Hasil Pencarian

Ditemukan 45 dokumen yang sesuai dengan query

Budi Karisma, author

Analisis Keabsahan Pemblokiran Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Berdasarkan Instruksi dari Aparat Penegak Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 918/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Sel) = Analysis of the Legality of Blocking Securities Accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Based on Instructions from Law Enforcement (Case Study on Verdict Number 918/PDT.G/2016/PN.Jkt.Sel)

Putusan perdata nomor 918/PDT.G/2016/PN.Jkt.Sel yang menolak gugatan dari penggugat yang dalam gugatannya menyatakan bahwa Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pemblokiran Rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Tujuan dari penelitian...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gita Pratiwi, author

Tanggung Jawab Notaris dan Notaris Pengganti terhadap Akta yang Dibatalkan Pengadilan (Studi Kasus Putusan MARI No. 277K/PDT/1995) / Gita Pratiwi

2007

T36877

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sukimto Fahruddin, author

Keabsahan jual beli tanah dan bangunan tanpa levering studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1172 K/PDT/2015 = Legality of land and building transaction without levering study of supreme court of Republic of Indonesia s decision Number 1172K/PDT/ 2015

ABSTRAK
Nama : SUKIMTO FAHRUDDINNPM : 1506807924Program Studi : Magister KenotariatanJudul : KEABSAHAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN TANPA LEVERING STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1172 K/Pdt/2015 Sengketa seharusnya tidak terjadi pada transaksi jual beli tanah dan bangunan jika para pihak melakukannya sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku, yaitu...

2018

T49474

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jesseline Tiopan, author

Implikasi hukum atas ketidakwenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli sebagai pengganti akta pinjam meminjam dengan jaminan (studi putusan MPW Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017) = The legal implication of unauthorization in the making of pre-purchase and sale agreement in lieu of secured loan agreement (study of The Notarial Inspectorate Regional of Province DKI Jakarta Verdict Number 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017)

Akta autentik biasanya berisi suatu perjanjian dengan akibat hukum yang disepakati oleh para pihak. Yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah Notaris. Dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor 1/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017, Notaris sedang dalam keadaan tidak berwenang untuk menjalankan jabatannya dan juga salah melakukan penerapan hukum sehingga akta...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T53528

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Shafira Khairunnisa, author

Notaris yang melakukan pemalsuan keterangan dalam akta dan kesalahan penulisan judul akta (analisis Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 09 November 2018 Nomor 07/B/MPPN/XI/2018) = Notary who falsified information in deed and errors in writing title of deed (analysis Of The Decision Of The Notary's Central Supervisory Board on 9th November 2018 Number 07/B/MPPN/XI/2018)

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Umum, Notaris memiliki kewenangan membuat Akta yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Di tesis ini, Notaris LT diduga memasukkan keterangan palsu dalam Akta yang dibuatnya dan melakukan kesalahan penulisan judul akta. Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum dalam membuat...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T54390

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadya Fitri Utami, author

Akibat hukum pembatalan akta perubahan Yayasan setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan Karena Cacat Prosedur : studi penetapan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 303/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim = Legal consequences of cancellation of deed of change of Foundation after the issuance of the Decree on Revocation due to Procedural Defects : East Jakarta Court determination study Number 303/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim

Notaris merupakan pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik. Tidak hanya membuat akta autentik, notaris juga diberi kewenangan untuk mendaftarkan akta yang dibuatnya kepada instansi pemerintahan yang telah ditunjuk. Namun, ada kalanya di dalam proses pembuatan akta maupun proses pendaftaran dari akta tersebut kepada instansi pemerintahan terjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mohammad Ridwan, author

Pengaruh komunikasi sumber daya disposisi dan struktur birokrasi terhadap keberhasilan kebijakan sistem penerbitan surat perjalanan Republik Indonesia (studi kasus : pada Kantor Imigrasi di Wilayah DKI Jakarta) = Influence factors of communication, resources, disposition and bureaucratic structure policy success system travel document issuance of Republic Indonesia (case study : immigration office in Jakarta)

Kebijakan Sistem Penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan diterbitkannya Peraturan Direktur .Ienderal Imigmsi Nomor IMI- 89l.GR.01.0i Tahun 2008 tentang Standar Operasional Proscdur Sistem Pcncrbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia, dengan tujuan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengedepankan aspck keamanannya. Penelitian ini...

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2010

T33869

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nur Siti Muninggar, author

Konstrksi Knowledge Graph Bidang Hukum dari Peraturan Perundang-undangan Indonesia = Legal Knowledge Graph Constractions from Indonesian Legal Documents

Sebagai penganut Teori Fiksi Hukum, pemerintah Indonesia memiliki konsekuensi untuk memastikan dokumen peraturan perundang-undangan mudah diakses publik. Salah satu cara yang ditempuh adalah menyediakan akses dokumen peraturan perundang-undangan secara gratis melalui situs online. Namun, sistem pencarian yang dimiliki oleh situs tersebut, tidak memberikan hasil yang relevan untuk pencarian dokumen yang...

Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nouvaliza Aisy Akmalia, author

Pembatalan Klausula Eksonerasi Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum: Studi Putusan-Putusan Pengadilan = Cancellation Of The Exoneration Clause In Unlawful Acts Lawsuits: A Study Of Court Decisions

Skripsi ini membahas mengenai pembatalan klausula eksonerasi dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Meskipun klausula eksonerasi berakibat batal demi hukum, tetapi pihak yang memuat klausula eksonerasi tersebut tentunya akan bersikeras bahwa klausula tersebut sah dan mengikat para pihak. Maka dari itu, pihak yang dirugikan harus mengajukan pembatalan melalui gugatan ke Pengadilan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dinda Permata Widya, author

Akibat Hukum Pembuatan Akta Jual Beli Oleh PPAT Yang Mengandung Cacat Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1384 K/PDT/2020) = Legal Consequences of Making Sale and Purchase Deeds by Officials Making Land Deeds with Legal Disabilities (Study of Verdict of Supreme Court Number 1384 K/PDT/2020)

Jual beli Merupakan perjanjian konsensuil, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah, yaitu mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga, meskipun jual beli tersebut mengenai barang yang tidak bergerak. dalam pelaksanaan jual beli, untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian