Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
BUMN dan lembaga lainnya yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah dapat dikecualikan dari Undang-Undang Persaingan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan hak monopoli kepada BUMN untuk menyelenggarakan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara.Dalam tulisan ini akan diberikan contoh satu lembaga BUMN, yaitu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau PT Pelindo II yang pada mulanya telah mendapatkan hak monopoli berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran yang kemudian hak monopoli tersebut dihapus dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Polemik yang terjadi pada perusahaan tersebut disaat PT Pelindo II mendirikan beberapa anak perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa logistik yang akan bersaing dengan perusahaan swasta lain di bidang jasa kepelabuhan Tanjung Priok yang sudah lama berkecimpung dalam usaha tersebut.Permasalahannya adalah apakah monopoli oleh BUMN dibenarkan menurut persaingan usaha Indonesia dan apakah monopoli oleh PT Pelindo II dan anak-anak perusahaannya pada jasa kepelabuhan Tanjung Priok dapat dibenarkan menurut hukum persaingan usaha. ......State-Owned Enterprises and other institutions established or designated by the government may be exempted from the Competition Law. Article 33 of the Constitution Indonesia of 1945 and Article 51 of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition gives monopoly rights to the State-Owned Enterprises to hold a monopoly on the production and/or marketing of goods and/or services which control the lifes of most people in general and sectors of production which are important to the state. In this paper will be given an example of the State-Owned Enterprises, namely PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) or PT Pelindo II in have gained a monopoly based on Law Number 21 Year 1992 on the Voyage which was then the monopoly is removed by Law No. 17 in 2008 on the Voyage. Polemic that occurred at the company while PT Pelindo II established several subsidiary companies engaged in the business of logistics services that will compete with other private companies in the field of Tanjung Priok port service that has long been in the business. The problem is whether the monopoly by the State-Owned Enterprises is justified by the Indonesian competition and whether the monopoly by PT Pelindo II and its subsidiary companies at Tanjung Priok port service can be justified under competition law.

Abstrak :
Tindakan pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan salah satu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia, karena membatasi ruang gerak individu dalam melakukan setiap kegiatannya, serta dapat berdampak pada fisik, psikologis, dan sosial individu. Adanya Program Banten Bebas Pasung 2019 merupakan wujud dari upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Provinsi Banten, salah satunya adalah Kabupaten Lebak. Dalam pelaksanaannya, Program Banten Bebas Pasung ini memerlukan sinergitas lintas sektor, baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Banten Bebas Pasung 2019 di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi program yang disampaikan oleh Charles O. Jones (1996). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan beberapa aktor yang terlibat dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program di Kabupaten Lebak belum dapat berjalan secara optimal karena masih ditemukannya permasalahan pada seluruh indikator, yakni sumber daya manusia, sarana dan prasarana, unit organisasi, SOP, keseragaman pemahaman implementor, komunikasi implementor, sosialisasi program, pelayanan program, pembiayaan program, serta dukungan program. Selain itu, juga terdapat hambatan dalam pelaksanaan Program Banten Bebas Pasung 2019 yang berasal dari internal dan eksternal. Adapun hambatan internal yang berasal dari struktur birokrasi dan layanan kesehatan yang diberikan, serta eksternal dari keadaan geografis serta pengetahuan dari masyarakat yang masih minim ......The act of restraint people with mental disorders (ODGJ) is one of the actions that violate Human Rights because it limits individuals' space to carry out each activity and can impact the individual's physical, psychological, and social. The Government's efforts to overcome cases of shedding people with mental disorders (ODGJ) through Banten's Free Restraint 2019 Program in Banten Province, one of which is the Lebak Regency. In its implementation, the Banten's Free Restraint Program requires synergy across sectors, both at the provincial, city levels, to the community. This study analyzes the Banten's Free Restraint 2019 Program's implementation in Lebak Regency, Banten Province, which refers to the theory of program implementation presented by Charles O. Jones (1996). This study's approach uses a post-positivist paradigm with data collection techniques through in-depth interviews with several actors involved and literature study. The result indicates that the program's implementation has not been able to run optimally because all indicators, namely, human resources, facilities, infrastructure, organizational units, SOPs, similarity understanding of implementers, implementor communication, program socialization, program services, program financing, and program support) still have problems. Besides, there are also obstacles in implementing the Banten's Free Restraint 2019 Program from internal and external. Internal obstacles come from the bureaucratic structure and health services provided, and external obstacles come from geographical conditions and minimal knowledge from the community

