Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Batalnya perbuatan jual beli rumah dan pemindahan hak tanah juga mengakibatkan dibatalkannya sertipikat yang telah terbit karena permohonan hak dan pendaftaran tanah pertama kalinya didasarkan pada alas hak yang telah dibatalkan atau cacat hukum. Dalam praktek hal ini teijadi dalam pelaksanaan jual beli harta peninggalan berupa rumah yang didirikan diatas tanah yang belum ada hak atas tanahnya oleh sebagian ahli waris. Perbuatan jual beli tersebut dituangkan dalam Akta jual beli rumah dan pemindahan hak. Akta jual beli rumah dan bangunan ini kemudian oleh pembeli digunakan sebagai alas hak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah dimana rumah tersebut didirikan dan dilakukan pendaftaran tanah pertama kali yang kemudian oleh Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama pembeli. Akibatnya ahli waris yang lain merasa dirugikan karena harta peninggalan berupa rumah beserta tanah dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari ahli waris lain. Dalam hal bagaimanakah suatu perbuatan jual beli bangunan dan pemindahan hak atas tanah dapat dibatalkan, bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik serta apakah penerapan hukum yang digunakan dalam putusan kasasi dan peninjauan kembali, merupakan pokok permasalahan yang akan ditelaah penujjs dalam tesis ini. Metode dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif.Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa suatu perbuatan hukum jual beli dan pemindahan hak dapat dibatalkan apabila terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif dari syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dibatalkannya akta jual rumah dan pemindahan hak yang cacat hukum, maka secara langsug juga dapat dimintakan pembatalan atas sertipikat yang telah terbit yang didasarkan pada alas hak yang telah dibatalkan.

---

The nullification of act of sale and purchase and transfer of right over land also causes the annulment of certificate which has been issued because the application for the right and land registration for the first time is based on the anderlying right which has been annulled or has a legal defect In Practice, this case takes places in the related to this sale and purchase over inheritance in the form o f a house constructed by the heirs on a land which does not yet have land title. Such act of sale and purchase is set out in the dee of sale and purchase of house and transfer of right. This dee of sale and purchase of house and building, then, by the purchaser, will be used as the underlying right to submit proposal for right over land on which the house is constructed and will be earned out land registration for. the first time, which then by the National Land Agency of East Jakarta, will be issued the certificate of right to build under the name of the purchaser. As the result, the other heirs feel of having been impaired because the inheritance in the form of land together with the land is transfer to other party without the approval from the other heirs. In what case, an act of sale and purchase of building and transfer of right over land can be annulled, how is the legal protection for the purchaser acting in good faith and what is the application of law used in the decision of appeal to the Supreme Court and Judicial Review to the Supreme Court, are the main issues which will be studied by the writer in this thesis. The method in this thesis is normative law research method.From this research can be discovered that a legal act of sale and purchase and transfer of right can be cancelled if there is a violation over the subjective elements or requirements for the validity of agreement stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Indonesian law provides legal protection to the purchaser acting in good faith as stipulated in Article 1471 of the civil code. With the cancellation of dee of sale and purchase o f house and transfer of right which has legal defect, then, can also be directly requested the cancellation of certificate which has beeb issued based on the underlying right that has been cancelled."

"Disertasi ini membahas komunikasi cagar budaya pada remaja, khususnya informasi cagar budaya yang disajikan dalam narasi underdog, topdog, dan faktual di kawasan Trowulan. Tujuan penelitian dalam disertasi ini adalah untuk membuktikan pengaruh informasi cagar budaya peninggalan Majapahit dalam bentuk narasi tersebut pada sikap, intensi berkunjung, dan kebanggaan publik. Penelitian ini menggunakan disain eksperimen 3 x 2 beetwen partisipan.Temuan dari penelitian ini membuktikan bahwa pengaruh informasi cagar budaya dalam bentuk narasi topdog secara langsung meningkatkan sikap dan intensi berkunjung partisipan pada peninggalan Majapahit di Trowulan. Selain itu, informasi cagar budaya dalam bentuk narasi topdog juga meningkatkan kebanggaan partisipan terhadap Indonesia.

---

This dissertation discusses the communication of cultural heritage in adolescents, particularly cultural heritage information presented in the narrative of the underdog, topdog, and factual in Trowulan. The objective of the research in this dissertation is to verify the influence of information on Majapahit cultural heritage in the form of narration on public attitude, visit intention, and pride. The research used 3x2 experiment design between participants.The findings of the research verified that the influence of cultural heritage information in the form of topdog narration directly increased the participants? attitude and visit intention on the Majapahit relics in Trowulan. Additionally, topdog narration formed cultural heritage information also increased the participants pride on Indonesia."

"Pembangunan infrastruktur jalan tol pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah, namun dalam hal ini pihak swasta dapat membangun proyek infrastruktur tersebut dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta. Kerjasama pemerintah dan swasta muncul karena biaya untuk membangun infrastruktur jalan tol tidak sedikit. Disisi lain, kInvestasi asing dalam pembangunan jalan tol sangat dibutuhkan karena saat ini investasi dalam negeri masih kurang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta secara umum di Indonesia, pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta dalam bidang jalan tol di Indonesia, serta prosedur investasi yang dilakukan oleh pihak asing dalam kerjasama pemerintah dan swasta pada bidang jalan tol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta secara umum menjelaskan mengenai pengaturan kerjasama pemerintah dan swasta dalam bidang jalan tol, serta menjelaskan mengenai prosedur investasi yang dilakukan oleh pihak asing dalam kerjasama pemerintah dan swasta pada bidang jalan tol di Indonesia. Penelitian ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif. dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa investasi asing dalam konsesi pengusahaan jalan tol dapat dilakukan dengan syarat tertentu.

---

Basically, the development of toll road infrastructure is the government obligation, but in some case the private sector can build the infrastructure in the public private partnership framework. Public-private partnerships arise because the substantial cost in infrastructure development. Foreign investment toll road is needed because the current domestic investment is still lacking. This paper discusses about the regulation about public private partnership in Indonesia, regulation about public private partnership in toll road sector in Indonesia, and the procedure of foreign investment in toll road sector in Indonesia. The aim of this paper is to explain the regulation about public private partnership in Indonesia, regulation about public private partnership in toll road sector in Indonesia, and the procedure of foreign investment in toll road sector in Indonesia. This research use the normative legal writing method and the qualitative analysis method. The research concludes that foreign investment in toll road concession can be performed under certain conditions."

"Studi ini membahas mengenai interpretasi nilai penting dan pemanfaatan cagar budaya pada Gedung A.A. Maramis. Gedung ini merupakan bangunan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang mulai dibangun pada masa pemerintahan Daendels. Saat ini Gedung A.A. Maramis yang dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam kondisi tidak difungsikan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui nilai penting yang terdapat pada Gedung A.A. Maramis sebagai acuan dalam melakukan pemanfaatan cagar budaya sebagai salah satu upaya pelestarian cagar budaya. Penelitian ini dirancang dengan metode analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan bangunan dan nilai penting yang terdapat pada bangunan menggunakan definisi nilai penting dari Raharjo dan Muluk serta Pedoman Penilaian Kriteria Penetapan Cagar Budaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Studi ini menghasilkan identifikasi lima nilai penting yang terdapat pada Gedung A.A. Maramis yang terdiri dari nilai sejarah, nilai ekonomi, nilai politik, nilai pengetahuan, dan nilai keutuhan. Upaya pemanfaatan yang dapat dilakukan berdasarkan penelitian ini terdiri dari dua yaitu, pemanfaatan bangunan sebagai perpustakaan dan pemanfaatan bangunan sebagai museum.

---

This study discusses the interpretation of important values and utilization of cultural heritage in A.A. Maramis Building. This building is a relic of the Dutch colonial government that began to be built during the reign of Daendels. Currently, Gedung A.A. Maramis managed by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia is not functioning. The purpose of this research is to know the important value contained in A.A. Maramis Building as a reference in utilizing cultural heritage as one of the efforts to preserve cultural heritage. This research was designed with descriptive analysis method, which is to describe the building and important values contained in the building using the definition of important value of Raharjo and Muluk as well as Guidelines for Assessment of Criteria for The Establishment of Cultural Heritage by the Ministry of Education and Culture. This study resulted in the identification of five important values contained in the A.A. Maramis Building consisting of historical values, economic values, political values, knowledge values, and wholeness values. Utilization efforts that can be done based on this research consists of two, namely, the utilization of buildings as libraries and the utilization of buildings as museums."

"Judul penelitian diatas diangkat sebagai bahan tesis adalah mengingat pariwisata sebagai sektor andalan, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya di kawasan wisata Pantai Carocok Painan. Sebagai salah satu daerah yang mempunyai potensi untuk para wisatawan, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki keindahan alam yang sangat menawan, terutama yang berhubungan dengan wisata bahari (laut). Hal ini dapat terlihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pesisir Selatan, kususnya kawasan wisata Pantai Carocok Painan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Upaya yang dilakukan dalam pelestarian atraksi budaya antara lain adalah dengan menggelar festival seni daerah di Kawasan Wisata Pantai Carocok Painan.Sarana pendukung di objek wisata tersebut juga ditingkatkan. Yang menjadi menarik untuk diteliti adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pelestarian atraksi budaya tersebut serta faktor-faktor apa saja yang berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat di Pantai Carocok Painan ?Partisipasi yang diharapkan di masyarakat adalah partisipasi yang benar-benar muncul dari masyarakat atas kesadaran sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian yang menginginkan supaya partisipasi dari masyarakat tersebut bersifat aktif dan bukan bersifat pasif. Sesuai dengan teorinya bahwa partisipasi tersebut adalah merupakan keterlibatan mental dan emosional seseorang individu dalam situasi kelompok tertentu yang mendorongnya untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan kelompok serta ikut bertanggung jawab terhadapnya. Dengan demikian maka partisipasi masyarakat tersebut dapat di wujudkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dart pengawasan terhadap pelestarian atraksi budaya di Pantai Carocok Painan.Penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yang bersifat explanatory research. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara yang mendalam terhadap informan yang betul-betul tahu dan menguasai akan permasalahan pariwisata dan pelestarian atraksi budaya. Wawancara dilakukan terhadap pejabat pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh pemuda di kawasan wisata Pantai Carocok Painan. Kesimpulan yang dapat diperoleh, bahwa didalam pelestarian atraksi budaya di Pantai Carocok Painan, peranan Pemerintah Daerah sangat dominan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelestarian atraksi budaya di Pantai Carocok Painan berada dalam kondisi yang rendah. Ada 3 (tiga) faktor yang berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian atraksi budaya. yaitu faktor status sosial ekonomi, faktor sense of belonging (rasa memiliki) dan faktor kesempatan, namun pada hakekatnya dari ketiga faktor tersebut apabila dilihat dari kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa ketiga faktor itu sejalan. Hal ini disebabkan kegiatan pelestarian atraksi budaya, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan lebih banyak ditentukan dari atas (top down) dan masyarakat hanyalah sebagai penerima dari hasil-hasil pembangunan tersebut, dan tidak memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.Pada hakekatnya masyarakat di kawasan Wisata Pantai Carocok Painan mau dan mampu untuk berpartisipasi dalam pelestarian atraksi budaya, dengan catatan adanya keterbukaan dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat setempat."

"Benteng Nieuw Victoria di Kota Ambon merupakan benteng peninggalan bangsa Portugis di bumi Maluku. Benteng yang dibangun pada tahun 1575 M tersebut, mengalami proses budaya dan narasi kesejarahan yang panjang hingga saat sekarang ini kompleks di dalam Benteng Nieuw Victoria dijadikan lahan markas militer Kodam XVI Pattimura Ambon. Masih sedikit literatur yang membicarakan tentang bagaimana pengelolaan terhadap Benteng Nieuw Victoria Kota Ambon dan seperti apa peran stakeholder (pemangku kepentingan) dalam usaha pelestariannya. Tesis ini berusaha mengisi celah yang ada dalam menampilkan informasi, nilai-nilai penting apa saja yang dapat diuraikan pada Benteng Nieuw Victoria di Kota Ambon dan bagaimana usaha untuk menelaah persepsi dari berbagai stakeholder tersebut demi kelestarian dan pengelolaan yang baik. Tidak luput juga melihat dinamika pengelolaan di lapangan antara banyak pihak yang bersinggungan dengan benteng tersebut seperti Pemerintah Provinsi Maluku (Pemprov)/ Pemerintah Kota Ambon (Pemkot), Komando Daerah Militer (Kodam) XVI Pattimura, Akademisi, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia ( IAAI) Komisi Daerah (Komda) Sulawesi Maluku dan Papua (Sulampapua), dan masyarakat lainnya. Diperoleh sebuah pemahaman dan formulasi tertentu terhadap studi ini yaitu terdapat sebuah kenyataan di lapangan bahwa ada suatu tinggalan warisan budaya (heritage) masih digunakan secara luas oleh militer. Pertimbangan oleh beragam stakeholder lainnya terkait pengelolaan dan pemanfaatan semisal kemungkinan melakukan take over (pengambilalihan) oleh pemerintah baik Pemprov maupun Pemkot terhadap Benteng Nieuw Victoria guna memudahkan pengawasan dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan sebesar-besar untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Materi spesifik yang coba diujikan dalam tesis ini adalah bagaimana melihat sebuah korelasi (hubungan) antara usaha pencarian nilai-nilai penting (studi signifikansi) dengan upaya pelestarian yang hendak diskemakan oleh pemerintah terhadap Benteng Nieuw Victoria, apakah telah memenuhi setiap unsur-unsur dan tahap-tahap pelestarian yang diamanatkan oleh Undang-Undang Cagar Budaya (UU. CB). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara pengumpulan data meliputi observasi (pengamatan) terhadap objek benteng dan masyarakat yang tinggal di sekitar benteng, melakukan studi pustaka, serta mengadakan wawancara untuk menggali harapan dan keinginan pelbagai pihak. Pengolahan datanya menggunakan teknik coding dan triangulasi.

---

Fort Nieuw Victoria in Ambon City is a fortress of the Portuguese in the Maluku (Moluccas Province). The fortress, built in 1575 AD, undergoes a long historical cultural process and historical narrative to the present day complex within the Fort Nieuw Victoria used as the military headquarters of Kodam XVI Pattimura Ambon. There is still little literature on how to manage Fort Nieuw Victoria and what the role of stakeholders in conservation efforts. This thesis seeks to fill in the gap in information display, what significance values can be described in Fort Nieuw Victoria in Ambon and how to examine the perceptions of various stakeholders for the sake of good preservation and management. Also particularly, see the dynamics of management in the field between many parties who intersect with the fort like; Provincial Government of Maluku/ Municipal Government of Ambon, Military Regional Command (Kodam) XVI Pattimura, Academics, Association of Indonesian Archaeologists (IAAI) Regional Commission Sulawesi Maluku and Papua (Sulampapua), and other communities. There is a certain understanding and formulation of this study that is a reality a heritage remains still widely used by the military. Consideration by various other stakeholders related to the management and utilization such as the possibility of taking over by the government of both the Provincial Government and the Municipal Government towards Fort Nieuw Victoria in order to facilitate supervision in the effort of conservation and utilization for the benefit of science and culture. The specific material that is tried to be tested in this thesis is how to look at a correlation between the quest for significance values and the conservation efforts that the government is trying to protect against Fort Nieuw Victoria, whether it has fulfilled every element and stage a conservation stage mandated by the Undang-Undang Cagar Budaya. This research method uses qualitative approach by collecting data include observation to the object (fort) and the people who lived around the fort, do literature study, and conduct interviews to explore the arguments and hopes of various parties. Data processing using coding and triangulation techniques."

"This book approaches cultural landscape as a driver for societal challenges, economic development, social inclusion, place assessment and heritage conservation. It explores issues stemming from the relation between conservation and emergencies, and identifies descriptive tools for conveying knowledge and generating new expertise, heritage skills, seismic culture and social resilience.The documentation of landscapes, due in part to new technologies, increasingly involves integrated methodologies and graphic outcomes such as Heritage-BIM, advanced 3D modeling, and immersive environments. According to recent UNESCO recommendations, the process of mapping places is a necessary prerequisite for design action, and also includes the emotional and perceptive dimension, so as to represent space through visual thought and produce graphic materials.The chapters presented here will ultimately support efforts to overcome the emergency phase of reconstruction after natural disasters and, by exploring relevant issues in recent studies, will describe emerging tools that can help inspire practices that concern not only agrarian and urban, but also historic urban landscapes. The work also presents planning tools to help preserve the integrity and authenticity of urban heritages."

"Dengan pertumbuhan modernisasi yang pesat dan ekspansi kota-kota, ketegangan antara pelestarian warisan budaya dan kebutuhan untuk memenuhi tuntutan kontemporer menjadi semakin nyata. Tekanan modernisasi ini sering membutuhkan pembangunan infrastruktur baru, kawasan perumahan, dan fasilitas komersial, yang mengakibatkan pengabaian atau penghancuran situs warisan otentik. Kehilangan keasliaan dapat memutus hubungan komunitas dengan masa lalu mereka serta merusak karakter unik yang mendefinisikan warisan sebuah kota. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki efektivitas strategi adaptive reuse, dalam mempertahankan keaslian bangunan bersejerah yang sekaligus mengakomodasi kebutuhan modern dengan fokus pada Pantjoran Tea House di Glodok, Jakarta sebagai studi kasus. Dengan mengacu pada konsep >Shearing Layers oleh Stewart Brand dan konsep adaptive reuse oleh Sally Stone, yakni metode adaptation, addition, dan subtraction, revitalisasi Pantjoran Tea House secara efektif menjaga nilai autentisitas bangunan dengan mempertahankan material, desain, tata letak, dan konstruksi aslinya. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya melestarikan warisan tak benda, seperti praktik teh tradisional Tionghoa, untuk memastikan akurasi historis dan pengalaman yang autentik bagi pengunjung. Hasil studi ini memvalidasi bahwa penggunaan strategi adaptive reuse dapat secara efektif menutup kesenjangan antara pelestarian dan modernisasi dengan mengarahkan pada pengembangan kota-kota modern yang tetap menghormati warisan sejarahnya.

---

With the rapid growth of modernization and the expansion of cities, the tension between the preservation of cultural heritage and the necessity to meet contemporary demands becomes more evident. This modernization pressures often requires the construction of new infrastructure, residential areas, and commercial facilities, resulting in the neglect or destruction of authentic heritage sites. The loss of authenticity can disconnect communities from their past and undermine the unique character that defines a city's heritage. This study aims to investigate the effectiveness of adaptive reuse strategies in preserving the authenticity of historical buildings while accommodating contemporary needs, focusing on Pantjoran Tea House in Glodok, Jakarta, as a case study. Building upon Stewart Brand's concept of Shearing Layers and Sally Stone's frameworks for adaptive reuse, particularly the methods of addition and subtraction, the revitalization of the Pantjoran effectively preserved the building's authenticity by maintaining its original materials, design, layout and workmanship. The study also highlights the importance of preserving intangible heritage, such as traditional Chinese tea practices, to ensure the historical accuracy and authenticity of the visitor experience. The findings further confirm that adaptive reuse can successfully bridge the gap between preservation and modernization by guiding the creation of modern cities that honour their historical roots."

"ABSTRAKPrinsip-prinsip perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata merupakanprinsip-prinsip lama yang telah dikodifikasikan dalam berbagai ketentuan hukumperang dan hukum humaniter internasional yang saat ini berlaku seperti Convention(IV) respecting to the Laws and Customs of War on Land 1907 dan The HagueConvention for the Protection of the Cultural Property in the Event of Armed Conflict1954. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum tersebutdiaplkasikan dalam berbagai lembaga-lembaga peradilan internasional seperti TheInternational Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.(ICTY) Salah satu kasusyang ditangani ICTY adalah kasus Jadranko Prlic et al yang berkaitan denganpenghancuran benda budaya Stari Most di Mostar, Bosnia-Herzegovina.

---

ABSTRACTThe principles of the protection of cultural property during armed conflict is anold principles that have been codified in various provisions of the laws of war andinternational humanitarian law currently in force such as the Convention (IV)respecting to the Laws and Customs of War on Land in 1907 and The HagueConvention for the Protection of the Cultural Property in the Event of ArmedConflict, 1954. The principles set forth in the provisions of the law in variousinternational judicial institutions such as the International Criminal Tribunal forthe Former Yugoslavia (ICTY). One of the cases handled by the ICTY is JadrankoPrlic et al case relating to the destruction of cultural property Stari Most inMostar, Bosnia-Herzegovina."