Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan zaman yang semakin global menuntut adanya ASN yang ideal, kompetitif, serta dapat menyesuaikan diri dan responsif terhadap tuntutan publik. SMART ASN merupakan suatu perwujudan guna mendukung berjalannya Grand Design Reformasi Birokrasi sebagai ikhtiar aktualisasi terwujudnya pemerintahan berkelas dunia. Salah satu fokus dalam SMART ASN adalah meningkatkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat mendorong kinerja ASN juga merupakan salah satu pondasi untuk impelementasi SMART ASN. Penelitian ini menggunakan literatur mengenai kinerja aparatur dan manajemen kinerja dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa cascading dalam implementasi SAKIP di Provinsi Jawa Timur mulai dari indikator di tingkat pemerintah daerah sampai dengan tingkat individu memperlihatkan setiap kinerja individu akan mendukung organisasi. Meningkatnya kinerja ASN merupakan salah satu indikasi terbangunnya SMART ASN di suatu instansi pemerintah."

"Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah entitas. Tantangan perkembangan zaman yang sangat cepat mendorong berbagai entitas untuk melakukan berbagai pendekatan dalam pengembangan SDM secara cermat, mulai dari tahap awal berdirinya entitas sampai pada tahap entitas tersebut berkembang ataupun pailit. Melihat pentingnya peran SDM, berbagai penelitian akuntansi sebelumnya mengungkapkan adanya upaya pengukuran nilai SDM yang menjadikannya sebagai hal paling bernilai dalam entitas. Namun demikian, dikarenakan definisi SDM sebagai aset dalam akuntansi tidak diakui, maka nilai SDM dianggap nihil atau sama dengan tidak terhingga. Tulisan ini berusaha menjabarkan potensi pengukuran nilai moneter SDM baru pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran valuasi SDM baru secara umum pada entitas pemerintahan. Kajian ini menggunakan metode discounted cash flows dengan pendekatan reformula Lev and Schwartz Model dan present value annuity with growth. Kajian ini menyimpulkan bahwa pengukuran nilai SDM dapat dilakukan dan nilai pengukuran atas valuasi SDM dapat digunakan sebagai alat untuk memotret potensi awal performance kondisi suatu unit entitas dari hasil valuasi setiap individu dan sinergi yang ada. Dalam kajian ini disimpulkan bahwa pengukuran SDM dalam value unit moneter bisa dilakukan di sektor pemerintahan untuk pegawai baru dengan kompetensi tertentu, dan selanjutnya perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) entitas."

"SMART ASN 2019-2024 adalah target output tahap ke- 3( RJPM 3) berkenaan dengan milestones Pembangunan ASN(UU No. 17 tahun 2007). Target ini tertuang dalam RPJMN untuk periode tahun 2015-2019, yakni memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDMyang berkualitas, serta kemampuan IPTEK. Dalam tulisan ini, SMART ASN akan diberi pemaknaansebagai sebuah cara cerdas untuk mengembangkan sikap taktis mengembangkan SDM ASN sebagai Human Capital. SMART adalah filosofi yang digunakan untuk membantu kita menetapkan target dan tujuan, misalnya dalam project management, employee performance management, atau personal development. Singkatan ini pertamakali digunakan dalam Management Review edisi November 1981 oleh George T. Doran Beberapa pakar dan akademisi menyebutnya dengan istilah KPI (Key Performance Indicators). Tulisan ini memberikan pula bahasan tentang bagaimana merumuskan tujuandan mimpi yang SMART bagi ASN yang ingin sukses menjadi SMART ASN 2024"

