Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 104 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hilda Panca Setiawati
Abstrak :
Perlindungan terhadap TKI memiliki banyak permasalahan. Salah satu negara tujuan TKI terbesar adalah Arab Saudi. Salah satu faktor munculnya permasalahan tersebut adalah belum adanya MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam penempatan TKI. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran dan upaya yang dilakukan oleh BNP2TKI dalam menangani TKI bermasalah di Arab Saudi. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan BNP2TKI terhadap TKI memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan lemahnya kewenangan yang dimiliki BNP2TKI. Hal ini menyebabkan lemahnya peran BNP2TKI dalam melakukan penanganan TKI bermasalah di Arab Saudi. ......Protection of migrant workers have a lot of problems. One of the countries which has largest migrant workers is Saudi Arabia. One of the factors is the emergence of the problem is the absence of MoU (Memorandum of Understanding) between The Indonesia Government and The Saudi Arabia in migrant workers placement. The purpose of this research's to describe the role and efforts of BNP2TKI in handling trouble migrant workers in Saudi Arabia. This is a qualitative approach research with depth interview and document study. The results of this research is BNP2TKI protection of migrant workers has many problems that weaken the authorities of BNP2TKI. Those thing has weakened role of BNP2TKI in handling trouble migrant workers in Saudi Arabia.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S52878
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Bisma Abiyoga
Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing pada kategori pendidikan dan pelaksanaannya di Pribadi Bilingual Boarding School. Penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing pada kategori pendidikan dan memberikan gambaran terkait pelaksanaannya di Pribadi Bilingual Boarding School. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan analisis data kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu dibentuk pengaturan terkait standar kemampuan Tenaga Kerja Asing dalam berbahasa Indonesia; peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berbeda perlu diselaraskan atau disinkronkan; Pemerintah juga harus meningkatkan koordinasi dan pengawasan prosedur penggunaan Tenaga Kerja Asing pada kategori pendidikan yang melibatkan beberapa atau lintas kementerian.
ABSTRACT
This paper discusses the regulation on the use of foreign manpower in the category of educational services and their implementation in PribadiBilingual Boarding School. This study aims to determine the use of arrangements of Foreign Workers in the education category and provide an overview related to its implementation in Pribadi Bilingual Boarding School. This research is descriptive qualitative analysis. Results of this study suggest that it is necessary to establish standards related settings capability Foreign Workers in Indonesian language; regulations issued by different ministries need to be aligned or synchronized; The government should also improve coordination and monitoring procedures for use of Foreign Workers in the education categoryinvolving several ministries.
2015
S61709
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desi Kartika Sari
Abstrak :
Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai peran pendampingan yang dilakukan nongovernment organization NGO dalam advokasi di level individu pada permasalahan buruh migran Indonesia. Lokasi penelitian adalah Migrant CARE. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Informan ditentukan melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran pendampingan NGO dalam advokasi kasus BMI terbagi atas tiga fase yaitu pada prapendampingan, pendampingan, dan pasca pendampingan. Peran-peran yang dilakukan mencakup advokasi, konsultasi, enabling, pengelolaan kasus, edukasi, mediasi, negosiasi, konseling, menghubungkan klien dengan sumber kebutuhan, dan pemberdayaan.
This thesis is about assistance roles performed by NGO on the individual level of advocacy according to the Indonesian migrant worker rsquo s problem in Migrant CARE. This research used qualitative approach with descriptive method. The data were collected by in depth interviews and study literature. Informants are determined through purposive sampling technique. Results of this research revealed that the role of NGOs in their advocacy assistance is divided into three phases on pre assistance, assistance, and post assistance. The roles performed include advocacy, consultation, enabling, case management, education, mediation, negotiation, counseling, connecting clients with resources needs, and empowerment.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S66414
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sulistyowati Irianto
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011
305.420 959 8 SUL a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Alvin Fikri Muhammad Al-Islami
Abstrak :
Penelitian ini membahas permasalahan terkait dengan tenaga kerja asing, khususnya tenaga kerja dari Indonesia di Jepang. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja asing, dan bagaimana pemecahan masalah tersebut dilakukan. Penelitian ini menggunakan konsep teori Paguyuban Ferdinand Tönnies untuk mengkaji perilaku pekerja asing dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah tenaga kerja Indonesia yang sedang dan/atau pernah bekerja di Jepang. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial paguyuban dapat ditemukan pada pekerja asing yang bekerja di Jepang dan menjadi wadah sekaligus alat untuk memecahkan permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi tenaga kerja asing. Data yang dimiliki pada penelitian ini berjumlah 33, 28 merupakan responden survei, 2 merupakan narasumber wawancara, dan 3 merupakan data kajian pustaka. 28 responden survei dan 2 narasumber memenuhi kategori sebagai pekerja asing di Jepang. ...... The study discuss the problems related to foreign workers in Japan, especially workers from Indonesia in Japan. This study aims to identify the problems faced by foreign workers, and how to solve these problems. This study uses the theoretical concept of the Ferdinand Tönnies’s Community to examine the behavior of foreign workers in dealing with labor problems that occur. The research method used is quantitative and qualitative research methods. The data sources used in this study are Indonesian workers who are currently and/or have worked in Japan. From the results of the analysis, it can be concluded that community social groups can be found in foreign workers who work in Japan and become a forum as well as a tool to solve employment problems faced by foreign workers. The data held in this study amounted to 33, 28 of which were survey respondents, 2 of whom were interviewees, and 3 of them were literature review data. 28 survey respondents and 2 interviewees met the category as foreign workers in Japan.
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Istianah
Abstrak :
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indramayu dan Kota Hongkong, bekerjasama dengan organisasi yang berfokus pada perlindungan pekerja migran yaitu Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 19 orang terdiri dari 14 orang informan utama yaitu PMI Perempuan dan 5 informan pendukung yaitu perwakilan dari SBMI, P3MI, dan Lembaga Christian Action. Informan kunci pada penelitian ini diantaranya 2 orang PMI Perempuan Pra Penempatan, 5 Orang PMI Perempuan Masa Penempatan, dan 7 orang PMI Perempuan Purna Penempatan. Semua PMI perempuan dalam penelitian ini memiliki karakteristik dan permasalahan berbeda satu sama lainnya. Penelitian ini menggambarkan bagaimana mekanisme perlindungan sosial bagi PMI Perempuan baik di level mikro, meso, dan makro. Penelitian ini juga melihat adanya dinamika sistem perlindungan sosial bagi PMI Perempuan di ketiga level tersebut terutama celah ketidakcukupan cakupan perlindungan sosial di level makro dan meso. Di level mikro, skema perlindungan sosial merupakan skema informal yang mengedepankan asas gotong royong yang berfungsi untuk menutupi celah katidakcukupan cakupan perlindungan sosial di level makro-mesol. Ketika PMI Perempuan bersentuhan dengan mekanisme perlindungan sosial dan dinamika sistem perlindungan sosial di level mikro, meso, dan makro, maka mereka bisa memaknai perlindungan sosial tersebut sesuai dengan pengalaman masing-masing. ......This study conducted in Indramayu Regency and Hongkong City in partnership with an organisation which focused to the protection againts migrant workers rights known as Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). This study uses qualitative descriptive approach. The number of informants of this study are 19 persons comprise 14 key informants are women migrant workers and 5 supporting informants are the represetative from SBMI, P3MI, and Christian Action respectively. Key informants are included among others 2 person of pre-placement women migrant workers, 5 persons woman migrant workers, and 7 persons post-placement woman migrant workers. All these women migrant workers have their own characteristic and have its problem differently. This study describe the social protection mechanism for Indonesian Women Migrant Workers (hereinafter referred as IWMW) at the micro, mezzo, and macro level. It also highlights the dynamic social protection system at all levels in particular the gap caused by the insufficient social protection coverage at the macro and mezzo level. The social protection scheme on micro level is informal scheme upholds the mutual cooperation principle to fill this gap. The IWMW could define the social protection based upon their respective experience the moment they come in contact with the social protection mechanism and dynamic system at the micro, mezzo, and macro level.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vanessa Prameswara N. Suharis
