Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konfigurasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKI) yang diamanatkan secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terhadap pengawasan/pemeriksaan keuangan negara memiliki beban konstitusional untuk mengawasi penegakan konsepsi kedaulatan rakyat yang tercermin di dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Kendati demikian, pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI menjauh dari hakikat pendiriannya dengan perluasan kewajiban pemeriksaan kepada pengelolaan keuangan negara. Kondisi ini menajam dengan diterbitkannya paket perundang-undangan keuangan negara yang kemudian memperluas lingkup pemeriksaan keuangan negara kedalam keuangan daerah, BUMN, BUMD, dan bentuk-bentuk keuangan lainnya dalam lingkup keuangan publik. Tesis ini hendak melihat pelaksanaan dari pengawasan/pemeriksaan terhadap keuangan negara sebagai wujud dari kedaulatan rakyat serta kedudukan ideal dari BPK-RI dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan keuangan negara. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menyertakan perbandingan pemeriksaan BPK dari tiga negara. Hasil dari penelitian menemukan bahwa perluasan definisi keuangan negara menggeser kedudukan BPK dari pemaknaannya untuk menjamin tercapainya kedaulatan rakyat dalam otorisasi keuangan negara menjadi lembaga yang cenderung melakukan kegiatan teknis pemeriksaan layaknya lembaga pemeriksa internal yang berada dibawah kekuasaan Presiden dalam pengelolaan keuangan negara. Adapun kedudukan BPK yang ideal dibangun lewat fokus kinerja untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dengan mengawasi/memeriksa pertanggungjawaban APBN sebagai wujud keuangan negara berdasarkan pada otorisasi anggaran lewat mekanisme berjenjang dan terpadu yang mengkolaborasikan hasil pemeriksaan lembaga-lembaga pemeriksa internal pemerintah sehingga tidak hanya menjamin efektifitas dan efisiensi hasil pemeriksaan, namun juga kualitas yang teruji dari berbagai tingkat pemeriksaan regional.

---

The configuration of the Supreme Audit Borad of the Republic of Indonesia (BPK-RI) which is mandated directly in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a state institution who responsible for the supervision/auditing of state finances has a constitutional burden to oversee the enforcement of the concept of people's sovereignty which is reflected in budget accountability. However, the supervision/inspection carried out by BPK-RI has moved away from the nature of its establishment by expanding the audit obligation to the management of state finances. This condition was sharpened by the issuance of a package of state finance legislation which then expanded the scope of state financial audits into regional finance, BUMN, BUMD, and other forms of finance within the scope of public finance. This thesis meant to look at the implementation of supervision/auditing of state finances as a manifestation of people's sovereignty and the ideal position of BPK-RI in conducting supervision/auditing of state finances. The research used a normative juridical methode by including a comparison of Supreme Audit Institutions examinations from three countries. The results of the study found that the expansion of the definition of state finance shifted the position of the BPK-RI from its meaning as an agency to ensure the authorization of people's sovereignty in state finances to an institution that tends to carry out technical inspection activities like an internal audit agency under the authority of the President in managing state finances. The ideal position of the BPK-RI formed through a focus in performance to achieve transparency and accountability in the management of state finances by supervising/examining the accountability of the APBN as a form of state finances through a tiered and integrated mechanism that collaborates the results of audits done by government's internal audit institutions as to, not only guarantees effectiveness and efficiency of inspection results, but also the quality tested from various regional inspection levels."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan tiga model dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa di Indonesia. Adapun tiga model tersebut adalah risk-based capital (RBC) yang merupakan regulatory assessment dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK); CARAMELS (Capital adequacy, Asset quality, Reinsurance, Adequacy of claims and actuarial, Management soundness, Earnings and profitability, Liquidity, dan Sensitivity to market risk) dari The International Monetary Fund; serta Financial Strength Rating (FSR) dari Standard and Poor’s. Studi kasus penelitian ini terbatas pada lima perusahaan asuransi jiwa di Indonesia dengan menggunakan rasio keuangan, terutama sebagai basis penghitungan indikator kuantitatif masing-masing model tersebut. Selain indikator kuantitatif, juga dilakukan penilaian indikator kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ketiga model tersebut untuk masing-masing perusahaan menunjukkan tingkat kesehatan yang sama. Meskipun perusahaan asuransi jiwa mendapatkan RBC tertinggi, namun belum tentu mendapatkan penilaian tertinggi pula pada model CARAMELS atau FSR. Oleh karena itu, sintesis ketiga model tersebut dapat digunakan secara lebih komprehensif oleh regulator dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa.

