  normatif, dengan mengkaji tugas dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dihubungkan dengan  bentuk dan cacat yuridis keputusan Majelis Kehormatan Notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Batal atau tidak sahnya Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, mengakibatkan bukti bukti hukum yang didasarkan pada Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang dibatalkan, menjadi tidak sah. ...... The Notary Law has given authority to the Minister of Law and Human Rights as an assistant to the President in the Field of Law and Human Rights, conducting guidance on a notary public. The authority of the Minister shall be granted in the form of a delegation to the Minister to form a Notary Honorary Council consisting of the Notary Public Honorary Council and the Regional Notary Council of Notary, which carries out the function of guidance on the notary, in particular giving approval or refusal to the Investigator, Prosecutor or Judge in taking pro justitia to the notary in relation to the deed he made and notary protocol in the notary's depository. The Honorary Council of a Notary who is appointed and dismissed by the Minister, carries out government affairs in the field of notary and therefore the Honorary Council of Notary is included as the Board or the State Administration Officer and the decision is the object of the state administration dispute. Notaries and / or deeds of deeds which are made, including letters which are part of the notary protocol, are evidence in criminal cases. What is the legal implication if the Decree of the Regional Notary Public Notary as the basis for the authority of the judicial entity to request notarial information, and or to take its act of deed as evidence, contains procedural disability and is annulled by the State Administrative Court. In answering the problem, normative research methods are used, by examining the duties and authorities of the Notary Public Honor Council related to the form and the juridical defect of the decision of the Notary Publicity Council based on the Decision of the State Administrative Court. The nullification or invalidity of the Decision of the Regional Notary's Council of Honor, resulting in evidence of legal evidence based on the Decision of the Notary Board of the Notary of Territory annulled, becomes invalid.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai keberpihakan seorang Notaris  dalam pembuatan akta autentik yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang merugikan salah satu pihak dikarenakan Notaris tersebut merubah salinan akta menjadi tidak sesuai dengan minutanya. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menegakkan kode etik Notaris. Kode etik notaris ini diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Terdapat kaidah hukum dalam Undang-undang Jabatan Notaris untuk mengawasi Notaris dalam melaksanakan jabatan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas melakukan pengawasan terhadap Notaris dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari penulisan ini, disimpulkan mengenai kedudukan suatu akta autentik apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan adalah menjadi batal demi hukum atau dibatalkan, selain itu Notaris yang tidak jujur dalam melaksanakan jabatannya dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. ...... This thesis discusses about Partiality of a Public Notary in make of an authentic deed, is a Sale and Purchase Agreement that harms one party, He’s changing the deed to be inconsistent with the minuta. Notary when doing his/her position must obey the code of ethics of Notary. This code of ethics of Notary is issued by the Indonesian Notary Association (INI) regulated in the Notary's Law. There is a rule of law in the Notary's for the construction of a Notary in the use of a position. The Minister of Law and Human Rights shall examine the Notary with the Notary Supervisory Board. The research method used in this research is normative juridical, that is the approach done based on the existing legal materials in the regulation and using other materials relevant to the research. Based on the research obtained from this institution, it can be concluded that the position of an authentic deed if it does not meet the provisions of the legislation may become null and void, otherwise the dishonest Notary in performing his / her position may be subject to sanctions in the form of administrative sanctions, private sanctions, and public sanctions.

Abstrak :
Salah satu cara paling umum untuk mengalihkan hak atas tanah adalah dengan jual beli. Perjanjian jual beli atas tanah dapat dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam bentuk akta autentik. Tesis ini membahas tentang akibat hukum suatu akta jual beli yang caat yuridis, tanggungjawab dari PPAT terhadap pembuatan Akta Jual Beli Nomor 61/2016 yang cacat yuridis, serta perlindungan hukum bagi kreditur selaku pemegang hak tanggungan yang penetapan lelang eksekusi hak tanggungannya dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui studi dokumen dengan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akta jual beli yang cacat yuridis mengakibatkan akta jual beli batal demi hukum, bahwa PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban secara administrasi, secara perdata, dan bahkan secara pidana, serta bahwa perlindungan hukum bagi kreditur selaku pemegang Hak Tanggungan yang penetapan lelang hak tanggungannya dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri, dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur dan PPAT selaku pembuat AJB yang cacat yuridis serta kreditur dapat mengajukan ganti kerugian secara materiil dan imateriil. ......One of the most common ways of transfer land rights is buying and selling. The land purchase agreement was made before the official who was held, namely PPAT in the form of an authentic deed. This thesis discusses the legal consequences of a principal agreement with invalid guarantees due to juridical defects and procedural defects, the responsibility of the PPAT for the making of Sale and Purchase Deed No. 61/2016 that is defective juridical and procedural defects, as well as legal protection for creditors as holders of dependents stipulation of auction for the execution of the mortgage is canceled by the decision of the District Court. The research method used in this study is normative juridical through the study of documents with qualitative data analysis methods. The conclusion of this research is that the principal agreement between the creditor and the debtor is an illegal and cancelable agreement, that the PPAT can be held accountable administratively, civilly, and even criminally, and that legal protection for the creditor as the holder of the Underwriting Right determines the auction the mortgage is canceled by the District Court's decision, can file a lawsuit against the law by the debtor and PPAT who made a principal agreement with invalid guarantees due to juridical defects and procedural defects and creditor can file material and immaterial damages.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair Yang Dihadiri Oleh Kuasa Yang Tidak Sesuai Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Tujuan mengetahui keabsahan dari akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair ini guna mengetahui kedudukan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris yang dihadiri oleh kuasa yang tidak berwenang. Akta Pendirian dalam suatu badan hukum merupakan pedoman berdirinya sebuah badan hukum agar mendapat pengesahan pemerintah dan menjadi acuan kerja, maka dari itu keabsahan akta pendirian sangat penting diketahui kebenarannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana keabsahan akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair jika dihadiri oleh kuasa yang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018; dan, bagaimana tanggungjawab notaris terhadap akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair jika dihadiri oleh kuasa yang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menitikberatkan pada segi-segi hukum positif dan sumber kepustakaan lain. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif. Analisis guna mencari relevansi terhadap kasus keabsahan akta pendirian koperasi dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Hasil penelitian ini bahwa akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair berstatus batal demi hukum karena melanggar ketentuan mengenai kewenangan bertindak sebagai penghadap notaris. Akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan mengenai tanggungjawab notaris dalam kasus ini notaris bertanggungjawab atas kecacatan aktanya hingga berstatus batal demi hukum sesuai dengan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. ......This study discusses the validity of the Deed of Establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative Attended by an Inappropriate Proxy according to the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018. The purpose of knowing the validity of the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative is to determine the position Deed of Establishment of Cooperatives by a Notary who is attended by an unauthorized proxy. The Deed of Establishment in a legal entity is a guideline for the establishment of a legal entity in order to obtain government approval and become a work reference, therefore the validity of the deed of establishment is very important to know the truth. The problems raised in this study are how the validity of the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans cooperative if it is attended by a proxy who is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018; and, what is the notary's responsibility for the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans cooperative if it is attended by a proxy who is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018. To answer this problem, a normative juridical research method is used with an emphasis on aspects positive law and other bibliographical sources. The data analysis was done prescriptively. Analysis in order to find relevance to the case of the validity of the deed of establishment of cooperatives with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. The results of this study indicate that the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative is null and void because it violates the provisions regarding the authority to act as a notary public. The deed is considered to never exist and regarding the responsibility of the notary in this case the notary is responsible for the defect of the deed until the status is null and void in accordance with the sanctions that have been stipulated in the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics.

Abstrak :
Notaris yang telah diangkat oleh Negara berwenang untuk membuat alat bukti ataupun surat yang sah di mata Hukum. Alat bukti yang sah dibuat oleh Notaris berbentuk Akta Otentik, memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna di mata hukum. Oleh karena itu Peran Notaris sangatlah penting bagi kebutuhan masyarakt banyak yang merupakan dokumen negara. Diperlukan prinsip kehat-hatian dapat menjalankan tugas sebagai seorang Notaris. Permasalahannya adalah bagaimana seorang Notaris melahirkan akta autentik yang sah dan tidak berlawan dengan hukum, Bagaimana tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum atas pembatalan akta yang dibuatkan karena tidak sah dan melawan hukum?, Apakah akibat hukum atas pembatalan akta autentik yang dibuat oleh Notaris tidak sah dan melawan hukum?Untuk menjawab permasalahan tersebut, tipe penelitian ini ialah normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, pengumupulan data studi kepustakaan, dan analisi data kualitatif serta penarikan kesimpulan metode deduktif. Kesimpulan dari penulis ini menyebutkan bahwa (1) Seorang Notaris melahirkan Akta Autentik yang sah dan tidak berlawan dengan hukum dengan memilik kekuatan Pembuktian Akta Otentik yang sempurna dan mengikat, (2) Sebagai seorang Notaris harus memiliki sikap tanggung jawab, apabila suatu saat terjadi sengketa atau kesalahan pelanggaraan atas akta yang dibuatnya dan (3) Semua dokumen akta dibuat oleh Notaris dan PPAT X Kota Tangerang batal demi hukum atau cacat yuridis dan bertentangan dengan hukum. ......Notaries who have been appointed by the State are authorized to make legal evidence or letters in the eyes of the law. Legal evidence made by a Notary in the form of an Authentic Deed, has legal and perfect evidentiary power in the eyes of the law. Therefore, the role of a notary is very important for the needs of the community, many of which are state documents. The precautionary principle is required to carry out the duties as a Notary. The problem is how a Notary gives birth to an authentic deed that is legal and not against the law, What is the responsibility of a Notary as a General Officer for the cancellation of a deed made because it is illegal and against the law? against the law? To answer this problem, this type of research is normative. The data used are secondary data, collection of literature study data, and qualitative data analysis and deductive method of drawing conclusions. The conclusion of this author states that (1) A Notary gives birth to an Authentic Deed that is valid and not against the law by having the power of Authenticity Deed Proof which is perfect and binding, (2) As a Notary must have an attitude of responsibility, if one day there is a dispute or violation of the deed he made and (3) All deed documents made by Notary and PPAT X Tangerang City are null and void or juridical defects and contrary to law.

Abstrak :
Tulisan ini menganalisis tentang kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam hal berkaitan dengan dengan Bukti-bukti yang Diserahkan Para Pihak untuk Pelaksanaan Surat Perjanjian Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Mdn). Masalah yang dirumuskan pertama mengenai bagaimana kewenangan notaris menyimpan berkas- berkas yang berkaitan dengan akta dan kedua tanggung jawab notaris berkaitan dengan penyimpanan berkas untuk pelaksaan surat perjanjian bersama yang berkaitan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Mdn, yang dimana dalam perjanjian tersebut berisikan perjanjian bersama antara pihak A dan pihak W untuk permasalahan pelaporan sengketa tanah di Polda Sumatera Utara. Selain membuat perjanjian bersama tersebut Pihak A dan W juga sepakat untuk menitipkan surat-surat/dokumen untuk keperluan sengketa tanah yang akan dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh W kepada Notaris N dengan ketentuan pengambilan surat-surat harus diketahui dan disetujui oleh para pihak secara bersama-sama. Metode dari penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu penelitian doktrinal yang disajikan secara deskriptif dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kewenangan notaris untuk menyimpan dokumen selain protokol notaris menimbulkan resiko hukum dan jika Notaris sengaja menahan surat-surat/dokumen yang dititipkan untuk dikembalikan notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pidana penggelapan. Tanggung jawab notaris terhadap penyimpanan dokumen para pihak selain protokol notaris merupakan pertanggungjawaban pribadi karena dilakukan diluar kapasitasnya sebagai pembuat akta, dan bertindak diluar kewenangannya yang diatur oleh UUJN. ......This article analyzes the authority and responsibilities of a notary in matters relating to the evidence submitted by the parties for the implementation of the joint agreement (Case Study of Medan District Court Decision Number 693/Pdt.G/2021/PN Mdn). The problem formulated is firstly regarding the notary's authority to store files relating to the deed, and secondly, the notary's responsibilities are related to storing files for the implementation of the collective agreement related to Medan District Court decision Number 693/Pdt.G/2021/PN Mdn, where the agreement contains a joint agreement between party A and party W regarding the issue of reporting land disputes at the North Sumatra Regional Police. Apart from making the joint agreement, Parties A and W also agreed to entrust letters and documents for land dispute purposes, which will be reported to the North Sumatra Regional Police by W to Notary N, with the provision that taking the documents must be known and agreed to by the parties jointly. The same. The method of this research uses qualitative data analysis methods, namely doctrinal research, which is presented descriptively, and secondary data obtained from library materials, which is analyzed qualitatively. The results of this research show that the notary's authority to store documents other than the notary's protocol creates legal risks, and if the notary deliberately holds the letters or documents entrusted for return, the notary has committed an unlawful act and the crime of embezzlement. The notary's responsibility for storing the parties' documents other than the notarial protocol is a personal responsibility because it is carried out outside his capacity as a deed maker and acts outside his authority as regulated by the UUJN.

Abstrak :
Pemindahan hak atas saham yang dijadikan objek permohonan penitipan tidak dapat diajukan dengan permohonan penitipan melalui pengadilan layaknya permohonan menurut Pasal 1404 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan proses pemindahan hak atas saham harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana yang terjadi dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 46 PK/Pdt/2022. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan perubahan pemegang saham perseroan dalam rangka mengakhiri perikatan antar pemegang saham serta peran dan tanggungjawab notaris dalam pelaksanaan pemindahan hak atas saham yang pembayarannya dilakukan dengan mekanisme penitipan. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal, adapun jenis data yang digunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dan menggunakan metode analisis kualitatif. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa pelaksanaan perubahan pemegang saham perseroan dilakukan dengan cara melakukan pemindahan hak atas saham dengan menarik kembali saham sekaligus mengeluarkan saham pengganti untuk menghindari pengurangan modal. Adapun melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham telah diputuskan bahwa pengembalian nilai saham dengan cara penawaran pembayaran tunai yang kemudian dititipkan kepada notaris. Peran notaris dalam pelaksanaan pemindahan hak atas saham tersebut ialah pembuatan akta autentik yakni akta pemindahan hak, risalah rapat dan akta pernyataan keputusan rapat pemegang saham di luar rapat. Sehubungan dengan peran tersebut, maka notaris bertanggungjawab atas memastikan dokumen lengkap, memverifikasi identitas, maupun memastikan prosedur telah sesuai dan benar. Adapun pertanggungjawaban notaris mengacu pada pelaksanaan dalam menjalankan jabatannya sekaligus pada akta yang dibuat, sehingga apabila terdapat kesalahan atau pelanggaran, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. ......The transfer of rights to shares that are the object of a custody application cannot be submitted with a request for custody through the court like a request according to Article 1404 in the Civil Code, but the process of transferring rights to shares must be carried out in accordance with the Company's Articles of Association and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as happened in the Study Verdict of Indonesian Supreme Court Number 46 PK/Pdt/2022. This research analyzes the implementation of changes in the company's shareholders in order to terminate the engagement between shareholders as well as the role and responsibility of notaries in the implementation of the transfer of rights to shares whose payment is made by a custody mechanism. This research was prepared using doctrinal research method, while the type of data used is secondary data through literature study and using qualitative analysis method. Through this research, it is found that the implementation of changes in the company's shareholders is carried out by transferring rights to shares by withdrawing shares while issuing replacement shares to avoid capital reduction. As for the forum of the General Meeting of Shareholders, it has been decided that the return of share value by offering cash payments which are then deposited with a notary. The role of a notary in the implementation of the transfer of rights to shares is the making of authentic deeds, namely the deed of transfer of rights, minutes of meetings and deeds of statement of shareholders' meeting resolutions outside the meeting. In connection with this role, the notary is responsible for ensuring that the documents are complete, verifying identity, and ensuring that the procedures are appropriate and correct. The notary's responsibility refers to the implementation in carrying out his/her position as well as the deed made, so that if there is an error or violation, the notary can be held accountable in accordance with applicable regulations.