"Tulisan ini menganalisis penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan beserta dampak penerapan hukum atas penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil merupakan terobosan baru dalam UU ASN No. 20 Tahun 2023, yakni penempatan secara timbal balik hubungan TNI aktif dalam jabatan sipil tertentu dan pegawai ASN di ranah TNI sebagaimana di atur di dalam Pasal 19 UU ASN No. 20 Tahun 2023. Normativitas pasal tersebut dihubungkan dengan UU TNI dan UU ASN terbaru yang juga mempunyai konsep masing-masing penempatan TNI aktif dalam suatu jabatan sipil dan militer. Penemuan atas suatu friksi yang menimbulkan dampak atas penerapan hukum dan analisa dari aspek kebijakan, kelembagaan, kompetensi dan budaya hukum antara TNI dengan jabatan ASN sangat melekat pada pokok permasalahan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yang bersifat doktrinal. Penelitian menempatkan hukum sebagai sistem norma dan menekankan kepada objek kajian hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah. Penelitian jenis ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan bahan Pustaka. UU Nomor 20 Tahun 2023 terlihat ada masalah dalam hubungan jabatan timbal-balik (resiprokal), karena tidak adanya batasan jabatan yang dapat diduduki TNI aktif pada jabatan sipil, hal ini barakibat perluasan jabatan TNI aktif dalam jabatan sipil, sementara penempatan sipil pada jabatan TNI hanya memperbolehkan sipil menduduki jabatan-jabatan non manajerial untuk jabatan yang besinggungan dengan komando sipil tidak diperbolehkan untuk menempatinya. Perkembangan normatif terhadap penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil sudah tidak lagi mencerminkan apa yang diamanatkan oleh UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Dampaknya terlihat dari adanya disharmonisasi peraturan terlihat dari bagian konsideran yang menjadi pokok pikiran sebuah undang-undang, yang mana TNI dalam anggapan UU TNI menilai secara fungsional sebagai alat pertahanan negara dan berada dalam tugas mengatasi ancaman militer serta ancaman bersenjata, sedangkan UU ASN sendiri berada dalam orientasi yang mengarah pada pelayanan publik. Tidak seragamnya arah dan pokok pikiran peraturan juga sedemikian rupa terlihat dari pasal penempatan jabatan sipil oleh TNI yang dibatasi setidaknya dalam UU TNI, yang mana setidaknya masih dalam irisan pertahanan negara. Hal ini mengancam lahirnya dwifungsi ABRI seperti yang terjadi pada zaman orde baru serta ketidakseragaman budaya birokrasi dari struktur hierarkis dan prinsip komando. Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat harus melakukan reformulasi terhadap UU ASN yang jelas telah bertentangan dengan semangat reformasi membatasi jabatan sipil, sehingga harus menyelaraskan dengan UU TNI dengan beberapa pengecualian di bidang posisi sebagaimana Pasal 47 UU TNI.

---

This paper analyzes the placement of active TNI in civilian positions based on legislation and the impact of legal application on the placement of active TNI in civilian positions after the ratification of Law Number 20 of 2023. The placement of active TNI in civilian positions is a new breakthrough in ASN Law Number 20 of 2023, namely the reciprocal placement of active TNI relations in certain civilian positions and ASN employees in the TNI realm as regulated in Article 19 of ASN Law No. 20 of 2023. The normativity of the article is linked to the TNI Law and the latest ASN Law which also have their respective concepts of placing active TNI in a civilian and military position. The discovery of a friction that has an impact on the application of law and analysis from the aspects of policy, institutions, competence and legal culture between the TNI and ASN positions is very much attached to the main problem. The research method used is descriptive analytical with a doctrinal approach. The research places the law as a system of norms and emphasizes the object of legal studies that are conceptualized as norms or rules. This type of research is legal research conducted by examining secondary data only and library materials. Law Number 20 of 2023 shows that there are problems in reciprocal position relationships, because there are no restrictions on positions that can be occupied by the active TNI in civilian positions, this has resulted in the expansion of active TNI positions in civilian positions, while civilian placement in TNI positions only allows civilians to occupy non-managerial positions for positions that intersect with civilian commands are not allowed to occupy them. Normative developments towards the placement of active TNI in civilian positions no longer reflect what is mandated by Law Number 34 of 2004 concerning TNI. The impact can be seen from the disharmony of regulations seen from the preamble which is the main thought of a law, where the TNI in the assumption of the TNI Law assesses functionally as a means of national defense and is in the task of overcoming military threats and armed threats, while the ASN Law itself is in an orientation that leads to public services. The non-uniformity of the direction and subject matter of the regulations is also in such a way that it can be seen from the article on the placement of civilian positions by the TNI which is limited at least in the TNI Law, which is at least still in the intersection of national defense. This threatens the birth of ABRI's dual function as happened during the New Order era as well as the non-uniformity of the bureaucratic culture of hierarchical structures and command principles. The government through the House of Representatives must reformulate the ASN Law which has clearly contradicted the spirit of reform to limit civilian positions, so that it must harmonize with the TNI Law with several exceptions in the field of positions as in Article 47 of the TNI Law."