Abstrak :
ABSTRAK
Akuisisi dengan perusahaan yang masih berada dalam pasar yang sama ataupun rangkaian produksi yang sama dapat mengakibatkan integrasi secara vertikal atau horizontal. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat ketentuan larangan terhadap integrasi vertikal dan horizontal, karena dapat berakibat negatif pada persaingan usaha, dan/atau merugikan masyarakat. Ketentuan ini diatur secara rule of reason. Skripsi ini menganalisis pelaksanaan akuisisi PT. Indofood Asahi Sukses Beverage (IASB) terhadap PT. Buana Distrindo (Buana) dari sudut pandang Hukum Persaingan Usaha, serta kesesuaian Pendapat KPPU No. 20/KPPU/PDPT/VI/2016 dalam menilai integrasi vertikal yang dilakukan IASB terhadap Buana melalui akuisisi ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder. Berdasarkan penelitian ini, Penulis berkesimpulan bahwa akuisisi PT. IASB atas PT. Buana tidak melanggar ketentuan Pasal 14 UU HPU dan Pendapat KPPU No. 20/KPPU/PDPT/VI/2014 telah sesuai dengan ketentuan UU HPU, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 dan Pedoman KPPU tentang Larangan Integrasi Vertikal.

---

ABSTRACT
"The exponential growth of Indonesian beverage market triggers competitors in said" "market to act for their expansion. One of the common means of expansion is by" "acquiring other businesses. Acquisition of other bussineses within the same market or production chain causes vertical or horizontal integration. Law No. 5 / 1999 on the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Competition prohibits certain act of vertical and horizontal integration, because it may negatively impact competition and/or harm the society. This particular regulation uses the rule of reason approach. This Thesis analyzes the acquisition of PT. Buana Distrindo (Buana) by PT. Indofood Asahi Sukses Beverage (IASB) from the Competition Law point of view, and whether the Opinion of The Commission No. 20/KPPU/PDPT/VI/2014 complies with Indonesian Competition Law.

Abstrak :
ABSTRAK
Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga negara independen yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untuk menegakkan hukum persaingan usaha. Kewenangan tersebut termasuk untuk menjatuhkan sanksi berupa denda administratif kepada pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 47 ayat (2) Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 dalam menentukan denda administratif pada kasuskasus yang diputus KPPU dan membandingkannya dengan pengaturan di Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa denda yang dijatuhkan oleh KPPU kepada pelaku usaha sering kali tidak sesuai dengan ketentuan minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) huruf g yaitu sebesar satu miliar rupiah. Hasil penelitian menyarankan bahwa apabila KPPU merasa ketentuan batas minimum denda tidak dapat diterapkan secara indiskriminatif kepada setiap pelanggaran, maka KPPU sebagai lembaga yang diberi tugas untuk menyampaikan laporan dan masukan kepada Pemerintah mengenai persaingan usaha untuk mengusulkan revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

---

ABSTRACT
As Indonesia?s competition authority, KPPU has been given the authority by Law No. 5 1999 to enforce the regulation of competition in Indonesia. It?s authority as stated in the law includes the imposing of administrative penalty. This research aims to understand the enforcement of Section 47(2)g Law No. 5 1999 in competition cases that has been reviewed by KPPU and to compare it with the competition law in the United States, Japan, and Germany. This is a judicial normative research. This research shows that KPPU has neglected the provision of Section 47(2)g Law No. 5 1999 which states that administrative penalty imposed by KPPU shall be no less than one billion rupiah in determining the amount of administrative penalty. Furthermore, this research suggests that if KPPU thinks that the minimum amount of administrative penalty provision cannot be indiscriminately applied, then as a commission tasked to inform and advise the Government on competition matters, KPPU should suggest the revision of the law.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini mebahas tentang analisis yuridis terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan dalam sektor minuman olahan serbuk yang dilakukan oleh PT Forisa Nusapersada melalui Program Pop Ice The Real Ice Blender yang termuat dalam Internal Office Memo No. 15/IOM/MKT-DB/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014. Program ini diperkuat dengan adanya Surat Perjanjian Kontrak Dislay Pop Ice antara PT Forisa Nusapersada dengan para pemilik kios minuman dan atau toko pasar. KPPU menyatakan bahwa PT Forisa Nusapersada terbukti bersalah dan melanggar Pasal 19 huruf a dan b dan Pasal 25 ayat 1 huruf a dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sekaligus membayar denda sebesar Rp 11.467.500.000,00. Adapun dalam penulisan skripsi ini Penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif dengan tujuan menganalisis Program Pop Ice The Real Ice Blender yang dilakukan oleh PT Forisa Nusapersada berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Peraturan Komisi No. 3 Tahun 2009, dan Peraturan Komisi No. 6 Tahun 2010. Penguasaan Pasar merupakan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Namun, penguasaan pasar diperbolehkan apabila dilakukan dengan cara yang sehat. Kemudian, seorang pelaku usaha dinyatakan memiliki posisi dominan apabila menguasai 50 atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

