Hasil Pencarian

Ditemukan 140 dokumen yang sesuai dengan query

Hanie Hapsari, author

Pembatalan Akta Jual Beli yang di Buat di Hadapan PPAT oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2136 k/dt/1997

ABSTRAK
Jual-beli diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu hal atau tidak akan melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Jual beli hak atas tanah sebagai suatu bentuk perjanjian peralihan hak atas tanah; akta perjanjian jual beli tersebut dibuat dihadapan PPAT...

2008

T38061

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alvin Kusuma Putra, author

Keabsahan akta jual beli tanah yang memiliki nomor akta dengan penambahan huruf di belakangnya (kasus akta jual beli PPAT X di Tangerang dan PPAT Y di Bogor) = The validity of the deed of sale and purchase deed land has number with addition of letters in tow (case akta jual beli PPAT X in Tangerang and PPAT Y in Bogor)

Tesis ini membahas mengenai keabsahan Akta Jual Beli yang memiliki nomor akta dengan penambahan huruf dibelakangnya dan tanggung jawab dari PPAT terhadap akta yang dibuatnya apabila mengalami kecacatan. Penilitian ini adalah menggunakan yuridis normatif dengan metode analisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa setiap akta yang mempunyai penambahan huruf pada nomornya, untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42451

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rony Fauzi, author

Pembatalan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT oleh Putusan Pengadilan Negeri Padang (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 03/PDT.G/2008/PN.PDG Tanggal 07 Juli 2008)

Jual beli merupakan suatu hubungan hukum mengenai benda kekayaan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji akan memenuhi suatu prestasi atau tidak akan memenuhi suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Jual beli tanah adalah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan antara dua belah pihak, yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27417

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Hentry Hynisiah, author

Keabsahan Akta Jual Beli yang dibuat Oleh Notaris/PPAT Tanpa Melihat Dokumen Asli : studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009 tanggal 16 september 2009 = The validity of the Deed of Sale and Purchase made by PPAT / Notary without seeing the original document : case study: civil case verdict review No.49.PK/PDT/2009 dated 16 September 2009

Semakin pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia sekarang ini menyebabkan makin meningkatnya potensi untuk timbulnya konflik atau sengketa pertanahan, untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa tersebut dibutuhkan perangkat hukum dan sistem administrasi pertanahan yang teratur dan tertata rapi. Oleh karena itu, pemindahan hak atas tanah harus...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28615

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Herliyanti, author

Tanggungjawab PPAT dalam pembuatan akta jual beli

Meskipun saat ini sudah banyak tersebar PPAT di seluruh penjuru nusantara namun tidak sedik dari masyarakat yang belum tahu hakekat PPAT. PPAT diberikan kewenangan hanya terbatas pada membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Prodak hukum yang dihasilkan PPAT mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di Pengadilan....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S21412

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Jeihan Saphira, author

Pembatalan akta jual beli PPAT oleh Putusan Pengadilan Negeri (tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no. 449/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL) = Cancellation of a sale purchase deed made by land deed official by district court verdict juridicial review of verdict South Jakarta district no.449/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL

Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah memberikan kewenangan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, namun dalam prakteknya, akta otentik termasuk...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45390

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rachma Anindita Larasati, author

Penyerahan Salinan Akta Jual Beli Tanpa Penyerahan Sertipikat Asli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 PK/PDT/2017) = Submission of Copy of Sale and Purchase Deed Without The Submission of The Original Certificate (Analysis of The Supreme Court Decision Number 361 PK/PDT/2017)

Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara jual beli. Dalam proses jual beli diperlukan akta autentik sebagaialat bukti untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap peralihan hak atas tanah. Dalam hal ini yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT memiliki tugas pokok untuk membuat akta autentik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52254

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Eva Riska Isnandya, author

Pembatalan oleh Hakim terhadap Akta Jual Beli yang Dibuat Berdasarkan Penipuan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 9/PDT.G/2018/PN.LBJ) = Cancellation by Judge of Sale and Purchase Deed Made Based on Fraud (Case Study of Labuan Bajo District Court Decision Number 9/PDT.G/2018/PN.LBJ).

Suatu perjanjian tidak selalu dibuat berdasarkan kesepakatan yang bebas melainkan dimungkinkan adanya cacat kehendak dalam kesepekatan tersebut. Cacat kehendak tersebut dapat terjadi karena adanya suatu paksaan, kekhilafan, dan penipuan dalam pembuatan perjanjian. Dalam tesis ini akan membahas mengenai salah satu dari ketiga cacat kehendak tersebut yaitu penipuan. Permasalahan yang diangkat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Siti Anissa Aulia Armanda, author

Tinjauan yuridis terhadap akta jual beli yang salah satu pihaknya wanprestasi (studi kasus pada putusan Mahkamah Agung RI no 475/k/pdt/2011 tanggal 31 Mei 2011 = Juridical review to the deed of sale and purchase of which one of his tort conduct violation (case study on the ruling of the supreme court of the republik of indonesia number 75/k/pdt/2011)

Notaris yang merangkap PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu. Pembuatan akta otentik selain berdasarkan keinginan para pihak tetapi juga karena adanya keharusan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pembuatan akta Notaris yang merangkap PPAT yang sesuai dengan undang-undang akan membuat suatu akta yang dikeluarkan...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T42648

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jovita, author

Implikasi dari pemalsuan tanda tangan salah satu pihak dalam akta jual beli yang dibuat oleh PPAT: studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1175 K/PID/2016 = Implications of the signature falsification of one party in the buying and selling act made by the land deed official: study Supreme Court number 1175 K/PID/2016

PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Namun demikian, ada PPAT yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. PPAT dapat dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, terutama apabila akta tersebut cacat hukum karena kelalaiannya....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54053

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian