Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari penyebab tingginya voluntary turnover para karyawan level supervisor keatas di PT XY dan merancang sebuah program intervensi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tipe penelitian kuantitatif digunakan untuk pengukuran penyebab utama. Tipe penelitian kualitatif melalui metode wawancara dan analisis data sekunder digunakan untuk mengenali masalah dan mencari faktor-faktor penyebab mengapa masalah tersebut terjadi. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur voluntary turnover intention yang dikembangkan oleh Tang, Kim, dan Tang (2000) berdasarkan teori dari Mobley (1982) dengan koefisien alpha (α)sebesar 0.784 dan alat ukur kepuasan kerja berdasarkan teori kepuasan kerja Spector (1997) dengan koefisien alpha (α) sebesar 0.974. Peneliti menggunakan multiple regression untuk mengetahui faset kepuasan kerja yang berpengaruh pada voluntary turnover intention. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faset promosi adalah faset kepuasan kerja yang paling berpengaruh pada voluntary turnover intention diantara faset-faset lainnya. Oleh karena itu, intervensi yang diusulkan adalah perencanaan dan pengembangan karir karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan menurunkan voluntary turnover intention karyawan PT. XY;The purpose of this study is to determine the cause of supervisors above voluntary turnover at PT XY and design an intervention program to overcome it. This studyused quantitative and qualitative research type. Quantitative research type were used to measure major cause. Qualitative research type were used to determine the problem and the factor that cause the problem. The research was used voluntary turnover intention survey developed by Tang, Kim, Tang (2000) based on Mobley theory (1982) with coefficient alpha score (α) 0.784 and job satisfaction survey basedon Spector (1997) with coefficient alpha (α) 0.974.The multiple regression technique was used to determine job satisfaction facet that influence to voluntary turnover intention. The result show promotion as job satisfaction facet, were having significance influence among other facets. Therefore, the proposed intervention is career planning and development system to improve job satisfaction in order toreduce voluntary turnover intention of employees at PT XY., The purpose of this study is to determine the cause of supervisors above voluntaryturnover at PT XY and design an intervention program to overcome it. This studyused quantitative and qualitative research type. Quantitative research type were usedto measure major cause. Qualitative research type were used to determine theproblem and the factor that cause the problem. The research was used voluntaryturnover intention survey developed by Tang, Kim, Tang (2000) based on Mobleytheory (1982) with coefficient alpha score (α) 0.784 and job satisfaction survey basedon Spector (1997) with coefficient alpha (α) 0.974.The multiple regression techniquewas used to determine job satisfaction facet that influence to voluntary turnoverintention. The result show promotion as job satisfaction facet, were havingsignificance influence among other facets. Therefore, the proposed intervention iscareer planning and development system to improve job satisfaction in order toreduce voluntary turnover intention of employees at PT XY.]"

"Kader kesehatan komunitas adalah varian bentuk sukarelawan Indonesia yang berbasis komunitas. Selama masa kekuasaan Pemerintah Orde Baru, program-program kesehatan dan kesejahteraan nasional seperti Keluarga Berencana, PKK dan Posyandu, berhasil memobilisir ratusan ribu perempuan dan laki-laki untuk berperan menjadi kader kesehatan komunitas. Namun demikian jumlah yang bertahan tetap menjalankan fungsi sukarelawan kesehatan komunitas hingga kini, jumlahnya sangat sedikit. Kebertahanan (sustainability) partisipasi sukarela berkaitan dengan sejumlah faktor. Dalam disertasi ini peneliti menggali lebih jauh konteks partisipasi sukarela pada kader yang bertahan, melalui sudut pandang teori diri dialogis. Teori diri dialogis memaknai konsep diri sebagai sebuah lanskap dimana terdapat posisi-posisi diri yang terus bergerak dinamis dalam ruang dan waktu. Konstruk diri dialogis kader kesehatan komunitas dari hasil studi ini memperlihatkan beberapa penjelasan penting, antara lain bahwa kader kesehatan komunitas yang bertahan adalah mereka yang mengalami pergeseran posisi-posisi diri hingga akhirnya posisi aku komunitas (representasi komunitas dalam diri individu) mendominasi dan bersesuaian dalam hubungannya dengan posisi-posisi diri lainnya. ......Kader Kesehatan Komunitas serves as one of a kind of community based volunteers in Indonesia. During Suharto era, national health and welfare programs such as Keluarga Berencana (National Birth Control Program), PKK (Family Welfare Education Program) and Posyandu (Integrated Health Service Activity in Sub Village level) has succeeded in mobilising hundred of thousands people, devoting themselves to function as Kader. Kader helps implementing governmental programs and concomitantly plays the role as volunteer for the community. However, the sustained Kader only left but a few. The sustainability of Kader reflects some factors. The study examines voluntary participation of Kader from the dialogical self theory. Dialogical self explains how individuals self constructed dynamically. Self explained as a landscape which has positions that continually shifts and communicates. The research result shows that the sustainability of Kader heavily relates to the shifting of self positions and how the representation of community in self dominates and adjusts to the other positions."

"Disajikan ulangnya Voluntary Servitude dalam tataran politis menghadirkan alur baru dalam memandang politik, terkhusus pada praktik kuasa atau relasi dominasi, bahwa dominasi terjadi bukan karena pemaksaan kehendak dari yang berkuasa kepada yang dikuasai melainkan karena sukarela. Preasumsi tentang langgengnya dominasi bukanlah terletak pada manusia yang haus akan kuasa atau kejam bagi manusia lainnya, melainkan langgengnya dominasi terjadi karena fenomena servility sudah turun- temurun terjadi hingga menjadi budaya, hal tersebut mengakibatkan kebebasan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang secara alamiah dimiliki setiap orang melainkan sesuatu yang harus diraih. Kebebasan yang perlu diraih bukan kebebasan yang terbebas dari dominasi sebagai suatu kondisi saja, melainkan kebebasan yang yang diraih melalui negasi epistemologis, terhadap ide tentang dominasi yang dimiliki oleh The Master atau yang berkuasa. Maka dari itu epistemologi baru sebagai absence dari epistemologi The Master harus dibentuk atau epistemologi the slave, dengan tujuan menjadi tahap lanjutan dari pembebasan diri dari dominasi.......The restatement of Voluntary Servitude at the political level presents a new path in viewing politics, especially in the practice of power or relations of domination, that domination occurs not because of coercion of the will of the ruling to the ruled but because of voluntary. The assumption about the perpetuation of domination does not lie in humans who are hungry for power or cruel to other humans, but rather the perpetuation of domination occurs because servility phenomena have passed down through generations to become a culture, as something that must be achieved. The freedom that needs to be achieved is not freedom that is free from domination as a condition, but rather the freedom achieved through epistemological negation, to the idea of domination which belongs to The Master or the ruling. Therefore a new epistemology as the absence of epistemology of The Master must be formed or The Epistemology of the slave, with the aim of becoming an advanced stage of liberation from domination."

"Job hopping merupakan kegiatan bekerja di tempat berbeda dengan tempat bekerja tahun sebelumnya. Fenomena ini memberikan dampak biaya baik dari segi materi dan waktu bagi perusahaaan dan pekerja khususnya milenial dimana pekerja milenial memiliki ekspektasi karier yang fleksibel. Dengan berbagai dampak tersebut, penelitian ini mencari alasan milenial melakukan job hop dengan menggunakan data dari Indonesian Family Life Survey (IFLS) tahun 2007 dan 2014 untuk menggambarkan milenial sepanjang kariernya. Data yang diolah merupakan data panel dengan metode efek acak. Hasil studi ini menemukan bahwa milenial yang melakukan job hop dengan frekuensi tinggi terjadi pada usia muda dan peningkatan usia mengurangi persentase job hop. Studi ini juga menemukan bahwa upah yang rendah seperti dalam teori upah efisiensi mendorong milenial untuk melakukan job hop. Hal ini terjadi karena terdapat pengaruh pencocokan pekerjaan (job matching) dan pencarian pekerjaan (job searching).......Job hopping is working in a different place from where they were on the previous year. This phenomenon needs costs both material and time for company and workers, especially millennial who have flexible career expectations. Therefore, this study investigates factors that determine millennial job hop using data from the 2007 and 2014 Indonesian Family Life Survey (IFLS) to collect millennial observations throughout their careers. The data processed is panel data using the random-effects method. The results of this study found that millennial with high-frequency job hop occurs at a young age, while older age reduce the percentage of job hop. This study also found that lower wages, as argued in efficiency wage theory, encourage millennial to job hop. It happens because of the impact of job matching and job searching.

"

"Pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban dalam peraturan perundang- undangan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela. Menurut pendekatan economic analysis of law, efisiensi adalah meminimalkan sumber daya dan memaksimalkan manfaat. Tulisan ini menganalisis mengenai sudut pandang implementasi program pengungkapan sukarela yang terdapat dalam Bab V Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dari sudut pandang pemerintah dan wajib pajak. Bagi wajib pajak dapat mengurangi biaya denda/sanksi pajak, sehingga perhitungan efisiensi menjadi relevan. Bagi pemerintah, efisiensi tercapai ketika pendapatan pajak diperoleh dengan biaya minimal melalui kepatuhan sukarela. Konsep efisiensi dalam pendekatan economic analysis of law, pada prinsipnya dapat dilihat sebagai suatu metode dalam mempengaruhi pembentukan hukum, memahami keberadaan hukum, serta bagaimana hukum dipatuhi. Namun, pertimbangan efisiensi pada hukum dapat merepetisi konsep hukum yang pernah ada sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan penegakan hukum. Program pengungkapan sukarela yang hadir setelah program pengampunan pajak merupakan upaya berkesinambungan untuk meningkatkan pendapatan pajak negara berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam pepnelitian ini adalah metode penelitian doktrinal melalui data kualitatif untuk mengelaborasi konsep efisiensi menurut pendekatan economic analysis of law khususnya pada implementasi program pengungkapan sukarela, selanjutnya digunakan untuk menganalisis penerapan penegakan hukum yang efektif pasca berlangsungnya program, serta menguraikan prinsip keadilan dan kepastian hukum dari program ini. Hasilnya dapat diperoleh bahwa aspek sukarela dari keikutsertaan pelaksanaan peraturan memberikan dampak efisiensi bagi tercapainya tujuan, dengan tetap memperhatikan evaluasi dari pelaksanaan program dan penerapan penegakan hukum yang konsisten bagi mereka yang tidak patuh sebagai bentuk kepastian hukum, serta nilai keadilan terjadi ketika wajib pajak patuh maupun wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh keduanya telah sama-sama berkontribusi melakukan penyetoran pajak penghasilan.......Taxpayers’ understanding of their rights and obligations in laws and regulations can enhance voluntary compliance. According to the theory of economic analysis of law, efficiency involves minimizing resource use and maximizing benefits. This paper examines the perspective on the implementation of the voluntary disclosure program contained in Chapter V of the Tax Regulation Harmonization Law from the viewpoints of both the government and taxpayers. For taxpayers, this program can reduce the cost of tax sanctions, making the calculation of efficiency relevant. For the government, efficiency is achieved when tax revenue is collected at minimal cost through voluntary compliance. The concept of efficiency in the economic analysis of law essentially can be seen as a method of influencing the formation of law, understanding the existence of law, and how the law is obeyed. However, considerations of efficiency in law can reiterate existing legal concepts, raising questions about the effectiveness of law enforcement. The voluntary disclosure program that followed the tax amnesty program is a continuous effort to increase state tax revenue based on the principles of justice and legal certainty. The research method used in this study is a doctrinal research method through qualitative data to elaborate the concept of efficiency according to the theory of economic analysis of law, particularly in the implementation of voluntary disclosure programs, and then used to analyze the application of effective law enforcement after the program, and describe the principles of justice and legal certainty of this program. The results indicate that the voluntary aspect of participating in the implementation of regulations has an efficiency impact on achieving goals, while still taking into account the evaluation of program implementation and the consistent application of law enforcement for those who are non-compliant as a form of legal certainty. The value of justice occurs when compliant taxpayers and previously non-compliant taxpayers both contribute to making income tax payments."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Praktik Community Volunteering dalam Pelaksanan Program CSR PT. Krakatau Posco Studi Kasus Program CSR Sekolah Binaan di Kecamatan Citangkil dan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan community volunteering dalam pelaksanaan program CSR melalui employee voluntary hour. Sebuah kewajiban melaksanakan program CSR untuk para karyawan dengan ketentuan 23 jam sosial/1 tahun. Sekolah binaan merupakan salah satu program untuk memenuhi kewajiban tersebut melalui kegiatan cleaning dan kelas inspirasi. Praktik ini memberikan motivasi karyawan untuk melaksanakan kegiatan CSR dan berdampak positif kepada sekolah penerima manfaat.

---

ABSTRACTThis study discusses practice of community volunteering in the implementation CSR Program of PT. Krakatau Posco case study of school patronage program in district Citangkil and Ciwandan, Cilegon City, Banten . Descriptive qualitative was used in this study. The study shows corporate using community volunteering in implementation CSR program through employee voluntary hour. An obligation to carry out CSR program for employees with provisions 23 social hours 1 year. School patronage is one of program to carry out those obligation through cleaning and class inspiration. This practice give motivation for employees to implement CSR activity and positive impact for beneficiary school."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis hubungan dan pengaruh pay satisfaction voluntary turnover intention pada karyawan PT.X. Penelitian ini adalah gabungan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode analisis data statistik menggunakan program SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pay satisfaction memiliki hubungan yang negatif dan signifikan dengan variabel pay satisfaction dengan nilai r sebesar 0.676 dan persentase pengaruh sebesar 45.7 % terhadap variabel voluntary turnover intention pada karyawan PT.X. Hal ini mengindikasikan rendahnya tingkat kepuasan karyawan terhadap aspek penggajian di PT.X yang meliputi tingkat/ besaran gaji yang diterima (pay level), besarnya kenaikan gaji (pay raise), manfaat / tunjangan (benefit), dan struktur administrasi penggajian (pay structure / administration). Rendahnya tingkat kepuasan karyawan pada aspek penggajian ini disebabkan oleh sistem penggajian dari perusahaan yang dirasakan tidak adil oleh karyawan dan terdapat tumpang tindih antara jabatan pada struktur organisasi yang baru. Oleh karena itu, intervensi yang penulis usulkan berupa program intervensi evaluasi jabatan yang fokus pada peningkatan pay satisfaction karyawan, sebagai dasar untuk mendesain sistem penggajian yang adil (equal pay). Program intervensi evaluasi jabatan ini diharapkan akan dapat meningkatkan pay satisfaction dan menurunkan voluntary turnover intention pada karyawan PT.X.

---

ABSTRACT

This study analyzes the relationship and influence of pay satisfaction to voluntary turnover intention of employee PT.X. This is a combination of qualitative and quantitative research using statistic data analysis method via SPSS program version 22. Research result indicates that variable pay satisfaction has a negative and significant relationship with r score 0.676 and influence with percentage 45.7 % to variable voluntary turnover intention on PT.X employee. This result indicates low pay satisfaction of PT.X employee which includes satisfaction of pay level, pay raise, benefit, and pay structure/ administration. Low employee pay satisfaction is caused by unequal pay structure and gap between jobs in new PT.X organization chart. Thus, writer proposes job evaluation intervention program which focus on enhanching employee pay satisfaction, as a basis to design a fair and equal pay structure. This intervention proposal is expected to increase PT.X employee pay satisfaction and lower employee voluntary turnover intention."

"ABSTRAKPenelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan sukarela emisi gas karbon. Faktor-faktor yang diteliti adalah kepemilikan institusional, kepemilikan asing, direksi asing, sertifikasi EMS ISO 14001 dan social pressure. Penelitian ini menggunakan 555 observasi dari 185 sampel perusahaan publik yang bergerak dalam industri utama dan industri manufaktur di Indonesia selama periode tahun 2013-2015. Penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, rata-rata tingkat pengungkapan emisi gas karbon masih tergolong rendah yaitu sebesar 6,82 . Hal tersebut menandakan rendahnya kesadaran dan kepedulian terhadap isu emisi gas karbon di Indonesia. Hasil penelitian juga menemukan bahwa sertifikasi EMS ISO 14001 dan social pressure berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela emisi gas karbon. Kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan direksi asing tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela emisi gas karbon.

---

ABSTRACTThe objective of this research is to analyze the determinants of carbon emission disclosure. Determinant factors analyzed in this study are institutional ownership, foreign ownership, foreign directors, EMS ISO 14001 certification and social pressure. This study uses 555 observations from 185 samples of public companies in major industries and manufacturing industries in Indonesia during the period 2013 2015. This study shows that in Indonesia, the average rate of carbon emissions disclosure is 6.82 . It is indicates that the awareness about carbon emission issue is still low. The results also found that EMS ISO 14001 certification and social pressure significantly influence the level of voluntary carbon emissions disclosure. Institutional ownership, foreign ownership and foreign director have an insignificant effect on the carbon emission disclosure level."