Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menyelidiki dampak kebijakan pelepasan Capital Conservation Buffer (CCB) yang berlatar belakang resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Menggunakan metodologi Difference-in-Differences (DID), studi ini bertujuan untuk mengetahui efek dari kebijakan pelepasan CCB terhadap pertumbuhan kredit perbankan Indonesia mulai dari periode kuartal pertama tahun 2019 hingga kuartal kedua tahun 2022. Dataset yang digunakan, mencakup berbagai metrik kinerja bank (variabel microbanking) dan variabel makroekonomi. Temuan menunjukkan bahwa pelepasan CCB secara signifikan meningkatkan pertumbuhan kredit selama resesi. Hal ini membantu mengatasi penurunan ekonomi dengan memungkinkan bank untuk mempertahankan atau meningkatkan distribusi kredit. Penelitian ini meningkatkan pemahaman kita tentang peran regulasi modal bank selama periode resesi ekonomi dan memberikan bukti empiris yang mendukung efektivitas regulasi yang bersifat relaksasi modal bank, dalam mempertahankan penyaluran kredit selama krisis keuangan.

---

This study investigates the impact of the Capital Conservation Buffer (CCB) release policy against the backdrop of the economic recession due to the COVID-19 pandemic. Using the Difference-in-Differences (DID) methodology, this study aims to determine the effect of the CCB release policy on banking credit growth in Indonesia from the first quarter of 2019 to the second quarter of 2022. The dataset used includes various bank performance metrics (microbanking variables) and macroeconomic variables. The findings indicate that the release of the CCB significantly increased credit growth during the recession. This helped mitigate the economic downturn by enabling banks to maintain or increase credit distribution. This study enhances our understanding of the role of bank capital regulations during economic recessions and provides empirical evidence supporting the effectiveness of capital relaxation regulations in sustaining credit distribution during financial crises."

"Besarnya belanja pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa, terutama sektor belanja modal menyebabkan pengadaan barang/jasa pemerintah rentan untuk terjadinya korupsi. Pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia mengadopsi dan menerapkan Electronic Procurement (E-Procurement) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi angka kasus korupsi pengadaan. Pemerintah Indonesia menerapkan E-Procurement sejak 2008, akan tetapi penelitian terkait hal tersebut masih terbatas. Penelitian ini menguji sejauh mana efektivitas pelaksanaan E-Procurement mengurangi jumlah kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi negative binomial, penelitian ini menganalisis data panel kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dari tahun 2005 hingga 2018.Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan rasio belanja modal yang tinggi lebih rentan terjadi korupsi pengadaan dan penerapan E-Procurement berdampak dalam mengurangi angka kasus korupsi pengadaan di provinsi-provinsi tersebut. Meskipun penerapan E-Procurement berdampak terhadap penurunan jumlah kasus korupsi, tetapi E-Procurement butuh perbaikan dan peningkatan yang berarti serta perlunya membangun pendekatan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait.

---

The huge spending on public procurement, mainly on capital expenditure makes it is vulnerable to corruption. Many governments have adopted Electronic Procurement (EProcurement) to increase transparency, improve accountability, and reduce corruption with variable success. Government of Indonesia adopted E-Procurement in 2008, however limited research exist on the impact of E-Procurement in reducing corruption. This study attempts to assess the extent to which E-Procurement implementation in Indonesia reduced corruption cases in public procurement. By using negative binomial regression model, this research analyzes panel data on procurement corruption cases handled by the Indonesian Corruption Eradication Commission from 2005 to 2018.The findings suggest that provinces with high capital expenditure ratio, are more vulnerable to corruption and implementation of E-Procurement was impactful on reducing the number of procurement corruption cases in such provinces. Although E-Procurement was impactful on diminishing corruption, but it requires a decent revamp and improvement of E-Procurement and also a collaborative approach with the key stakeholders."

"Pasar yang kompetitif cenderung menghasilkan harga keseimbangan yang lebih efisien sehingga penggunaan anggaran juga akan lebih efisien. Untuk menghasilkan kondisi pasar yang kompetitif, perlu untuk menghilangkan isu barrier to entry dan asymmetric information. Pemanfaatan teknologi melalui implementasi Digipay dinilai mampu menghilangkan isu tersebut pada pasar belanja pemerintah. Penelitian ini mencoba melakukan estimasi atas pengaruh penggunaan Digipay terhadap efisiensi belanja di level satuan kerja pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan data tahun anggaran 2022 dengan sumber utama berasal dari database Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) dan database Digipay milik Kementerian Keuangan. Untuk mengukur dampak penggunaan Digipay, penelitian ini memanfaatkan metode mahalanobis distance matching (MDM) dengan algoritma Kernel matching serta dilengkapi regression adjustment. Secara nasional, penggunaan Digipay mampu meningkatkan efisiensi belanja satuan kerja sebesar 2,59%. Berdasarkan hasil tersebut, Kementerian Keuangan perlu mengoptimalkan penggunaan Digipay dalam rangka meningkatkan efisiensi belanja di level satuan kerja selaku unit pelaksana belanja pemerintah.

---

Competitive markets generate efficient equilibrium prices, leading to more efficient budget utilization. To foster a competitive market environment, it is crucial to eliminate barriers to entry and asymmetric information issues. The implementation of Digipay, a digital payment platform, has been proposed as a potential solution to address these issues in the government procurement market. This study aims to estimate the impact of Digipay adoption on procurement efficiency at the central government work unit level. Utilizing data from the 2022 fiscal year, the study draws primarily from the Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) database and the Ministry of Finance's Digipay database. To assess the impact of Digipay, the study employs the Mahalanobis Distance Matching (MDM) method with the Kernel matching algorithm, supplemented by regression adjustment. The findings reveal that, at the national level, Digipay implementation has enhanced procurement efficiency by 2.59%. Based on these results, the Ministry of Finance is encouraged to optimize Digipay utilization to further improve procurement efficiency across central government work unit, which serve as the primary implementers of government procurement activities."

"Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa kejadian qualification mismatch dan pengaruhnya terhadap pendapatan tenaga kerja di Indonesia. Dengan memanfaatkan SAKERNAS 2018, kejadian qualification mismatch diidentifikasi menggunakan metode normatif. Vertical mismatch didapat dengan membandingkan tingkat pendidikan dan KBJI 1 digit, sedangkan horizontal mismatch membandingkan 3 digit ISCED-F dan KBJI 3 digit. Pada tahun 2018, persentase kejadian undereducation sebesar 4.6% dan overeducation sebesar 27.9%. Sedangkan kejadian field of study mismatch terjadi pada 68.4% tenaga kerja di Indonesia. Pengaruh qualification mismatch baik undereducation, overeducation, dan field of study mismatch terhadap pendapatan tenaga kerja diestimasi dengan menggunakan metode ordinary least square. Hasil menunjukkan bahwa terdapat income premium pada tenaga kerja yang mengalami undereducation sebesar 5.46%-6.54%. Tenaga kerja yang mengalami overeducation mendapatkan income penalty sebesar 6.72%-8.06% sedangkan yang mengalami field of study mismatch sebesar 6.37%-7.36%. Namun, pengaruh qualification mismatch tersebut membesar pada pendapatan tenaga kerja pada kelompok lulusan pendidikan vokasi serta sektor manufaktur.

---

This study aims to examine qualification mismatch incidence and its effect on labor earnings in Indonesia. Indonesia`s labor force structure shows that the largest proportion of the labor force is high scholl graduates. Thus, it is necessary to investigate qualification mismatch effects on labor income with a minimum qualification of senior high school. Using SAKERNAS 2018, the number of qualification mismatch incidence is calculated using normative method. In 2018, undereducation incidence was 4.6% and overeducation was 27.9%. While the field of study mismatch occurred in 68.4% of the labor force in Indonesia. The effect of qualification mismatch on labor income is estimated using ordinary least square method. The results show that there is income premium for undereducated labor. Overeducated labor get 6.72%-8.06% income penalty, while those who experience a field of study mismatch suffered 6.37%-7.36%. However, the wage effect of the qualification mismatch has widened for labor from vocational education graduates and manufacturing sectors."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan melihat peran perbedaan inovasi antara Indonesia dengan enam puluh negara mitra pilihan dalam mendorong perdagangan intra industri (IIT) secara bilateral pada periode tahun 2009-2017 dengan metode estimasi fixed effect model (FEM). Inovasi pada umumnya menggunakan pendekatan pengeluaran dana penelitian, jumlah paten, dan variabel berbasis biaya lainnya. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan skor Global Innovation Index (GII) dengan harapan dapat menangkap tingkat inovasi tiap negara secara lebih komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan inovasi (DGII) terbukti secara positif dan signifikan dalam mendorong IIT Indonesia dan negara mitra. Variabel kontrol keterbukaan ekonomi (OPEN), rata-rata PDB (AGDP), perbedaan pendapatan perkapita (DGDPC), dan investasi asing langsung (FDI) diketahui berperan positif dan signifikan dalam mendorong IIT. Sedangkan variabel kontrol biaya perdagangan (TC) berpengaruh negatif dan signfikan dalam mendorong IIT.

---

ABSTRACTThis study aims to look at the role of differences in innovation between Indonesia and sixty selected partner countries in encouraging bilateral intra-industrial trade (IIT) in the 2009-2017 period with the fixed effect model estimation method (FEM). The innovations in other research generally use RnD spending, number of patents, and other cost-based variables. Whereas in this study using the Global Innovation Index score with the hope of capturing the level of innovation of each country more comprehensively. The results showed that the difference in innovation (DGII) was proven positively and significantly in encouraging IIT Indonesia and partner countries. Control variables, Economic openness (OPEN), GDP average (AGDP), differences in per capita income (DGDPC), and foreign direct investment (FDI) are known to have a positive andsignificant role in driving IIT. While the another control variables, trade cost (TC) have a negative and significant effect in encouraging IIT."

"Studi ini mengkaji dampak ketidakstabilan politik di Indonesia terhadap keputusan perusahaan untuk mengekspor dan memasuki pasar asing. Menggunakan data cross-sectional dari The Enterprise Survey 2009 dan 2015 oleh World Bank dengan total observasi 1.444 dan 1.320 perusahaan, penelitian ini menggunakan model probit untuk memperkirakan pengaruh ketidakstabilan politik terhadap keputusan perusahaan untuk mengekspor. Makalah ini juga memperkirakan dampak ketidakstabilan politik terhadap pangsa ekspor langsung dan tidak langsung perusahaan. Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, tetapi terbatas pada ketidakstabilan politik yang dipandang oleh perusahaan sebagai hambatan kecil hingga sedang. Namun, ketidakstabilan politik berdasarkan insiden nyata menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk mengekspor. Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik yang parah malah dapat meningkatkan biaya transaksi, sehingga membuat beberapa perusahaan enggan memasuki pasar ekspor. Kesimpulan lain yang mungkin dapat menjelaskan hasil tersebut adalah bahwa ketidakstabilan politik tidak memiliki korelasi dengan keputusan perusahaan untuk mengekspor dan hanya terbatas pada perspektif perusahaan.Studi ini mengkaji dampak ketidakstabilan politik di Indonesia terhadap keputusan perusahaan untuk mengekspor dan memasuki pasar asing. Menggunakan data cross-sectional dari The Enterprise Survey 2009 dan 2015 oleh World Bank dengan total observasi 1.444 dan 1.320 perusahaan, penelitian ini menggunakan model probit untuk memperkirakan pengaruh ketidakstabilan politik terhadap keputusan perusahaan untuk mengekspor. Makalah ini juga memperkirakan dampak ketidakstabilan politik terhadap pangsa ekspor langsung dan tidak langsung perusahaan. Hasil utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, tetapi terbatas pada ketidakstabilan politik yang dipandang oleh perusahaan sebagai hambatan kecil hingga sedang. Namun, ketidakstabilan politik berdasarkan insiden nyata menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk mengekspor. Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik yang parah malah dapat meningkatkan biaya transaksi, sehingga membuat beberapa perusahaan enggan memasuki pasar ekspor. Kesimpulan lain yang mungkin dapat menjelaskan hasil tersebut adalah bahwa ketidakstabilan politik tidak memiliki korelasi dengan keputusan perusahaan untuk mengekspor dan hanya terbatas pada perspektif perusahaan.

