Hasil Pencarian

Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query

Hardianingsih, author

Analisis pertanggungjawaban kepala desa dalam rangka pendaftaran konversi bekas hak milik adat (studi di wilayah kecamatan tanah sareal kotamadya Bogor)

This article is focused on responsibility of kepala desa (head of village) regarding administrative omissions through initial land registration. Head of village roles in :his procedure is by issued clearance letter as complementary documents. Under Indonesian land registration if that clearance letter is issued in unlawfully manner so then will...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

HUPE-36-4-(Okt-Des)2006-469

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Teddy Anggoro, author

Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia

This article does explanations concerning masyarakat hukum adat (similar to indigenous people) in Indonesia. The study here in generally view has elaborated many rules which mostly relevant to the topic. In the legal system sight's is scrutinized here that it shall comply with national and international law norms. The author...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

HUPE-36-4-(Okt-Des)2006-487

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Davis, Kenneth Culp

Administrative law and government / Kenneth Culp Davis

St. Paul, Minn.: West Publishing, 1960

342.06 DAV a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rintis Nanda Pramugar, author

Kewenangan melakukan pengawasan terhadap cost recovery yang diajukan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas setelah dibubarkannya BP migas melalui putusan mahkamah konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 = Supervision authority against proposed cost recovery by production sharing contract PSC party after the dissolution of bpmigas through constitutional court decision no 36/PUU-X/2012

[ABSTRAK
SKK MIGAS yang merupakan perubahan dari organisasi BPMigas setelah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 dan melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 lahirlah organisasi SKK Migas. SKK Migas sebagai penyelenggara pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas mempunyai peran yang sangat penting. Salah satu peran tersebut adalah dalam hal kaitannya dengan pengawasan / pemeriksaan...

2014

T42660

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Umery Lathifa, author

Tugas dan wewenang pelaksana tugas Plt Kepala Daerah dalam pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd = Duty and authority of regional head ad interim in authorizing the regional government budget

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, terdapat kewajiban cuti bagi seorang kepala daerah definitif yang ikut mencalonkan diri dalam pemilihan tersebut. Kekosongan jabatan kepala daerah definitif selama masa pemilihan kepala daerah kemudian diisi oleh seorang Pelaksana Tugas Plt Kepala Daerah yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini, Plt Kepala...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S66203

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Desy Emma Indrianita, author

Temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang tidak dapat ditindaklanjuti berdasarkan keputusan kepala BPKP nomor kep 830/K/IP/2004 tentang prosedur baku pengelolaan database hasil pengawasan pada BPKP = Examination findings of the inspectorate general of ministry of energy mineral resources that can not be followed under the decree of the head of bpkp no kep 830 k ip 2004 on standard procedures of database management of monitoring results on bpkp

ABSTRAK
Temuan Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan temuan yang harus ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 dan Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010. Namun dalam kondisi tertentu menyebabkan temuan pemeriksaan Inspektorat Jenderal tersebut menjadi tidak dapat ditindaklanjuti, di...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42696

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sze Sze Widyawati, author

Pertimbangan hukum dimuatnya kembali pasal 15 ayat (2) huruf F pada undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan PPAT dalam kegiatannya dengan Badan Pertanahan Nasional = Legal considerations reenactment of article 15 point 2 f on regulation no 2 2014 which is amendment of regulation no 30 2004 regarding to correlation of notary and ppat with BPN

Notaris merupakan pejabat umum yang diakui oleh negara Republik Indonesia sebagai pejabat satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu penetapan maupun perjanjian-perjanjian. Notaris memiliki peranan yang sangat besar dalam mewujudkan adanya kepastian hukum sehingga notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai berbagai kewenangan khusus yang diamanatkan kepadanya, Pengaturan mengenai profesi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41533

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Khoerul Hadi, author

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai Pintu Masuk Pensiunan Tentara Nasional Indonesia Kedalam Tubuh Aparatur Sipil Negara = Government Employees with Work Agreements (PPPK) as Entrances for Indonesian National Armed Forces Retirees into the Body of the State Civil Apparatus

Adanya krisis internal pada sistem keanggotaan dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI), menyebabkan adanya prajurit TNI yang kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Di lain pihak peraturan perundangan membuka pintu masuk bagi prajurit TNI untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur ketentuan Pegawai Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja (PPPK)....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rancangan undang-undang tentang perusahaan daerah / Team Badan kerja Sama Perusahaan-Perusahaan Daerah Seluruh Indonesia

Jakarta: Universitas Indonesia, 1978

R 346.067 RAN (1)

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Purba, Arif Budiman, author

Penunjukan langsung proses pengadaan barang dalam perkara persaingan usaha = Direct appointment of the procurement process in the case of competition

Tesis ini membahas mengenai penunjukan langsung anak perusaan BUMN ditinjau dari perspektif Hukum Persaingan Usaha. Sebagai salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa, penunjukan langsung anak perusahaan memiliki potensi terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat apabila tidak mematuhi aturan yang berlaku.Peraturan Presiden No.04 Tahun 2015 mengatur proses pengadaan...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T43902

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian