Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query
Lamech A. P., author
ABSTRAK
Kemajemukan hukum atau pluralisme hukum merupakan salab satu tema penting dalam nuansa kajian antropologi hukum (Rouland, 1992:2-4). Pluralisme hukum seperti dijelaskan oleh Hooker (1975:2-4) berkembang antara lain melalui pemerintahan kolonial dan berdirinya negara-negara baru. Di Indonesia misalnya, proses terjadinya pluralisme hukum berawal dari penerapan hukum oleh penjajah terutama pada masa...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1994
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Haryo Kusumastito, author
Perjanjian utang-piutang atau loan agreement adalah suatu perjanjian perdata antara suatu subjek hukum dengan subjek hukum lain di mana satu pihak meminjam uang kepada pihak yang lain dan pihak yang lain akan mendapat timbal-balik berupa bunga atau hal lain yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pengaturan terhadap perjanjian utang-piutang menurut hukum Indonesia...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S23
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Happy Rayna Stephany, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang urgensi hak imunitas kepada kurator sebagai bentuk
perlindungan hukum saat mengurus dan membereskan harta pailit. Penelitian ini
adalah penelitian kualitatif dengan metode preskriptif yuridis analitis. Hasil
penelitian adalah Undang-Undang Kepailitan tidak tegas dalam memberikan
perlindungan hukum kepada kurator sehingga para kurator rentan menjadi target
tuntutan hukum, baik secara pidana maupun perdata.Untuk...
2015
T43092
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Jannus Rumbino, author
Kasus-kasus sengketa tanah yang terjadi hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Gejala ini merupakan konsekuensi logis dari pesatnya peningkatan kebutuhan akan lahan dalam pembangunan. Irian Jaya ternyata tidak bebas pula dari kasus-kasus sengketa tanah dan justru menarik karena banyak terjadi di antara penduduk asli Irian Jaya sendiri. Contoh kasus sengketa...
Depok: Universitas Indonesia, 1995
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rr. Silvi Habsari Duria Sumariyastuti, author
Asas fiktif positif merupakan asas yang menerapkan pemberian otorisasi diam-diam dalam hal otoritas gagal merespons aplikasi dalam batas waktu yang diizinkan. Kehadiran asas ini diharapkan menjadi pendobrak atas birokrasi pengambilan keputusan/tindakan oleh badan/pejabat pemerintahan yang bertele-tele. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini antara lain: bagaimana pengaturan asas fiktif positif di...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52565
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Wanda Hamidah, author
Analisis yang dilakukan dalam penulisan ini adalah sengketa tanah di Raya Belawan-Medan, Km 7,9 antara Drs.AFN melawan Depkominfo RI. Analisis ini mengkaji putusan No.239/PDT/G/1997IPN.Medan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Mei 1999 berkaitan dengan gugatan DRS.AFN mengenai permohonan pembatalan Sertifikat Hak Pakai No.l Tahun 1995 atas nama...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16431
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Yetti Wulandari, author
Tesis ini membahas ketentuan tentang seorang Notaris apakah harus menolak atau tidak dalam membuat Akta Berita Acara RUPS sehubungan dengan study kasus ini yaitu dari adanya laporan/pengaduan yang diajukan oleh Pelapor terhadap Terlapor Notaris atas Kuasa Lisan yang tidak pernah dinyatakan oleh Pelapor namun dinyatakan oleh Terlapor dalam Akta Berita...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ellyca, author
Tanah terlantar merupakan suatu hal yang merugikan masyarakat umum karena tanah merupakan milik Bangsa Indonesia yang harus dimanfaatkan sebesar-besanrya untuk kesejahteraan umum sehingga apabila ditelantarkan maka berdampak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Oleh karena itu mengenai tanah terlantar perlu dilakukan penertiban yang mana hal tersebut dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional selaku...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hasibuan, Ahmad Haikal, author
ABSTRAK
Skripsi ini membahas prosedur penerbitan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan SPDP dan mekanisme upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap SPDP yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan perluasan penafsiran Pasal 109 ayat 1 KUHAP yang mengatur mengenai kewajiban...
2017
S68516
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Darwan Prinst, author
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992
347.05 DAR s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