---

ABSTRACT
This thesis analyzes about judicial analysis towards the Commission for the Supervision of Busioness Competition decision No. 14 KPPU L 2015 related to market controlling and abuse of dominant position in powdered beverage sector which conducted by PT Forisa Nusapersada through Pop Ice The Real Ice Blender Program in Internal Office Memo No. 15 IOM MKT DB XII 2014 on 24th December 2014. The Program is strengthened by the letter of Pop Ice contract agreement between PT Forisa Nusapersada and the owner of kiosk or shop in the market. KPPU stated that PT Forisa Nusapersada was found guilty and violated the article 19 a and b , and article 25 1 a and c Law No. 5 Year 1999 and pay a fine of 11.467.500.000,00. The writer used yuridis normative method to analyze Pop Ice The Real Ice Blender Program by PT Forisa Nusapersada based on the Law No. 5 Year 1999, Commission Regulation No. 3 Year 2009, and Commission Regulation No. 6 Year 2010. Market Controlling is an activity that is prohibited under the Law No. 5 Year 1999. However, market controlling is allowed if conducted fair and achieved in a legal way. Also, if a businessman stated has a dominant position if they holds 50 or more market controlling of one particular type of goods or service.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2015 yang menyatakan bahwa PT ASTIL terbukti melanggar pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999 dalam penguasaan pembelian rumput laut hasil Sumba Timur. PT ASTIL merupakan pembeli tunggal atau menguasai pasokan rumput laut jenis E. Cottoni hasil Sumba Timur. Menurut majelis Komisi PT ASTIL telah melakukan hambatan pasar terhadap calon pembeli potensial dengan cara membuat perjanjian dengan pengepul yang memiliki klausula kewajiban menjual ke PT ASTIL dan dengan adanya catatan rekomendasi Dinas Perikanan dan Kelautan yang dibuat Ir. Maxon M. Pekuwali yang sekaligus menjadi Pemegang Saham dan Komisaris PT ASTIL. Terhadap permasalahan diatas dilakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Komisi tidak tepat dalam melakukan perhitungan jumlah pangsa pasar PT ASTIL. Padahal, pendekatan pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999 adalah rule of reason, dimana salah satu syaratnya adalah penguasaan pasar lebih dari 50 . Majelis Komisi tidak memperhitungkan pembeli rumput laut lain dan hanya memberikan pernyataan bahwa PT ASTIL melakukan penguasaan pasokan dan merupakan pembeli tunggal. Oleh karena itu, maka unsur penguasaan pembelian menjadi tidak terpenuhi dan menjadikan putusan akhir tidak tepat.

