Ditemukan 70 dokumen yang sesuai dengan query
Hermawan Wijayanto, author
Tesis ini membahas mengenai legalitas dan tata cara penyusunan Petunjuk Pelaksanaan yang ideal di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Latar belakang penyusunan tesis ini adalah adanya beberapa Petunjuk Pelaksanaan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga diragukan sifat mengaturnya. Hal ini berakibat adanya perbedaan pendapat tentang format...
Depok: Universitas Indonesia, 2013
T35664
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Lumban Gaol, Samson, author
ABSTRAK
Sebagai negara yang berdaulat dan merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Mata uang Rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara. Pemerintah dan bangsa Indonesia memahami bahwa Indonesia menginginkan Rupiah menjadi tuan rumah di negara sendiri. Tesis ini...
2017
T48008
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ananda Putri Pertiwi, author
Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya memberikan jasa melalui lalu lintas pembayaran untuk pemenuhan lalu lintas pembayaran dalam kegiatan sehari-hari, melalui PT ABC misalnya. Berdasarkan peraturan pemerintah bahwa PT ABC harus melakukan proses pengadaan dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan seperti renovasi gedung dan pemenuhan kebutuhan operasional kantor...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Soedarsono, author
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
342.02 SOE p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1999
340.11 HIM
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Paris: UNESCO, 2004
001.060 1 UNI b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Adhi Anuhroho, author
Abstrak
Tesis ini membahas tentang penormaan asas efisiensi berkeadilan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diperbarui pada peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan. Tulisan ini menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan unsur efisiensi berkeadilan dalam pengujian konstitusional UU Ketenagalistrikan. Disimpulkan bahwa makna dari efisiensi berkeadilan dalam Pasal 33...
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2017
340 JHP 47:2 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Satya Arinanto, author
Jakarta: DPR RI,
MK-Pdf
UI - Publikasi Universitas Indonesia Library
Laras Setyorini, author
Penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi fasilitas kepabeanan pada Pusat Logistik Berikat (PLB) yang telah ditetapkan berdasarkan PMK No. 28/PMK.04/2018 tentang perubahan atas PMK No. 272/PMK.04/2015. Melalui peraturan ini diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan atas pendirian Pusat Logistik Berikat. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi dari pemberian fasilitas pada pusat logistik...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nurfuady Bakir, author
Sebagai pengadilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana ditentukan oleh Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Diantara kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, kewenangan memutus pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat dikatakan sebagai kewenangan utama dari sisi teori dan sejarah. Dalam praktiknya, sejak berdirinya hingga sekarang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