Abstrak :
Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terdapat hak-hak dari pekerja/buruh yang harus dipenuhi oleh pengusaha manakala hubungan kerja di antara kedua belah pihak berakhir. Hak atas pesangon merupakan salah satu komponen hak yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Akan tetapi tidak semua pekerja/buruh berhak atas pemberian pesangon. Hanya pekerja dengan status hubungan kerja yang terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang dapat memperoleh hak pesangon atas terjadinya PHK, sedangkan pekerja dengan status hubungan kerja yang terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak berhak memperoleh pesangon. Dalam perkara PHK antara pengusaha dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) perlu dikaji lebih lanjut hak yang dapat diterima oleh TKA sehubungan dengan statusnya sebagai pekerja yang terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dalam penelitian ini dibahas 2 permasalahan yaitu: bagaimana pemberian hak pesangon bagi TKA atas terjadinya PHK dan dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja antara PT Linfox Logistic Indonesia dengan Rodney John Guy yang merupakan tenaga kerja asing, apakah hakim memutuskan memberikan hak pesangon bagi yang bersangkutan. Penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum doktrinal (normatif) dengan menggunakan analisis deskriptif analitis. Penelitian ini menyarankan agar dibuat Keputusan Menteri yang secara khusus mengatur mengenai pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bagi TKA. ......In the case of Termination Of Employment (PHK) there are rights of workers/labor to be met by operators when the working relationship between the two sides ended. The right to severance pay is one component of the rights that must be given by the employeeof workers/laborers. But not all workers/laborers are entitled to severance pay provision. Only workers with working relationship status is tied to a Work Agreement Not Particular Time may obtain severance rights on the occurence of layoffs of Termination of Employement (PHK), while workers with working relationship status is tied to a particular time work agreement is not entitled to severance. In the layoff between undertakings with foreign labor(TKA) should be more acceptable to the right foreign workers (TKA) with respect to its status as an employee who is bound to a Work Agreement Particular Time. In this study addressed 2 issues, namely how the entitlement to severance pay upon the termination of foreigh workers and in the case of termintation of employment between PT Linfox Logistic Indonesia and Rodnay John Guy which is foreign labor, the judge decides whether to grant severance for the person in charge. This research is the study of law doctrial (normative) using analytical descriptive analysis. This study suggested to made a Minister Decision that specifically relates the Employement Agreement Setting Specific Time for TKA.
;In the case of Termination Of Employment (PHK) there are rights of workers/labor to be met by operators when the working relationship between the two sides ended. The right to severance pay is one component of the rights that must be given by the employeeof workers/laborers. But not all workers/laborers are entitled to severance pay provision. Only workers with working relationship status is tied to a Work Agreement Not Particular Time may obtain severance rights on the occurence of layoffs of Termination of Employement (PHK), while workers with working relationship status is tied to a particular time work agreement is not entitled to severance. In the layoff between undertakings with foreign labor(TKA) should be more acceptable to the right foreign workers (TKA) with respect to its status as an employee who is bound to a Work Agreement Particular Time. In this study addressed 2 issues, namely how the entitlement to severance pay upon the termination of foreigh workers and in the case of termintation of employment between PT Linfox Logistic Indonesia and Rodnay John Guy which is foreign labor, the judge decides whether to grant severance for the person in charge. This research is the study of law doctrial (normative) using analytical descriptive analysis. This study suggested to made a Minister Decision that specifically relates the Employement Agreement Setting Specific Time for TKA.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32724
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Viky Zulfaqar
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi probabilitas TKI Purna (Tenaga kerja Indonesia yang sudah kembali ke tanah air) yang membuka usaha untuk kembali menjadi TKI . Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi logit dan probit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keinginan TKI purna yang membuka usaha untuk kembali menjadi TKI dipengaruhi oleh faktor pendapatan, keuntungan, lamanya pengalaman bekerja di negara penempatan, investasi yang dilakukan serta asal negara penempatan. Negara penempatan TKI yang memberikan pengaruh signifikans tersebu, adalah Arab Saudi, Korea Selata sedangkan Malaysia, Hongkong dan Taiwan tidak memberikan pengaruh yang signifikans. Sedangkan faktor pernikahan dan jumlah pekerja yang dipekerjakan oleh TKI purna tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keinginan seorang TKI purna untuk kembali menjadi TKI.