"ABSTRAKKondisi saat ini masih banyak ketidak sesuaian kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki ASN untuk dapat bersaing ditingkat dunia/global. Penilaian kualifikasi ASN dilihat pada kompetensi dan kinerja ASN yang diddasarkan pada budaya pelayanan yang baik mulai dari penguasaan social cultural, bahasa dan yang utama adalah penguasaan teknologi informasi (TI) untuk menghadapi perkembangan global. Untuk itu masih diperlukan peningkatan kemampuan dan kompetensi ASN agar dapat bersaing di tingkat golbal, melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jabatan yang diduduki. Pengembangan SDM yang dilaksanakan oleh Badiklat Kemhan saat ini harus mengarah pada peningkatan standar kompetensi yang dilandasi oleh pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang sesuai dan didukung sikap serta penerapannya ditempat kerja yang mengacu pada unujk kerja yang dipersyaratkan.Dengan adanya perubahan zaman dan pengaruh revolusi teknologi 4.0 (sistem teknologi digital) pengembangan dan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga perlu ditingkatkan agar dapat berdaya saing dan mampu mengikuti perkembangan dunia diperlukan hard skill (kemampuan teknis) dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang berwawasan global dan dapat menggunakan teknolgi informasi (TI) sesuai dengan perkembangan zaman."

"Adanya krisis internal pada sistem keanggotaan dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI), menyebabkan adanya prajurit TNI yang kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Di lain pihak peraturan perundangan membuka pintu masuk bagi prajurit TNI untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur ketentuan Pegawai Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja (PPPK). Jabatan yang disasar adalah jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Permasalahan yang diangkat adalah pengangkatan PPPK dari unsur TNI dan kesesuaian pengangkatan PPPK melalui pengusulan Panglima TNI dalam penerimaan seleksi pengadaan kepegawaian ASN. Penelitian ini berupa penelitian kualitatif, menggunakan bahan utama data sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa prosedur pengangkatan PPPK sebagai ASN dari unsur TNI tidak menerapkan sistem pengadaan PPPK secara umum. Hal itu terjadi karena terdapat peran serta internal TNI untuk mengusulkan calon pejabat fungsional kepada instansi pengguna atau mengirimkan nama calon pejabat pimpinan tinggi. Pengangkatan PPPK dari unsur TNI juga tidak sesuai dengan sistem merit sebagai dasar prosedur pengadaan ASN karena terdapat proses pengusulan oleh pihak internal TNI yaitu panglima TNI. Akibatnya, penerapan sistem merit dalam pengangkatan prajurit TNI sebagai PPPK tidak terimplementasikan secara penuh.

---

The existence of an internal crisis in the membership system within the Indonesian National Armed Forces (TNI), has caused TNI soldiers to lose their jobs and have no permanent jobs. On the other hand, laws and regulations an open opprotunity for TNI soldiers to become State Civil Apparatus through the provisions of Government Employees based on the Work Agreement (PPPK). The targeted positions are functional positions and high leadership positions. The issues raised were the appointment of PPPK from the TNI element and the suitability of the appointment of PPPK through the recommendation of the TNI Commander in accepting the selection of ASN staffing. This research is qualitative, using secondary data as the main material. The results of this study stated that the procedure for the appointment of PPPK as ASN from the TNI element did not apply the PPPK procurement system in general. This happened because there was an internal TNI participation in proposing candidates for functional officials to the user agency or sending the names of candidates for high leadership officials. The appointment of PPPK from the TNI element is also not in accordance with the merit system as the basis for the ASN procurement procedure because there is a nomination process by the TNI internal party, namely the TNI commander. As a result, the application of the merit system in the appointment of TNI soldiers as PPPK was not fully implemented."

"ABSTRAKTulisan ini merumuskan tata kelola pemerintahan Indonesia menuju 2025 yang dapat dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Hal ini berkaitan dengan perubahan paradigma akibat perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta tuntutan zaman yang semakin massif, dinamis, efektif dan efisien. Tujuan tulisan ini berusaha melahirkan "model sinergi Akselerasi ASn dalam reformasi birokrasi "yang relevan untuk masa yang akan datang. Untuk merumuskan hal tersebut, tulisan ini menggunakan metode deskripsi naratif dengan pendekatan nilai-nilai yang terkristalisasi dari pancasila dan pondasi karakter bangsa Indonesia, dengan gerakan revolusi mental pembangunan karakter bangsa Indonesia. gerakan tersebut diharapkan dipelopori oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berbasis keunggulan lokal dan karakter bangsa Indonesia. Gerakan tersebut memadukan 8 (delapan) hal, Yakni (1) Manajemen Sumber Daya ASN; (2) ASN memiliki keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan yang Maha Esa; (3) Dukungan keluarga terhadap anggota ASN; (4) Meritokrasi ASN; (5) pendidikan dan Pelatihan ASN berbasis karakter bangsa; (6) ASN berbasis pelayanan pada masyarakat; (7) Realisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologu (IPTEK); (8) Peran Negara. Kedelapan hal tesebut diharapkan mewujudkan akselerasi pembagunan Aparatur Sipil Negara dalam reformasi birokrasi menuju terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dunia."

