Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana prinsip keadilan dalam sistem pengaturan Upah Minimum khususnya didalam wilayah DKI Jakarta. Prinsip keadilan yang digunakan untuk melihat keadilan dalam sistem pengupahan adalah Teori keadilan dari John Rawls. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai peranan Pemerintah untuk memfasilitasi Pekerja dan Pengusaha agar mencapai terciptanya keadilan pengupahan. Perbedaan pandangan antara Pekerja dan Pengusaha dalam melihat upah menyebabkan sulitnya untuk tercapai keadilan pengupahan tersebut, untuk mencapai terciptanya keadilan pengupahan tersebut juga dibutuhkan peranan Pemerintah untuk menjaga hubungan antara Pekerja dan Pengusaha tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan konsep keadilan dalam penentuan Upah Minimum dan peranan Pemerintah dalam terciptanya keadilan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif. Sistem pengupahan yang saat ini berlaku di DKI Jakarta dirasa belum adil bagi Pekerja maupun Pengusaha, dan untuk mencapai keadilan dalam pengupahan tersebut melalui Upah Minimum adalah dengan adanya keseimbangan antara beban kerja, upah, dan produktivitas dari pekerja serta keselarahan hubungan antara Pekerja, Pengusaha, dan Pemerintah. ......This study discusses how the principle of justice in the Minimum Wage regulation system, especially in the DKI Jakarta area. The principle of justice used to see justice in the wage system is John Rawls's theory of justice. In this study also discusses the role of the Government in facilitating workers and employers in order to achieve wage justice. Differences in views between workers and employers in seeing wages make it difficult to achieve fair wages. In order to achieve wage justice, the role of the government is also needed to maintain the relationship between workers and entrepreneurs. This research was conducted to determine the application of the concept of justice in determining the Minimum Wage and the role of the Government in creating this justice. The research method used in this research is the Normative research method. The wage system currently in effect in DKI Jakarta is deemed unfair for both Workers and Employers, and to achieve fairness in wages through the Minimum Wage is a balance between the workload, wages and productivity of workers and the alignment of relations between Workers, Employers and Government.

Abstrak :
Dengan pengaturan yang membatasi Pengusaha dari tindakan kesewenang-wenangannya terhadap Pekerja, maka peraturan mengenai Pembayaran Upah Minimum, hak waktu kerja, waktu istirahat yang diperoleh pekerja/buruh perlu diadakan pada masa Pandemi Covid-19. Sehingga, kesejahteraan didapati pekerja serta mewujudkan keadilan sosial agar tidak terjadi ketimpangan dan pekerja tidak lagi diperlakukan dengan tidak baik. Maka Penulisan ini dibuat bertujuan untuk dapat melihat bagaimana pemberlakuan kebijakan yang dibuat oleh Perusahaan mengenai pemberian upah dibawah upah minimum yang diperoleh Pekerja pada PT.X karena situasi Covid 2019 yang terjadi pada saat ini diseluruh duinia, dan tidak terlepas juga dialami oleh Indonesia yang berdampak pada faktor Ekonomi bagi seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Dengan beragam kebijakan dari Pemerintah pusat yang menjadi auan bagi Perusahaan untuk melakukan pembayaran upah dibawah upah minimum. Dan menjadi permasalahan bagi para Pekerja PT.X dimana Perusahaan memberikan kebijakan kepada Para Pekerja bahwa Perusahaan sedang mengalami kemunduran produksi dan pengurangan pendapatan sehingga diminta bentuk loyalitasnya bagi para pekerja yaitu menerima Upah dibawah upah minimum. Sehingga apa bila pekerja tidak menerima kesepakatan dan kebijakan dari perusahaan tersebut maka pekerja dapat mengundurkan diri atau perusahaan akan melakukan PHK terhadap para pekerja ......With regulations that restrict Employers from arbitrary actions against Workers, regulations regarding Payment of Minimum Wage, right to work time, rest periods obtained by workers/laborers need to be implemented during the Covid-19 Pandemic. Thus, the welfare of workers is found and social justice is realized so that inequality does not occur and workers are no longer treated badly. So this writing aims to be able to see how the implementation of policies made by the Company regarding the provision of wages below the minimum wage obtained by workers at PT. X because of the 2019 Covid situation that is currently happening throughout the world, and is also experienced by Indonesia which has an impact on Economic factors for all companies in Indonesia. With various policies from the central government that become a reference for the Company to pay wages below the minimum wage. And it becomes a problem for PT.X Workers where the Company provides a policy to the Workers that the Company is experiencing a decline in production and a reduction in income so that they are asked for a form of loyalty for workers, namely receiving wages below the minimum wage. So what if the worker does not accept the agreement and policy from the company, the worker can resign or the company will lay off the workers

Abstrak :
Dampak kebijakan upah minimum terhadap ketenagakerjaan masih menjadi perdebatan. Upah minimum dapat meningkatkan pendapatan beberapa pekerja, tetapi juga dapat menyebabkan pekerja lain kehilangan pekerjaanya. Kenaikan upah minimum memiliki dampak yang berbeda untuk kelompok pekerja yang berbeda. Dampak kenaikan upah minimum akan lebih dirasakan oleh kelompok pekerja rentan, seperti pekerja perempuan, pekerja muda, dan pekerja berpendidikan rendah. Penelitian ini menggunakan data individu yang bersumber dari Sakernas Agustus tahun 2014– 2019 dan variabel makro yaitu UMR kabupaten/kota, PDRB, dan tingkat pengangguran. Dengan menggunakan metode regresi multinomial probit diperoleh hasil bahwa upah minimum berdampak negatif terhadap probabilitas transisi pekerja formal ke informal maupun pekerja formal menjadi tidak bekerja. Berdasarkan karakteristik individu, upah minimum lebih berdampak pada transisi pekerja usia muda dibandingkan pekerja usia produktif dan usia tua. Upah minimum juga lebih berdampak pada transisi pekerja berpendidikan rendah dibandingkan pekerja berpendidikan menengah dan tinggi. Sedangkan tidak ada perbedaan pengaruh upah minimum terhadap transisi pekerja formal antara laki-laki dan perempuan. ......The impact of minimum wage policies on employment is still a matter of debate. The minimum wage can increase the income of some workers, but it can also cause other workers to lose their jobs. An increase in the minimum wage has different effects for different groups of workers. The impact of the minimum wage increase will be felt more by vulnerable groups of workers, such as female workers, young workers, and workers with low education. This study uses individual data sourced from Sakernas August 2014–2019 and macro variables, namely UMK, PDRB, and the unemployment rate. By using the multinomial probit regression method, it is found that the minimum wage has a negative impact on the transition probability of formal to informal workers and formal workers to not work. Based on individual characteristics, the minimum wage has more impact on the transition of young workers than productive and old workers. The minimum wage also has more impact on the transition of workers with low education compared to workers with secondary and higher education. Meanwhile, there is no difference in the effect of the minimum wage on the transition of formal workers between men and women

Abstrak :
Penelitian ini didasarkan pada pemberlakuan pemberian upah dibawah ketentuan upah minimum bagi usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan usaha kecil. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa ketentuan upah minimum kabupaten dan kota adalah sebagai bentuk jaring pengaman bagi kehidupan ekonomis pekerja Indonesia. Namun seringkali menjadi permasalahan umum bagi usaha mikro dan usaha kecil adalah bahwa mereka tidak bisa memenuhi ketentuan upah minimum tersebut dikarenakan memang dari kemampuan finansial usaha mereka sendiri yang memang berbeda dengan usaha-usaha besar. Melalui Undang Undang Cipta Kerja pemerintah akhirnya membuat aturan perubahan dalam klaster ketenagakerjaan dengan memberikan aturan pengkhususan bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam hal pemberian upah dibawah ketentuan upah minimum. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai persyaratan untuk dapat memberikan upah dibawah ketentuan upah minimum dan bagaimana pemberian upah dibawah ketentuan upah minimum. Metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian adalah mengenai penjelasan syarat usaha yang dapat membayar upah pekerjanya dibawah ketentuan upah minimum, bagaimana tata cara pembuatan Kesepakatan Bersama agar dapat membayar upah dibawah ketentuan upah minimum ......This research is based on the application of wages below the minimum wage for businesses that meet the criteria for micro and small businesses. As it is known that the provisions of the district and city minimum wages are a form of safety net for the economic life of Indonesian workers. However, often a common problem for micro and small businesses is that they cannot meet the minimum wage requirements because the economic capacity of their own businesses is different from that of large businesses. Through the Employment Creation Act, the government finally made changes to the labor cluster by providing special rules for micro and small businesses in terms of providing wages below the minimum wage. The problems that will be studied in this research are regarding the requirements to be able to provide wages below the minimum wage provisions and how to provide wages under the minimum wage provisions. The method used by the author in this study is a normative juridical research. The results of the research are an explanation of the conditions for businesses that can pay their workers' wages below the minimum wage, how to make a Collective Agreement so that they can pay wages below the minimum wage.

Abstrak :
Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaringan pengaman. Pemberian upah harus didasari dengan peraturan yang berlaku khususnya peraturan yang ditetapkan di setiap wilayahnya. Setiap kota atau Kabupaten telah menentukan nominalnya tersendiri terkait Upah Minimum Kota (UMK). Tulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya pemberian upah kepada PT.X yang berada di kota Makassar dimana upah yang diberikan yakni di bawah ketentuan nominal UMK yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yang didasari dari pandangan hukum merupakan norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, hal ini sangat lumrah dengan kalimat sebagai berikut “law as it is written in the book”. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dimana metode ini digunakan sebagai suatu proses untuk menganalisis dan menemukan suatu aturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan atas dasar pengumpulan data yang sistematis dan menyeluruh untuk memperoleh jawaban terkait penelitian yang akan diteliti dengan menggunakan jenis dara sekunder. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak berkiblat pada peraturan yang telah ditentukan terkait pemberian upah sehingga melanggar SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 2345/XI/2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2017. Hal ini perlu ada perlindungan hukum terkait pekerja yang diberikan upah dibawah ketentuan UMK yang berlaku agar hak-hak pekerja dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. ......The minimum wage is the lowest monthly wage consisting of basic wages including fixed allowances set by the Governor as a safety net. The provision of wages must be based on applica ble regulations, especially the regulations stipulated in each region. Each city or regency has determined its own nominal related to the City Minimum Wage (UMK). This paper is motivated by the provision of wages to PT. X which is in the city of Makassar w here the wages given are below the nominal UMK applicable. The research method used in this paper is research based on the view that the law is positive norms in the national legal legislation system, this is very common with the following sentence "law as it is written in the book". The type of research method used is normative juridical where this method is used as a process to analyze and find a rule of law to answer the legal problems faced. This research is analytical descriptive using qualitative data analysis methods which are carried out on the basis of systematic and comprehensive data collection to obtain answers related to the research to be studied using secondary data types. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the comp any is not oriented to the regulations that have been determined regarding the provision of wages so that it violates the Decree of the Governor of South Sulawesi No. 2345/XI/2016 concerning the Determination of the Makassar City Minimum Wage in 2017. This requires legal protection regarding workers who are given wages under the applicable UMK provisions so that workers' rights can be fulfilled properly.