ABSTRACT
This study aims to analyze the factors that influence the probability Full TKI (Indonesian Workers who have returned to their homeland), which attempts to re-open a migrant worker. The method of data analysis is descriptive analysis and logit and probit regression. The results showed that after the workers desire to open a business to return to workers affected by the factors of income, gain, length of work experience placements in the country, investments made and the origin country of placement. Placement workers state that gives effect tersebu significance, are Saudi Arabia, while the South Korean Malaysia, Hong Kong and Taiwan do not give effect significance. While the marriage factor and the number of workers employed by workers after not give a significant effect on the desire of the workers to return after a migrant worker.
2013
T36049
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sheny Fithriani
Abstrak :
Kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang cukup memprihatinkan menyebabkan arus migrasi warga Indonesia ke Malaysia semakin tinggi bahkan berlangsung sejak sebelum Malaysia merdeka. Salah satu daerah tujuan ke wilayah Sabah, Malaysia. Bermigrasinya orang Indonesia pada waktu lampau hanya sekedar melindasi batas antar koloni Belanda di Indonesia dan Inggris di Sabah sehingga tanpa adanya surat dan dokumen yang sah. Namun dalam perjalanan selanjutnya tidak demikian halnya dengan arus migrasi dalam kontek penempatan tenaga kerja setelah baik Indonesia maupun Malaysia merdeka yang tentu harus disertai dengan berbagai dokumen; passport, surat ijin kerja, surat ijin tinggal dan lain sebagainya. Sabah sebagai salah satu tujuan utama para pekerja Indonesia dinyatakan dengan jumlah pekerja Indonesia yang mencapai 450 ribu dan 100 ribu keturunan Indonesia yang tidak terdokumentasi. Problematika utama yang muncul kemudian adalah meningkatnya jumlah anak keturunan Indonesia yang mencapai 52 ribu yang terancam hidup tanpa dokumen kelahiran, kewarganegaraan, ketenagakerjaan dan dokumen tinggal yang menjadi isu krusial kedua negara (verryin termestic sensitive issue) yang berhubungan erat dengan Ketahanan Nasional Indonesia yang perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan problematika yang dihadapi oleh anak keturunan Indonesia dan merumuskan solusi penyelesaiannya. Penelitian ini dengan locus di Wilayah Negara Bagian Sabah, Malaysia dan dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan metode wawancara / interview, observasi langsung di Wilayah Sabah Malaysia dengan menggambarkan secara jelas kondisi anak keturunan Indonesia yang berada di Sabah Malaysia. Penelitiannya tentang masalah - masalah status kewarganegaraannya, Aspek Berbagai Problematika Hak Asasi antara lain seperti Hak atas Status Kewarganegraan, Hak atasPendidikan, Hak Atas Kesehatan dan Hak atas Pekerjaan dan status kewarganegaraannya terhadap penguatan ketahanan nasional. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status kewarganegaraan dari anak keturunan Indonesia yang sudah menetap sejak sebelum Malaysia merdeka banyak yang tidak memiliki status kewarganegaraan (stateless) akibat dari kedatangannya tidak membawa dokumen yang sah dan sudah berakhir kontrak tidak mengurus dokumen lagi di Indonesia sehingga menjadi Penduduk Ilegal. Seharusnya merupakan kewajiban Pemerintah Indonesia untuk menyediakan dan memperhatikan hak atas Kewarganegaraan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan untuk Anak Keturunan Indonesia yang bermasalah tersebut namun sampai saat ini belum maksimal sehingga perlu diperhatikan lagi agar mereka mendapatkan hak-haknya dengan layak. ...... Living conditions socio-economic community that is quite apprehensive cause migration flow Indonesian citizens was even more to Malaysia had taken place since before Malaysia declare their freedom. One of the areas is to the region Sabah, Malaysia. Migrated of Indonesian people in time past just crossing border between Dutch colony in Indonesia and the British in Sabah so without the letter and the document was illegal. Advanced on the way but this is not the case with migration flow in the context employment after both Indonesia and Malaysia freedom which is of course must be accompanied by various documents; passport, working permit, the living permit and others. Sabah as one of the main purpose of the Indonesian workers declared with the number of Indonesian workers that reached 450 thousand and 100 thousand Indonesian descent who is not well-documented. Its problem arose after the offspring is as well as number of Indonesia, which reached 52 thousand that threatened live without documents birth, citizenship, employment and documents to crucial issues both countries (very intermestic sensitive issue) that is closely related to national defense supervisions also judgments that have to be paid attention. Thus research was meant to describe its problem faced by children and formulate Indonesia solution resolution. This Research by their seat in locus Sabah State, and by using methods Malaysia descriptive analysis with the method interview, observed in the region Sabah Malaysia by describing clearly a seed of Indonesian children who are in Sabah Malaysia. His research on the problems status advancement, The human rights on its problem among others such as the right to Citizenship status, the right to Education, the right to Health and the right to Work and the status advancement to strengthening national defense. The results of these studies indicate that nationality status of the children of Indonesia, which has been settled since before Malaysia freedom, many of them do not have nationality status (Stateless) as a result of his visit would not bring documents and had ended the contract documents no longer in Indonesia so that it would be illegal. Should be a Indonesian Government's obligation to prepare and pay attention, right to Citizenship, rights to work, the right to education, and the right to health for the Children of Indonesia who have problems but until now has not yet so it needs to be paid attention, in other to them to get their rights to qualify.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurhadianti Ariestya Mochtan
Abstrak :
ABSTRAK
Keadaan domestik Jepang yang kian memprihatinkan terutama dalam bidang kependudukan dimana jumlah penduduk negara Jepang terus mengalami penurunan, jumlah lansia lebih banyak jika dibandingkan dengan usia anak muda dan berdampak pada sektor tenaga kerja dan juga perekonomian Jepang yang mengalami stagnansi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Jepang berupaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Hal yang dilakukan oleh pemerintah Jepang adalah, berusaha untuk meningkatkan jumlah pekerja, demi meningkatkan perekonomian Jepang.Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang, saat ini di perintah oleh PM Shinzo Abe, adalah meningkatkan jumlah tenaga kerja asing. Hal ini yang dirasa oleh Jepang mampu menanggulangi permasalah domestik negaranya.Dalam pembuatan kebijakan luar negeri Jepang, salah satu faktor yang berpengaruh dalam hal tersebut adalah kepala pemerintahan. Abe sebagai kepala pemerintah negara Jepang, bertindak sebagai Perdana Mentri, memiliki kekuasaan tertinggi dalam memutuskan pembuatan kebijakan Jepang.Kebijakan yang membahas mengenai tenaga kerja asing di Jepang pada masa pemerintahan PM Shinzo Abe sedikit mengalami perubahan dari PM sebelumnya. Dimana pada masa pemerintahan PM Abe, jumlah tenaga kerja asing mengalami peningkatan yang drastis. Hal ini tidak terlepas dari keinginan PM Abe untuk meningkatkan kembali perekonomian Jepang dengan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di beberapa sektor usaha agar perekonomian berjalan maksimal sehingga mampu mempengaruhi peningkatan ekonomi Jepang.
ABSTRACT
Japan 39 s domestic circumstances are a growing concern, especially in the field of population where the population of the country of Japan continues to decline. The Aging population is growing while the number of young generation getting low. the Japanese government struggles to cope with these problems. Japanese government already trying to increase the number of workers., especialy immigrant workers.Abe as the prime minister of Japan has the highest authority in the decision of foreign policy making. Under Abe administration, the number of immigrant workers had increase. It is because Abe focus on reconstruction of Japan Economi problem, which is Japan need more workers to make their production sector grown faster and the stagnantion in Japan will end. Eventho, in Japan diet these topic, about immigrant workers, is one of sensitive problem, but Japan can rsquo t denied that they need them to help them solve their domestic problem.
2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>