---

ABSTRACT
This thesis discussed about the Commission 39 s decision of KPPU No. 21 KPPU L 2015 which states that PT ASTIL proven violating Article 18 of Law No. 5 of 1999 about purchase mastery of seaweed product East Sumba. PT ASTIL is a single buyer or controlling the supply of seaweed type E. cottoni. The Judges declared that PT ASTIL conduct market barriers to potential buyers by making agreement with collectors with the clause oblige sell to PT ASTIL and records recommendation Department of Fisheries and Marine Resources created by Ir. Maxon M. Pekuwali which become shareholders and commissioners PT ASTIL. Based on above problems, do research using normative judicial method. Results of research addressing that commission did not appropriate in calculating the amount of the market share of PT ASTIL. Besides, approach to article 18 are rule of reason. one of the requirements is a market share of more than 50 . Commission did not take into account other buyers seaweed. Therefore, the element of mastery purchase being unfulfilled and makes the final decision was not appropriate.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini memberikan analisis terhadap putusan KPPU No.01/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan memberikan penjelasan mengenai pengaturan persekongkolan tender di dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan membahas mengenai kesesuaian penggunaaan alat bukti oleh KPPU dalam pembuktian perkara persekongkolan tender ini dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memberikan analisis mengenai pertimbangan Majelis Hakim dalam pemenuhan unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menggunakan pendekatan rule of reason dalam membuktikan terjadinya praktik persekongkolan tender. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil skripsi ini melihat bahwa penggunaan alat bukti oleh KPPU dalam pembuktian praktik persekongkolan tender tidak sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan putusan majelis yang membenarkan hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku baik itu Pasal 42 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maupun PERKOM No. 1 tahun 2010 yang dimana kedua undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya penggunaan indirect evidence dalam pembuktian persekongkolan tender.

---

ABSTRACT
This thesis provides the analysis of the Allegation of violation Article 22 Law Number 5 of 1999 by giving an explanation of the regulation of tender collusion that uses the rule of reason approach in Indonesia rsquo s Antitrust Law. This thesis also provides the analysis of using indirect evidence prior to the vindication by KPPU according to the Article 42 Law Number 5 of 1999. This thesis uses normative juridicial approach, which some of the data are based on related literatures. The result of this thesis is the using of indirect evidence as the evidence for a verdict and the judges ruling that justificates the using of indirect evidence are not based on the regulation of the law. Article 42 Law Number 5 of 1999 and the Commision Law Number 1 of 2010 does not state that indirect evidence is included to the all the evidence list that the law provides.

Abstrak :
Salah satu perjanjian yang dilarang menurut ketentuan UU Nomor 5 Tahun 999 adalah perjanjian tertutup (exclusive dealing). Dalam ketentuan Pasal 15 UU Jomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian lengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan 1tau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Untuk nemahami tentang hubungan antara penyalahgunaan posisi dominan dengan 1erjanjian tertutup, maka perlu dicermati tentarig tiga hal: 1 )hubungan yang signifikan antara posisi dominan pelaku usaha dengan terjadinya suatu perjanjian tertutup, ~)pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 06/KPPU.12004 untuk menentukan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kasus tersebut termasuk dalam perjanjian tertutup yang dilarang oleh UU Nomor 5 lahun 1999, 3)hubungan antara posisi dominan dengan perjanjian tertutup dalam perkara Putusan Nomor 06/KPPU/2004. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian ini mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif malitis.Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Menyalahgunaan posisi dominan mempunyai hubungan yang sangat eraUsignifikan dengan perjanjian tertutup. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf :1. Disamping itu hubungan penyalahgunaan posisi dominan dengan perjanjian tertutup tersebut, dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (3) yang melarang pelaku usaha Jntuk membuat perjanjian mengenai harga atau potoilgan harga tertentu atas barang :ian atau jasa. Untuk menentukan adanya perjanjian tertutup, pendekatan yang :iilakukan adaiah pendekatan per se illegal. Pendekatan per se illegal juga digunakan dalam beberapa perkara yang diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), antara lain, dalam Putusan Nomor: 10/KPPU-L/2001. Putusan KPPU No.06/KPPU-U2004, yang menyatakan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf a. Jo ayat (2) huruf a, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menunjukkan bahwa dalam perkara tersebut terdapat hubungan yang sangat erat antara penyalahgunaan posisi dominan dengan perjanjian tertutup.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, Bagaimanakah pengaruh atau dampak Perjanjian Integrasi Vertikal terhadap pasar menurut hukum persaingan usaha di Indonesia? Kemudian yang kedua, Bagaimanakah Putusan KPPU Tentang perjanjian Integrasi Vertikal di Indonesia menurut Undang - Undang nomor 5 tahun 1999 ?, dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengruh dari perjanjian integrasi vertikal itu sendiri, bahwa Hukum persaingan usaha memandang Integrasi Vertikal sebagai perjanjian yang dilarang. bertujuan menguasai produksi barang atau jasa tertentu, dalam pelanggaran integrasi vertikal ini menggunakan pendekatan rule of reason karena integrasi vertikal ini mempunyai dampak ? dampak atau pengaruh terhadap persaingan usaha ataupun sebaliknya yang merugikan pelaku usaha lain. kemudian ada terdapat perbedaan putusan yaitu putusan Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2003 Garuda Indonesia dan Abcus Indonesia, dan putusan Putusan Nomor.05/KPPUL/ 2002 Grup 21 Cineplax dengan pelapor, dalam penelitian ini yang melihat sisi pembeda selanjutnya dilanjutkan dengan adanya meminta pendapat ke KPPU yaitu Nomor 20/Kppu/Pdpt/Vi/2014 Tentang Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perusahaan PT Buana Distrindo Oleh PT Indofood Asahi Sukses Beverage, terkait perjanjian integrasi vertikal. Dengan hasil penelitian bahwa banyak pandangan KPPU tidak meluas dengan adanya tindakan integrasi vertikal melihat dari unsur- unsur pasal 14 integrasi vertikal itu sendiri dampak dan akibat nya. Setelah melihat perbedaan kasus garuda yang terbukti bersalah dengan kasus grup 21 cineplax yang dinyatakan tidak terbukti melanggar pasal 14 integrasi vertikal. Maka dari itu perlu penyempurnaan dari UU N0.5 Tahun 1999 dengan aturan yang tegas dan jelas meluas sehingga dapat bias dilihat jelas melanggar atau tidaknya, sehingga kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat dan perekonomian Negara.