Abstrak :
Issue of minimum wage in local region of Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas perlindungan upah bagi pekerja di Indonesia pasca berlakunya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015. Kondisi pasar kerja yang timpang di Indonesia menyebabkan lemahnya posisi pekerja dalam perundingan upah. Untuk itu pemerintah berperan memberikan perlindungan melalui kebijakan pengupahan. Selanjutnya dibahas mengenai penerapan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015, yang dikhususkan pada penetapan upah minimum dan struktur skala upah di perusahaan. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan mengkaji aspek perlindungan upah dalam pasal-pasal pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 dan penerapan ketentuan formula penetapan upah minimum dan struktur skala upah. Jenis data yang digunakan bersifat sekunder dari bahan hukum yang sifatnya perimer, sekunder dan tertier. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 belum sempurna memenuhi aspek perlindungan upah pekerja dan dalam penerapannya belum secara maksimal dapat dilaksanakan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses wage protection for workers in Indonesia after the enactment of Government Regulation number 78 year 2015. The unfair labor market conditions in Indonesia lead to weaker workers 39 position in wage negotiations. The government has a role in providing protection through wage policy. Further discussed of its implementation devoted to the determination of the minimum wage and structure and scale of wages. This Thesis used normative empiric research method in examining the aspects of wage protection in the articles on Government Regulation no. 78 of 2015 and the application of the provisions of the formula of minimum wage determination and wage scale structure. The result of the research showed that Government Regulation number 78 Year 2015 has not been perfectly fulfilling the wage protection aspect of the workers and in its implementation has not been maximally implemented.

Abstrak :
ABSTRACT
Pekerja merupakan aktor penting dalam hubungan industrial. Di dalam hubungan industrial tidak terlepas dari permasalahan tenaga kerja, salah satunya ialah masalah upah. Untuk itu, Pemerintah mengatasi permasalahan upah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Pengupahan. Akan tetapi, setelah dikeluarkannya dan dilaksanakannya PP 78/2015 banyak dari serikat pekerja yang menolak karena ada perubahan metode dalam pembayaran upah yang merugikan pekerja. Skripsi ini membahas tentang bagaimana evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan dan apa permasalahan dan tantangan dalam penetapan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan dimensi-dimensi kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Data diperoleh wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menujukkan bahwa evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan PP 78/2015 belum memenuhi penghasilan kebutuhan hidup layak pekerja/buruh dimana bahwa dari enam dimensi dan indikator yang digunakan dalam evaluasi belum terlaksana dengan baik. Permasalahan dalam penetepan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta yakni dikarenakan PP 78/2015 bertentangan dengan UU 13/2013 tentang Ketenagakerjaan, tidak melibatkan peran Dewan Pengupahan, intervensi politik, dan perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Disisi lain, terdapat tantangan dalam penetapan upah minimum Provinsi DKI Jakarta yakni harus sesuai dengan kebutuhan riil pekerja, dan mengembalikan konsep safety net.

---

ABSTRACT
Workers are the main factor in industrial relations. Industrial relations can not be separated from men power issues, one of which is wages. The Government works to resolve the following issue by formulating the Government Regulation No. 78 of 2015 on Wages. However, after being released and implemented, many labor unions decline the regulation since there is an amandment of method in wage payment that harms the workers. This study discusses the evaluation of implementations of Government Regulation No. 78 of 2015 on Wages and what are the issues in formulating the provincial minimum wage in Jakarta. This study uses post positivist approach with the dimensions of policy evaluation criteria proposed by Dunn that is effectiveness, effieciency, adequacy, fairness, responsiveness, and accuracy. The data is obtained from the interviews and the study of literature. The result of this study shows that the evaluation of the implementation of the following regulation has not yet reached the need of proper living of the workers based on the six dimensions and indicators that are used in this study. The issues in fomulation provincial minimum wage in Jakarta is because the regulation is not legally harmonized with Act No. 13 of 2003 on Manpower, in which the act does not involve any role from Wage Councils, political intervention, and distinction of interests between workers and entrepreneurs. On the other hand, there are also two obstacles along the way which must be in accordance with the real needs of workers and restore the concept of safety net.