"ABSTRAKKerjasama antara Komisi Aparatur Sipil Negara KASN dan Badan Kepegawaian Negara BKN ditujukan untuk memperkuat peran strategis kedua institusi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara ASN , khususnya pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi JPT . Pada kenyataannya hubungan KASN dan BKN masih menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan, dan pada praktiknya masih ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan pengisian JPT pada institusi-institusi pemerintah. Skripsi ini membahas tentang kerjasama yang dilakukan oleh KASN dan BKN dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengisian JPT, serta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan konsep tahapan kerjasama kelembagaan dan analisis faktor-faktor pengaruh, untuk menjelaskan hubungan kerjasama antar-organisasi pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan data wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama KASN dan BKN berjalan efektif pada tahap pertukaran kontak dan pertukaran pengetahuan, tetapi pada tahap aksi bersama dan hubungan timbal balik tidak berjalan efektif. Hal tersebut terutama dipengaruhi faktor alur informasi, ketidakpastian proses kerjasama, dan ketidakjelasan ketentuan hukum.

---

ABSTRACTCooperation between Komisi Aparatur Sipil Negara KASN and Badan Kepegawaian Negara BKN aimed at reinforcing the strategic roles of the two institutions in the management of State Civil Apparatus ASN , particularly the implementation of the filling Top Head Management Jabatan Pimpinan Tinggi JPT . In reality, the relationship between KASN and BKN still pose a potential overlapping authority, and in practice deviation can still be found in the implementation of the filling JPT on government institutions. This thesis discusses the cooperation undertaken by BKN and KASN in monitoring and evaluating the implementation of the filling JPT, and the factors that influence it. This thesis uses the concept of stages of institutional cooperation and analysis of influencing factors, to explain the cooperation of inter governmental organizations. This study uses a post positivist approach with in depth interview data. Results of this study shows that the cooperation KASN and BKN run effectively on the stage of exchange of contacts and exchange of knowledge, but in the stage of joint action and mutual cooperation has not been effective. This is mainly influenced by the flow of information, the uncertainty of the process of cooperation, and the vagueness of the law."

"Kebijakan Reformasi Birokrasi dengan melakukan penataan ASN -Pegawai Negeri Sipil(PNS)salah satunya adalah dengan menetapkan kebijakan pembatasan penerimaan (moratorium) Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS). Hal tersebut didasarkan pada hasil audit akan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur sesuai dengan arah/rencana strategis pembangunan. Sebaran ASN-PNS selama ini tidak sesuai engan kebutuhan kualifikasi dan kompetensi jabatan, dimana lebih banyak ASN-PNS pada jabatan administrasi umum, bukan tenaga teknis profesional.Mengacu pada pembagian tigajabatan PNS yakni Struktural, Fungsional Umum, dan Fungsional Teknis, proporsi PNS di Instansi Daerah dominan pada Jabatan Fungsional Teknis. Namun, tidak meratanya persebaran JF Teknis, utamanya Tenaga Kesehatan menjadi satu masalah yang mengganjal saat ini. Salah satu contohnya adalah rasio dokter terhadap jumlah penduduk Indonesia sebesar 0,4, yang berarti Indonesia hanya memiliki 4 dokter yang melayani 10.000 penduduk."

"Perubahan tatanan dunia dengan masifnya perkembangan digital berpengaruh terhadap strategi pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia pada setiap organisasi, tidak terkecuali pada instansi pemerintah. Di Indonesia, perubahan dalam manajemen kompetensi ASN sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ikut mendorong perubahan dalam proses pembelajaran dan pengembangan, pada unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan, antara lain ditandai dengan munculnya Corporate University pada Instansi Pemerintah. Dengan pendekatan konsep dan strategi pembelajaran generik Corporate University yang dikembangkan oleh Rademakers, studi ini bertujuan untuk melakukan analisis strategi pembelajaran yang dikembangkan oleh Corporate University pada 6 (enam) Instansi Pemerintah di Indonesia. Metode studi analisis dilakukan dengan pendekatan studi pustaka dengan data dan informasi utama berasal dari rencana strategis Corporate University pada Instansi Pemerintah yang menjadi objek studi. Dari analisis konsep dan strategi pembelajaran pengembangan Corporate University pada 6 (enam) Instansi Pemerintah, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran school merupakan strategi mayoritas Corporate University pada Instansi Pemerintah, dibanding strategi pembelajaran college, maupun strategi pembelajaran academy. Berbagai konsep dan strategi pembelajaran Corporate University pada studi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Instansi Pemerintah lain, yang akan mengembangkan Corporate University sebagai strategi dalam pengembangan kompetensi ASN di Indonesia."