Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Menyadari peranan transportasi dalam pembangunan nasional sangat penting, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistim transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Mengingat pentingnya sarana jasa transportasi tersebut dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menyediakan sarana angkutan umum. Terbatasnya angkutan umum yang mendapatkan izin oleh pemerintah, mendorong sebagian orang untuk menyediakan sarana tersebut. Hal ini dimungkinkan karena permintaan kebutuhan angkutan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat semakin hari semakin bertambah. Di dalam menyediakan sarana angkutan umum yang disediakan oleh sebagian orang itu, karena izinnya tidak ada, maka angkutan tersebut tidak dilengkapi dengan saran atau syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai kendaraan umum. Sarana angkutan umum yang tidak memenuhi syarat tersebut dikenal dengan istilah omprengan. Dengan adanya omprengan yang jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas tersebut, merupakan tugas dari Polantas untuk melakukan tugas penegakan hukum . Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lalu lintas dilakukan dengan menggunakan tilang atau bukti pelanggaran. Berkaitan dengan adanya omprengan yang melayani jalur Tangerang - Kalideres - Kota yang khususnya pada jalur Tangerang - Kalideres yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penindakan adalah Sat Lantas Polres Metro Tangerang. Namun dalam kenyataannya para petugas Polantas Polres Metro Tangerang tidak melakukan penindakan dengan tilang, tentunya hal ini merupakan pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami serta memberikan gambaran mengenai pertimbangan dalam memberikan suatu kebijakan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polantas Polres Metro Tangerang terhadap omprengan. Dengan demikian akan diketahui dan dipahami serta diperoleh gambaran tentang pertimbangan-pertimbangan dalam memberikan kebijakan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polantas. Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan mempergunakan pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data yaitu metode pengamatan, pengamatan terlibat terbatas terhadap adanya interaksi sosial antara pengemudi omprengan dengan pemilik omprengan, penumpang, petugas ngetem, petugas Polantas, pengemudi angkutan umum lainnya dan pelaksanaan penegakan hukum oleh Polantas serta didukung dengan mengadakan wawancara. Kebijakan yang dilakukan oleh Polantas Polres Metro Tangerang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dengan menggunakan tilang terhadap omprengan pada jalur Tangerang - Kalideres - Kota terdapat beberapa pertimbangan. Pertama karena adanya kepentingan masyarakat pengguna jasa angkutan akan kebutuhan angkutan yang belum terpenuhi oleh angkutan umum yang resmi, sehingga masyarakat menggunakan jasa angkutan omprengan. Kedua adalah untuk menghindari resiko yang lebih besar apabila melakukan penindakan dengan menggunakan tilang terhadap omprengan, yaitu dapat terjadinya unjuk rasa dan demontrasi dari pengemudi omprengan yang dapat mengarah terjadinya kerusuhan. Hal ini dilakukan agar petugas Polantas tidak menjadi faktor pemicu, sedangkan kalau tidak ditindak manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa angkutan umum yang belum terpenuhi yang mendapatkan izin dari pemerintah. Disamping adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum petugas Polantas Polres Metro Tangerang yaitu dengan mendapatkan keuntungan dari kegiatan omprengan tersebut. Hal ini tentunya mempengaruhi petugas Polantas lainnya dalam melakukan penindakan dengan tilang terhadap omprengan tersebut. Tetapi penyimpangan ini tidak melibatkan satuan lalu lintas Polres Metro Tangerang. Tesis ini terdiri dari VI bab yaitu : bab I berisi latar belakang, permasalahan, tujuan tesis, hipotesis, ruang lingkup , metode penelitian dan kajian kepustakaan. bab II berisi gambaran umum Sat Lantas Polrestro Tangerang, bab III berisi kegiatan omprengan jalur Tangerang - Kalideres, bab IV berisi interaksi sosial dan keteraturan sosial pengemudi omprengan , bab V berisi pelaksanaan penegakan hukum dengan tilang terhadap Omprengan dan bab VI berisi kesimpulan.

Abstrak :
Tugas dan wewenang Polri yang diatur dalam UU No. 28 tahun 1997 salah satunya adalah menangani permasalahan kendaraan bermotor mencakup pendaftaran kendaraan bermotor. Dalam prakteknya, tugas tersebut dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah/Dipenda dan PT. Jasa Raharja menyelenggarakan pelayanan pendaftaran dan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam satu kantor Samsat. Akan tetapi dalam pelaksanaan sehari-harinya, adanya birokrasi berjenjang dalam pengurusan surat-surat kendaraan bermotor tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai hambatan dalam proses administrasinya. Hal tersebut membuka peluang munculnya jasa calo/biro jasa yang dapat membantu pengurusan surat-surat tersebut. Penelitian yang dilakukan di kantor Samsat Kodya Semarang bertujuan untuk menggambarkan proses pelayanan petugas samsat serta adanya pelayanan secara khusus berkaitan dengan kelengkapan persyaratan yang kurang, proses cepat bea balik nama, percaloaan serta adanya pembukaan loket khusus untuk Acc KTP sebagai alternatif untuk tidak melakukan balik nama. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode etnografi dengan pendekatan kualitatif, dimana penulis langsung berada ditengah-tengah obyek penelitian untuk mengamati, merasakan, dan memahami dinamika pelaksanaan pelayanan oleh petugas samsat dalam proses administrasi kendaraan. Penulis juga melakukan aktivitas sebagai wajib pajak, mengamati, dan melakukan wawancara terhadap petugas samsat, baik PNS maupun Polri dan calo/biro jasa. Hasil penelitian menemukan pelayanan Samsat di Kodya Semarang terbagi tiga yaitu Samsat I, Samsat II dan Samsat III dimulai jam 08.00 WIB sampai jam 14.00 WIB serta dilayani oleh 113 orang petugas yang terdiri dari 57 orang petugas Polri, 16 orang PNS dan 40 orang PHL. Pengguna jasa yang dilayani petugas terdiri dari : pemilik langsung atau wajib pajak, calo, suruhan atau kurir balk orang sipil maupun personal Polri. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat seperti one day service dalam proses administrasi kendaraan bermotor tidak disertai kriteria dan batasan waktu yang jelas. Hal ini mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa perantara atau calo. Pada sisi lain para wajib pajak cenderung menggunakan calo atau perantara dalam mengurus surat-surat kendaraan bermotornya, sehingga aktivitas sehari-harinya tidak terganggu. Perantara atau calo yang beroperasi di kantor Samsat Kodya Semarang terdiri dari personel Polri di kantor Sarnsat termasuk Provost Polda Jawa Tengah yang bertugas melakukan pengamanan internal, pegawai negeri dari Pemda Kodya Semarang, pegawai harian lepas, biro jasa yang dikenal dengan calo resmi, calo liar, dan petugas parkir. Dalam melaksanakan pekerjaannya, para calo mempunyai cara dan strategi sendiri untuk menarik wajib pajak yang akan mengurus kendaraannya, seperti mangkal di depan pintu, di ruang tunggu, di tempat parkir, dan di warung sekitar samsat. Disamping itu ada calo yang memiliki pelanggan sendiri, yaitu wajib pajak yang setiap tahunnya secara rutin dibantu pengurusan administrasi kendaraan bermotornya. Biasanya calo menghubungi wajib pajak langganan yang terdaftar dalam buku khusus beberapa hari sebelum waktu jatuh tempo. Pada sisi lain terjadi penyimpangan tugas dan kewenangan oleh petugas dalam melayani masyarakat. Hal ini dibuktikan dimana dalam pengecekan fisik kendaraan bermotor yang meliputi nomor rangka dan nomor mesin dilakukan oleh petugas Polri tidak dilaksanakan sebagaimana aturan yang ada, sehingga petugas Polri itu sendiri tidak optimal khususnya dalam mengembangkan penanganan tindak pidana pencurian kendaraan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Petugas polisi yang bekerja secara terpadu dan terkait dengan instansi lain yang membidangi pemasukan uang negara ini cenderung menitik beratkan unsur pelayanan saja yaitu pemasukan uang negara dari pada tugas fungsi sebagai aparat yang bertanggung jawab akan keamanan dan ketertiban penerbitan suratsurat kendaraan bermotor. Penyimpangan lain yang dilakukan petugas adalah dibentuknya loket khusus bagi wajib pajak yang tidak dapat melampirkan KTP asli atas nama pemilik dengan membayar uang dengan jumlah tertentu. Hal ini merugikan Pemerintah Daerah dari sektor penerimaan pajak.