---

This research aims to compare three models to evaluate financial soundness of life insurance companies in Indonesia. The three models are RBC (risk-based capital) as regulatory assessment from Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan); CARAMELS (capital adequacy, asset quality, reinsurance and actuarial issues, management soundness, earnings and profitability, liquidity, sensitivity to market risk) from The International Monetary Fund; and  FSR (Financial Strength Rating) from Standard and Poor’s. This case study research uses mixed methods and secondary data. The result concludes that life insurers have healthy financial condition using three models. Although an insurer has the best result on RBC, but it doesn’t necessarily show the best result on CARAMELS and FSR model. Therefore, the synthesis of three models is needed to measure financial soundness comprehensively using both quantitative and qualitative indicators."

"[ABSTRAK Badan Pemeriksa Keuangan BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mulai dari Pemerintah Pusat Kementerian Lembaga Pemerintah Provinsi atau Kabupaten Kota BUMN dan BUMD Hasil observasi menunjukkan bahwa manajemen pemeriksaan yang dilakukan BPK dilakukan dengan menggunakan sistem informasi berupa aplikasi e BPK dan eAudit Aplikasi tersebut memiliki database yang tersebar baik di Kantor Pusat maupun 33 Kantor Perwakilan sehingga pemeriksa BPK membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan analisis data pemeriksaan Oleh karena itu BPK memerlukan sebuah data warehouse yang menggabungkan seluruh data e BPK dan eAudit untuk melakukan analisis data pemeriksaan Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah prototype data warehouse pemeriksaan Perancangan data warehouse dilakukan dengan menggunakan pendekatan bottom up dan menggunakan metodologi Kimball 1996 dengan memanfaatkan sumber data pemeriksaan yang sudah ada Pengumpulan data didapatkan dari hasil observasi lapangan dokumen internal organisasi dan wawancara dengan nara sumber yang terkait dengan pengolahan data di BPK Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan proses mapping data auditee untuk mentransformasikan data sumber pemeriksaan yang beragam sedangkan proses ETL dirancang secara otomatis Rancangan arsitektur dan model data warehouse dibuat dengan berdasarkan kebutuhan pengguna serta analisis sumber data pemeriksaan yang ada Dengan memanfaatkan rancangan data warehouse ini pemeriksa BPK diharapkan dapat melakukan proses analisis data laporan keuangan auditee lebih cepat dan mudah ABSTRACT Badan Pemeriksa Keuangan BPK has the task to audit the management and financial responsibility of Central Government Ministries Institutions Government of the Province District City state and local enterprises Observations show that BPK use eAudit and e BPK information systems to manage the audit The information systems has a database that is distributed both at head office and 33 representative offices so the auditor need more time to analyze the data Therefore BPK requires a data warehouse that incorporates all the data of e BPK and eAudit to conduct data analysis This research aims to create a data warehouse prototype of financial audit The design of a data warehouse use bottom up approach and Kimball methodology 1996 by utilizing the existing financial audit data sources The collection of data obtained from the results of field observations organization 39 s internal documents and interviews with informants related to data processing in BPK The results of this research indicate that the data mapping process is needed to transform the various financial audit data source and ETL process is designed by automatically The design of the data warehouse architecture and the model are based on user requirements and the analysis of financial audit data source By utilizing this data warehouse design the auditor is expected to analyze financial data more quickly and easily ;Badan Pemeriksa Keuangan BPK has the task to audit the management and financial responsibility of Central Government Ministries Institutions Government of the Province District City state and local enterprises Observations show that BPK use eAudit and e BPK information systems to manage the audit The information systems has a database that is distributed both at head office and 33 representative offices so the auditor need more time to analyze the data Therefore BPK requires a data warehouse that incorporates all the data of e BPK and eAudit to conduct data analysis This research aims to create a data warehouse prototype of financial audit The design of a data warehouse use bottom up approach and Kimball methodology 1996 by utilizing the existing financial audit data sources The collection of data obtained from the results of field observations organization 39 s internal documents and interviews with informants related to data processing in BPK The results of this research indicate that the data mapping process is needed to transform the various financial audit data source and ETL process is designed by automatically The design of the data warehouse architecture and the model are based on user requirements and the analysis of financial audit data source By utilizing this data warehouse design the auditor is expected to analyze financial data more quickly and easily ;Badan Pemeriksa Keuangan BPK has the task to audit the management and financial responsibility of Central Government Ministries Institutions Government of the Province District City state and local enterprises Observations show that BPK use eAudit and e BPK information systems to manage the audit The information systems has a database that is distributed both at head office and 33 representative offices so the auditor need more time to analyze the data Therefore BPK requires a data warehouse that incorporates all the data of e BPK and eAudit to conduct data analysis This research aims to create a data warehouse prototype of financial audit The design of a data warehouse use bottom up approach and Kimball methodology 1996 by utilizing the existing financial audit data sources The collection of data obtained from the results of field observations organization 39 s internal documents and interviews with informants related to data processing in BPK The results of this research indicate that the data mapping process is needed to transform the various financial audit data source and ETL process is designed by automatically The design of the data warehouse architecture and the model are based on user requirements and the analysis of financial audit data source By utilizing this data warehouse design the auditor is expected to analyze financial data more quickly and easily , Badan Pemeriksa Keuangan BPK has the task to audit the management and financial responsibility of Central Government Ministries Institutions Government of the Province District City state and local enterprises Observations show that BPK use eAudit and e BPK information systems to manage the audit The information systems has a database that is distributed both at head office and 33 representative offices so the auditor need more time to analyze the data Therefore BPK requires a data warehouse that incorporates all the data of e BPK and eAudit to conduct data analysis This research aims to create a data warehouse prototype of financial audit The design of a data warehouse use bottom up approach and Kimball methodology 1996 by utilizing the existing financial audit data sources The collection of data obtained from the results of field observations organization 39 s internal documents and interviews with informants related to data processing in BPK The results of this research indicate that the data mapping process is needed to transform the various financial audit data source and ETL process is designed by automatically The design of the data warehouse architecture and the model are based on user requirements and the analysis of financial audit data source By utilizing this data warehouse design the auditor is expected to analyze financial data more quickly and easily ]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang paling signifikan dan merumuskan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan soft system methodology (SSM) dan pendekatan contingency theory. Penelitian ini menemukan empat masalah Pelaporan Keuangan DJBC yang signifikan yaitu perhatian dan komitmen DJBC yang kurang, pengembangan aplikasi DJBC yang belum jelas arahnya, minat pegawai DJBC yang kurang terhadap tugas dan fungsi pelaporan keuangan, dan pengendalian internal yang kurang optimal dalam pengelolaan penerimaan dan piutang. Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh DJBC yaitu meningkatkan peran Laporan Keuangan DJBC, memprioritaskan pengembangan aplikasi pelayanan DJBC yang mendukung sistem akuntansi, manajemen pegawai yang terkait dengan pelaporan keuangan, dan mengoptimalkan peran unit kerja terkait.

---

This research aims to identify the most significant problems of Directorate General of Customs and Excise (DJBC) Financial Reporting and formulate recommendations to resolve the issue. This research is conducted by the soft system methodology (SSM) and the contingency theory approach. This research finds four significant problems of DJBC Financial Reporting that lack of DJBC attention and commitment, unclear direction of DJBC application development, lack of interest of employees in the duties and functions of financial reporting, and lack of internal controls in the management of receipts and receivables. This research recommends DJBC to enhance the role of the DJBC Financial Statements, prioritize the development of applications that support the services DJBC accounting system, personnel management related to financial reporting, and optimize the role of the related units."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai determinan kualitaspemeriksaan keuangan negara yang terdiri dari kualitas auditor, akuntabilitaskeuangan auditee, serta pelaksanaan reviu oleh pihak ketiga (cross review).Penelitian dilakukan atas 238 pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tinggi Negara (LKKL) Tahun Anggaran 2012-2014. Kualitaspemeriksaan, yang diukur dengan Indeks Kualitas Pemeriksaan dikembangkandari indikator kualitas pemeriksaan BPK. Sementara itu, kualitas auditor yangdiukur dengan Skor Kualitas Auditor diekstrak dari 12 variabel denganmenggunakan metode principle component analysis. Proses ekstraksimenghasilkan 5 komponen utama pembentuk kualitas auditor, yaitu pelatihan,pengalaman, pendidikan, motivasi, dan profesionalisme.Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas auditor berpengaruh positif terhadapkualitas pemeriksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa auditor dengan kualitastinggi mampu mendeteksi temuan berindikasi pidana dan merumuskanrekomendasi yang berkualitas sehingga dapat ditindaklanjuti oleh auditee.Akuntabilitas keuangan auditee yang diukur dengan temuan dan opinipemeriksaan berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan. Auditee denganakuntabilitas keuangan baik, yang diindikasikan dengan temuan yang sedikit danopini yang baik, akan memperoleh sedikit rekomendasi sehingga menjadi fokusdalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Pelaksanaan cross review jugaberpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan karena cross review akanmendorong auditor untuk lebih teliti dalam memeriksa sehingga kemungkinanuntuk mendeteksi temuan menjadi besar dan rekomendasi yang dihasilkannya menjadi berkualitas.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the determinants of state financial audit qualitywhich consist of auditor quality, auditee financial accountability, and cross review. Thisstudy uses sample of 238 financial audits on government institution and ministry in 2012-2014. Audit quality is measured by audit quality index using two audit quality indicatorsfrom Audit Board of Republic of Indonesia. Meanwhile, auditor quality is measured byauditor quality score and extracted from twelve variables by using principle componentanalysis method. The extraction resulted five principal components that formed auditorquality which are training, experience, education, motivation, and profesionalism.The result shows that auditor quality has positive effect on audit quality. This indicatesthat high quality auditor is able to detect fraud findings and to formulaterecommendations that easily followed up by auditee. Auditee financial accountability asmeasured by audit findings and opinions has positive effect on audit quality. Auditee thathas fair accountability as indicated by less findings and unqualified opinions wouldreceive less recommendations, so they would be more focus on following up therecommendations. Cross review also has positive effect on audit quality because it wouldencourage auditor to be more cautious in conducting the audit so the probability todiscover the fraud is high and the recommendations that produced would be appropriate."

"Laporan magang ini membahas mengenai proses pengauditan atas laporan keuangan PT ABC Industri yang dilakukan oleh KAP IJE untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, khususnya terhadap akun aset tetap. Prosedur audit yang dilakukan dimulai dari tahap penerimaan klien, perencanaan, pengujian dan pengumpulan bukti, hingga evaluasi dan pelaporan. Laporan magang ini juga membahas analisis perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT ABC Industri atas aset tetap yang dimilikinya dengan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 dan PSAK 16. Berdasarkan hasil proses pengauditan, KAP IJE tidak menemukan adanya temuan atau salah saji material dari hasil pengujian. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi dan proses audit yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang berlaku.

---

This internship report explains the process of PT ABC Industris financial statements audit conducted by KAP IJE for the period ended in 31 December 2015, in particular on fixed asset. Audit procedures performed starting from client acceptance, planning, testing and evidence collection, until evaluation and reporting. This internship report also explains the analysis of the accounting treatment applied by PT ABC Industri for fixed asset in accordance with Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 and PSAK 16. KAP IJE did not find any material misstatements or any findings from the test results. Based on the analysis, it was concluded that the accounting treatment and audit procedures is in accordance with the applicable standards."

"ABSTRAKLaporan ini mengevaluasi sistem penilaian kinerja keuangan dan nonkeuangan distributor PT ABC. Terdapat beberapa masalah dalam sistem penilaian kinerja tersebut sehingga membutuhkan perbaikan sehingga sistem penilaian kinerja tersebut dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan alat balanced scorecard sebagai alat pengukuran kinerja keuangan dan nonkeuangan sekaligus memudahkan PT ABC dalam merumuskan rencana tindakan. Hasil dari penggunaan alat balanced scorecard yang diadaptasi dari distributor capability scorecard PT ABC adalah sistem pengukuran kinerja yang baru yang mengintegrasikan indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan.

---

ABSTRACTThis report aims to evaluate the financial and nonfinancial performance assessment system of PT ABCs distributors. There are several problems incurred within this system so it needs some improvements to make this assessment system more effective and efficient. This report recommends PT ABC to implement a strategic tool called balanced scorecard as performance assessment tools which eases PT ABC in formulating action plan. The result from the usage of balanced scorecard which adapted from existing PT ABCs distributor capability scorecard is a new performance assessment system which integrated financial and nonfinancial indicators."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas prosedur audit yang dilakukan oleh KAP TWR pada PT. XYZ, sebuah perusahaan induk, dan entitas asosiasi PT. MBP untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2015. Pembahasan mencakup perlakuan akuntansi, prosedur audit yang dilakukan oleh tim audit PT. XYZ, temuan audit, prosedur konsolidasi dan eliminasi, serta analisis kesesuaian prosedur audit konsolidasi yang ditetapkan di dalam Standard Audit (SA) 600 tentang Pertimbangan Khusus-Audit Atas Laporan Keuangan Grup (Termasuk Pekerjaan Auditor Komponen) dengan prosedur yang dilakukan oleh tim Audit PT. XYZ. Berdasarkan hasil audit, masih ditemukan banyaknya kesalahan baik dalam tahap pencatatan hingga pemahaman mengenai standar akuntansi yang berlaku pada prosedur konsolidasi. Namun demikian, hasil akhir audit menyatakan bahwa laporan keuangan telah dicatat secara wajar dan bebas dari kesalahan saji material.

---

ABSTRACTThis internship report explains audit procedure which had been done by audit team KAP TWR to PT. XYZ, a holding company, and associated entity PT. MBP for the financial statement ended 31 December 2015. The explanation included accounting treatment, audit procedure, audit evidence, elimination and consolidation procedure, and analysis of approriateness the audit procedure which has been stated in International Standards on Auditing (SA) 600: Special Consideration-Audits of Group Financial Statements (Including The Work Of Component Auditors), compare to the procedure which had been taken by the audit team of PT. XYZ. Based on the audit report, auditor found many mistakes both from the journalize stage and understanding about the accounting treatement for consolidation process. Nevertheless, the audit report stated that the financial statement has been fairly recorded and free from material misstatements."