---

This study examines the impact of political instability in Indonesia to firm’s decision to export and enter foreign market. Utilizing the cross-sectional data from The Enterprise Survey 2009 and 2015 by World Bank with a total observation of 1,444 and 1,320 firms, this study uses probit model to estimate the effect of political instability to firm’s decision to export. This paper also estimate the impact of political instability to the share of direct and indirect export of the firms. The main results of this study show that political instability has a positive and significant impact but limited to political instability that is viewed by the firms as minor to moderate obstacle. However, political instability based on real conflict shows insignificant impact to firm’s decision to export. This result suggests that a severe political instability may instead increase the transaction cost, thus discourage some firms to enter export market. Other possible explanation is that political instability does not correlate with firm’s decision to export and only limited to firm’s perspective."

"Statistik pendidikan di Indonesia menunjukan kesenjangan pendidikan masih tinggi apabila dibandingkan antarwilayah. Ketimpangan tersebut dilihat melalui perbandingan indeks pendidikan antara wilayah serta disparitas Angka Partisipasi Kotor (APK) tingkat SD dan tingkat SMP level kab./kota per provinsi pada tahun 2021. Penelitian ini mempelajari bagaimana pembangunan sektor pendidikan di daerah tertinggal setelah adanya kebijakan pemberian DAK Fisik afirmasi bidang pendidikan. Menggunakan data panel 3 tahun, hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan afirmasi kepada daerah tertinggal melalui DAK fisik afirmasi pendidikan, berdampak positif dan signifikan pada pembangunan sektor pendidikan dasar (SD dan SMP), hal tersebut dibuktikan dengan dampaknya terhadap APK yang signifikan. Kinerja pengelolaan keuangan daerah melalui proksi jumlah SiLPA/SiKPA turut serta memberikan dampak terhadap capaian pembangunan sektor pendidikan di daerah tertinggal, semakin besar jumlah SiLPA/SiKPA maka dapat memberikan dampak negatif.

---

Indonesia's education statistics show the education gap is still high when compared between regions. This inequality is seen through a comparison of the education index between regions and the disparity in Gross Participation Rate (GER) at the elementary and junior high school at the district/city per province in 2020. This study examines how the development of the education sector in underdeveloped areas after the policy of providing affirmative Physical Special Allocation Fund (SAF) field of education. Using 3-year panel data, the results of the study show that the affirmative Physical Special Allocation Fund (SAF) field of education has a positive and significant impact on the development of the basic education sector (SD and SMP), this is evidenced by its significant impact on APK. The performance of regional financial management through the number of SiLPA/SiKPA proxies has an impact on the achievement of education sector development in underdeveloped areas, the greater the number of SiLPA/SiKPA it can have a negative impact."

"Peningkatan kesetaraan gender terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja turut memberikan kontribusi sebagai katalisator percepatan pembangunan. Upaya sinergi kesetaraan gender dalam pembangunan di Indonesia menghasilkan capaian indikator kesetaraan gender nasional yang terus meningkat. Namun pada tingkat dunia, posisi Indonesia masih terbilang cukup rendah seperti WBL Index tahun 2021 menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 149 dari 190 negara. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan, termasuk dengan pemberian kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya kepada warga negara. Penelitian ini melihat bagaimana capaian kesetaraan gender dalam bidang pendidikan di Indonesia, serta bagaimana hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pembangunan, dengan menggunakan fixed effect panel data kabupaten/kota selama periode tahun 2011-2020. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya ketimpangan gender dalam capaian pendidikan selama periode observasi, terutama di luar wilayah Jawa Bali. Di sisi lain, peningkatan kesetaraan gender melalui rasio lama bersekolah perempuan berkontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, begitu pula dengan rasio perempuan pada tenaga kerja yang berpendidikan setingkat SMP sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja terutama di sektor industri.

---

Gender equality, particularly in the areas of education, health, and employment, also serves as a stimulant for faster growth. In Indonesia, efforts to synergize gender equality in development results with national gender equality indices continuing to improve. However, Indonesia's place in the globe remains poor, as measured by the 2021 WBL Index, where it is rated 149th out of 190 nations. To support growth, efforts to increase the number and quality of human resources are continuing, including providing individuals with opportunity to get the broadest possible education. Using district/city fixed effect panel data for the period 2011-2020, this study examines the attainment of gender equality in education in Indonesia, as well as how it links to economic growth as development’s measures. The study's findings show that during the observation period, there was still a gender gap in educational achievement, particularly outside of the Java-Bali region. Increasing gender equality through the ratio of women's years of schooling, as well as the ratio of women to the workforce with a junior high school education that is in line with the needs of the workforce, especially in the industrial sector, contributes positively and significantly to regional economic growth."

"Indonesia sebagai negara berkembang dan memiliki masalah kesehatan utama yang disebabkan oleh malnutrisi. Malnutrisi memiliki efek jangka panjang bagi perkembangan anak. Kurangnya peran wanita dapat menyebabkan hasil negatif terhadap status gizi Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh pengambilan keputusan perempuan terhadap gizi anak. Regresi linier dan logistic model dengan jeda waktu dan data dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2007 dan 2014 digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari model OLS menunjukkan keterlibatan ibu dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga dalam bagiannya dalam pengeluaran makanan memiliki korelasi yang lemah baik dalam meningkatkan status gizi anak dan menurunkan kejadian anak stunting dengan menggunakan model logistik biner. Namun demikian, studi ini menemukan temuan menarik bahwa pengambilan keputusan ibu dalam rumah tangga memiliki pengaruh yang berbeda tergantung pada wilayahnya. Hasil menunjukkan bahwa menangani perempuan sebagai intervensi kelompok sasaran dengan melibatkan suami/laki-laki dengan pengetahuan gizi, dan dukungan keuangan untuk memajukan peran perempuan dalam pengambilan keputusan yang berkontribusi pada hasil gizi yang lebih baik untuk anak-anak (mereka).

---

Indonesia is a developing country facing major health problems caused by malnutrition. Malnutrition has a long-term effect on children's development. The lack of roles of women may lead to negative outcomes on children's nutritional status. This study aims to explore the relationship of maternal decision-making on child nutrition. Linear regression and binary logistic with time lag and data from the Indonesia Family Life Survey (IFLS) of 2007 and 2014 are used in this study. The OLS model's result indicates that maternal decision-making in the household in their share in the food expenditure has a weak correlation in increasing children's nutritional status and leading stunted children's experience using the binary logistic model. However, this study reveals the interesting finding of maternal decision-making in household influence differently depending on the area. Results suggest that addressing women as targeting groups intervention and involving men in nutritional knowledge, skills, and financial backing for advancing women's role in decision-making contributes to better nutritional outcomes for (their) children."

"Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada tahun 2014 – 2016 dan pembangunan smelter tahun 2009 – 2021 terhadap PDRB per kapita dan konsumsi rumah tangga per kapita. Meski kajian atas dampak hilirisasi terhadap perekonomian telah banyak dilakukan. Namun metode yang digunakan belum bersifat inferensi kausal dan belum pada cakupan kabupaten/kota. Menggunakan metode analisis Difference-in-Difference (DiD) dan spasial durbin model (SDM) spasial regresi. Hasil estimasi terhadap kebijakan larangan ekspor menunjukkan tidak ada dampak pada kedua variabel dependen. Larangan ekspor membuat smelter yang beroperasi, tidak mampu menyerap seluruh produksi bijih. Menyebabkan pembangunan smelter menghasilkan dampak negatif terhadap PDRB per kapita. Hasil spasial regresi, menunjukkan pembangunan smelter memberikan efek limpahan positif terhadap PDRB per kapita dan efek limpahan negatif pada konsumsi rumah tangga per kapita pada daerah non-smelter.

---

This study aims to find empirical evidence of the nickel ore export ban policy in 2014 - 2016 and smelter construction in 2009 - 2021 on GRDP per capita and household consumption per capita. Although there have been many studies on the impact of downstreaming on the economy. However, the methods used have not been inferential and have not been at district/city coverage. Using Difference-in-Difference (DiD) analysis method and spatial durbin model (SDM) spatial regression. The estimation results of the export ban policy show no impact on the two dependent variables. The export ban makes existing smelters unable to absorb all ore production. Causing smelter development to produce a negative impact on GRDP per capita. The spatial regression results show that smelter development has a positive spillover effect on GRDP per capita and a negative spillover effect on household consumption per capita in non-smelter areas."