Abstrak :
Penyimpangan pada hakekatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama serta membahayakan kehidupan masyarakat. Meskipun demikian perbuatan tersebut tetap saja terjadi dilakukan oleh setiap orang. Penyimpangan dalam penegakan hukum lalu lintas di jalan raya yang terjadi di lingkungan PJR dari dahulu sampai saat ini masih terus berlangsung dan dianggap sebagai hal yang biasa sebagai interaksi antara petugas PJR dengan pengemudi kendaraan yang melakukan pelanggaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu partisipasi observasi / pengamatan terlibat karena secara kebetulan peneliti adalah anggota polisi yang bertugas di tempat tersebut. Penelitian dilakukan dengan cara pengamatan terlibat dengan menumpang pada kendaraan dinas patroli secara bergantian. Kerangka teori utama yang digunakan adalah mengacu kepada teori Differential Association (Sutherland) yang berkaitan dengan masalah penyimpangan dalam penegakan hukum di jalan raya, tertetak pada learning theory yang menjadi hakekat subtansi teori dimaksud, sedangkan teori-teori penyimpangan lain adalah sebagai teori penunjang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa penyimpangan dalam penegakan hukum lalu lintas di jalan tol yang dilakukan anggota PJR terdapat dua pola penyimpangan yaitu pertama berupa denda damai dan yang ke dua adalah berupa salam tempel, pada masing-masing pola tersebut memiliki karakteristik yang bebeda. Pola-pola penyimpangan tersebut terus berlangsung sampai saat ini dikarenakan adanya kesempatan dalam tugas sebagai anggota PJR, adanya sosialisasi melalui pengalaman kerja, adanya dukungan kawan sejawat dan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis tentang pelayanan asuransi korban kecelakaan lalu lintas di Polresta Bogor. Perhatian utama dalam tesis ini adalah corak kegiatan pelayanan yang dilakukan polisi lalu lintas di Polresta Bogor dengan fokus corak pelayanan terhadap korban dalam pengurusan asuransi kecelakaan lalu lintas yang didasarkan atas kewenangan, kebijaksanaan, dan diskresi. Dalam kajian tesis ini membahas fungsi pelayanan polisi dilihat dari suatu rangkaian tindakan yang dilakukan birokrasi kepolisian menyangkut kebijaksanaan organisasi yang dilakukan petugas kepolisian atas Interpretasi tindakannya dilapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman, dan pengamatan terlibat untuk mengungkapkan tindakan petugas kepolisian maupun birokrasinya dalam memberikan pelayanan asuransi Jasa Raharja. Hasil penelitian ditemukan adanya corak kegiatan pelayanan asuransi Jasa Raharja yang dilakukan oleh birokrasi kepolisian menyangkut kebijaksanaan organisasi yang dilakukan petugas kepolisian atas interpretasi tindakannya dilapangan. Tindakan-tindakan yang dilakukan petugas kepolisian maupun birokrasinya didasarkan atas kewenangan dan diskresi sesuai tingkat kepentingan yang dilayani, imbalan yang diterima, dan kelengkapan administrasi korban untuk memperoleh santunan asuransi kecelakaan, dalam hal ini kapasitas polisi hanya sebagai media atau penghubung di pelayanan tersebut. Kegiatan pelayanan asuransi kecelakaan lalu lintas oleh Unit Kecelakaan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Bogor ditujukan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan pelayanan kepolisian kepada individu dan masyarakat dari masalah yang dihadapi agar tidak dirugikan sesuai fungsi dan peranan polisi dalam mewujudkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat yang dilayani. Pelaksanaan kegiatan pelayanan asuransi kecelakaan diwarnai dengan adanya tindakan-tindakan kolusi antara Penyidik/Penyidik Pembantu dengan pihak tersangka, korban, dan Petugas Jasa Raharja. Disamping itu, adanya pemerasan yang dilakukan Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap pihak tersangka serta tindakan penyuapan yang dilakukan oleh tersangka dan korban kepada pihak Penyidik/Penyidik Pembantu. Hal tersebut sebagai akibat dari kurangnya dukungan anggaran dan peralatan untuk operasional, lemahnya sistem kontrol dan kendali, kurangnya gaji petugas kepolisian serta adanya tuntutan akan kewajiban pemenuhan kebutuhan pribadi dan organisasi. Corak kegiatan pelayanan asuransi kecelakaan lalu lintas mewarnai hubungan dan tanggapan masyarakat terhadap kerja polisi. Masyarakat merasa puas dilayani polisi apabila tujuannya tercapai, sementara masyarakat yang tidak puas atas pelayanan polisi mengharapkan adanya suatu perubahan dalam sistem kerja polisi. Implikasi dari tesis ini adalah perlunya suatu perbaikan terhadap sistem kerja Unit Kecelakaan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Bogor dalam memberikan pelayanan asuransi kecelakaan lalu lintas. Perbaikan ini dilakukan dengan cara mencukupi personil, anggaran, dan peralatan yang diperlukan, pelatihan tentang pelayanan yang berkesinambungan, mengaktifkan suatu sistem kendali yang baik, menyusun program kegiatan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat yang dilayani, dan meningkatkan kesejahteraan petugas kepolisian sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya. E. Daftar Kepustakaan : 26 buku + 13 dokumen

Abstrak :
Penyidikan kecelakaan lalu lintas di Polres Metro Jakarta Timur merupakan suatu permasalahan yang menimbulkan penyimpangan. Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Metode penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini untuk mempermudah dilakukannya pengumpulan data dengan cara pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara, studi kasus dan kajian kepustakaan. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur. Tesis ini menunjukkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu belum sesuai dengan teori penyidikan kecelakaan lalu lintas. Hal itu menyebabkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu pada setiap tahap penyidikan. Penyimpangan ini didasari oleh beberapa faktor : kurangnya pengetahuan penyidik pembantu terhadap teori penyidikan, kurangnya pemahaman tentang kelalaian dalam tindak pidana, tidak adanya dana penyidikan yang disediakan oleh negara, adanya kemauan para pihak yang terlibat dalam kecelakaan, dan lemahnya sistem kontrol dari pihak luar.

Abstrak :
Penelitian yang membahas tentang penindakan pelanggaran lalu lintas oleh PPNS-PLLAJ di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat ini dilatarbelakangi oleh fenomena pelanggaran oleh aparat dalam menjalankan tugas yang justru makin membuat terpuruknya upaya penegakan hukum di bidang lalu lintas. Masalah penelitian adalah tindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, dan fokus penelitiannya dititikberatkan pada pelanggaran kewenangan hukum oleh PPNS-PLLAJ. Untuk itu dibuat hipotesa penelitian yaitu jika penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh PPNS-PLLAJ di wilayah hukum Polrees Metro Jakarta Barat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran kewenangan hukum. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi ini, Cara pengumpulan data dan informasinya dilakukan dengan teknik wawancara dan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti. Adapun teori yang memayungi penelitian ini adalah teori penegakan hukum yang ditinjau dari teori kekuasaan, teori penyimpangan, serta teori koordinasi dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pelanggaran kewenangan hukum oleh PPNS-PLLAJ dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, dan peraturan perundang-undangan yang diabaikan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Nota Kesepakatan Bersama Kaplri dengan Para Direktur Jenderal selaku Pembina PPNS tanggal 24 Februari 1999 serta beberapa Keputusan Kapolri menyangkut koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis PPNS-PLLAJ. Dilihat dari sanksi hukumnya, bahwa pelanggaran pada tahap persiapan dan pengiriman berkas perkara yang tidak melalui Polri merupakan pelanggaran non pidana yang bersifat administratif, sedang pelanggaran pada tahap pelaksanaan penindakan merupakan pelanggaran pidana yang bertentangan dengan pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal 3 dan pasal 12 ayat (e) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fenomena pelanggaran kewenangan hukum tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh faktor kekuasaan, egoisme sektoral yang cenderung melepaskan diri dari konteks koordinasi dan pengawasan, serta kurangnya respon pihak Polri selaku penyidik, yang kesemuanya bermuara pada timbulnya penyimpangan dalam bentuk pungutan liar (pungli) yang merugikan masyarakat pemakai jalan. Bentuk-bentuk pelanggaran kewenangan hukum tersebut terutama dapat disimak dari penghentian kendaraan bermotor di jalan oleh PPNS-PLLAJ tanpa didampingi penyidik Polri, pelaksanaan penindakan yang tidak berada di bawah koordinasi Polri, pelaksanaan tilang yang menyimpang dari ketentuan penyidikan, penugasan personil yang tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagai penyidik serta pengiriman berkas perkara tilang yang disampaikan langsung ke Pengadilan. Sehubungan