---

ABSTRACT This thesis addresses two main issues. First, What is the effect or impact of Vertical Integration Agreement to market under competition law in Indonesia? Then the second, How the Commission Decisions About agreement Vertical Integration in Indonesia according to Act - Act No. 5 of 1999?, In a study conducted using normative juridical, with the goal of this study was to determine pengruh of agreement vertical integration itself, that Law Vertical Integration regard competition as a prohibited agreement. aims to master the production of certain goods or services, in violation of this vertical integration using a rule of reason approach because it has the effect of vertical integration - the impact or effect on competition or otherwise harm other businesses. then there are differences in ruling that the decision on Case No. 01 / KPPU-L / 2003 Abcus Garuda Indonesia and Indonesia, and the decision of the Decision Nomor.05 / KPPU-L / 2002 Group 21 Cineplax with the complainant, in this study to see the next differentiator continues with requesting the opinion to the Commission, ie No. 20 / KPPU / PDPT / Vi / 2014 About Notification Takeover Shares (Acquisition) of PT Buana Distrindo by PT Indofood Sukses Asahi Beverage, related to the vertical integration agreement. With the result that many view the Commission's investigation did not extend to the act of vertical integration of elements see chapter 14 vertical integration itself of its impact and consequences. After seeing the difference eagle convicted cases with 21 cases cineplax group declared not proven to have violated Article 14 of vertical integration. Thus the need refinement of the Law N0.5 1999 with strict rules and clearly extends so as to bias seen clearly violated or not, so that legal certainty and benefits to society and the economy of the State.

Abstrak :
Penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham wajib memerhatikan persaingan usaha akan tetapi proses pemberitahuan wajib dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham yang tidak memiliki fungsi pencegahan terhadap anti persaingan, untuk itu permasalahan yang dibahas bagaimanakah kewajiban dan proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dalam prespektif hukum persaingan. tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis nomatif dengan pendekatan perbandingan hukum di negara lain. pelaku usaha yang memiliki nilai aset atau penjualan tertentu wajib melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, apabila pemberitahuan terlambat dilakukan maka pelaku usaha akan dikenakan denda administrasi keterlambatan, konsultasi penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham dapat dilakukan pada saat kewajiban pengumuman rancangan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham pada paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. ......Merger, consolidation, or acquisition of shares shall be notice of competition, but the notification process must be done 30 (thirty) days after the date of merger, consolidation, or acquisition of shares that do not have the function of preventing anti-competitive, for the problems discussed how the obligations and processes merger, consolidation, or acquisition of shares in a competition law perspective. This thesis research methods nomatif juridical approach to comparative law in other countries. businesses that have a value of certain assets or sale shall make a notification to the Business Competition Supervisory Commission, if the notice was too late to do the business will be subject to administrative penalties of delay, consultation merger, consolidation, or acquisition of shares can be done at the time of the announcement of the draft obligation merger, consolidation, or acquisition of shares at least 30 (thirty) days prior to calling the General Meeting of Shareholders.