dengan fenomena pelanggaran kewenangan hukum tersebut, penulis memberikan rekomendasi agar Nota Kesepakatan Kapolri dengan Para Direktur Jenderal selaku Pembina PPNS tahun 1999 yang lalu diperbarui, kemudian dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan untuk masing-masing bidang PPNS. Atas dasar Nota Kesepakatan yang baru ini, Mabes Polri menginstruksikan kepada para Kapolda dengan berkoordinasi dengan Direktur Lalu Lintas Pala membuat petunjuk teknis yang melibatkan para Kapolres. Selain itu, Mabes Polri diimbau untuk melakukan pemantauan secara berkala atas implementasi ketentuan yang baru tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan pelaksanaannya di lapangan. Di sisi lain, pertemuan berkala antara Kapolda dengan Dinas Perhubungan diperlukan untuk membahas hal-hal yang bersifat teknis administratif, serta ditindaklanjuti dengan pertemuan berkala para Kapolres dengan Suku Dinas Perhubungan untuk membahas hal-hal yang sifatnya teknis operasional. Dalam upaya mencapai tegaknya hukum di bidang lalu lintas, perlu direvisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan cara menambah penjelasan pasal 7 secara jelas, yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan oleh Menteri Kehakiman dan HAM atau keputusan Bersama Kapolri dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, khususnya pasal 8 hendaknya dipertegas bahwa PLLAJ juga berwenang menghentikan kendaraan bermotor di jalan dalam rangka pemeriksaan. Sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran kewenangan hukum tersebut, diimbau kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan PPNS-PLLAJ dan petugas PLLAJ yang bertugas melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor.

Abstrak :
ABSTRAK Ruang Lingkup dan Cara Penelitian Polisi Lalu-iintas (Polantas) bertugas antara lain mengatur lalu-lintas, terutama di jalan yang rawan kecelakaan, jalur yang padat dan vital. Tugas tersebut, terutama di kota besar seperti Jakarta, menyebabkan Polantas banyak terpapar polutan yang bersumber dari kendaraan bermotor. Polutan serta partikulat yang bersumber dari kendaraan bermotor berbahaya bagi kesehatan dan merupakan sumber radikal bebas eksogen yang penting selain merokok. Selain banyak terpapar polutan, kebanyakan anggota Polantas secara psikologis mengalami stres berat dan perokok, padahal ketiga unsur (polutan, stres berat dan rokok) berperanan penting sebagai sumber dan pembentukan radikal bebas, sehingga akan memicu terjadinya stres oksidatif. Dari beberapa penelitian terbukti, stres oksidatif sangat penting peranannya dalam beberapa patologi penyakit seperti aterosklerosis, kanker, penyakit Alzheimer, rematik, anemia hemolitik, penyakit degeneratif dan kerusakan genetik. Membandingkan status oksidan dan antioksidan antara polisi di pedesaan dan perkotaan sangat penting utuk melindungi anggota Polantas dari pengaruh buruk radikal bebas dan juga bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar pencemaran yang ada di perkotaan. Untuk mengetahui perbedaan status oksidan dan antioksidan antara polisi di pedesaan, polisi staf di kota besar dan Polantas di kota besar dilakukan pengukuran terhadap kadar MDA (malondialdehid) dan aktivitas superoksid dismutase (SOD) dan katalase pada 4 kelompok sukarelawan, yang masing-masing terdiri dari 30 orang. Kelompok adalah I (polisi pedesaan), kelompok II (polisi pedesaan perokok), kelompok III (polisi staf perokok di perkotaan) dan kelompok IV ( Polantas di perkotaan perokok). Penelitian dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama pemeriksaan kadar MDA, aktivitas SOD dan katalase untuk mengetahui status oksidan dan antioksidan pada 4 kelompok tersebut di atas. Tahap kedua untuk mengetahui pengaruh pemberian vitamin C dan E terhadap status oksidan dan antioksidan, dengan memberikan vitamin C 500 mg dan Vit E 300 mg, 1 x sehari selama 30 hari pada 30 orang dari kelompok yang mengalami stres oksidatif tertinggi. HASIL DAN KESIMPULAN a. Kadar MDA kelompok I = 3,34 ± 0,81 umol/L; Kelompok (Kel) II = 4,28 ± 0,77 umol/L; Kel III = 5,20 ± 0,66 umol/L; Kel IV = 5,12 ± 0,78 umol/L. Dari analisis statistik didapatkan hasil : ada perbedaan rata-rata bermakna ( p < 0,05) antara Kel I dengan Kel II, III dan IV; antara Kel II dengan III dan IV; sedangkan Kel III dan IV tidak ada perbedaan yang bermakna (P > 0,05). b. Aktivitas SOD Kel I , II, III dan IV adalah 16,75 ± 9,80; 22,83 ± 6,82; 26,10 ± 8,50 dan 26,90 ± 9,34 unit/ mg protein. Dari analisis statistik didapatkan hasil: ada perbedaan rata-rata yang bermakna (p < 0,05) antara Kel I dengan Kel II, III dan IV. Antara Kel II, III dan IV terdapat peningkatan aktivitas SOD, tetapi tidak bermakna. c. Aktivitas katalase Kel I, II, III dan IV secara berturut-turut adalah : 106,25 ± 47,47; 118,84 ± 42,73; 119,83 ± 35,35 dan 145,57 ± 61,85 unit/ mg protein. Dari analisis statistik didapatkan hasil : ada perbedaan rata-rata yang bermakna (p < 0,05) antara Kel I dan IV. Aktivitas katalase ada keeenderungan meningkat dari Kel I sampai Kel IV, tetapi antara Kel II, III dan IV peningkatannya tidak bermakna (p > 0,05). d. Pemberian vit C + E pada 30 orang yang relatif mengalami stres oksidatif didapatkan hasil 1). KDA, sebelum pemberian vitamin : 5,06 ± 0,59 dan setelah pemberian 4,90 ± 1,02 umol/L, nilai ini ada keeenderungan menurun, tetapi tidak bermakna (p > 0,05). 2). SOD, sebelum pemberian vitamin 27,34 ± 10,05 dan setelah pemberian vitamin 16,91 ± 6,51 unit/ mg protein, nilainya ada penurunan yang bermakna (p < 0,05). 3). Katalase, sebelum pemberian vitamin 134,29 ± 53,28 dan setelah pemberian 62,07 ± 25,26 unit/ mg protein, ada penurunan aktivitas yang bermakna (p < 0,05). Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan status oksidan dan antioksidan antara polisi di pedesaan dan polisi di perkotaan dan tidak ada perbedaan antara polisi staf dan Polantas di kota besar. Pemberian vitamin C dan E dapat menurunkan aktivitas enzim antioksidan namun belum dapat mengurangi peroksidasi lipid.

---

ABSTRACT SCOPE AND METHODS : The main duty of traffic police (Polantas) is to control the land traffic, particularly at the certain roads which are potential to the happening of accident, busy and vital road. Due to such duty, especially in a big city like Jakarta, it has led the police become heavy polluted from either car or motor cycle pollutant and particulate. Those pollutant and particulate are very dangerous to the health of human being and they are also the important source of exogen free radicals beside cigarette smoke. Beside being polluted, most of Polantas are smoker and stessed psychologically . On the other hand those three factors (i.e. pollutant, stessed psychologically and cigarette) are very potential to form free radicals that cause oxidative stress (OS). The previous research showed that oxidative stress is very important in pathology of some diseases such as atherosclerosis, cacer, Alzheimer disease, rheumatic, hemolytic anemia, degenerative and genetic diseases. Comparing oxidant and antioxidant status between police in rural and urban areas is very important in order to protect them from the dangerous effect of free radicals and also it is beneficial to understand how heavy pollution in urban areas is. In order to understand the difference of oxidant and antioxidant status among police in rural area, police who statione in office and Polantas in urban area an observation on the measurement of MDA content, activity of SOD and catalase in 4 groups of volunteers at which ease group consist of 30 person has been carried out. Group I is (police rural area), group II is (smoker police rural area), group III is (smoker police who statione in office) and group IV is (smoker Polantas in urban). This study was divided into two phases, in the first phase, on the four groups were determined the malondialdehyde (MDA) contents, the activities of superoxide dismutase (SOD} and catalase. In the second phase, the persons with high oxidant status were given oral vitamin C of 500 mg and vitamin E of 300 mg once daily for 30 day. RESULTS AND CONCLUSION : The MDA content of group I, II, III and IV was 3.34 ± 0.81 umol/L, 4.28 +/- 0.77 umol/L, 5.20 ± 0.66 umol/L, and 5.12 ± 0.78 umol/L respectively. From the statistical analysis, there is a difference on significant ( p c 0.05) between group I with group II, III and IV; between group II with III and IV; whereas group III and IV there was not significant difference (P > 0.05). b. SOD activity of group I , II, III and IV where 16.75 ± 9.80 , 22.83 ± 6.82, 28.10 ± 8.50 and 26.90 ± 9.34 unit/ mg protein respectively. From the statistical analysis, there is a difference on significant (p < 0.05) between group I with group II, III and IV. In group II, III and IV there where an increase of SOD activity, but it was not significant. c. Catalase activity of group I, II, III and IV where : 106.25 ± 47.47, 118.84 ± 42.73, 119.83 + 35.35 and 145.57 ± 61.85 unit/ mg protein respectively. From the statistical analysis, there is a difference on significant (p c 0.05) between group I and IV. Catalase activity tend to raise in all groups, but in group II, III and IV the increase was not significant (p > 0.05). d. Addition of vitamin C and E to 30 volunteers with high oxidant status showed a decrease but not statistically significant of MDA (5.06 ± 0.59 umol/L before versus 4.90 ± 1.02 umol/L, after vitamin C +E). The activity of SOD was decrease from 27.34 ± 10.05 unit / mg protein before vitamin supplement to 16.91 ± 6.51 unit/ mg protein affter supplement there was a significant decrease in the value (p < 0.05). 3). Similarly, the activity of catalase, was decreased from 134.29 ± 53.28 before vitamin supplement to 62.07 ± 25.26 unit/ mg protein after supplement, there was a significant decrease in the activity (p c 0.05). The study demonstated that there was a significant difference in the status of oxidant and antioxidant between police in rural area with police in urban area. The oxidant and antioxidant status, however, was not different between police who stationed in office with the Polantas (traffic police). Vitamin C and E supplement could decrease the activity SOD and catalase, but could not decrease the lipid peroxidation.

Abstrak :
Program pembinaan polantas terhadap pengemudi bus metromini di Jakarta Pusat merupakan informasi yang relevan untuk digali sebagai pedoman pelaksanaan program pembinaan polantas terhadap pengemudi bus metromini, sehingga dengan demikian polantas dalam melaksanakan pembinaan dapat lebih baik yang akhirnya akan didapatkan pengemudi bus metromini yang tertib dan disiplin berlalu lintas. Dalam konteks ini masalah penelitian program pembinaan polantas terhadap pengemudi metromini dirasakan sangat sentralistik dan kurang menggali masukan dari pengemudi bus metromini yang menjadi sasaran pembinaan, padahal apabila dikaji maka informasi berupa pandangan pengemudi terhadap pelaksanaan program pembinaan polantas sangat perlu sebagai umpan balik dalam memperkaya dan memperbaiki program pembinaan polantas itu. Untuk memahami hal tersebut maka metode penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dengan studi kasus pelaksanaan program pembinaan polantas terhadap pengemudi bus metromini di Pokes Metro Jakarta Pusat. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah pejabat di Polies Metro Jakarta Pusat (Kapolres; Kasatlantas), petugas polantas serta para pengemudi bus metromini yang hadir pada acara pembinaan. Adapun informasi yang digali dari subjek penelitian adalah pelaksanaan program pembinaan yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasinya. Selanjutnya dari subjek pengemudi adalah pandangan terhadap pelaksanaan program pembinaan yang meliputi pandangan terhadap petugas pembina, metode, materi dan alat yang digunakan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa program pembinaan polantas terhadap pengemudi bus metromini sama dengan program pembinaan polantas terhadap pengemudi kendaraan umum lainnya, hal ini terungkap dalam program kegiatan Satlantas Wilayah Metro Jakarta Pusat tahun 1997-1998 namun pelaksanaan program pembinaan itu tidak terlaksana sesuai dengan program kegiatan sehingga selama tahun 1997-1998 pembinaan hanya satu kali dilaksanakan yang berbentuk ceramah tentang tertib dan disiplin berlalu lintas, pelaksanaan ini berkaitan erat dengan operasi khusus kepolisian (Operasi Lilin 1997 dan Operasi Ketupat 1998). Sedangkan pandangan pengemudi terhadap pelaksanaan program pembinaan itu terungkap bahwa pelaksanaan program pembinan harus dilakukan terus menerus, waktu dan tempat disesuaikan dengan waktu pengemudi bus metromini tidak bekerja dan tempatnya dekat dengan pangkalan-pangkalan bus metromini, petugas pembina agar mempunyai kemampuan berbicara yang mudah dimengerti, berpenampilan simpatik, berdisiplin waktu, materi pembinaan agar mudah dimengerti dengan bahasa yang mudah dipahami, adanya keterampilan petugas dalam mengoperasionalkan alat bantu pembinaan serta metode yang bervariasi tidak hanya ceramah-ceramah tetapi diselingi oleh simulasi atau diskusi tentang Cara berlalu lintas dengan baik. Oleh karena itu pandangan pengemudi terhadap pelaksanaan program pembinaan perlu diperhatikan oleh polantas dalam rangka penyusunan program pembinaan kepada pengemudi bus metromini berikutnya agar program itu dapat memberikan dampak untuk menyadarkan pengemudi bus metromini yang lebih tertib dan disiplin.

Abstrak :
Penelitian ini bersifat studi kasus yang bertujuan untuk mendiskripsikan perilaku petugas di lapangan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemberlakuan ketentuan sistim Three in One khususnya di Jalan Jenderal Sudirman sejak jam 06.30 sampai dengan 10.00. Yang ditentukan oleh penulis sebagai informan kunci adalah unsur-unsur pimpinan dari satuan operasional Dit Lantas Polda Metro Jaya yaitu Satgasus, sedangkan yang dipilih sebagai informan adalah para anggota Satgasus yang sedang bertugas di lapangan baik di Pos Tetap maupun di Pos Sementara di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik studi dokumentasi dan penelitian lapangan balk dengan metode pengamatan secara terlibat pasif maupun wawancara dengan pedoman. Studi dokumentasi atau studi kepustakaan tersebut adalah untuk mengetahui dan memahami dasar hukum dari tugas dan wewenang Pemda DKI Jaya di bidang lalu lintas, tugas dan wewenang Polri serta Dit Lantas Polda Metro Jaya di bidang lalu lintas, teori-teori dan konsep tentang keamanan ketertiban dan kelancaran (Kamtibcar Lantas) dan reaksi masyarakat terhadap ketentuan sistim Three in One. Sedangkan penelitian lapangan dengan pengamatan secara terlibat pasif dan wawancara dengan pedoman adalah untuk memahami bagaimana situasi kesatuan dari Satgasus, bagaimana situasi Jalan Jenderal Sudirman, bagaimana pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan anggota kompi penjagaan, Pam Route, pengaturan lalu-lintas dan penegakkan hukum di Jalan Jenderal Sudirman sejak jain 06.30 sampai dengan jam 10.00, sehingga pada akhirnya dapat diketahui poly-port perilaku petugas tersebut. Untuk dapat memahami perilaku petugas dengan berbagai dinamika kegiatannya maka penulis menyusun hipotesa kerja sebagai berikut: 1.1. Petugas tidak atau kurang ketat melakukan pengawasan atau penjagaan di pintu atau di ujung jalan masuk gerbang ketentuan atas kawasan Three in One. 1.2. Di Jl. Jenderal Sudirman, petugas tidak hanya menegakkan ketentuan sistim Three in One tetapi juga ketentuan atau peraturan lalu-lintas lainnya.

Abstrak :
ABSTRAK
Diskresi adalah kewenangan berdasar hukum untuk tidak menindak atau menindak pelanggaran atas suatu ketentuan hukum pidana positip, yang harus dilakukan dengan syarat, batas dan cara tertentu sesuai penilaian sendiri, demi kepentingan umum dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal itu berkaitan dengan profesionalisme yang intinya pelayanan, standar tehnis dan moral. Tetapi kemaxnpaun tim-tim Sat Gasus yang menjaga, mengatur dan men indak pelanggaran lalu lintas di perempatan Halim Baru Cawang tidak seimbang dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, dimana dukungan, imbalan, pengawasn dan koordinasinya sangat lemah, sehingga peran yang sudah dapat difahaminya tidak dapat dilaksanakan seperti demikian, dikalahkan situasi rutinitas, akal sehat dan kepraktisan yang berkembang, sehingga menutupi kemampuannya, menyesuaikan din dengan keadaan yang dihadapi dan memuaskan ketaatannya pada tugas, maka diambil taktik yang bernuansa diskresi, yang karena kurang dimengerti, terikat tradisi dan desakan kepentingan tertentu, maka pelaksanaannya cenderung menimbulkan ekses yang bersifat legal, professional and etical misconducts.